Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menahan tersangka dugaan kasus korupsi Pembiayaan Bank BNI Syariah secara Chaneling kepada Puskopsyah Al Kamil Jatim. Tersangka berinisial RDC (51) diduga merugikan Rp 74 miliar.
“Setelah proses pemeriksaan 65 orang saksi, baik dari anggota koperasi maupun masyarakat umum dan Bank BNI Syariah, RDC ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan tersangka pada 09 November 2021 dan dilakukan penahanan,” kata Kepala Kejati (Kajati Jatim), M Dofir, Selasa (9/11).
Dofir menjelaskan, kasus ini bermula dari penyelidikan Pidsus Kejati Jatim atas tindak lanjut laporan masyarakat terkait adanya temuan LHP BPK RI. Bermula saat Pusat Koperasi Syariah Al Kamil (Puskopsyah Al Kamil) Jatim atau Koperasi Sekunder yang berdiri pada 2009 dan memiliki 32 anggota Koperasi Primair.
Pada Agustus 2013, sambung Dofir, Puskopsyah melakukan kerja sama dalam Pembiayaan Chaneling dengan Bank BNI Syariah Cabang Malang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama No.172 tanggal 28 Agustus 2013.
Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan plafon seluruhnya sebesar Rp 120.000.000.000 atau Rp 120 miliar. Dengan ketentuan pencairan untuk Koperasi Primair maksimal Rp 7.000.000.000 atau Rp 7 miliar.
Dalam kepengurusan, sambung Dofir, I.S merupakan Ketua Puskopsyah Al Kamil Jatim yang dipilih dan diangkat oleh RDC (pengurus sebelumnya) tanpa melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Demikian juga pengurus lainnya ditunjuk oleh RDC tanpa ada RAT. RDC juga membentuk Koperasi Primair, dengan merekayasa anggota yang sudah tidak aktif atau membentuk koperasi baru yang pengurusnya di bawah koordinasi/ditunjuk oleh RDC.
“Dari koperasi ini RDC membuat seolah-olah koperasi yang memenuhi syarat pendirian untuk dijadikan Koperasi Primair anggota Puskopsyah sebagai Koperasi Sekunder sebagai Penerima Pembiayaan,” jelasnya.
Sambung Dofir, dalam proses pencairan pembiayaan dilakukan tanpa melalui prosedur yang sesuai ketentuan. Kemudian antara Agustus 2013-September 2015 telah dicairkan kurang lebih Rp 157.811.399.395. Dan saat ini kondisi pembiayaan mengalami macet (kolek 5) dengan Outstanding Per 30 Desember 2017 sebesar Rp. 74.802.192.616.
