Pengesahan Dua Paripurna pada Hari yang Sama
Di penghujung masa jabatan yang tinggal Selasa (20/8) hari ini, anggota DPRD Sidoarjo, menggelar dua agenda rapat paripurna yakni pengesahan P-APBD 2019 dan KUA PPAS 2020 di hari yang sama.
Dua agenda paripurna ini terkesan terburu-buru, namun menurut anggota Banggar dari Golkar, Hadi Subianto, justru pengesahan P-APBD 2019 dan KUA 2020 ini harus diselesaikan...
Tiga Anggota DPRD Kota Surabaya Jadi Tersangka
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menetapkan tiga anggota DPRD Kota Surabaya sebagai tersangka dugaan korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya 2016. Penetapan tersangka yang dilakukan Korps Adhyaksa ini terhitung Senin (19/8).
“Hari ini (kemarin) Kejari Tanjung Perak menetapkan tiga tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi Jasmas,” kata Kepala...
Korupsi Jasmas – Pekan Ini, Kejari Berencana Panggil Tiga Anggota DPRD Kota Surabaya
Pasca penetapan tersangka dan penahanan terhadap anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Golkar, Binti Rochmah pada Jumat (16/8) lalu, pekan ini penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak merencanakan panggilan terhadap tiga anggota DPRD Kota Surabaya, dalam kaitan dugaan korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya 2016.
Adapun ketiganya yakni Wakil...
PAPBD 2019 Disahkan, Pos Hibah Bansos Jadi Sorotan DPRD Kota Mojokerto
Kalangan DPRD Kota Mojokerto bersama eksekutif mengesahkan PAPBD 2019. Dalam struktur PAPBD itu, ternyata pos pengadaan barang dan jasa dan belanja hibah menjadi sektor pos anggaran pengeluaran pada Perubahan APBD 2019 Kota Mojokerto, menuai sorotan tajam DRPD. Hal itu lantaran anggaran untuk pos – pos itu naik sangat signifikan.
Pada pos belanja barang dan...
Fraksi di DPRD Kabupaten Sidoarjo Berkomitmen Sahkan KUPA PPAS 2019
Dua kali KUPA PPAS 2019 gagal disahkan setelah mendapat boikot anggota dewan, akhirnya DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna KUPA PPAS 2019 ketiga kalinya Kamis (15/8) malam.
Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, dihubungi sebelum rapat, meyakinkan bahwa parpurna akan disahkan. Pimpinan dewan sudah bertemu dengan anggota Banggar, dan sudah ada titik temu tentang...
Gotong Royong Melaksanakan Penyembelihan Hewan Kurban
Sidoarjo, 12 Agustus 2019 – Dalam suasana Hari Raya Idul Adha
1440 Hijriyah, Masjid Baitul Hasib BPK Jawa Timur menyelenggarakan
penyembelihan hewan kurban. Kegiatan yang rutin diselenggarakan tiap tahun ini disemarakkan
oleh para pegawai BPK Jawa Timur dengan bergotong royong menangani pengolahan
hewan kurban, sejak pengadaan, penyembelihan, hingga pendistribusiannya.
Tahun ini, hewan kurban yang
disembelih berjumlah satu ekor sapi...
Pertemuan Tim Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan BPK Jawa Timur
Sidoarjo, 8 Agustus 2019 – BPK Jawa Timur menerima kunjungan
dari Tim Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Kunjungan tim yang ditugaskan
oleh Badan Keahlian DPR RI ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi
seputar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di wilayah
Provinsi Jawa Timur untuk memberikan dukungan kepada DPR dalam menjalankan
fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
Siapkan Para Pemeriksa, BPK Jawa Timur Gelar Workshop Persiapan Pemeriksaan Kinerja Lokal
Setelah menyelesaikan amanat
undang-undang dalam memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pada Semester
II 2019 BPK Jawa Timur mulai mempersiapkan diri melaksanakan pemeriksaan
kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Sebagai langkah awal,
para pemeriksa yang akan diterjunkan dalam pemeriksaan kinerja mengikuti
kegiatan Workshop Persiapan Pemeriksaan
Kinerja Lokal yang diselenggarakan pada Selasa s.d. Rabu, 6 s.d. 7 Agustus
2019.
Saat...
BPK Jawa Timur Berikan Edukasi Ke-BPK-an kepada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang
Sidoarjo, 30 Juli 2019 – Di penghujung Bulan Juli, BPK
Jawa Timur kembali menerima kunjungan dari kalangan mahasiswa. Seperti
kunjungan mahasiswa sebelumnya, kali ini mahasiswa dari Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengunjungi Kantor BPK Jawa Timur dalam
rangka Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
Sebagai penyambutan, staf Subbagian
Hubungan Masyarakat memandu para mahasiswa yang berjumlah 100 orang untuk mengikuti
office...
Tutup Ruang Gerak Oknum Koruptor Dana Desa
Tingginya angka Dana Desa (DD) yang diterima masing-masing Desa di Kota Batu menimbulkan potensi kerawanan terjadinya penyelewengan atau korupsi. Untuk itu kemarin (14/8), Pemkot Batu mengadakan workshop Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan aplikasi Siskeudes yang digelar di Graha Pancasila Balaikota Batu.
Setelah mengikuti workshop ini diharapkan Desa di Kota Batu mampu mengelola...
Jembatan Bongkot Ditarget Selesai November 2019
Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab melakukan pemantauan terhadap progres pembangunan Jembatan Bongkot di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.
Pembangunan jembatan di atas Kali Konto ini ditarget selesai pada tanggal 23 November 2019. Bupati Mundjidah Wahab menerangkan, Jembatan Bongkot ini jika sudah selesai akan memiliki lebar enam meter. Hal ini menjadi dua kali lipat...
Empat Anggota DPRD Kota Surabaya yang Terlibat Kasus Jasmas Terlihat Ngantor
Empat anggota DPRD Surabaya yang terlibat kasus korupsi Jasmas, terlihat ngantor, Senin (12/8) siang di DPRD Surabaya. Mereka adalah Ratih Retnowati dari Fraksi Demokrat, Dini Rijanti dari Fraksi Demokrat, Binti Rochmah dari Fraksi Golkar, dan Syaiful Aidy dari Fraksi PAN.
Keempatnya terlihat menemui Ketua DPRD Surabaya, Ir Armuji. Pertemuan dilakukan di ruang kerja pribadi Armuji bukan di ruang rapat. Dari...
Seragam Gratis Belum Tuntas, DPRD Jatim Soroti Program OPOP Dinas Pendidikan
Wacana Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim yang menganggarkan Rp 25 miliar di program One Pesantren One Produk (OPOP) mendapat sorotan. Sebab, program seragam gratis untuk siswa SMA/SMK hingga sekarang tidak kunjung tuntas.
Total anggaran pengadaan seragam gratis pun tidaklah sedikit, yakni Rp 132 miliar. Pembagian seragam gratis itu menjadi bagian Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas). Namun, seragam itu baru bisa diberikan...
Dinas Pendidikan Jatim Anggarkan Rp 25 Miliar untuk OPOP
Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim menganggarkan Rp 25 miliar di program One Pesantren One Product (OPOP). Anggaran tersebut akan digunakan untuk penambahan dan pengembangan SMK berbasis pondok pesantren (ponpes) ini. Pasalnya, saat ini masih ada sekitar 267 SMK Mini yang masuk dalam jejaring OPOP.
Plt Kepala Dindik Jatim, Hudiyono menjelaskan di Jatim terdapat 325 pesantren yang memiliki SMK. 267 SMK berbasis...
Perubahan APBD Kabupaten Gresik Defisit Rp 280 Miliar
Pembahasan Perubahan APBD (PAPBD) 2019 Kabupaten Gresik telah memasuki babak akhir. Kemarin (8/9) Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Pemkab Gresik sudah melaksanakan finalisasi. Hasilnya, dalam anggaran tahun ini tetap ada defisit. Artinya, jumlah pengeluaran lebih besar bila dibandingkan dengan pendapatan atau pemasukan.
Dari draf finalisasi PAPBD 2019, jumlah pendapatan diproyeksikan Rp 3,004 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 36 miliar jika...
Lantai SDN Rungkut Kidul I Ambles Setelah Pembangunan Tahap I dan II
Pembangunan gedung baru SDN Rungkut Kidul I di Kota Surabaya terus digarap. Namun, dari tiga tahap pembangunan itu, terdapat kondisi yang mengkhawatirkan. Bangunan di lantai dasar tersebut ambles 7-10 sentimeter.
Dampaknya tidak terlihat jika diamati dari luar. Gedung pun terlihat normal. Baru terlihat jelas saat masuk ke area sekolah. Kondisi lantai dasar sisi timur menunjukkan kejanggalan. Selisih tinggi antara lantai...
Soroti Anggaran Rp 180 Juta, DPRD Kota Madiun Merasa Tidak Diberitahu
Merasa tidak diajak berkoordinasi dan diberitahu, sejumlah fraksi di DPRD Kota Madiun menyoroti penggunaan anggaran kegiatan Pemkot Madiun. Kegiatan yang disoroti dewan adalah prosesi pelantikan Wali Kota Madiun, Panggung Gembira, dan Madiun Tempoe Doeloe yang menghabiskan anggaran senilai Rp 180 juta.
Tiga kegiatan itu sudah digelar Pemkot Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga (Disbudparpora) beberapa bulan lalu.
Namun belakangan...
Persoalan BPR Bank Pasar Ponorogo Tak Kunjung Beres
Perusahan Daerah (Perusda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Ponorogo sudah lama ditutup. Namun hingga saat ini masih menyisakan persoalan. Sekda Agus Pramono mengungkapkan persoalannya terkait pencatatan administrasi keuangan Bank Pasar.
“Ini masih proses penyelesaian terkait penutupan terhadap administrasi keuangan BPR,” kata Agus, Selasa (6/8/2019).
Meski urusan administrasinya belum kelar, Agus mengklaim bahwa seluruh tunggakan sudah terbayar. Nah, kas yang ada...
P-APBD Kabupaten Jember 2019 Tekankan Infrastruktur, Lingkungan, dan Kesehatan
Raperda Perubahan APBD Kabupaten Jember 2019 ditekankan pada perbaikan jalan, sarana lingkungan dan sarana kesehatan. Hal ini dikatakan Bupati Faida usai Paripurna penyampaian nota pengantar Raperda Perubahan APBD 2019 di gedung DPRD Jember, Selasa (6/8).
“Jadi dalam P-APBD 2019 ini dianggarkan jumlah yang signifikan untuk jalan raya, jalan lingkungan, jalan kabupaten, jalan kecamatan, dan sebagian jalan penghubung antar-desa,” kata Bupati...
Anggota DPRD Ponorogo Akan Pakai Pin Emas Senilai Rp 147 Juta
Wacana penggunaan pin emas 5 gram untuk tiap anggota DPRD Ponorogo yang baru jadi polemik. Pasalnya, anggota Dewan di sejumlah daerah lain menggunakan pin berbahan kuningan.
Padahal Sekwan sudah mem-ploting pembelian pin untuk 45 anggota DPRD baru dalam bentuk pin emas. Beratnya 5 gram, sama seperti sebelumnya. Total anggaran yang dibutuhkan untuk pin 45 anggota Dewan sebesar Rp 147 juta.
Sekretaris DPRD Ponorogo Suko...
Kejari Tidak Menahan Tersangka Korupsi Dispora Kabupaten Pasuruan
Pemeriksaan dugaan korupsi anggaran kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan tahun 2017, menetapkan LW sebagai tersangka (TSK) setelah hasil audit inspektorat diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Senin (5/8).
Meski begitu, kejari tidak menahan LW yang berperan dalam mark-up atau penggelembungan anggaran, dengan dalih yang bersangkutan kooperatif.
Kasi Pidsus Kejari, Denny Saputra beralasan, selain kooperatif saat diperiksa, LW diharapkan...
Target Pendapatan Pajak Pemprov Jatim Capai 63 Persen
Di tengah upaya Pemprov Jatim mempercepat serapan anggaran, pendapatan pajak di Pemprov Jatim justru menguat di posisi 63 persen. Pemasukan itu khususnya berasal dari tujuh sektor yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim.
Kepala Bapenda Jatim Boedi Prijo Soeprajitno mengungkapkan, target pendapatan sebesar 63 persen hingga 31 Juli lalu. Hal ini menunjukkan trend positif pendapatan daerah dari tujuh sektor yang...
147 Gedung Sekolah SD/MI dan SKB di Kabupaten Mojokerto Rusak
147 gedung sekolah SD/MI hingga SMP yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Mojokerto kondisinya rusak. Untuk rehab fasilitas pendidikan dasar itu, Pemkab tahun ini mengucurkan anggaran sebesar Rp 30 miliar.
Anggaran itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019. Sesuai alokasi, anggaran tersebut diperuntukkan memperbaiki 147 lembaga pendidikan negeri yang rusak di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Catur Iriawan, Kabid Sarana...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan II-2019
Pada periode April s.d. Juni 2019, petugas Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 3 (tiga) responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Pasar Hewan Desa Sumberdadi Tulungagung Rusak Sebelum Berfungsi
Anggota Komisi D DPRD Tulungagung berang usai meninjau lokasi pasar hewan terpadu di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol. Pasar yang belum berfungsi itu rusak, dan terindikasi dikerjakan asal-asalan.
Kerusakan paling kentara di bagian lantai yang amblas, menimbulkan cekungan di sebelah timur. Selain itu, ada retakan yang membuat bangunan satu dan lainnya tidak menyambung.
"Kami akan agendakan untuk memanggil rekanan yang mengerjakan dan dinas terkait,"...
Terdakwa Korupsi Jasmas Kota Surabaya Divonis 6 Tahun Penjara
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Perak, Rachmat Supriady menargetkan perampungan berkas dua tersangka dugaan kasus korupsi program Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya 2016.
