Pemkab Nganjuk Bahas Dampak Pembangunan Bendungan Semantok dengan BPK Jatim

441

Pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini proses pembangunannya telah mencapai 80 persen. Bendungan tersebut akan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan irigasi, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan mereduksi banjir yang terjadi setiap tahun. Namun, pembangunan tersebut berdampak pada kerusakan jalan, baik jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan desa karena dilalui angkutan material bendungan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Mokhammad Yasin dalam forum komunikasi stakeholder, Kamis (17/03/2022) di kantor BPK Jawa Timur.

“Berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 9 Maret 2022, rekonstruksi atas kerusakan jalan tersebut telah dialokasikan dalam DIPA Pembangunan Semantok. Namun, berdasarkan hasil audit BPK Pusat direkomendasikan untuk tidak direalisasikan. Rekonstruksi atas kerusakan jalan tersebut mendesak dilakukan karena Bendungan Semantok akan diresmikan oleh Presiden RI yang dijadwalkan pada bulan Agustus 2022,” imbuh PPK Bendungan II BBWS Brantas, Arif Rahmad Darmawan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Subauditorat Jawa Timur III, Iwan Hery Setiawan yang mewakili Kepala Perwakilan menegaskan bahwa DIPA tersebut tidak dapat direalisasikan karena berdasarkan syarat-syarat umum kontrak diketahui bahwa untuk pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut merupakan tanggung jawab penyedia jasa. Apabila di dalam pelaksanaan perbaikan jalan yang terdampak pembangunan tidak dapat segera dilaksanakan, sedangkan rencana peresmian bendungan oleh Presiden tinggal beberapa bulan lagi, maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat mengalokasikan anggaran dan melaksanakan kegiatan perbaikan jalan melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan atas jalan-jalan kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

“Ini kan untuk kepentingan masyarakat, jika memang perbaikan jalan ini membutuhkan anggaran yang besar, sebaiknya dikoordinasikan bersama antara Pemkab Nganjuk, Pemrov Jawa Timur, dan pemerintah pusat,” lanjutnya.