Tiga bidang mendapat alokasi anggaran yang besar dalam APBD 2019 Kabupaten Sidoarjo. Yakni, bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dewan berharap pemkab bisa mengoptimalkan anggaran tersebut. Muaranya, masyarakat dapat mendapatkan manfaatnya.
Menurut Bangun Winarso, anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan (Dikbud) mendapatkan anggaran yang paling besar. Angkanya sekitar Rp 1,5 triliun. Dana itu, antara lain, dialokasikan untuk pemberian tunjangan guru tidak tetap (GTT), dan pegawai tidak tetap (PTT), bantuan operasional sekolah daerah (bosda), serta keperluan penyelenggaraan pendidikan.
Selain penyelenggaraan pendidikan, dikbud memperoleh anggaran Rp 34 miliar. Dana itu digunakan untuk pembenahan sekolah rusak. Baik jenjang SD maupun SMP. Bangun menyatakan, pendidikan memang seharusnya terus mendapat perhatian. “Peningkatan kualitas pendidikan salah satunya dipicu peningkatan infrastruktur pendidikan,” ujarnya.
Kesehatan juga menjadi perhatian. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 500 miliar. Anggaran itu terbagi ke dua OPD, yakni RSUD dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Di antaranya, untuk pembangunan Puskesmas Sidodadi, Candi, dan Puskesmas Gedangan. “Adapun untuk operasional RSUD sekitar Rp 400 miliar,” jelasnya.
Nah, di bidang infrastruktur, anggaran yang disediakan mencapai Rp 700 miliar. Anggaran tersebut, di antaranya, digunakan untuk pembangunan frontage road (FR), normalisasi sungai, betonisasi jalan, serta perawatan jalan.
Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, mengatakan, khusus FR harus tuntas pada 2020. Dewan meminta pembangunan Jalan Waru-Buduran sepanjang 9,2 kilometer dipercepat. “Anggaran sudah kami sediakan,” kata anggota dari PKB itu.
Semula, pemkab mengajukan anggaran Rp 200 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik selama dua tahun. Wawan, sapaan akrab Sullamul, mengatakan bahwa anggaran itu dinilai masih kurang. Dewan meminta pemkab segera menuntaskan pembebasan lahan FR milik perusahaan. “Lalu, kami tambah Rp 68 miliar,” ucapnya.
FR memang jadi perhatian para wakil rakyat. Mereka meminta jalur pemecah kemacetan yang dirancang sejak 2013 itu segera rampung. Dengan demikian, jalan tersebut bisa nyambung FR dari Surabaya. “Sudah lima tahun belum tuntas.” jelasnya.
Untuk penanganan banjir, anggaran yang dialokasikan Rp 50 miliar. Dana itu memang masih kurang. Sebab, di dalam masterplan penanganan banjir, pemkab membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar. “Namun, kami harapkan bertahap,” paparnya.
