Kabupaten/Kota se-Jatim Secara Serentak Terima LHP atas LKPD Tahun 2022
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tugas konstitusional BPK. Sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan...
BPK Jatim Serahkan LHP Dana Banparpol
Memenuhi ketentuan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK Jatim telah melakukan...
BPK Jatim Terima LKPD Unaudited dari 38 Pemda Secara Serentak
Sebanyak 38 pemerintah daerah se-Jawa Timur menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2022 kepada BPK Jatim, Senin (23/3) di ruang auditorium BPK...
Kota Madiun Kembali Menjadi yang Pertama Menerima LHP
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tugas konstitusional BPK, yang bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh...
Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke BPK Jatim
Kantor BPK Jawa Timur menjadi lokasi pertemuan rapat konsultasi antara Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dan BPK RI, Senin (27/2/2023). Untuk mengoptimalkan...
Penatausahaan Aset Desa Masih Menjadi Catatan BPK
BPK dan DPR kembali melaksanakan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan...