Pemkab Lamongan terus meningkatkan tata kelola keuangan pemerintahan yang akuntabel dan transparan terus dioptimalkan. Tujuannya tidaklain untuk memberikan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 bersama empat kepala daerah lainnya di Jawa Timur telah diberikan di Kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo.
Bupati Yes mewakili empat kepala daerah yang juga menerima LHP pada kesempatan mengungkapkan bahwa penyerahan LKPD merupakan sebuah kewajiban dari pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai tanggung jawab pelaksanaan APBD.
“Kami berterima kasih atas masukan, koreksi, perbaikan, maupun rekomendasi yang telah diberikan BPK serta tim pemeriksa dalam proses pemeriksaan. Akan segera melakukan tindak lanjut serta menyusun rencana aksi, yang dalam implementasinya akan terus dilakukan koordinasi,” ucap Bupati Yuhronur, Senin (16/5).
Diakui Yuhronur masih ada beberapa kekurangan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan kedepannya.
“Dalam menindaklanjuti temuan-temuan tersebut kami telah menyusun rencana aksi, yang dalam implementasinya terus kami lakukan koordinasi. Mohon bimbingan dan saran dari BPK agar tindak lanjut tersebut dapat terselesaikan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” ungkap Pak Yes.
