CSR RSUD Bondowoso untuk Biaya Berobat Masyarakat Miskin Habis

43

Anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada di RSUD dr. Koesnadi, Bondowoso, Jawa Timur kini telah habis. Adapun biaya sekitar Rp 1,4 miliar hingga Rp 1,5 milliar yang selama ini digunakan untuk membantu pembiayaan berobat masyarakat kurang mampu. Dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Hal yang demikian disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Kukuh Rahardjo, saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu (13/7). “Dari laporannya rumah sakit itu, CSR yang telah disediakan itu, Rp 1,4 milliar apa Rp 1,5 milliar tadi ya, saya lupa. Itu sudah terpakai habis,” ungkapnya.

Dengan kondisi ini kata dia, maka untuk beberapa waktu tak bisa digunakan lagi oleh masyarakat yang membutuhkan anggaran CSR tersebut. Maka melihat situasi ini, legislatif mendorong dinas terkait, agar menganggarkan jaminan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk berobat di Puskesmas.

Yakni saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2022. “Karena di CSR itu kan hanya di rumah sakit, di Puskesmas tidak bisa. Padahal masyarakat kita banyak yang tidak mampu kan tersebar biasanya pelayanan kesehatannya di Puskesmas,” katanya.

Pria yang juga Ketua KNPI Bondowoso itu mengaku, jika pengajuan anggaran tersebut masih akan di bahas di PAK. Seperti contohnya, jaminan biaya persalinan berkisar Rp 750 juta, dan pelayanan kesehatan umum sekitar Rp 400 juta.

Di samping itu, pihaknya sebelum itu juga telah mendorong tercapainya universal healt cover (UHC) dari BPJS Kesehatan. Artinya, seluruh masyarakat Bondowoso bisa tercover BPJS Kesehatan, baik yang daftar atau tidak.

Sekretaris DPD Golkar Bondowoso menjelaskan, adapun syaratnya harus terpenuhi jumlah peserta yang ikut serta atau terdaftar dalam BPJS. “Untuk itu kita sedang berusaha memperbaiki data kependudukan. Karena data kependudukan kita, ada yang sudah meninggal tapi masih tercatat,” terangnya.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD dr. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Priyatna, membenarkan kondisi tersebut. “Iya, sama persis yang disampaikan pak Kukuh. Kondisi real di RSUD sekarang. Intinya habis. Karena sumber dana dari anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah),” paparnya.

Ia mengaku tahu berapa nilainya anggaran yang akan diajukan dalam PAK P-APBD 2022. “Coba tanyakan tim anggaran, karena usulannya dari Dinas Kesehatan,” tandasnya.

Untuk informasi, pertemuan antara Komisi IV dan RSUD dr. Koesnadi pada Rabu (13/7) dijadwalkan membahas terkait pertanggungjawaban anggaran tahun 2021. Termasuk temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti. Namun, di sela-sela pembahasan juga muncul permasalahan-permasalahan terkini. Salah satunya CSR.

Sumber: harianbirawa.co.id