Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/2/2019), langsung bekerja dengan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertemuan itu, diungkapkan Khofifah, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
Khofifah menyatakan, salah satu programnya dalam 33 hari pertama, selain menjalankan sejumlah program yang bersumber dari APBD Jatim, juga mendudukkan sejumlah hal yang multiinterpretasi. “Terutama pada sisi pencegahannya. Ada sesuatu yang bisa menimbulkan dispute, seperti bantuan-bantuan keuangan,” kata Khofifah.
Selepas dilantik, Khofifah dan wakilnya, Emil Elestianto Dardak, menemui pimpinan KPK, yang disebut Khofifah sebagai silaturahmi.
Kamis pagi ini, Khofifah-Emil akan menemui pimpinan BPK guna mendapatkan penjelasan terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh BPK. Menurut Khofifah, rekomendasi PDTT sering dianggap hal biasa. Namun, temuan PDTT umumnya menjadi salah satu pintu masuk pemeriksaan KPK jika tidak ditindaklanjuti. “Kami ke BPK karena benar-benar ingin agar langkah-langkah pencegahan bisa efektif,” kata Khofifah.
