Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Selama kurun Tahun Anggaran 2009 s.d. 2019 (sebelas tahun), jumlah pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di wilayah Jawa Timur yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...
Meskipun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang sudah diserahkan kepada lembaga perwakilan merupakan informasi publik yang terbuka untuk umum, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14...
Masyarakat sering bingung ketika disodori pertanyaan: apakah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu ? Dan apa bedanya antara BPK dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan...
Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:
keterangan saksi,
keterangan ahli,
surat,
petunjuk,...
Berdasarkan Pasal 23G dari Perubahan Ketiga UUD 1945, BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Sampai dengan tahun 2015, BPK telah memiliki 34 perwakilan pada...
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang sudah diserahkan kepada lembaga perwakilan (DPR, DPRD, DPD) merupakan informasi publik yang yang bersifat terbuka untuk umum. Dengan...
Di wilayah Provinsi Jawa Timur terdapat 38 pemerintahan kabupaten/kota dan 1 pemerintahan provinsi. Fakta tersebut menjadikan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai BPK Perwakilan...
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik...
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat beberapa aturan mengenai waktu-waktu terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)...
Masyarakat sering bertanya, mengapa pada kementerian tertentu terjadi korupsi padahal laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Demikian pula, opini WTP...
Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut “opini”. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa...
Dalam menjalankan tugasnya, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk...
EAP adalah bantuan profesional yang dirancang untuk membantu unit kerja dan pegawai berkaitan dengan masalah produkvitas kerja dan masalah pribadi lainnya yang berdampak pada...