Slider

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tugas konstitusional BPK. Sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan...

Memenuhi ketentuan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK Jatim telah melakukan...

Sebanyak 38 pemerintah daerah se-Jawa Timur menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2022 kepada BPK Jatim, Senin (23/3) di ruang auditorium BPK...

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tugas konstitusional BPK, yang bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh...

Kantor BPK Jawa Timur menjadi lokasi pertemuan rapat konsultasi antara Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dan BPK RI, Senin (27/2/2023). Untuk mengoptimalkan...

BPK dan DPR kembali melaksanakan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan...