Proyek payment gateway di Kemeterian Hukum dan HAM pada 2014 sejak awal sudah diidentifikasi bermasalah. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Anton Charliyan, Denny Indrayana yang saat itu Wakil Menteri Hukum dan HAM tetap memaksakan penggunaan sistem tersebut. Sejauh ini sudah ada tujuh alat bukti yang diperoleh dengan indikasi kerugian negara sekitar Rp 32 miliar berdasarkan keterangan audit BPK. Namun kuasa hukum Denny, Heru Widodo, berkukuh bahwa tidak ada kerugian negara, tapi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
