Wali Kota Malang, Sutiaji, berterima kasih kepada DPRD Kota Malang karena pembahasan sejumlah kebijakan terkait anggaran bisa dibahas di awal September 2023. Hal ini sangat berpengaruh terhadap rencana kinerja pemerintah sampai akhir tahun 2023.
“Dulu APBD perubahan hampir di akhir September, tapi sekarang di awal September. Sebenarnya kami mau lebih awal lagi, tapi karena kemarin menunggu nota keuangan dari BPK, sehingga perda pertanggungjawaban terlambat,” ujar Sutiaji, Kamis (7/9).
Adanya sejumlah Perda yang telah diselesasikan juga berdampak pada Silpa. Anggaran Silpa bisa digunakan untuk program-program yang telah disepakati bersama antara Pemkot dan DPRD.
“Sebelum ada Perda pertanggungjawaban, Silpa belum bisa ditata. Alhamdulillah, semoga seterusnya bisa seperti ini. Waktu empat bulan ini, optimalisasi pendapatan oke, karena itu adalah nyawa kami. Dengan intensifikasi, inovasi, dan sistem pembayaran online, kami berharap tidak ada alasan bagi mereka tidak membayar pajak karena kesulitan pembayaran,” terangnya.
