Genap satu tahun kepemimpinannya, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, Senin (21/3) di ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Lamongan.
Pak Yes, sapaan akrabnya juga membeberkan berbagai capaian pembangunan daerah tahun 2021. Sejumlah kinerja positif dicatatkan oleh Kabupaten Lamongan meski masih berada di tengah situasi pandemi Covid-19.
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan gabungan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026, seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks reformasi birokrasi, tingkat pengangguran terbuka, nilai tukar petani hingga indeks ketahanan pangan.
Dungkapkan Bupati Yes, IPM Lamongan tahun 2021 mengalami peningkatan, yakni pada angka 73,12 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi sudah mulai tumbuh positif walaupun masih dalam situasi pandemi Covid-19, dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sempat terkontraksi 2,65 persen dan pada tahun 2021 tumbuh 3,43 persen. Sementara untuk inflasi tahun 2021 terkoreksi positif sebesar 1,76 persen dibandingkan tahun lalu di angka 1,88 persen.
“Capaian perbaikan tata kelola pemerintahan juga terus meningkat, tahun 2021 indeks reformasi birokrasi Lamongan sebesar 96,57 persen dibanding tahun sebelumnya hanya 91,62 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga turun sebesar 0,24 poin ai 5,13 persen menjadi 4,90 persen. Sementara nilai tuakr petani Lamongan tahun 2021 terealisasi sebesar 106,81 meningkat dibanding tahun sebelumnya di angka 104,84. Tentu ini berbanding lurus dengan indeks ketahanan pangan kita yang terealisasi sebesar 0,16 dan terkategori sangat tahan pangan,” ucap Bupati Yes.
Atas capaian-capaian kinerja yang terus menunjukkan tren positif tersebut, lanjut Bupati Yes, Pemkab Lamongan pada tahun 2021 meraih banyak prestasi. Lebih dari 14 penghargaan diterima, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun lembaga non pemerintah atas kinerja dalam penyelenggaraan daerah. Penghargaan tersebut diantaranya penganugerahan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Jatim.