Perampungan berkas yang ditargetkan dua bulan ke depan ini, sambung Rachmat, dilakukan untuk dua tersangka, yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Darmawan dan anggota DPRD Kota Surabaya, Sugito.
“Target kami maksimal dua bulan sudah selesai (berkas dua...
Dispendik Kota Mojokerto Bagikan 3 Stel Seragam Gratis
Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Mojokerto membagikan seragam gratis kepada 5.968 siswa SD-SMP Negeri dan Swasta se-Kota Mojokerto. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk itu senilai Rp 2,4 miliar.
Bantuan seragam gratis berupa kain tersebut saat ini sudah siap di Kantor Dispendik Kota Mojokerto, di Jalan Benteng Pancasila. Sebelum dibagi ke siswa, sebanyak tiga setel seragam dicek kembali oleh Tim Pengawal dan...
Serapan Baru 37,1 Persen, Anggaran OPD Pemprov Jatim Dimonitor
Minimnya realisasi anggaran di sejumlah OPD berimbas pada target serapan anggaran Pemprov Jatim secara umum. Hingga triwulan kedua tahun anggaran 2019 ini, baru 37,1 persen anggaran yang terserap dari total belanja daerah sebesar Rp 33,5 triliun.
Secara umum, serapan tersebut masih belum mencapai standar penyerapan anggaran kas belanja sesuai Pergub Nomor 92 tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas...
Kasus Jasmas Kota Surabaya – Agus Jong Tak Merasa Korupsi
Agus Setiawan Jong menolak disebut telah melakukan korupsi. Terdakwa penyelewengan dana hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas) itu menyebut penghitungan kerugian negara tidak tepat. Dia justru berdalih barang yang dijualnya lebih murah.
Penolakan tersebut diungkapkan saat dia membacakan pembelaaan setebal 79 halaman di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (29/7). Pria 67 tahun itu tampak kesal karena dituduh sebagai koruptor. "Penghitungan Badan Pemeriksa...
Pemkab Gresik Terancam Kehilangan Pendapatan Rp 2 Miliar
Pemkab Gresik dikejar waktu untuk segera memiliki gedung Uji Kir baru. Sebab, gedung uji kir lama dibongkar Pemprov Jatim. Hal ini membuat Pemkab terancam kehilangan pendapatan sebesar Rp 2 miliar/tahun.
Pemprov Jatim rencananya akan membangun Kantor Samsat baru di lokasi gedung Uji Kir di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas. Sebelumnya, persoalan gedung uji kir ini sudah diperingatkan Komisi III DPRD...
Waktu Mepet, Bahan Konstruksi Proyek Pasar Legi Berubah
DPRD Kota Blitar meminta Pemkot Blitar memperketat pengawasan pembangunan Pasar Legi. Pengawasan itu untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan kualitas bangunan terjaga.
"Pembangunan Pasar Legi harus selesai pertengahan Desember 2019. Kami minta Pemkot memperketat pengawasannya," kata Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, usai rapat paripurna, Jumat (26/7).
Proses pembangunan baru dimulai. Pekerja memasang pagar keliling di lokasi. Alat berat sudah datang...
Pasar Bratang Surabaya Nunggak PBB Selama Tujuh Tahun
Tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak hanya terdapat di Pasar Tunjungan. Pasar-pasar besar di bawah naungan Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya ternyata juga menunggak PBB. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya pun harus menagih tunggakan pajak tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka.
Berdasar data BPKPD Surabaya, Pasar Bratang menunggak PBB selama tujuh tahun. Totalnya...
Piutang Retribusi Pasar di Sampang Capai Rp 4,2 M
Retribusi pasar di Kabupaten Sampang terus menjadi sorotan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, sejak 2009 hingga 2018, piutang retribusi pasar tradisional Kota Bahari tembus Rp 4,2 miliar.
Berdasarkan temuan dan catatan BPK, kualitas piutang kurang lancar Rp 487.903.230 dan diragukan Rp 1.644.448.839. Sementara piutang macet mencapai Rp 2.099.441.670.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) Sampang Wahyu Prihartono membenarkan adanya...
Blusukan Rembug Desa di Mojokerto, Wabup Kucurkan BK Desa di Trowulan Rp 2,6 Miliar
Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Pungkasiadi mengucurkan Bantuan Keuangan Desa (BK Desa) senilai total Rp 2,6 miliar. Gelontoran dana itu diberikan saat kegiatan blusukan rembug desa di wilayah Kecamatan Trowulan, Rabu (24/7) kemarin. Empat desa itu yakni Desa Bejijong Rp 300 juta, Domas Rp 500 juta, Watesumpak Rp 600 juta, dan Tawangsari sebesar Rp 1,2 miliar.
Try Rahardjo Murdianto, Camat Trowulan,...
Kasus Jasmas Kota Surabaya – Wajib Ganti Kerugian Negara Rp 4,9 Miliar
Agus Setiawan Jong, terdakwa kasus dugaan korupsi hibah jasmas di DPRD Kota Surabaya, dituntut jaksa 6,5 tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (22/7). Jaksa juga menuntutnya membayar kerugian negara (uang pengganti) Rp 4,9 miliar. Apabila tidak sanggup membayar, Agus Jong harus menggantinya dengan tambahan mendekam di bui selama tiga tahun.
Dalam persidangan, empat jaksa Kejari Tanjung Perak...
53 Aset Kembali ke Pemkot, Wali Kota Apresiasi Kinerja Kejari Kota Malang
53 bidang aset Pemkot Malang, dari total 68 bidang aset yang terdata dikuasai pihak ketiga, saat ini sudah berhasil kembali menjadi hak Pemkot Malang.
Hal tersebut juga menjadi prestasi tersendiri bagi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang yang mendapat apresiasi dari Wali Kota Malang Sutiaji.
Wali Kota Malang Sutiaji mengakatan apa yang telah dilakukan tim pemulihan aset ini, telah mengalahkan Kota Surabaya...
Inspektorat Lamban, Penyidikan Kasus Korupsi di Dispora Terhambat
Kelanjutan penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasuruan atas kasus dugaan korupsi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan tahun 2017, tampaknya ada di tangan Inspektorat.
Sampai kini, penyidik kejari bak 'tersandera' kelambanan Inspektorat menyerahkan laporan penghitungan kerugian negara terkait dugaan markup anggaran Dispora itu.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pasuruan, Muh Noor membenarkan, pihaknya tidak bisa melangkah lebih jauh untuk mengusut kasus ini.
Belum...
Pemkab Tulungagung Tarik Kendaraan Dinas Bermasalah
Setelah mendapat rekomendasi dari Panitia Kerja (Panja) DPRD Tulungagung terkait tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI, Pemkab Tulungagung saat ini melakukan penarikan kendaraan dinas yang bermasalah tanpa kejelasan penggunanya.
Kendaraan dinas tersebut selama ini pengelolaannya berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dispendikpora) Kabupaten Tulungagung.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung, Rudi Christianto SE...
Kegagalan WTP Jadi Ganjalan
Kinerja Pemkab Jember dalam pelaksanaan penggunaan APBD 2018 lalu kurang maksimal, terutama setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyematkan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Predikat WDP itu menjadi ganjalan yang kemudian dibebakan kepada pemkab agar memperbaikinya untuk kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2019 ini.
Penilaian terakhir dari BPK itu menjadi salah satu catatan yang diberikan DPRD Jember...
Risma Terharu Terima Aset YKP
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terharu. Ia tak kuasa menahan air matanya usai menerima aset senilai kurang lebih Rp 5 triliun dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Aset itu diperoleh dari Yayasan Kas Pembangunan (YKP).
Risma tak banyak berkomentar saat penyerahan aset itu berlangsung. "Saya nggak bisa ngomong apa-apa," ujarnya, sesekali mengusap air mata di Aula Kejati Jatim, Kamis (18/7).
Penyerahan aset itu diawali...
DPRD Kabupaten Sidoarjo Desak Tuntaskan Frontage Road
Pembangunan Frontage Road (FR) kembali menjadi sorotan. Karena anggaran yang sudah digelontorkan secara maksimal tidak sebanding dengan progres di lapangan. Selain dari para aktivis mahasiswa dan sejumlah kalangan masyarakat, sorotan terkait lambatnya proses pembebasan lahan dan pembangunan FR juga kencang disuarakan kalangan dewan.
Ketua DPRD Sidoarjo, H. Sullamul Hadi Nurmawan, Pemkab Sidoarjo harus lebih serius dan lebih maksimal dalam menjalankan...
Pemilik Menunggu Tanah Dibeli Pemkab Sidoarjo
Setahun bukan waktu singkat bagi Mujiono. Warga Desa Tebel, Gedangan, itu menunggu-nunggu. Jadi atau tidak tanahnya dibeli oleh Pemkab Sidoarjo untuk lahan frontage road (FR). Belum ada realisasi.
Mujiono adalah satu di antara ratusan pemilik tanah yang dikabarkan bakal mendapat ganti rugi. Tanahnya masuk lahan FR. Tepatnya di Desa Tebel. Pada 2018, jelas dia, pemerintah desa dan pemkab mengumpulkan warga yang...
Kendaraan Dinas yang Tidak Jelas
DPRD Tulungagung membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018.
Hasilnya, panja menemukan banyak kendaraan dinas Pemkab Tulungagung yang tidak jelas penggunaannya. Mobil pelat merah itu banyak dimanfaatkan lembaga lain, yang bukan bagian dari Pemkab Tulungagung.
Ketua Panja DPRD Tulungagung, Suprapto mengungkapkan, ada puluhan mobil yang tidak diketahui...
Diduga Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD Surabaya Ditahan
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak kembali menahan tersangka baru dugaan kasus korupsi program Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya 2016, Selasa (16/7).
Tersangka baru dalam kasus Jasmas ini adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Darmawan. Sebelum ditahan di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, pria yang akrab disapa Aden...
Frontage Road Sidoarjo Sulit Terwujud
Rencana pembangunan Frontage Road (FR) untuk mengatasi kemacetan di sepanjang Waru sampai Buduran, Sidoarjo, sepertinya sulit terwujud sebagaimana target yang ditentukan. Ini karena proses pembebasan lahan yang tak kunjung tuntas.
Ada sejumlah persoalan yang sejauh ini menjadi kendala dalam proses pembebasan lahan. Masalah itu terungkap dalam rapat bersama yang digelar Kantor Pertanahan Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA)...
Banyak Masalah Pembebasan Frontage Road Sidoarjo
Jalan Raya Waru hingga Buduran dipastikan tetap macet. Sebab, tahun ini pembebasan lahan frontage road (FR) tidak rampung. Terkendala sejumlah masalah. Kendala-kendala tersebut kemarin (16/7) dipaparkan Kantor Pertanahan Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) saat rapat bersama di Pendapa Delta Wibawa.
Kepala DPUBMSDA Sunarti Setyaningsih menyebutkan empat poin masalah. Di antaranya, terkait peta bidang. Peta...
DPRD Tulungagung Setujui LKPJ Pelaksanaan APBD 2018
Seluruh fraksi di DPRD Tulungagung menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung di Kantor DPRD Tulungagung, Senin (15/7).
Kendati menerima dan menyetujui, delapan fraksi di DPRD Tulungagung juga memberi catatan-catatannya.
Seperti di antaranya yang diutarakan oleh Fendy Yuniar M SE, juru bicara Fraksi PAN yang...
Panja LHP BPK DPRD Temukan Puluhan Aset Pemkab Tulungagung Tak Jelas Rimbanya
Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) 2018 DPRD kabupaten Tulungagung menemukan sejumlah kejanggalan dalam pemeriksaan aset daerah milik Pemkab Tulungagung.
Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Panja LHP BPK itu ditemukan sejumlah aset yang tidak jelas peruntukannya. Mulai dari tanah maupun kendaraan bermotor. Laporan panja itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Senin (15/7/19).“Contohnya PGRI, punyanya Dinas...
TAPD Belum Bisa Jawab Konkret Pertanyaan DPRD Jember
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum bisa menjawab pertanyaan dari Badan Anggaran DPRD Jember, Jawa Timur, terkait realisasi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, usai rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 dengan TAPD di gedung parlemen, Senin (15/7/2019). “Kami tanya apakah rekomendasi temuan BPK sudah dilaksanakan atau belum,” katanya.
“TAPD belum bisa...
Penyidikan Korupsi Proyek Komputerisasi SD SMP Senilai Rp 27 Miliar Lambat
Penyidikan dugaan korupsi komputerisasi untuk SD dan SMP Negeri di Kota Madiun sejak Maret 2018, ternyata masih berjalan lamban.
Bagaimana tidak, sampai pekan ini tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reskrim Polres Madiun Kota masih kembali meminta keterangan sejumlah saksi dan belum juga menetapkan tersangka.
Kasatreskrim AKP Suharyono mengatakan, saat ini penanganan kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Meski begitu...
Laporkan Patung Bung Karno
Aktivis antikorupsi, M Trianto berniat melaporkan proyek Patung Bung Karno senilai Rp 1,7 miliar, yang berada di halaman Pemkab Blitar. Diduga ada kesalahan pengerjaan karena baru dua bulan, patung sudah retak.
Pria yang baru empat hari keluar dari Lapas Kelas II B Blitar, menyinggung molornya pengerjaan patung, bahkan hingga beberapa bulan. Akibatnya, rekanan kena denda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rp...
Sambut Kunjungan Edukatif HIMADITA UNEJ, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Sosialisasi Ke-BPK-an
Sidoarjo, 8 Juli 2019 – Kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, diharapkan dapat menjadi duta-duta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang BPK. Meski BPK dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945, masih terdapat beberapa kalangan yang belum bisa membedakan antara BPK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Masyarakat juga perlu memahami perbedaan lingkup wewenang BPK...
Cari PNS Inspektorat Berkompeten
Pemeriksa Inspektorat tak hanya dituntut tegas dan objektif saat memeriksa pelanggaran oleh PNS, tetapi juga harus memiliki keahlian sesuai bidangnya alias berkompetensi. Untuk tujuan itulah, Badan Inspektorat Lamongan mengirimkan sebanyak 30 orang PNS di lingkungannya untuk mengikuti diklat ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Yogyakarta, mulai Senin (15/7) ini.
Diklat selama lima hari itu dilakukan juga agar para pemeriksa Inspektorat...
Kasus Pemotongan Honor Perawat, Kasubag Keuangan Dinkes Terancam Dipecat
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang telah menetapkan satu tersangka terhadap Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang Yohan Charles L, atas kasus dugaan pemotongan honor perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Tahun 2015, sebesar Rp 676 juta.
Dengan ditetapkan sebagai tersangka tersebut, maka Inspektorat kabupaten setempat menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang dilakukan Kejari Kepanjen. “Kami menyerahkan...
Tidak Ada Jaminan, Ragu Serap Anggaran
Sebagian dinas dan instansi lain pada Pemkab Sidoarjo tidak menuntaskan proyek sesuai dengan perencanaan. Padahal, sudah ada anggaran yang cukup. Informasi yang dihimpun menyebutkan, ada beberapa sebab kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menyerap anggaran. Mereka sangat berhati-hati. Khawatir pekerjaan tidak tuntas atau ada masalah kualitas.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sulaksono menyebutkan satu program yang...
Kepala Nonaktif Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Terancam Pidana Empat Tahun
Syamsul Hadi tampak tak santai duduk di kursi pesakitan untuk kali pertama. Kepala nonaktif Inspektorat Bojonegoro itu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan negara Rp 1,7 miliar. Dakwaan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin (11/7).
Menurut Dekry Wahyudi, jaksa Kejari Bojonegoro, Syamsul diduga telah melakukan penyimpangan dalam penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan pada...
LKPj Pemkab Sidoarjo Terancam Ditolak Dua Tahun
Pembatalan itu berdampak pada Pemkab Sidoarjo. Jika LKPj tidak mendapatkan pengesahan DPRD, pemkab harus menyusun peraturan kepala daerah (perkada). Perkada itu disusun sebagai pengganti perda LPj. Disampaikan ke Pemprov Jatim.
Dampak lain, pemkab harus menyusun ulang nota perubahan anggaran keuangan (PAK). Tanpa perda LKPj, tidak ada dasar penghitungan silpa definitif. Silpa itu akan dimasukkan kembali dalam PAK.
Kekecewaan juga disampaikan Wakil...
Bantuan Guru Ngaji di Sampang Diduga Disunat
Insentif guru ngaji Tahun Anggaran (TA) 2018 diduga telah dipotong oleh oknum. Hal itu diketahui melalui juru bicara Panja 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasalnya, empat penerima manfaat tidak memperoleh haknya seperti yang tercantum dalam Bansos insentif guru ngaji.
“Realisasi bantuan guru ngaji tersebut dari awal sudah tidak sesuai dengan Perbub nomer 34A tahun 2012 tentang tata cara penganggaran,...
DPRD Kabupaten Jember Soroti Predikat WDP
Sejumlah fraksi di DPRD Jember menyoroti predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan APBD 2018 Jember.
Sejumlah fraksi menyentil di Rapat Paripurna, Selasa (9/7). Juru bicara fraksi Gerindra, Siswono prihatin karena tahun 2018 lalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Ini kemerosotan pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun," tegasnya.
Salah satu penyebab WDP, karena tingginya Sisa Lebih Pemakaian Anggaran...
Pengelolaan Aset Amburadul, Pemkab Sidoarjo Langsung Bentuk Tim Audit
Pemkab Sidoarjo merespons kritik sejumlah anggota dewan terkait pengelolaan aset pemerintah. Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah, menyatakan, pihaknya bakal membentuk tim untuk menangani urusan itu. Rencana pembentukan tim itu disampaikan Bupati dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (8/7).
"Sebagaimana saran dari Fraksi PDIP untuk membentuk tim penelusuran aset, kami perhatikan dan kami tindaklanjuti," ujarnya.
Pihaknya juga akan membentuk tim untuk melakukan audit...
Catatan Berita : Surabaya lelang sampah botol plastik hasil penukaran tiket bus
Surabaya (ANTARA) - Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya menyatakan sebanyak 39 ton sampah botol plastik hasil penukaran tiket Suroboyo Bus sejak awal bus beroperasi pada 2018 hingga Januari 2019 sudah dilelang.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pelelangan botol-botol plastik tersebut dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan...
Catatan Berita : Skema Baru, Pemkot Malang Terapkan Kontrak Payung Atasi Jalan Berlubang
MALANGTIMES - Tidak mau masalah jalan rusak dan berlubang terulang seperti sebelumnya, Pemerintah Kota Malang kini berencana melakukan kontrak payung. Kontrak secara keseluruhan untuk pengerjaan insidental itu pun rencananya akan dilaksanakan pada APBD-Perubahan Kota Malang 2019.
Wali Kota Malang Sutiaji saat ditemui di Balai Kota Malang menyampaikan, setelah bertemu dengan pihak LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), pemkot mendapat saran untuk...
Catatan Berita : Khofifah Sambut Baik Aturan Pengelolaan Keuangan Daerah
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap, Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bisa memberikan preferensi bantuan keuangan antar daerah. Regulasi tersebut dinilai cukup penting, karena banyak kabupaten/ kota yang memiliki kemampuan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan.
“Pelaksanaan bantuan keuangan antar daerah sangat dimungkinkan dengan adanya PP No. 12 Tahun 2019. Tapi...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Terima KLKI dari Universitas Tidar Magelang
Sidoarjo, 26 Juni 2019 – Tak lama setelah kunjungan KKL dari Universitas Dian Nuswantoro, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menerima kunjungan dari kalangan akademisi. Kali ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dari salah satu perguruan tinggi negeri di Magelang, yaitu Universitas Tidar, datang ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Kuliah Lapangan Kunjungan Instansi (KLKI). Rombongan KLKI berjumlah...
Universitas Dian Nuswantoro Kunjungi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Sidoarjo, 24 Juni 2019 – Sebanyak 180 mahasiswa Program Studi Akuntansi dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang dengan didampingi lima orang dosen pendamping melaksanakan kunjungan kerja lapangan (KKL) ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. KKL ini merupakan kegiatan wajib Udinus bagi para mahasiswa semester enam sebagai persiapan mengenal dunia kerja.
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka menyambut baik kegiatan...
Ketua BPK Silaturahmi dengan Para Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Sidoarjo, 20 Juni 2019 – Di sela-sela kegiatan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester I Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan kerja dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara. Kunjungan kerja ini dalam rangka memantau kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta bertatap muka dengan para pegawai di BPK Perwakilan.
Dalam kunjungan ini, Ketua BPK didampingi...
Kepala Perwakilan Dorong Pemerintah Daerah Segera Terapkan SIPTL
Keberhasilan pemeriksaan BPK antara lain ditentukan dari tindak lanjut entitas pemeriksaan (pemerintah daerah) atas rekomendasi yang disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan. Untuk memantau perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah daerah hingga Semester I 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengundang seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur dalam acara Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang...
Halal Bihalal Awali Kegiatan Pegawai Pasca Lebaran
Sidoarjo, 17 Juni 2019 – Mengawali aktivitas pekerjaan setelah libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama, para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengikuti acara halal bihalal yang bertempat di Ruang Auditorium. Acara ini sekaligus sebagai sarana mempererat silaturahmi di antara para pegawai serta ajang perkenalan bagi pegawai BPK yang baru dipindahtugaskan ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Acara...
Peringati Hari Lahir Pancasila, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Upacara Bendera
Sidoarjo, 1 Juni 2019 – Meski bangsa Indonesia masih belum sempurna merealisasikan nilai-nilai Pancasila, eksistensi keindonesiaan baik sebagai bangsa maupun sebagai negara masih dapat bertahan hingga kini berkat Pancasila. Dalam konteks itu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa memperingati dan merayakan hari kelahiran Pancasila merupakan suatu keniscayaan. Memperingati hari kelahiran Pancasila merupakan salah satu kebanggaan nasional untuk menghormati jasa pendiri...
Kota Madiun Sahkan KUA PPAS 2020, Pastikan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Wali Kota madiun, Drs. H. Maidi, SH. MM. M.Pd menegaskan, tahun 2020, di Kota Madiun lebih banyak kegiatan pembangunannya. Dalam KUA PPAS 2020 dipastikan terdapat lebih banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program prioritas antaranya pembangunan sentra kuliner sampai penunjang smart city hingga pendidikan dan kesehatan. Pembangunan prioritas tetap mengedepankan kepentingan masyarakat seperti yang tercantum dalam panca karya. Terdapat 33...
Pemkab Sidoarjo Yakin Proyek Fisik Tuntas Akhir Tahun
Tinggal enam bulan lagi waktu untuk menuntaskan program-program pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo mengingatkan dinas-dinas untuk menuntaskan proyek. Hingga sekarang, hasilnya belum terlihat.
Kepala Bappeda Agoes Boedi Tjahjono menyatakan, pemkab sudah mengevaluasi program-program pembangunan yang belum berjalan. Sebagian besar memang proyek fisik. Itulah yang mengakibatkan serapan anggaran masih minim.
Ada beberapa pembangunan fisik yang belum tuntas, bahkan belum...
DPRD Kota Surabaya Pertanyakan Piutang Rp 776 Miliar
Piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) Pemkot Surabaya naik setiap tahun sejak 2014. Nilai kenaikannya berlipat ganda hingga mencapai Rp 776 miliar pada akhir 2018. Pansus yang sedang membahas revisi perda PBB mempertanyakan mengapa semakin banyak yang menunggak PBB.
"Dan sepertinya, tak ada tanda-tanda akan turun," ujar anggota pansus PBB Rio Pattiselano. Rio menanyakan hal tersebut ke pemkot. Sebab, piutang...
Tujuh Desa di Kabupaten Pasuruan Terindikasi Salahgunakan DD/ADD
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan membidik sejumlah desa yang diduga kuat melanggar aturan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD).
Korps Adhyaksa mendalami laporan dugaan penyalahgunaan DD/ADD setelah ada tujuh desa yang disinyalir bermasalah, berdasarkan laporan dari masyarakat.
Ketujuh desa itu di antaranya adalah Desa Karangasem di Kecamatan Wonorejo untuk DD tahun 2017, lalu Desa Semare (Kecamatan Kraton) untuk DD 2016, Desa Karangjati (Kecamatan Lumbang) untuk DD 2016.
Selain itu,...
Ada Kontraktor Minta ‘Diskon’ Proyek JLS 30 Persen
Jalan Lintas Selatan (JLS) atau ring road yang direncanakan bisa mengurai kemacetan di poros utama masuk Kota Tuban, diperkirakan menelan anggaran Rp 68 miliar.
Ternyata untuk lelang proyek prestisius itu, masih ada rekanan atau kontraktor yang menawar dengan diskon sampai 30 persen dari nilai pagu di atas.
Munculnya fenomena penawaran murah untuk lelang proyek fisik itu membuat resah dewan.
Ketua DPRD Tuban,...
Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Usulkan Bentuk Tim Telusuri Jejak 12 Aset Daerah
Sedikitnya 12 aset tanah dan bangunan milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, kini terlantar dan tidak jelas juntrungannya membuat geram Fraksi Golkar, PKS/Nasdem, dan PAN. Ketiganya mengusulkan Pemkab Sidoarjo membentuk tim khusus beranggotakan kejaksaan dan kepolisan untuk menelusuri jejak-jejak aset.
Ketiga fraksi menyampaikan PU (Pemandangan Umum)-nya tentang pertanggungjawaban APBD 2018, yang memandang Pemkab Sidoarjo tidak serius dan melakukan pembiaran...
Pengusutan Korupsi Jasmas Kota Surabaya 2016, Kejaksaan Temukan Aliran Dana Haram
Penyidik Kejari Tanjung Perak menemukan adanya aliran dana yang masuk ke rekening pribadi tersangka Sugito dan lima anggota DPRD Surabaya lainnya yang berstatus saksi. Dana yang masuk ke rekening itu ditengarai berasal dari pengusaha Agus Setiawan Jong terkait kasus korupsi dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016.
"Untuk sementara, dari hasil penyidikan, ada beberapa (ke rekening anggota dewan)," ujar Kasipidsus...
DPRD Kabupaten Sidoarjo Kritisi Pengelolaan Aset Daerah
Kinerja Pemkab Sidoarjo kembali mendapat kritik dari kalangan dewan. Selain tentang minimnya serapan anggaran, kritik tajam juga dilontarkan terkait lemahnya pengelolaan aset.
Kritik itu muncul setelah dewan mempelajari laporan pertanggungjawaban APBD 2018. Apalagi dari hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga ada beberapa catatan merah. Catatan dari BPK tersebut, juga bakal menjadi pertimbangan DPRD Sidoarjo untuk mengambil keputusan menerima atau menolak LPJ APBD 2018.
"Setelah mempelajari LPJ APBD 2018, kami...
Pemkot Gelontor APBD Rp 15 Miliar untuk Penyelesaian Rehab Besar Masjid Agung Kota Mojokerto
Keinginan Pemkot Mojokerto memiliki Masjid Agung yang megah sebagai ikon daerah segera terealisasi. Ini setelah APBD Kota Mojokerto tahun 2019 ini mengalokasikan hibah sebesar Rp 15 miliar untuk menuntaskan rehab besar masjid yang berada persis di sebelah barat alun-alun ini.
