Pemkot Surabaya harus memacu serapan anggaran untuk penanganan korona. Terutama pagu yang berasal dari APBD. Sebab, dari data yang diterima DPRD, tingkat pemakaiannya masih terbilang minim.
Anggaran penanganan korona di Surabaya berasal dari tiga sumber. Yaitu, APBD, bantuan pemerintah pusat dan provinsi, serta CSR dan sumbangan masyarakat. Hingga saat ini total realisasi dana atau anggaran yang dikucurkan untuk penanganan korona mencapai Rp 510 miliar.
Perinciannya, realisasi bantuan pemerintah pusat dan provinsi mencapai Rp 387 miliar. Pemakaian anggaran dari CSR dan sumbangan masyarakat Rp 66 miliar. Nah, pada APBD, total dana yang disediakan untuk menangkal Covid-19 mencapai Rp 151 miliar. Namun, baru Rp 56 miliar yang digunakan.
Minimnya pemakaian anggaran penanganan korona dari APBD itu memicu tanggapan dari wakil rakyat. Wakil Ketua DPRD Reni Astuti menyampaikan dua sudut pandang. Pertama, dia mengapresiasi. Artinya, pemkot memaksimalkan dana non APBD. Sebab, pandemi Covid-19 memangkas pendapatan pemkot. “Potensi pendapatan turun drastis,” jelasnya.
Dengan langkah itu, pemkot bisa menghemat APBD. Pemakaian dana daerah tersebut digunakan untuk menuntaskan program wajib yang sudah dirancang tahun ini. Contohnya, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan warga, serta pembangunan. “Karena ada banyak pembangunan prioritas yang harus dituntaskan,” ucapnya.
Namun di sisi lain, ada program yang belum berjalan. Sebab, dananya belum turun. Yaitu, penanganan serta pencegahan merebaknya korona. Contohnya, kampung tangguh. Sejak bulan lalu seluruh RW di Surabaya sudah membentuk kampung tangguh. Total mencapai 1.505 RW.
Pemkot sejatinya sudah mengalokasikan dana bagi kampung tangguh. Nilainya mencapai Rp 10 juta per kampung tangguh. Dengan demikian, total Rp 1,5 miliar.
Menurut Reni, semula warga semangat membentuk kampung tangguh dengan cara swadaya. Namun, di tenga perjalanan, semangat itu mulai luntur. Sebab, belum ada sentuhan dari pemkot. Terlebih, warga juga harus mencukupi kebutuhan hidupnya. “Ini sudah sangat terlambat,” keluhnya.
Reni menyatakan sudah berkomunikasi dengan pemkot. Mendesak anggaran segera direalisasikan. Namun, belum ada kepastian. Pemkot masih menghitung kebutuhan anggaran. “Karena belum menentukan apakah dana diberikan satu kali atau setiap bulan,” paparnya.
Contoh lain, pemkot diminta melakukan tes kesehatan secara masif. Menyasar seluruh warga. Tujuannya, melihat persebaran korona di Surabaya. Dengan langkah itu, pemkot bisa mendapatkan data pasti warga yang terinfeksi. ”Sehingga penanganan berjalan cepat,” tuturnya.
Yang tidak kalah penting adalah bidang pendidikan. Berkali-kali Reni menerima keluhan warga terkait pembelajaran daring. Dari hasil survei dinas pendidikan (dispendik), persentase warga yang kesulitan untuk menerapkan pembelajaran daring mencapai 35 persen.
Kemarin politikus PKS itu sempat menggelar sidak. Melihat warga yang kesulitan untuk belajar daring. Tiga warga Dukuh Pakis disambangi. Pihak keluarga sambat lantaran biaya belajar membengkak. ”Saya minta tolong pemkot segera mengambil solusi,” tuturnya.
Selain itu, pemulihan ekonomi warga menjadi sorotan. Dalam pagu anggaran, pemkot mengalokasikan dana Rp 2,1 miliar untuk penanganan dampak Covid-19. Sayangnya, hingga kini belum terwujud. ”Anggaran belum direalisasikan,” ucapnya.
