Sidoarjo, 12 Juli 2018 – BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menerima kunjungan kerja dari alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kali ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) melakukan kunjungan terkait fungsi pengawasan DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, salah satunya ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo.
Rombongan anggota BAKN dipimpin langsung oleh Ketua BAKN Andreas Eddy Susetyo (Fraksi PDI Perjuangan). Selain itu, turut hadir Wakil Ketua BAKN Andi Achmad Dara (Fraksi Golkar), dan lima anggota BAKN, yaitu Sartono (Fraksi Demokrat), Bachrudin Nasori (Fraksi PKB), A. Junaidi Auly (Fraksi PKS), Achmad Hatari (Fraksi Nasdem), dan Dadang Rusdiana (Fraksi Hanura).
Mengawali pertemuan di Ruang Auditorium, Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V) Bambang Pamungkas mengucapkan selamat datang dan menyambut baik kunjungan kerja BAKN DPR RI ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Tortama V memaparkan secara garis besar hasil pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur, khususnya terkait DAK fisik dan dana desa.
Sementara itu, Ketua BAKN mengungkapkan bahwa salah satu mitra utama dari BAKN adalah BPK. Terkait kemitraan dengan BPK, BAKN bertugas menelaah temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, kemudian hasil telaah tersebut disampaikan ke seluruh komisi di DPR. Untuk menjalankan tugasnya, BAKN melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, antara lain BPK dan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, BAKN memperoleh penjelasan secara rinci dari Plt Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Ayub Amali mengenai temuan BPK terkait dana transfer pusat ke daerah dan dana desa di Jawa Timur. Plt Kepala BPK Perwakilan juga menjelaskan rekomendasi BPK atas temuan itu beserta upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan BPK. Selain itu, anggota BAKN juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar efektivitas hasil pemeriksaan BPK dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara.
Pada akhir pertemuan, Ketua BAKN menyimpulkan bahwa DPR sangat berperan mendorong agar temuan BPK segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tindak lanjut oleh pemerintah dapat mencegah temuan tersebut berulang kembali. Setelah kunjungan kerja ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, BAKN DPR RI melanjutkan kunjungan kerjanya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