“Insya Allah selesai tahun ini dengan alokasi dana hibah ini. Dan ke depan kita ingin Masjid Agung ini tidak sekedar...
Rapat Paripurna DPRD, Dengarkan LPJ Bupati Pamekasan TA 2018
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, menggelar rapat paripurna mendengarkan nota Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Belanja dan Keuangan Daerah TA 2018 oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam.
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pamekasan H. Halili Yasin, yang diikuti 23 anggota dewan, juga hadir Forpimda, Kepala OPD, pimpinan Parpol, Ketua KPU dan Bawaslu, berlangsung di ruang sidang utama, Kamis (27 Juni...
Anggota DPRD Surabaya Sugito Terseret Kasus Korupsi Jasmas
Mengenakan rompi tahanan merah, anggota DPRD Kota Surabaya Sugito (S) terus menunduk ketika keluar dari ruang penyidik di Kejari Tanjung Perak kemarin (27/6). Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dia bergegas masuk ke mobil tahanan yang akan mengantarnya ke Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim. Di sana Sugito akan ditahan selama 20 hari.
Sugito menjadi anggota...
Piutang Pajak Kian Meningkat, DPPKAD Kabupaten Situbondo Panen Sorotan
Meningkatnya piutang pajak Kabupaten Situbondo menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Situbondo. Ini diungkap saat ada pembahasan hasil audit BPK-RI APBD 2018 belum lama ini. Saat itu DPRD mempertanyakan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo karena piutang pajak tahun 2018 meningkat menjadi Rp 41,9 miliar.
Menurut Wakil Ketua DPRD Hj Zeiniye SAg, naiknya...
Gedung Puskesmas Dukun Masih Mangkrak
Proyek gedung Puskesmas Dukun di Jalan Kalirejo sejauh ini masih mangkrak. Pembangunan masih sekitar 45 persen. Kabarnya, proyek itu terhenti sejak 2018 lantaran kontraktor tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Padahal, peningkatan layanan kesehatan itu ditunggu masyarakat.
Informasinya, rekanan pemenang yang menggarap proyek Puskesmas Dukun adalah PT Pembangunan Nusantara Jaya (PNJ). Alokasi anggarannya dari APBD 2018 sebesar Rp 5,1 miliar. Dalam perkembangannya,...
Lima Fraksi Setujui LKPJ Wali Kota Madiun dengan Saran dan Pendapat
Penyampaian pendapat Fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Raperda Kota Madiun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 Kota Madiun, akhirnya kelima fraksi di DPRD Kota Madiun (Fraksi PNRS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat Bersatu, Fraksi PKB, Red.) menerima dan menyetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun.
Sidang paripurna DPRD itu, dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun Drs. Istono,...
Kembalikan Tunjangan Profesi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah pensiunan guru yang masih menerima tunjangan profesi.
Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Solikin menyebutkan, ada 15 pensiunan yang menjadi temuan BPK.
"Sebenarnya, tidak semuanya pensiunan guru. Tapi ada yang awalnya guru, lalu mengemban tugas bukan jadi guru," terang Solikin, Senin (24/6/2019).
Dari 15 orang itu, 10 orang berasal dari...
Dugaan Korupsi Revitalisasi Pasar 2018, Kejari Periksa Dua PNS Disperindag Jember
Penyidikan atas dugaan penyimpangan proyek revitalisasi 12 pasar Jember 2018, mulai menyeret PNS di lingkungan Pemkab Jember.
Dalam pemeriksaan proyek revitalisasi dengan anggaran Rp 100 miliar itu, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember mulai memeriksa dua orang PNS dalam kapasitas sebagai saksi, Senin (24/6), yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB.
Pemanggilan dan pemeriksaan dua PNS di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)...
Pensiunan Guru Kembalikan Uang TPG ke Kas Daerah
Sejumlah pensiunan guru SMAN/SMKN/PKLK di wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek mengembalikan uang tunjangan profesi guru (TPG) yang mereka terima sejak mereka pensiun sebagai PNS.
Pengembalian ini dilakukan setelah ada rekomendasi dari BPK RI.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Solikin SPd MPd, pada Bhirawa, Senin (24/6), mengakui jika ada pensiunan guru dan guru yang sudah tidak...
Pemkab Tulungagung Kembali Digugat, Konflik HGB Belga Memanas Lagi
Sengketa atas hak guna bangunan (HGB) Ruko Belga yang habis 2014, antara Pemkab Tulungagung dan 36 penyewa di sana, memasuki babak baru.
Meski gugatan pertama kepada pemkab sudah ditolak lewat putusan Mahkamah Agung (MA), ternyata ke-35 penyewa ruko itu malah mengajukan gugatan baru ke pemkab selaku pemilik ruko.
Gugatan dimasukkan resmi ke Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung, Kamis (20/6) lalu dan dibenarkan...
Kejaksaan Geledah Kantor ULP dan Disperindag Kabupaten Jember Terkait Pasar Manggisan
Kejaksaan Negeri Jember lakukan penggeledahan di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupten Jember, Kamis (20/6). Penggeledahan di dua lembaga tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jember Ponco Hartanto.
Ponco Hartanto mengatakan, penggeledahan ini merupakan pengembangan dan pendalaman dugaan terjadinya penyimpangan pelaksanaan proyek Pasar Manggisan Kec. Tanggul dan beberapa pasar lainnya.
”Kita dibagi dua tim,...
Setoran PAD Kecil, Kondisi Dua Perusda Kabupaten Situbondo Kian Terpuruk
Dua Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemkab Situbondo, masing-masing Perusda Pasir Putih dan Perusda Banongan, akhir-akhir ini kondisi keuangannya kian terpuruk. Kondisi memprihatinkan ini mendapat sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Situbondo. Para wakil rakyat tersebut bahkan menyoroti kinerja dua Perusahaan Daerah (Perusda) tersebut karena dinilai sulit untuk keluar dari lilitan masalah keuangan.
Yang ironis lagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI menemukan...
Dugaan Korupsi YKP – Wali Kota Risma: “YKP itu Milik Pemkot”
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Kamis (20/6). Pemeriksaan orang nomor satu di Surabaya ini terkait statusnya sebagai saksi dalam dugaan mega korupsi di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE.
Wali Kota yang akrab disapa Risma ini datang di kantor Kejati Jatim sekitar pukul 13.00 WIB. Dengan dikawal pegawai humas dan protokoler, Risma...
Dewan Bentuk Panja Usut LHP WDP Pemkab Tulungagung
Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2018 yang diraih Pemkab Tulungagung membuat DPRD setempat membuat panitia kerja (Panja) untuk mengusut perolehan opini dari BPK RI tersebut. Nama-nama panja DPRD Tulungagung tersebut diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung.
Ada 15 nama anggota DPRD Tulungagung yang diumumkan sebagai anggota Panja LHP BPK RI di rapat paripurna...
Nota Keuangan Bupati Madiun TA 2018 – Fraksi-Fraksi Soroti Sejumlah Masalah dan Berikan Saran
Melalui Sidang Pemandangan Umum, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun terhadap penyampaian Nota Keuangan Bupati Madiun tentang Rencana Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018.
Dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun, H. Suwandi. Kelima fraksi (Fraksi PKB, Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Gerindra), sidang memberikan saran, masukan, dan menyoroti berbagai masalah di...
Usul Sanksi OPD dengan Serapan Rendah
Jumlah dana tidak terserap atau sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) di APBD Kabupaten Gresik TA 2018 lumayan besar. Yakni, mencapai Rp 361,99 miliar atau 11,92 persen dari total belanja di APBD 2018 sebesar Rp 3,036 triliun.
Besarnya silpa tersebut terungkap dalam nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 yang disampaikan Bupati Sambari Halim Radianto dalam rapat paripurna di DPRD Gresik (17/6). Dalam...
Yakin Silpa Kabupaten Sidoarjo Masih Rp 1 Triliun Lebih
"Anggaran pembangunan jadi sia-sia," ujar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Taufik Hidayat Tri Yudono (17/6). Legislator PDIP itu memprediksi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pada 2019 masih Rp 1 triliun lebih. Namun, pemkab yakin serapan anggaran besar pada akhir tahun.
Taufik menyebutkan, pada 2019 Pemkab Sidoarjo menarget silpa "hanya" Rp 600 miliar. Namun, dia tidak yakin. Sebab, program pembangunan fisik, misalnya,...
Evaluasi Kinerja APBD Jatim, Realisasi Anggaran Jadi Atensi
Di tengah berbagai inovasi yang digulirkan sejak memimpin Jatim per 13 Februari lalu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa masih mempunyai sejumlah PR krusial untuk dibenahi. Salah satunya adalah kinerja di internal pemprov.
Indikatornya adalah evaluasi kinerja pelaksanaan APBD 2018. Persentase anggaran yang tak terpakai saat itu cukup tinggi. Selain itu, serapan anggaran untuk kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan publik masih jauh...
LKPJ APBD 2018, Bupati Lumajang Sampaikan Serapan Anggaran
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang (17/6) menyampaikan nota penjelasan terhadap Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Nota keuangan disampaikan secara rinci terkait serapan anggaran di tahun 2018.
Pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Sugiantoko, yang membahas tiga agenda, yaitu, Penyampaian Nota penjelasan Bupati terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD (Anggaran...
Sewa Naik, PAD Kota Malang Ikut Naik
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dari sewa lahan sepanjang 2018 mengalami lonjakan drastis hingga 300 persen dari target. Lonjakan itu karena harga sewa lahan dan tanah ada kenaikan harga.
Perubahan harga menyusul catatan dan evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wali Kota Sutiaji menyebutkan, BPK meminta daerah untuk mengevaluasi harga sewa lahan dan tanah yang diberikan kepada swasta.
"Kenapa PAD sewa lahan terlampaui sampai 300...
DPRD Kota Mojokerto Sahkan Perda Pelaksanaan APBD Eksekutif TA 2018
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto mengesahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) yang dilakukan jajaran Eksekutif selama Tahun Anggaran 2018. Pengesahan yang juga dihadiri Wali Kota Ika Puspitadari dan Wakilnya Achmad Izal Zakaria itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD, Jum’at (14/6).
Seluruh fraksi di DPRD Kota Mojokerto menyatakan menerima raperda PPA menjadi perda tersebut dengan sejumlah catatan. Rekomendasi...
Kaji Dana Desa dengan Detail
Sepekan ini, masyarakat Situbondo dibuat ramai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tentang pengelolaan keuangan dana desa yang bermasalah. Wakil Ketua DPRD Situbondo Zeiniye SAg ikut angkat bicara soal tersebut.
Politisi PPP Situbondo itu mengatakan, kasus itu sepertinya akan menjadi salah satu bahasan utama DPRD Situbondo saat ini. Bahkan DPRD Situbondo akan mengkaji secara detail melalui masing-masing Komisi dan...
Gubernur Khofifah Pertanyakan Penyelesaian Sengketa Terkait Polemik Surat Ijo
Pemprov Jatim terlibat aktif dalam penyelesaian polemik 46 ribu lahan surat ijo di Surabaya sejak tahun lalu. Gubernur Jatim saat itu, Soekarwo, bersurat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 30 November lalu. Namun, hingga kini, surat tersebut belum berbalas.
"Untungnya, Bu Khofifah (Gubernur Jatim) cepat tanggap. Beliau baru saja mengirim surat untuk mempertanyakan kelanjutan penyelesaian masalah...
Seniman dan Penghuni THR Surabaya Berkemas
Kardus-kardus itu ditata di depan pintu masuk Gedung Pringgodani, kompleks Taman Hiburan Rakyat (THR), kemarin sore (13/6). Sugeng Rogo memeriksa kardus yang telah ditandai dengan tulisan. Ada kardus bertulisan kostum remo, baju pentas, hingga aksesori pelengkap lainnya. "Nggak ngerti ape digowo nang endi. Bingung aku," ujar Rogo yang juga penggiat sanggar Putra Taman Hira itu.
Rogo mengaku pusing. Raut wajahnya...
Direkom BPK RI, Inspektorat Panggil 9 Kades Bermasalah
Sedikitnya 9 Kades se-Situbondo menjalani pemeriksaan jajaran tim Inspektorat Kabupaten Situbondo, Rabu sampai Kamis (13/6) kemarin.
Pemanggilan tersebut sebagai bukti tindak lanjut rekomendasi BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) terkait penggunaan Dana Desa (DD) yang bermasalah.
Hingga kemarin, satu persatu para Kades tersebut masih intensif diperiksa jajaran Inspektorat Kabupaten Situbondo. Sejumlah Kades juga didampingi para staf di masing-masing Desa.
Informasi Bhirawa menyebutkan,...
Nganjuk Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa BPK RI mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan...
Pemkab Situbondo Mampu Himpun PAD Rp 187 Miliar, Lebihi Target
Ini kabar yang sangat membanggakan bagi Kota Santri Situbondo. Betapa tidak, Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Kabupaten Situbondo tahun 2018 silam melebihi target.
Ini dicapai berkat adanya masukan dari pendapatan tiga rumah sakit milik Pemkab Situbondo. Ketiganya adalah RSUD Situbondo, RSUD Besuki, dan RSUD Asembagus yang menjadi OPD (organisasi perangkat daerah) penyumbang pendapatan terbesar.
Kabar ini diungkapkan Wakil Bupati Situbondo Yoyok...
Temukan Cukup Bukti, Kejati Jatim Cekal 5 Pengurus YKP
Pasca penggeledahan di kantor YKP di Jl. Sedap Malam No. 9-11, Surabaya dan di PT YEKAPE di Jl. Wijaya Kusuma No. 36, Surabaya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim melakukan pencekalan terhadap lima orang pengurus di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT YEKAPE.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, setelah penggeledahan dan mengevaluasi, penyidikan kasus ini berlanjut pada...
Tolak Uang Pengganti, Bupati Nonaktif Mojokerto Ajukan Kasasi
Mustofa Kamal Pasa (MKP) belum puas dengan putusan di tingkat banding. Bupati (nonaktif) Mojokerto itu kini mengajukan upaya hukum kasasi atas kasus penerimaan suap pemberian izin 22 tower telekomunikasi di Mojokerto.
MKP menganggap isi putusan hakim tidak adil. Salah satunya mengenai kewajiban pembayaran uang pengganti Rp 2,75 miliar yang tidak pernah dinikmatinya.
Muhajir, kuasa hukum MKP, menyatakan, ada tiga alasan dalam...
Pemkot Kediri Pertahankan Opini WTP, Terus Evaluasi
Pemkot Kediri kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2018.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengungkapkan opini WTP ini berhasil diraih oleh Pemkot Kediri selama lima tahun berturut-turut. Keberhasilan mempertahankan WTP ini tidak lepas dari evaluasi yang terus...
DPRD Kabupaten Madiun Konsultasikan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2018
Sidoarjo, 28 Mei 2019 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur beberapa hal terkait pemeriksaan BPK, termasuk hubungan antara BPK dengan DPRD. Salah satunya, Pasal 21 Ayat 2 mengatur bahwa DPRD dapat meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
Setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah...
Tujuh Pemerintah Daerah Terima Opini WTP dari BPK
Sidoarjo, 27 Mei 2019 - Sebanyak tujuh pemerintah daerah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 secara serentak dalam acara penyerahan LHP di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Ketujuh pemerintah daerah yang menerima LHP BPK kali ini adalah Kabupaten Bangkalan, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten...
Kabupaten Tulungagung Terima Opini WDP dari BPK
Sidoarjo, 27 Mei 2019 - Setelah tahun lalu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun ini Kabupaten Tulungagung menerima Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Opini WDP diberikan BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulungagung TA 2018.
LHP BPK diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka kepada Wakil Ketua DPRD...
Kabupaten Lumajang Berhasil Meraih Kembali Opini WTP
Sidoarjo, 24 Mei 2019 - Setelah sempat turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Lumajang berhasil meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Opini WTP itu termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lumajang TA 2018.
Dalam penyerahan LHP serentak kepada delapan entitas,...
BPK Beri Opini WDP kepada Kota Pasuruan dan Kabupaten Jember
Sidoarjo, 23 Mei 2019 - BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 pada dua pemerintah daerah di Jawa Timur, yaitu Kota Pasuruan dan Kabupaten Jember. Opini BPK pada kedua pemerintah daerah ini turun dibandingkan opini tahun lalu yang memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD...
Berikan Opini WTP kepada Pemprov Jatim, BPK Soroti Masalah Aset dan Dana BOS
Surabaya, 21 Mei 2019 - BPK kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Opini ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.
LHP BPK tersebut diserahkan langsung oleh Anggota V BPK RI Isma Yatun kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Abdul Halim Iskandar...
Kota Madiun dan Kabupaten Sumenep Berhasil Pertahankan Opini WTP
Sidoarjo, 21 Mei 2019 - Pemerintah Kota Madiun dan Pemerintah Kabupaten Sumenep sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pada tahun lalu. Dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018, kedua pemerintah daerah tersebut menerima LHP BPK bersama dengan tujuh pemerintah daerah lainnya yang juga memperoleh opini WTP.
Acara penyerahan...
DWP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Bazaar Ramadhan
Memasuki pertengahan Bulan Ramadhan 1440 Hijriyah, Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Bazaar Ramadhan. Dengan mengusung tema "Berbagi Kebahagiaan", kegiatan bazaar diselenggarakan selama tiga hari, 20 s.d. 22 Mei 2019.
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka membuka kegiatan bazaar secara resmi. Setelah peresmian bazaar, Kepala Perwakilan didampingi pejabat struktural berkeliling meninjau stan-stan bazaar yang tersebar...
Indahnya Berbagi dan Silaturahmi Pegawai BPK Jawa Timur Bersama Anak Yatim Piatu
Sidoarjo, 20 Mei 2019 - Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antara keberkahan bulan puasa ini, kepekaan untuk berbagi dan berempati kepada sesama lebih terasa dibandingkan bulan-bulan lainnya.
Tidak ingin kehilangan momen ini, dalam rangka menyemarakkan Puasa Ramadhan 1440 Hijriyah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan buka puasa bersama dengan mengundang anak-anak yatim dari Panti Asuhan Al...
DPD RI Minta BPK RI Jaga Ketat Penggunaan Keuangan Negara
DPD RI akan fokus pada pengawasan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa, serta meminta BPK RI jaga ketat penggunaan keuangan negara yang bersumber dari APBN. Hal tersebut disampaikan saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 dan IHPS II Tahun 2018 serta penyerahan LHP Periode Semester II Tahun 2018 oleh BPK RI, di Gedung Nusantara V,...
BPK Ingatkan Soal Rasio Utang Terus Naik
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan rasio utang pemerintah pusat terus meningkat sejak 2015.
Sekalipun rasio utang masih di bawah ambang batas, yakni 60% dari produk domestik bruto (PDB), kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, pemerintah tetap perlu berhati-hati.
"Kita kan sudah warning. Sudah harus hati-hati nih. Memang masih di bawah ambang batas, tapi makin lama makin meningkat," kata Moermahadi seusai menyampaikan...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Peringati Hari Kebangkitan Nasional Ke-111
Sidoarjo, 20 Mei 2019 - Bertempat di halaman depan kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, seluruh pegawai berbaris dengan tertib mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang bertepatan dengan bulan puasa ini tidak menyurutkan semangat para pegawai untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan upacara bendera.
Dalam upacara bendera kali ini, Kepala Sekretariat...
Pertama Kalinya Pemkab Sampang Peroleh Opini WTP dari BPK
Sidoarjo, 17 Mei 2019 - Pemerintah Kabupaten Sampang untuk pertama kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP itu diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018.
Bersama lima pemerintah daerah lainnya, Kabupaten Sampang menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2018 dari BPK Perwakilan Provinsi...
Kota Blitar Raih Opini WTP ke-9 Kali Berturut-turut
Pemkot Blitar kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Opini WTP ini merupakan yang kesembilan kali diterima Pemkot Blitar secara berturut-turut.
Penghargaan WTP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Surabaya, Harry Purwaka, kepada Plt Wali Kota Blitar, Santoso, di kantor BPK RI Perwakilan Surabaya, Senin (27/5/2019). Santoso didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok...
Pemerintah Kabupaten Blitar Raih Opini WTP Tiga Kali Berturut-turut
Tahun ini prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ketiga kalinya sejak tahun 2016.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Blitar didampingi Inspektorat serta Ketua DPRD Kabupaten Blitar di Surabaya bersama sembilan daerah lainnya, Jumat (24/05) kemarin.
Bupati Blitar, Drs H Rijanto mengatakan, dengan diraihnya opini...
Hattrick Trenggalek Raih Opini WTP
Pemkab Trenggalek meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. Ini prestasi tiga kali secara beruntun (hattrick).
Opini WTP diterima Plt Bupati Trenggalek, M. Nur Arifin dan Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam di Kantor Perwakilan BPK RI Jatim di Sidoarjo, Senin (27/5).
Prestasi ini merupakan target...
Kompetisi Milenial Kawal Harta Negara
Untuk mengajak generasi milenial lebih mengenal BPK dan tugas serta wewenang BPK, akan diselenggarakan kegiatan yang berjudul "Kompetisi Milenial Kawal Harta Negara".
Informasi lebih lengkap mengenai kompetisi, kriteria peserta, ketentuan kompetisi, ketentuan finalis, periode pendaftaran dan hadiah pemenang
Beberapa Temuan Belum Ditindaklanjuti
Satu per satu korupsi di Malang Raya yang diusut KPK telah diputus pengadilan tipikor. Namun, berdasar catatan Malang Corruption Watch (MCW), ternyata ada sejumlah perkara yang proses penyelidikannya terkesan jalan di tempat. Beberapa di antaranya terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) M. Fachruddin mengungkapkan, ada beberapa temuan BPK terkait penggunaan keuangan daerah yang mengindikasikan terjadinya...
Keenam Kalinya Raih WTP atas LKPD dari BPK Perwakilan Jatim, Bupati Madiun: Diharapkan ke Depannya Dapat Menjadi Lebih Baik dari Sekarang
Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterimakan langsung dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Harry Purwaka kepada Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dan Ketua DPRD Kab. Madiun H. Suwandi di Kantor Perwakilan Jawa Timur, Jum'at (24/5).
Bupati Madiun melalui Kepala Inspektorat Kabupaten...
Alhamdulillah, Delapan Kali Pemkot Malang Raih Opini WTP
Pemerintah Kota Malang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun anggaran 2018. Kesuksesan mempertahankan opini WTP ini, merupakan kado prestasi atas wujud akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik.
Penyerahan tahap ke-5 penghargaan WTP digelar Jum'at (24/5) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, di Sidoarjo. Acara ini juga...
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR MENYERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA DELAPAN PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Senin (27 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2018 kepada delapan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan LHP kali ini merupakan rangkaian penyerahan LHP LKPD terakhir, setelah sebelumnya telah dilaksanakan penyerahan LHP LKPD kepada...
Pemkab Gresik Kembali Raih WTP Berbasis Akrual
Lagi, Pemkab Gresik terima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan berbasis akrual. Ini berarti sudah kali keempat WTP yang diterima Pemkab Gresik.
Ini sebagai bukti akuntabilitas Pemkab Gresik sangat baik. Predikat ini diraih berdasar atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jatim beberapa waktu lalu. Opini WTP itu diterima Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto dari...
Pemkab Sidoarjo Berhasil Pertahankan Opini WTP Enam Kali Berturut-Turut
Pemkab Sidoarjo kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP yang keenam kalinya ini diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2018 lalu yang dinilai baik.
Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Prov Jatim, di Jl Raya Juanda Sidoarjo, Kamis (23/5) kemarin, Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, menerima langsung laporan...
BPK Beri Nilai WDP kepada Pemkot Pasuruan
Karut marut di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan semakin terlihat. Setelah membuat keputusan mutasi kontroversial 147 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibatalkan karena tidak mengantongi izin dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), kini fakta baru menyeruak.
Fakta ini sangat mengejutkan. Pemkot Pasuruan gagal mempertahankan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah dua tahun berturut-turut dipertahankan sejak 2016.
Atas...
Terlambat Rekonsiliasi Anggaran, Tunjangan Kinerja Dipending
Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (BMD) serta pelaporan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penandatanganan komitmen rekonsiliasi rutin dalam pengelolaan keuangan dan BMD antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama jajarannya yang disaksikan oleh Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wawali Mochammad Soufis Subri, Kamis (23/5).
Kepala BPPKAD Imanto menjelaskan, penandatanganan komitmen ini didasari...
SMKN 1 Panji, Sekolah Penyandang Status BLUD Pemprov Jatim
SMKN 1 Panji, Kabupaten Situbondo tercatat sebagai satu satunya sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Situbondo yang berhasil menyandang status BLUD (Balai Layanan Umum Daerah) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Kepala Sekolah SMKN 1 Panji Supri Hartono bersama seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta semua pengurus komite sekolah bersama peserta didik mengaku bangga dengan status BLUD tersebut. Namun demikian,...
DELAPAN PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Sidoarjo, Jum’at (24 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2018 kepada delapan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan LHP kali ini merupakan rangkaian penyerahan LHP LKPD lanjutan, setelah sebelumnya pada tanggal 14, 17, 21 dan...
Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Akan Evaluasi Pencairan Dana BOS
Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto berharap bisa segera duduk bersama melakukan pembahasan terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan catatan atas laporan keuangan Pemprov Jatim. Terutama terkait monitoring pencairan bantuan operasional sekolah (BOS).
“Kami ingin ada evaluasi kenapa permasalahan BOS tidak bisa selesai secara tuntas. Seharusnya dengan banyaknya anggaran BOS, indeks pembangunan manusia (IPM) kita...
Catatan BPK Masuk Wilayah Administratif
Pemprov Jatim kembali sukses mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-8 kalinya. Kendati prestasi itu mampu dipertahankan, namun, BPK memberi catatan terkait sistem pengendalian internal yang meliputi penatausahaan aset dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono menuturkan, catatan yang diberikan BPK masuk dalam wilayah administratif yang perlu dievaluasi....
DUA PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Sidoarjo, Kamis (23 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2018 kepada dua pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan LHP kali ini merupakan rangkaian penyerahan LHP LKPD lanjutan, setelah sebelumnya pada tanggal 14, 17 dan 21 Mei...
WTP Tiga Kali Berturut-Turut, Kado Hari Jadi Lamongan ke-450
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemkab Lamongan. WTP yang ketiga kalinya ini seolah menjadi kado manis bagi Lamongan yang tengah memperingati Hari Jadi Lamongan ke-450.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 ini diterima Bupati Fadeli dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur,...
Wali Kota Maidi: OPD Segera Tindaklanjuti Catatan, Saran, dan Masukan BPK
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun cukup baik. Terbukti, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 diraihnya.
Predikat WTP ini, berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur beberapa waktu lalu. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diberikan BPK kepada Wali Kota Madiun Drs. Maidi, S.H.,M.M.,M.Pd dan Ketua DPRD Kota Madiun Drs. Istono, M.Pd....
Sembilan Daerah Peroleh Opini WTP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2018 di Kantor BPK Jatim, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Selasa (21/5). LHP diserahkan ke sembilan pemerintah daerah, yang kesemuanya mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sembilan pemerintah daerah yang menerima LHP BPK atas LKPD TA 2018 adalah...
Pemkot Surabaya Bakal Gusur Bangunan Pinggir Lapangan Persebaya
Dalih pengamanan aset Pemkot Surabaya merembet ke mana-mana. Pengamanan aset yang dibantu Kejaksaan Negeri Surabaya itu akan menyasar rumah-rumah hunian warga di pinggir Lapangan Persebaya.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Surabaya Arjuna Meghanada mengungkapkan memang akan menertibkan rumah-rumah tersebut. Sebab, rumah itu dinilai berdiri di atas tanah milik pemkot. Namun, tidak ada hubungan hukum yang jelas dengan...
Pemprov Jatim Kembali Raih Opini WTP
Prestasi membanggakan kembali diraih Pemprov Jawa Timur. Kali ini adalah perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP ini merupakan kali kedelapan yang diterima Pemprov Jatim berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018.
LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Jatim itu diserahkan Anggota V BPK...
Jadi Catatan BPK RI, OPD Pemprov Harus Berbenah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih menemukan beberapa permasalahan di lingkup Pemprov Jatim. Hal ini disampaikan Anggota V BPK RI, Ir Isma Yatun saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Selasa (21/5) kemarin.
Menurut Isma, temuan atas sistem pengendalian intern antara lain yakni penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai. Aset tetap di Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim yang merupakan hasil...
Terindikasi Kasus Penyelewengan, BPK Minta 9 Desa di Situbondo Kembalikan Dana Desa
Temuan menarik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di Kabupaten Situbondo terungkap sembilan desa di Situbondo diminta untuk segera mengembalikan keuangan dana desa (DD). Sampai saat ini baru tujuh desa yang mengembalikan DD ke negara.
Desakan berdasarkan hasil audit BPK, yang ditemukan adanya indikasi penyelewengan penggunaan dana desa (DD) tahun anggaran 2018 lalu.
Menyikapi temuan tersebut, Wakil Bupati Yoyok...
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Surabaya, Selasa (21 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2018. Anggota V BPK RI, Ir. Isma Yatun, M.T., menyerahkan LHP BPK kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur Jawa Timur dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung...
SEMBILAN PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Sidoarjo, Selasa (21 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2018 kepada sembilan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan LHP kali ini merupakan penyerahan LHP atas LKPD gelombang yang ketiga, setelah sebelumnya pada tanggal 14 dan 17...
Pemkab Pasuruan Pertahankan Predikat Opini WTP, Gus Irsyad Inginkan OPD Harus Berinovasi
Pemkab Pasuruan kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP yang keenam kalinya ini diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dianggap baik.
Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menyampaikan predikat Opini WTP merupakan pencapaian kinerja bersama seluruh OPD yang berkomitmen untuk membuat pelaporan keuangan yang sistemable, tertib...
Lima Tahun Berturut-Turut Kota Mojokerto Raih WTP dari BPK
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menerima langsung laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Mojokerto Tahun Anggaran 2018. Kota Mojokerto kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Penghargaan berupa opini ini diterima Kota Mojokerto selama lima tahun berturut-turut.
Laporan hasil pemeriksaan diserahkan Kepala Perwakilan BPK Jatim, Harry Purwaka kepada Ning Ita...
Pemkot Batu Pastikan Insentif 5 Bulan GTT dan Honorer Cair Sebelum Lebaran
Insentif untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Honorer tahun ini belum diberikan terhitung sejak Januari hingga Mei ini. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan insentif tersebut bisa dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal itu ditegaskan oleh Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Batu, Abdul Rais.
Ia menjelaskan bahwa keterlambatan intensif sejak lima bulan ini karena perbaikan...
Kali Pertama Sampang Terima WTP
Baru kali pertama, Pemerintah Kabupaten Sampang, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penilaian itu diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Jumat, 17/5/19.
“Alhamdulilllah kini Sampang mendapat opini WTP,” tutur Kabag Humas Pemkab Sampang, Yulis Juawaidi.
Sementara Bupati Sampang H Slamet Junaidi usai menerima LHP LKPD mengatakan,...
Pemkot Surabaya Berdalih Amankan Aset
Persoalan pengambilan gamelan dan penutupan gedung di Taman Hiburan Rakyat (THR) ternyata tak jauh berbeda dengan Wisma Persebaya. Pemkot Surabaya berdalih sedang mengamankan aset yang selama ini menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan. Aset-aset tersebut harus punya hubungan hukum yang jelas.
Sementara itu, para seniman yang selama ini menghidupkan THR dalam kondisi penuh keterbatasan akan terus bertahan. Jadwal pentas...
Wisma Persebaya Juga Digunakan untuk Cabor Lain
Pengosongan Wisma Persebaya di Jalan Karanggayam didasarkan pada catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengamanan aset-aset milik Pemkot Surabaya. Selain itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ingin memberikan kesempatan pada cabang olahraga (cabor) lain untuk mendapatkan tempat.
Risma menuturkan, tiap tahun pemkot diminta laporan oleh BPK terkait pengamanan aset. Bukan hanya Wisma Persebaya, melainkan juga tanah-tanah lain seperti lahan yang...
ENAM PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Sidoarjo, Jumat (17 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2018 kepada enam pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan LHP kali ini merupakan penyerahan LHP LKPD gelombang yang kedua, setelah sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2019 telah...
Kali Keenam Pemkab Probolinggo Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mempertahankan sistem pengelolaan keuangan daerah akhirnya membuahkan hasil. Selasa (14/5) pagi, untuk keenam kalinya secara berturut-turut Pemkab Probolinggo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2018.
Opini tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Menyerahkan LHP LKPD TA 2018 kepada Lima Entitas
Sidoarjo, 14 Mei 2019 - Sebagai bagian akhir dari rangkaian proses pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Mengawali kegiatan penyerahan LHP, lima pemerintah daerah menghadiri undangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk menerima LHP atas LKPD TA 2018. Kelima pemerintah daerah yang menerima LHP yaitu Kabupaten...
Rencanakan Kegiatan Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Konsinyering
Dalam rangka penyusunan perencanaan operasional dan anggaran Tahun Anggaran 2020, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan konsiyering yang diikuti para pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf pelaksana BPK. Kegiatan yang bertempat di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini dibuka oleh Kepala Perwakilan Harry Purwaka.
Sebelum pembahasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dimulai, para peserta mendapat sosialisasi...
Lagi, Pemkab Situbondo Berhasil Menerima WTP dari BPK RI
Pemkab Situbondo dan masyarakat Kota Santri patut berbahagia pada tahun 2019 ini. Pasalnya Kabupaten Situbondo kembali berhasil mendapatkan penghargaan dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dalam bidang laporan keuangan dengan status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2018.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi dengan didampingi Ketua DPRD Situbondo Bashori Sanhaji, Selasa (14/5).
Menurut Wakil Bupati...
LKPD Jombang 2018 Raih Opini WTP
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jombang tahun 2018 dari Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Penghargaan Opini WTP ini diberikan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur, Harry Purwaka kepada Wakil Bupati Jombang, Sumrambah didampingi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Mas'ud...
Untuk Kelima Kalinya, Pemkab Tuban Terima Opini WTP dari BPK RI
Sudah yang kelima kalinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hasil evaluasi BPK RI ini disampaikan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka pada Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jatim, Sidoarjo, Selasa (14/05).
Selain Kabupaten Tuban, yang menerima Laporan...
Polemik Terminal Purabaya Tunggu Audit BPK
Banyak faktor yang memengaruhi polemik pembagian hasil Terminal Purabaya yang tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah perbedaan pendapat antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim.
BPK menemukan piutang yang belum terbayar di anggaran Pemkab Sidoarjo. Pemkot Surabaya sebagai pemilik dan pengelola terminal harus melunasi utang atas temuan BPK itu.
Di sisi lain, pemkot telah berkonsultasi...
Wali Kota Non Aktif Pasuruan Divonis 6 Tahun Penjara
Sidang dugaan suap pengerjaan proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, dengan terdakwa Wali Kota Pasuruan non aktif, Setiyono memasuki babak akhir. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, I Wayan Sosiawan memvonis Setiyono dengan pidana enam tahun penjara, Senin (13/5).
Sebelum membacakan amar putusan, Majelis Hakim I Wayan Sosiawan menilai, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 12...
LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 40/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 44/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 43/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 41/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 42/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
DPRD Kota Surabaya Pastikan Taati Perjanjian Bagi Hasil kepada Pemkab Sidoarjo
Komisi B bidang keuangan DPRD Kota Surabaya menggelar hearing terkait masalah perjanjian kerjasama pihak Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo tentang sistem pembagian pendapatan Terminal Purabaya.
Hearing kali ini sebagai upaya tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Pemkab Sidoarjo kepada Pemkot Surabaya yang mengkonfirmasi soal piutang Pemkot Surabaya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anugerah Ariyadi. SH menjelaskan, dari hasil hearing,...
LIMA PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Sidoarjo, Selasa (14 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2018 kepada lima kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan LHP kali ini merupakan gelombang penyerahan LHP LKPD yang pertama.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka, menyerahkan LHP...
Kepastian Hukum Bantuan Keuangan Antar Daerah Terjawab
Keraguan-raguan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang bukan menjadi wewenangnya kini terjawab. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan dapat menjadi preferensi bantuan keuangan antar daerah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengakui, regulasi tersebut dinilai cukup penting, karena banyak kabupaten/kota yang memiliki kemampuan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Sehingga pelaksanaan bantuan keuangan antar daerah sangat...
Belasan Terdakwa Suap APBD Pemkot Malang Divonis Berbeda
Sidang perkara suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (4/4) memasuki babak akhir. Kedua belas terdakwa mantan anggota DPRD Kota Malang divonis berbeda oleh Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman.
Adapun 12 terdakwa yang menjalani vonis, yakni Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Ribut Haryanto, Indra Tjahyono, Imam Ghozali,...
Bupati Malang Non Aktif Divonis 6 Tahun Penjara
Persidangan dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 7,5 miliar, dengan terdakwa Bupati Malang Non Aktif, Rendra Kresna memasuki babak akhir. Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Agus Hamzah memvonis Rendra dengan pidana enam tahun penjara, Kamis (9/5).
Dalam amar putusan yang dibacakan di Ruang Candra, Pengadilan Tipikor, Majelis Hakim Agus Hamzah menilai, terdakwa Rendra Kresna terbukti secara sah melanggar...
Bappeko Mojokerto Siapkan Anggaran Jumbo untuk Kelurahan
Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Mojokerto menyiapkan program baru berupa seluruh kelurahan di Kota Mojokerto bakal mengelola anggaran jumbo tahun ini. Selain mendapat kucuran dana kelurahan dari APBN, Pemkot Mojokerto juga bersiap merealisasikan pengalokasian APBD sebesar 5% untuk kelurahan. Diperkirakan, total yang akan diterima seluruh kelurahan mencapai Rp 55 miliar.
Langkah ini dilakukan mengingat pemerintah daerah diharuskan menyisihkan APBD sebesar...
Pemkot Probolinggo Perketat Aturan Sewa Tanah Aset
Pemerintah Kota Probolinggo menaikkan tarif sewa tanah pertanian per tahun 2019 ini. Kebijakan tersebut disosialisasikan kepada 705 warga yang menyewa tanah aset.
Aturan ini diharapkan bisa memberikan pemahaman beberapa kebijakan anyar sesuai Perwali 27 Tahun 2019. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri, dihadiri Wakil Ketua DPRD Mukhlas Kurniawan, Ketua Komisi I DPRD Abdul Azis dan...
Dispendik Gresik Hadapi Dilema terkait BOSDA Swasta
Bantuan operasional sekolah daerah (bosda) sekolah swasta belum cair. Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik masih ragu untuk mentransfer bantuan yang sudah ditunggu-tunggu tersebut. Payung hukum belum kuat.
Mei ini, bosda untuk triwulan pertama seharusnya sudah cair. Mengapa belum? Kasubbag Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan Gresik Ronny A. Pangandaheng mengatakan menghadapi dilema. Sebab, bosda bersumber dari dana hibah.
Padahal, menurut aturan Kemendagri, sekolah...
Selidiki Dugaan Korupsi Bansos Pemprov Jatim TA 2017
Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Satreskrim Polres Tulungagung menemukan dugaan penyelewengan Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Jatim 2017 di Kabupaten Tulungagung.
Dana sebesar Rp 100 juta yang disalurkan itu, diduga disalahgunakan oleh seorang pendamping Gapoktan, dengan inisial DWK (31).
Menurut Kanit Tipikor Polres Tulungagung, Iptu Andik Prasetyo, dana yang dikucurkan lewat Bansos Pemprov Jatim 2017 disalurkan lewat Pokmas Tentrem yang ada di...
Vonis Korupsi Dispora Gresik – Jairuddin Divonis Setahun Penjara
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis setahun penjara terhadap terdakwa Jairrudin. Mantan kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Gresik itu menyatakan menerima putusan tersebut. Di pihak lain, jaksa penuntut umum (JPU) masih pikir-pikir.
Jaksa pikir-pikir karena vonis lebih rendah empat bulan dari tuntutan JPU. Sidang dilangsungkan mulai pukul 10.00. Majelis hakim dipimpin Rochmad. Hakim menganggap terdakwa...
Pemkot Batu Kebut Perbaikan 9 Ruas Jalan Sebelum Lebaran
Memasuki bulan puasa Ramadhan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (DPUPR) Kota Batu justru harus memacu pelaksanaan perbaikan jalan di Kota Wisata ini. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan pada musim mudik Hari Raya Idul Fitri nanti.
Tercatat ada 9 ruas jalan menjadi target prioritas untuk segera dilakukan perbaikan. Prioritas diberikan karena 9 jalan tersebut merupakan jalan produktif di Kota...
Laksanakan Rekomendasi BPK, Kabupaten Kediri Capai 98,95 Persen
Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar sosialisasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tempatnya di Ruang Jayabaya Pemkab Kediri, Jumat (3/5/19).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka, Bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno, Sekda Kabupaten Kediri Dede Sujana SSos MSi, serta seluruh kepala OPD se-Kabupaten Kediri.
Di hadapan seluruh hadirin, Harry Purwaka menyampaikan apresiasinya...
Jam Kerja Pegawai BPK Selama Ramadhan 1440 H
Dalam rangka menghormati pelaksanaan ibadah puasa di Bulan Ramadhan serta menjaga efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada Pelaksana BPK, Sekretaris Jenderal BPK menetapkan jam kerja pegawai selama Bulan Ramadhan 1440 Hijriah di lingkungan BPK. Penetapan jam kerja selama Bulan Ramadhan ini dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam...
Ingin Mengenal BPK, Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kunjungi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Apa sih yang kalian tahu tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ?
Itulah pertanyaan awal dari staf Subbagian Hubungan Masyarakat kepada beberapa mahasiswa Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta yang melakukan kunjungan ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Senin (29/4), sebagai bagian dari wawancara testimoni.
Secara global, memang BPK sudah dikenal oleh kalangan akademisi. Meski demikian, sebagian masyarakat masih belum mengetahui perbedaan antara...
Program Sunset Policy III Berakhir, Pemkot Malang Sukses Bukukan Rp 6,8 Miliar
Program ‘pemutihan’ andalan Pemkot Malang yang juga menjadi percontohan nasional, Sunset Policy III resmi berakhir. Seperti dua edisi sebelumnya, program penghapusan denda Pajak Bumi & Bangunan (PBB) ini kembali menjadi primadona warga Bhumi Arema.
Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D), sejak digulirkan pada 25 November 2018 dan berakhir 26 April lalu, total 10.468 Wajib Pajak (WP) memanfaatkan...
Kepala Perwakilan Buka Kegiatan Sosialisasi Portal e-Auditee
Surabaya, 26 April 2019 - Seiring dengan penerapan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), semua dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang sebelumnya disampaikan melalui surat atau langsung ke Kantor BPK dapat beralih secara elektronik melalui jaringan internet. Hal ini diyakini dapat memangkas waktu dan biaya dalam proses penyelesaian tindak lanjut.
"Meski demikian, BPK tetap membuka komunikasi kepada pemerintah daerah...
Desa di Gresik Belum Cairkan Anggaran Pilkades
Peraturan bupati tentang pemilihan kepala desa serentak di 263 desa sudah turun. Tahap-tahapnya sudah disusun. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gresik akan mendata jumlah pemilih. Belum ada desa yang mengajukan anggaran.
Sekretaris Dinas PMD Gatot Subroto mengatakan, instansinya sudah membentuk panitia di tingkat kecamatan dan desa. Mei ini tahap selanjutnya ialah mendata daftar pemilih tetap.
Dinas PMD masih menunggu terbitnya...
Kasus Korupsi Jasmas 2016 – Sekwan DPRD Surabaya Ungkap Lebih dari 7 Anggota Dewan Ajukan Proposal
Sidang perkara korupsi dana hibah Pemkot Surabaya 2016 untuk proyek Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) menghadirkan Sekretaris Dewan Hadi Siswanto sebagai saksi di Kejari Tanjung Perak, Senin (29/4).
Selain Sekwan, sidang menghadirkan saksi 4 staf DPRD Surabaya dan 2 karyawan terdakwa Agus Setiawan Tjong. Dalam kesaksiannya, Sekwan mengungkapkan bila anggota dewan yang mengajukan proposal Jasmas lebih dari 7 orang.
Sejumlah 7 saksi...
Pemkab Gresik Anggarkan Rp 2 Miliar untuk Tebing Putri Cempo
Hujan seharian yang mengguyur Gresik membuat kawasan pegunungan Petukangan, Kelurahan Gending, Kebomas, semakin mengkhawatirkan. Kini permukaan jalan semakin turun ke bawah. Tanah kian terbelah. "Kalau hujan terus-terusan, pasti longsor. Lihat saja, tanahnya sudah terbelah," ujar Nurul Yaqin, salah seorang warga.
Dia setuju agar akses menuju kawasan makam Putri Cempo itu segera ditutup. Sebab, longsor tinggal menunggu waktu. Apalagi permukaan tanah...
Berawal dari Kasus Korupsi Bupati – Ketua DPRD Tulungagung Diduga Terima Rp 750 Juta
Penanganan kasus korupsi di Tulungagung terus berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengejar beberapa nama yang menikmati hasil korupsi bernilai ratusan miliar rupiah itu. Hasilnya, dari pengembangan kasus suap proyek tersebut, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono menjadi tersangka.
M. Hakim Yunizar, kuasa hukum mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, menyatakan bahwa penetapan tersangka baru tersebut merupakan hal yang lumrah. Sebab, dalam kasus...
Benahi Marka, Pemkab Pasuruan Habiskan Rp 1 Miliar
Keselamatan berkendara di jalanan wilayah Kabupaten Pasuruan, salah satunya ditentukan marka yang mudah terlihat. Karena itulah, Pemkab Pasuruan tidak pelit mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar untuk membenahi sejumlah ruas jalan yang belum terpasangi marka.
Dari pemantauan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, banyak marka yang terpasang tetapi sudah tidak jelas. Garisnya hilang dan membuat pengguna jalan tak tahu pasti batas arah kendaraannya. Padahal...
Progress RSUD Barat dan Frontage Road Sidoarjo Lambat
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo barat dan penuntasan proyek Frontage Road (FR) menjadi sorotan tajam DPRD Sidoarjo. Kali ini, kritikan kalangan dewan tentang program prioritas Pemkab Sidoarjo yang progress-nya dirasa sangat lambat.
Jadi prioritas karena RSUD barat ini untuk melayani pasien di kawasan Krian, Tarik, Prambon, Krembung, dan sekitarnya, sementara FR mengatasi macet di sepanjang Waru hingga Buduran.
"Progress-nya lambat, padahal rumah...
SMA/SMK Se-Jawa Timur Siap Gratis dan Berkualitas
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dispendik Jatim) terus mengupayakan solusi terbaik demi kemajuan pendidikan di Jatim. Salah satunya dengan mewujudkan pendidikan gratis berkualitas (tistas). Salah satu usahanya dimulai dengan menghelat rapat kerja kepala SMA negeri dan swasta se-Jawa Timur 2019 Senin (22/4) lalu.
Konsep tistas dianggap dapat menjadi solusi biaya pendidikan di Jawa Timur. Yakni dengan memberlakukan SPP gratis bagi...
Rp 4 Miliar untuk Benahi Pasar Warungdowo Pasuruan
Penambahan puluhan kios dan los di dalam Pasar Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek akan dimulai dalam program lanjutan revitalisasi pasar.
Pemkab Pasuruan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat sudah mengalokasikan anggaran Rp 4 miliar agar revitalisasi itu dikerjakan tahun ini.
Pembenahan Pasar Warungdowo itu menjadi bagian dari program revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Pasuruan.
Sebelumnya, sudah dilakukan revitalisasi pada Pasar Warungdowo dan tahun...
SPP Digratiskan, Tarikan Sekolah Jadi Berisiko
Pemprov Jatim segera akan meluncurkan program unggulan Tis-tas (Gratis berkualitas) untuk siswa jenjang SMA/SMK. Program ini harus dibarengi dengan pemahaman yang tepat agar gratis tetap menghasilkan pendidikan berkualitas. Bukan sebaliknya, membuat keuangan sekolah menjadi lesu sehingga tidak bersemangat untuk mengejar prestasi.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mendiskusikan hal tersebut langsung dengan kepala sekolah di Jatim. Selama ini, banyak sekolah...
Sekwan DPRD Sampang Diperiksa BPK
Meskipun hari libur, ternyata tidak mengendorkan tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kesekretariatan DPRD Sampang.
Hal itu terbukti adanya surat panggilan kepada Sekertaris Dewan tertanggal 19 April 2019 yang berisi tentang pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2018. Pada pemerintah Kabupaten Sampang sesuai surat tugas nomor 209/ST/XVIII.SBY/03/2019.
“Yang dipanggil seluruh pendamping komisi...
Pemkot Surabaya Ambil Langkah Hukum untuk Pertahankan Aset Jalan Pemuda 17
Pemerintah Kota Surabaya akan mengambil langkah hukum setelah kalah banding dengan PT Maspion di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur. Upaya hukum ini untuk tetap mempertahankan aset pemkot di Jalan Pemuda 17 yang nantinya akan digunakan untuk Alun-alun Suroboyo.
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu memastikan akan terus menempuh langkah hukum untuk menyelamatkan...
Rekening Ratusan Sekolah Terancam Diblokir karena Tak Laporkan Pertanggungjawaban BOS
Memasuki 2019, masih banyak lembaga penerima BOS Hibah yang belum meneyrahkan laporan triwulan ketiga dan keempat BOS tahun lalu. Padahal, sekolah yang sudah tuntas laporannya bisa mendapat pencairan dana 2019.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman mengungkapkan, masih ada sembilan kabupaten/kota yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana hibah BOS 2018. Meliputi jenjang SD negeri/swasta, SMP negeri dan swasta, SMA/SMK swasta, dan SLB...
Tunggu Anggaran, Pemkot Mojokerto Akan Bongkar Proyek Renovasi Kantor Kelurahan Kauman
Pemkot Mojokerto akan menganggarkan biaya pembongkaran proyek renovasi kantor Kelurahan Kauman, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto. Hal tersebut disampaikan Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari saat sidak kesiapan jelang Pemilihan Umum (Pemilu).
“Pihak kelurahan sudah ke LKPP, hasil konsultasi terakhir ke LKPP terkait gedung ini sesuai dengan temuan BPK, memang ini wanprestasi dan harus dibongkar. Sudah putus kontrak, seharusnya kewajiban pembongkar merupakan mantan...
Plafon Pendapa Alun-Alun Gresik Ambrol
Baru 9 Maret lalu diresmikan, proyek Alun-Alun Kota Gresik sudah bermasalah. Atap pendapa ambrol. Hujan deras dan angin kencang dituding sebagai pemicu. Sebagian pagar juga rusak. Dinas PU belum tahu.
Kerusakan atap terjadi di pendapa lantai bawah. Tepanya, sebelah barat daya atau samping tangga naik bangunan itu. Langit-langit dari asbes yang ambrol berdiameter sekitar 1 meter.
Menurut seorang petugas kebersihan alun-alun,...
Pemprov Kucurkan Rp 25,3 Miliar Lebarkan 2 Titik Jalan di Kota Batu
Pelebaran jalan di Jl. Ir. Soekarno Kota Batu mendesak untuk segera direalisasikan. Karena kondisi jalan yang sempit untuk kategori Jalan Provinsi ini selalu menyebabkan kemacetan setiap memasuki musim libur di Kota Wisata ini.
Dalam pelebaran jalan ini harus dilakukan pemasangan box culvert di sungai yang ada di sepanjang jalan Ir. Soekarno. Dalam Musrenbang Jatim beberapa waktu lalu, Pemprov Jatim akhirnya...
Pemkab Sidoarjo Percepat PAK, Prioritaskan Delapan Program Fisik
Pengajuan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2018 tengah digodok. Pemkab Sidoarjo menargetkan akhir bulan ini nota perubahan anggaran tersebut sampai di meja DPRD. Pembahasan PAK pun ditargetkan rampung sebelum anggota dewan purnatugas.
Sekda Sidoarjo Achmad Zaini menuturkan, pengajuan PAK membutuhkan sejumlah syarat. Antara lain, hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini lembaga auditor itu masih melakukan telaah. Pemeriksaan BPK tersebut...
Pemkab Utang Rp 60 Miliar, Kadinkes Jember Dicopot
Kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan untuk kegiatan, membuat Siti Nurul Qomariyah kehilangan jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember.
Itu setelah Bupati Jember mengeluarkan SK pembebastugasan Nurul dari jabatannya, seperti disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Mirfano, Kamis (11/4).
Mirfano menuturkan, ada beberapa alasan sehingga Nurul dibebastugaskan dari jabatannya. Salah satunya adalah utang belanja pembangunan sampai lebih dari Rp 60 miliar, terdiri...
Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Kejari Sebut Inspektorat Kabupaten Pasuruan Lamban
Kendati sudah ada nota kesepahaman atau MoU, ternyata pelaksanaan kerjasama antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasuruan dengan Pemkab Pasuruan dalam penanganan anggaran untuk dana desa (DD) tidak mulus.
Kejari menyayangkan kelambanan Inspektorat Pemkab Pasuruan dalam melakukan audit penggunaan DD di tujuh desa, sehingga penyelidikan terhadap dugaan pelanggarannya ikut terhambat.
Secara implisit, kritik ke Inspektorat itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny...
Jadi Penyebab Hutang Belanja, Kadinkes Jember Dibebastugaskan dan Jadi Staf
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dr. Hj. Nurul Qomariyah terhitung sejak kemarin atau Rabu 10 April 2019 resmi dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, hal ini menyusul adanya ketidakcakapan dalam memanajemen instansinya yang mengakibatkan Dinas Kesehatan memiliki hutang belanja pembangunan sebesar Rp 60 Miliar.
“Iya, SK pembebastugasan Bu Nurul sudah ditandatangani bupati, terhitung sejak kemarin, hal ini...
