Legislatif meminta Pemkab Blitar untuk meningkatkan kinerja mengingat sangat rendahnya serapan anggaran APBD di akhir triwulan pertama 2019. Bahkan, berdasarkan e-Monev, memasuki akhir triwulan pertama tahun 2019 ini penyerapan anggaran masih sangat minim dan belum mencapai 5 persen.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan, seharusnya pada triwulan pertama penyerapan sudah mencapai 10–15 persen. Dengan kondisi ini, pihaknya mendesak Pemkab Blitar untuk meningkatkan kinerjanya.
“Karena jika tidak ada peningkatan kinerja, kami khawatir anggaran nantinya tidak bisa diserap secara maksimal,” kata Suwito Saren Satoto.
Lanjut Suwito Saren Satoto, menurutnya seharusnya Pemkab Blitar juga melakukan evaluasi kinerjanya tahun lalu, sehingga perencaan mereka lebih matang dan pekerjaan tidak molor. Untuk itu pihaknya juga akan memastikan dan terus berkoordinasi dengan seluruh OPD penyerap anggaran agar bekerja lebih maksimal.
“Kami berharap seluruh perencanaan program yang sudah dianggarkan tahun lalu bisa terlaksana dan terserap anggarannya sesuai dengan perencanaan awal oleh masing-masing OPD. Selain itu, jangan sampai semua OPD bekerja menjelang habis anggaran,” jelasnya.
Sementara Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti membenarkan bahwa penyerapan anggaran masih minim. Bahkan pihaknya siap memberikan sanksi bagi OPD yang penyerapannya rendah, yakni berupa pemotongan TPP.
