Dalam penelusuran Pansus II (aset dan barang) DPRD Kabupaten Sidoarjo ternyata sangat banyak barang yang tidak berharga tapi masih ditimbun. Ketua Pansus II, Adhi Samsetyo, mengungkapkan instansi tidak melaporkan adanya barang dan aset yang ada dalam tanggung jawabnya. Tidak dilaporkan tapi masih disimpan. Ini tetap menjadi catatan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Meski barang rongsokan tetapi tetap dicatat sebagai aset bila tidak dilaporkan. Aset itu sebenarnya tidak layak. Tidak ada nilainya sama sekali, seperti motor rusak, AC, meja komputer, dan semuanya yang sudah rusak.
Tidak mungkin pansus mendata semua barang. Saking banyaknya. Tapi sudah diingatkan kepada seluruh instansi untuk melakukan penghapusan. Aset yang masih layak fungsi harus diamankan. Tapi yang ajur harus dihapus.
“Perda aset itu harus bisa menyelamatkan aset dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aset yang milik Pemkab Sidoarjo,” katanya.
Menurut politisi PAN ini, pihaknya membahas penyelematan aset Pemkab Sidoarjo yang ada di dalam peta terdampak Lumpur Lapindo. Misalnya seperti aset lahan, sekolahan, dan lapangan yang belum mendapatkan ganti rugi, juga membahas sejumlah aset milik Pemkab Sidoarjo yang aset bukti kepemilikannya belum dilengkapi bukti kepemilikan yang sah.
“Khusus aset yang di dalam peta terdampak Lumpur Lapindo, nanti kami akan panggil para pejabat PPLS untuk pendataan sekaligus memastikan kapan ganti rugi diberikan ke Pemkab Sidoarjo,” imbuhnya.
Bahkan, lanjut Adhi, pihaknya juga akan meneliti sejumlah lahan milik Pemkab Sidoarjo yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Mulai yang kontrak kerjasamanya habis, kerjasamanya mandeg hingga lahan yang dikelola pihak ketiga tetapi masih mangkrak. Misalnya lahan di sekitar Ramayana Bungurasih, Kecamatan Waru, Sidoarjo yang mencapai sekitar 5 hektar lebih.
“Perda ini soal pengelolaannya. Tapi jangan sampai aset dikerjasamakan dengan pihak ketiga tetapi tidak produktif,” paparnya.
Adhi menegaskan hingga kini kinerja Pansus Aset masih berkisar 30 persen. Akan tetapi tetap bakal terus menggali potensi pendapatan dari aset yang dimiliki Pemkab Sidoarjo itu.
