Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Kemenkeu memberikan penghargaan kepada Kabupaten Jombang atas prestasinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak delapan kali berturut-turut atas penilaian laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).
Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab bersama Sekdakab Jombang, Akhmad Jazuli dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menyaksikan pemberian penghargaan secara virtual dari Jombang Command Center (JCC) Kantor Pemkab Jombang, Selasa (14/9).
Penghargaan disampaikan pada rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 14 September 2021. Penghargaan diberikan kepada daerah dengan kategori WTP 5 tahun, WTP 10 tahun dan WTP 15 tahun berturut-turut. Jombang mendapat kategori WTP 5 tahun karena telah delapan tahun berturut-turut mendapat WTP.
Bupati Mundjidah menyambut baik apresiasi yang diberikan Kemenkeu RI kepada Kabupaten Jombang. Penghargaaan yang diberikan Kemenkeu ini merupakan prestasi bersama dari segenap organisasi perangkat daerah dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Jombang yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk dalam hal pelaporan keuangan. ”Ini jerih payah kita semua. Seluruh komponen pemerintahan telah mengantarkan Jombang meraih WTP delapan kali berturut-turut. Ini menjadi kebanggaan kita bersama,” tutur putri pahlawan nasional KH Abdul Wahab Chasbullah ini.
Sistem pengelolaan keuangan di Pemkab Jombang selama ini telah berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya opini WTP setiap tahun sejak 2013. ”Kita akan terus mendorong seluruh komponen di lingkungan Pemkab Jombang untuk terus meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi,” kata bupati wanita pertama di Jombang ini.
Dia berharap, beralihnya budaya kerja ke arah penerapan sistem digitalisasi dapat terus dilanjutkan. Agar kedepannya menjadi jauh lebih baik lagi. ”Semua aspek harus terus menerus ditingkatkan agar terwujud masyarakat Jombang yang berkarakter dan berdaya saing,” tegasnya.
Menkeu Sri Mulyani mengapresiasi peran kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk terus mengedepankan akuntabilitas laporan keuangannya ditengah situasi krisis saat ini. Ia menyatakan, opini WTP untuk pemerintah juga menunjukkan konsistensi pengelolaan keuangan negara walaupun di tengah upaya pemerintah menghadapi kondisi pandemi Covid-19.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah memperhatikan perbaikan prosedur pertanggungjawaban dari waktu ke waktu. Termasuk perbaikan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Agar menjadi lebih baik, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta pencapaian terbaik tujuan pembangunan nasional. ”Terima kasih terhadap seluruh pimpinan lembaga dan pemerintah daerah atas kerja keras menghadapi tantangan yang tidak mudah. Karena kita tahu banyak yang di refocusing anggarannya,” ucap Sri Mulyani.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap, penghargaan yang didapat semakin membangkitkan semangat dalam bekerja. Serta meningkatkan komitmen untuk menjaga akuntabilitas, kerja efektif dan efisien. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya. ”Keberhasilan daerah meraih opini WTP harus menjadi pelecut semangat untuk terus bangkit dan pulih dari situasi krisis pandemi Covid-19,” pesan Khofifah. (Pemkab Jombang)
(jo/jif/naz/JPR)
Sumber: radarjombang.jawapos.com
