Mabes Polri mengganggap Denny Indrayana menyalahgunakan wewenang dalam program payment gateway (pembayaran pembuatan paspor secara elektronik). “Peran Denny menyuruh melakukan program Payment Gateway dan memfasilitasi vendor sehingga proyek terlaksana,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Anton Charliyan.
Menurut Anton, Denny berperan sangat besar dalam program tersebut, karena sebenarnya Denny sudah diingatkan stafnya untuk tidak menjalankan program payment gateway tersebut. Hal tersebut dikarenakan sudah ada program serupa berupa Simponi di Kementerian Keuangan. Untuk penghitungan kerugian negara, penyidik masih menunggu audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
