Pemkab Jember Segera Realisasikan Insentif Guru Ngaji Rp 30 M

1759

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, segera merealisaiskan insentif untuk guru ngaji, setelah pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2023 selesai. Pemkab Jember mengalokasikan Rp 30 miliar.

Seharusnya insentif ini direalisasikan pertengahan tahun anggaran pada saat jelang Idulfitri. “Kami terlambat karena ada persyaratan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Waktu Ramadan kan diminta (realisasi insentif) guru ngaji. Tapi datanya dari masyarakat belum lengkap,” kata Bupati Hendy Siswanto, usai sidang paripurna penandatanganan nota kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Perubahan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023, di gedung DPRD Jember, Rabu (13/9/2023) malam.

BPK memberikan tambahan syarat antara lain foto santri, share location tempat mengaji, dan jadwal ngaji. “Kalau tidak ada itu, uangnya disuruh mengembalikan. Tapi duit insentif ini aman, Rp 30 miliar. Justru kalau diberikan sekarang semua malah enak, ngumpul semua di akhir tahun,” kata Hendy.

Jika insentif guru ngaji direalisasikan, program lainnya dibatalkan yakni J-Berteman (Jember Bersih Terang dan Aman). Pemkab Jember sebenarnya sudah mengalokasikan Rp 75 miliar untuk program J-Berteman (Jember Bersih Terang dan Aman) ini.

“Kami mau merekrut sekitar 12 ribu orang outsorcing (tenaga alih daya), semua warga Jember berusia 17-40 tahun, yang bekerja bersih-bersih, memperbaiki penerangan lampu, dan keamanan,” kata Hendy.

Namun program itu akhirnya dibatalkan. “Begitu kami melakukan rasionalisasi anggaran berimbang dan memenuhi kekurangan belanja wajib berupa gaji pegawai, akhirnya dananya habis,” kata Hendy.

Rasionalisasi APBD 2023 harus dilakukan karena beberapa alasan. “Kami ada pengendalian, karena ada tambahan-tambahan dana yang belum disiapkan dan masuk untuk melengkapi pembayaran. Contohnya di Dinas Pendidikan, kemarin dihitung (belanja pegawai) hanya 10 bulan. Belum dihitung penuh 13 bulan karena ada gaji ke-13. Itu menghabiskan dana Rp 100 miliar lebih,” kata Hendy.

“Kemudian ada surat Menteri Dalam Negeri pada Februari 2023 yang mengharuskan kami menyiapkan 40 persen dana untuk pilkada. Itu wajib, sehingga (anggaran yang sudah dialokasikan) kami tarik lagi. Program-programnya kami hold dulu. Kami kendalikan,” kata Hendy.

Akibatnya, tak hanya perekrutan tenaga kebersihan yang batal, namun sejumlah pekerjaan proyek. “Takutnya ketika pekerjaan sudah ditenderkan dan dibelanjakan, uangnya tidak ada. Kami malah berutang kepada pihak ketiga, Itu malah berisiko buat kami,” kata Hendy.

Hendy berharap dalam waktu beberapa bulan tersisa ini sejumlah program bisa dikerjakan dengan baik. Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) juga diharapkan tak terlalu besar dan terlalu kecil agar bisa digunakan untuk tambahan perubahan anggaran tahun depan. “Kurang lebih Rp 200 miliar,” katanya.

Apalagi tahun depan ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemkab Jember. “Kami akan menyelesaikan perbaikan jalan yang belum karena kemarin uangnya tidak cukup. Sekolah yang rusak masih banyak dan kami berusaha mendapatkan bantuan dari pusat. Kami juga akan mengadakan kegiatan pesona olahraga, industri kreatif, dan pariwisata. Kami akan menggerakkan ekonomi,” kata Hendy.

Sumber: beritajatim.com