Pemkab Situbondo Anggarkan 544 PAUD Rp 11 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo mulai menganggarkan dana operasional untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 11 miliar pada tahun 2019 ini. Anggaran sebesar ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD 2019. Anggaran dana sebesar Rp 11 miliar tersebut akan diperuntukan bagi 544 PAUD se-Kabupaten Situbondo. Anggaran ini sedianya untuk beberapa jenis kegiatan. Misalnya saja seperti kegiatan pembelajaran...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Sambut Kunjungan Industri SMK Walisongo Pecangaan Jepara
Sidoarjo, 4 April 2019 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan industri dari SMK Walisongo Pecangaan Jepara. Kali ini, rombongan yang datang merupakan siswa dari jurusan Perbankan Syari’ah yang berjumlah 43 orang serta didampingi lima orang guru pendamping.
Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Siti Rahmawati Arifah yang mewakili Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus membuka acara Sosialisasi...
DPRD Berharap Dana Tambahan Bank Jatim Syariah Dibahas di PAPBD 2019
Komisi C DPRD Jawa Timur berharap dan mendorong kepada Pemerintah Provinsi Jatim untuk menganggarkan kembali dana sebesar Rp 325 Miliar untuk kelanjutan pembentukan Bank Jatim Syariah di PAPBD 2019 pada Juli 2019 mendatang.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengatakan, apabila anggaran tambahan sebesar Rp 325 Miliar ini masuk pada Perubahan APBD 2019. Sehingga pada 2019 ini, Bank Jatim...
Delapan Pemerintah Daerah Serahkan LKPD TA 2018 Un-audited Tepat Waktu
Sidoarjo, 29 Maret 2019 - Sebanyak delapan pemerintah daerah di Jawa Timur menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 un-audited kepada BPK. Penyerahan LKPD un-audited ini dilakukan tepat waktu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yakni tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dimulai dari Wakil Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, yang menyerahkan secara langsung LKPD Kabupaten Trenggalek TA 2018...
Proses Lelang Terus Molor
Target lelang Pemkab Sidoarjo pada triwulan pertama meleset. Dari rencana 171 paket, hingga kini baru 62 paket yang sudah diproses. Sisanya, 109 paket, belum masuk tender.
Dari data yang didapat, mayoritas 171 paket yang direncanakan itu adalah pekerjaan konstruksi. Jumlahnya 112 paket. Ada 59 paket pekerjaan yang nonkonstruksi. Namun, baru sembilan paket konstruksi yang terealisasi (selengkapnya lihat grafis).
Kepala Bagian Pengadaan...
Bupati Blitar Resmikan Proyek Pelurusan Jalan Bantaran dan IPAL Komunal
Pembangunan proyek pelurusan jalan bantaran di Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar akhirnya diresmikan langsung oleh Bupati Blitar, Senin (8/4) kemarin.
Bahkan tak hanya itu, Bupati Blitar juga sekaligus meresmikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di 5 lokasi se-Kecamatan Gandusari serta penyerahan sertipikat dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 549 sertipikat.
Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM mengatakan,...
Mau Diperiksa Penyelewengan ADD, Bendahara Desa Tuliskriyo Kabupaten Blitar Menghilang
Bendahara Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, menghilang tak diketahui rimbanya saat akan menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Hal ini dibenarkan Kepala Bidang Pemerintahan Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Dwi Noviyanto. "Iya, bendahara desa hingga kini tidak diketahui keberadaanya," jelas Dwi Noviyanto, Minggu (7/4/2019).
Dikatakannya, temuan kasus dugaan penyelewengan DD dan...
Dapat Tunjangan Rp 28.200 Harus Buat Rekening
Puluhan ribu kader posyandu, lansia, hingga ibu pemantau jentik (bumantik) tak bisa lagi menerima ongkos transportasi secara tunai. Mereka harus membuat rekening di salah satu bank milik pemerintah hanya untuk mendapatkan Rp 28.200 itu.
Keluhan tersebut didengar anggota Komisi A DPRD Surabaya Reni Astuti kemarin. Kader-kader itu merasa semakin dipersulit. Sebab, tak semua kader paham tentang pembuatan rekening tersebut. Kader-kader...
Pajak Online Tak Berjalan di Kota Surabaya
Pendapatan Pemkot Surabaya dari sektor pajak mencapai Rp 4 triliun. Namun, separonya hanya mengandalkan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dewan mengharapkan pemkot lebih kreatif dengan menerapkan pajak onine di empat sektor pajak lainnya.
Empat sektor tersebut adalah pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Seharusnya, sistem pajak online itu dilaksanakan dua tahun lalu. Sebab, saat...
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan I-2019
Pada periode Januari s.d. Maret 2019, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 9 (sembilan) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan I-2019
Pada periode Januari s.d. Maret 2019, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 14 (empat belas) responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Kasus Suap APBD Pemkot Malang – 10 Terdakwa Terima Putusan Hakim
Sidang perkara suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (4/4) memasuki babak akhir. Sepuluh terdakwa mantan anggota DPRD Kota Malang divonis berbeda oleh Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana. Mereka juga menerima putusan hakim.
Sidang yang dilaksanakan di Ruang Cakra Pengadilan Tipikor digelar dua kali di hari yang sama. Yakni lima...
Sekolah Rusak di Nganjuk Capai 178 Gedung
Sebanyak 178 sekolah di Kabupaten Nganjuk rusak dan sangat mendesak untuk segera diperbaiki. Kerusakan ratusan sekolah tersebut rata-rata diakibatkan karena faktor usia bangunan yang sudah tua dan sangat sedikit yang diakibatkan karena faktor bencana alam.
Rusaknya ratusan sekolah lebih banyak didominasi oleh bangunan sekolah dasar yang berada di pelosok. Sehingga dengan kondisi bangunan tersebut, proses belajar mengajar terganggu dan dapat...
Butuh Evaluasi Serapan Anggaran Kabupaten Sidoarjo
Problem serapan anggaran minim belum juga terpecahkan. Padahal, problem tersebut terjadi berulang-ulang dan selalu mendapat sorotan. Dampak serapan rendah itu tentu saja proyek pembangunan untuk publik mandek alias belum bisa berjalan. Ujung-ujungnya, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada akhir tahun selalu bengkak.
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan, minimnya serapan anggaran salah satunya terjadi karena proses lelang. Mulai lelang...
Datangi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Pemkot Batu Serahkan LKPD TA 2018 Un-audited
Sidoarjo, 28 Maret 2019 - Kepala Perwakilan Harry Purwaka menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 un-audited dari Pemerintah Kota Batu. LKPD itu diserahkan langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam acara penyerahan LKPD yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Acara penyerahan LKPD juga dihadiri oleh Kepala Subauditorat Jawa Timur III Bernadetta Arum Dati,...
Pemerintah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan Menyerahkan LKPD TA 2018 Un-audited kepada BPK
Sidoarjo, 27 Maret 2019 - Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang, dua pemerintah daerah di Jawa Timur menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 un-audited kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dua pemerintah daerah ini, yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, mengikuti 28 pemerintah daerah lain yang telah menyerahkan LKPD TA 2018 un-audited kepada BPK lebih awal.
LKPD Kabupaten Madiun diserahkan...
Penyerahan LKPD TA 2018 Un-audited dari Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, dan Kota Pasuruan
Sidoarjo, 26 Maret 2019 - Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, dan Kota Pasuruan menyusul 25 pemerintah daerah lain di Jawa Timur yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 un-audited kepada BPK. LKPD dari tiga pemerintah daerah itu diserahkan langsung oleh masing-masing pimpinan daerah, yaitu Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief, dan Wakil Wali Kota Pasuruan...
Empat Entitas Telah Menyerahkan LKPD TA 2018 Un-audited kepada BPK
Sidoarjo, 25 Maret 2019 - Gelombang penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 un-audited terus berlanjut. Setelah total 21 pemerintah daerah menyerahkan LKPD TA 2018 un-audited sejak pertengahan Maret lalu, kini empat pemerintah daerah menyusul menyerahkan LKPD kepada BPK, yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blitar, dan Kota Malang.
LKPD itu diserahkan langsung oleh para kepala daerah pada acara penyerahan LKPD...
Bermunculan Kasus Pengelolaan Aset Daerah, DPRD: Selama Ini Tidak Ada Keterbukaan dari Pemkab Malang
Persoalan pengelolaan aset daerah Kabupaten Malang yang dipihaktigakan, terus bermunculan di permukaan. Selain masalah wisata Songgoriti, yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah terkait pengelolaan sumber air Wendit di Mangliawan, Pakis.
Berbagai kasus yang secara langsung merugikan Kabupaten Malang dalam konteks pengelolaan aset daerah sebagai bagian sumber pendapatan asli daerah (PAD). Ternyata salah satu faktornya adalah tidak adanya keterbukaan informasi terkait...
Catatan Berita: Musrenbang Kota Malang Diapresiasi Pemprov Jatim
MALANG - Setelah melewati Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari kelurahan hingga kecamatan, usulan warga ditampung di musrenbang tingkat kota. Usulan ini nantinya akan dimasukan dalam program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidangnya.
Untuk itu, Pemkot Malang melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) menggelar Musrenbang Kota Malang tahun 2020. Kegiatan yang diikuti berbagai elemen itu digelar Kamis (21/3) di Hotel...
Catatan Berita: PAD Tiga Sektor Wisata Tuban Bumi Wali Lampaui Target
Tuban
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiga tempat objek wisata milik Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mencapai 100 persen lebih di sepanjang 2018. Tiga Objek wisata tersebut ialah Kolam Pemandian Bektiharjo di Kecamatan Semanding, Pantai Boom Tuban, dan Goa Akbar.
Berdasarkan data yang masuk hingga per tanggal 31 Desember 2018, PAD Wisata Goa Akbar Tuban, naik 104,42 % dari target Rp...
Catatan Berita: Ada Siskeudes, Pengelolaan Dana Desa Jadi Lebih Mudah
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) cukup efektif membantu kemudahan akunting dana desa yang rumit. Sistemnya bisa membantu permasalahan yang terjadi pada pengelolaan dana desa.
"Siskeudes sangat membantu. Karena sistem keuangan kita ini jauh lebih complicated (rumit) dibandingkan sistem keuangan perusahaan multinasional. Siskeudes tinggal entry saja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa...
Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Malang Terkesan Jalan di Tempat, Nilai Aset Puluhan Miliar Rupiah Belum Terinventarisasi
Pengelolaan aset daerah Kabupaten Malang serupa berjalan di tempat. Padahal, banyaknya aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, baik berupa aset tanah, alat perkantoran, gedung bangunan, kendaraan operasional dan sebagainya, masih banyak yang belum terinventarisasi maupun terarsip.
Eksistensi aset itu juga menunggu tindak lanjut dari tim penanganan aset Kabupaten Malang yang memiliki tanggung jawab untuk mendata kembali setiap aset milik daerah yang...
Sekolah Rusak di Gresik Dibangun Juni
Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik segera merealisasikan proyek rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah. Dua berkas lelang proyek telah dikirim ke unit layanan pengadaan (ULP). Yang lain menyusul.
Total, ada 17 proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) pada 2019. Kabid Managemen Pendidikan Dispendik Gresik Suwono menyatakan sengaja mengirim dua berkas dulu ke ULP. "Nanti kalau ada revisi dari...
11 Pemerintah Daerah Serahkan LKPD TA 2018 Un-audited kepada BPK
Sidoarjo, 22 Maret 2019 - Sebanyak 11 pemerintah daerah di Jawa Timur menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 un-audited kepada BPK. Dimulai dari Kabupaten Lamongan, Bupati Fadeli menyerahkan secara langsung LKPD TA 2018 un-audited kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka dalam prosesi penyerahan LKPD di Ruang Rapat Lantai 2.
Pada siang harinya, Kepala Perwakilan menerima LKPD TA...
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Sampang Serahkan LKPD TA 2018 Un-audited
Sidoarjo, 21 Maret 2019 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 un-audited dari tiga pemerintah daerah. Kali ini, Bupati Pasuruan M. Irsyad Yusuf, Bupati Bondowoso Salwa Arifin, dan Bupati Sampang Slamet Junaidi datang langsung ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan LKPD TA 2018 un-audited dari masing-masing daerah yang dipimpinnya.
Kedatangan tiga kepala daerah itu disambut langsung...
BPK Terima LKPD TA 2018 Un-audited dari Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ngawi, dan Kota Mojokerto
Sidoarjo, 18 Maret 2019 - Tiga kepala daerah di Provinsi Jawa Timur mendatangi Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 un-audited. Ketiga kepala daerah tersebut yaitu Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, dan Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar.
Sesuai Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun...
Banyuwangi, Situbondo, Jombang, dan Tuban Awali Penyerahan LKPD TA 2018 Un-audited
Sidoarjo, 15 Maret 2019 - Kesibukan pemeriksaan rutin pada semester pertama mulai terasa di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Diawali dengan kedatangan para kepala daerah ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 (un-audited), tim pemeriksa BPK mulai diberangkatkan ke daerah-daerah di seluruh Jawa Timur untuk memastikan uang rakyat digunakan secara...
Siapkan Tenaga KAP, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar Diklat Prapenugasan
Dalam rangka menyiapkan tenaga Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditugaskan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 untuk dan atas nama BPK, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Diklat Prapenugasan bagi KAP. Diklat ini dilatarbelakangi kebutuhan bahwa pemeriksa pada KAP yang akan melakukan pemeriksaan keuangan negara harus memiliki kemampuan yang memadai dan mutakhir mengenai standar pemeriksaan...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gandeng Biro TI Selenggarakan Workshop SiAP LKPD dan SiAP DTT Banparpol
Langkah dan komitmen terhadap e-Audit di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur semakin nyata. Melalui kegiatan workshop tentang Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SiAP LKPD) dan Sistem Aplikasi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bantuan Keuangan Partai Politik (SiAP DTT Banparpol) yang diselenggarakan pada 11 s.d. 12 Maret 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memantapkan diri untuk meningkatkan mutu pemeriksaan. Workshop yang...
MCW Cium Aroma Korupsi Terkait Jalan Berlubang di Kota Malang
Malang Corruption Watch (MCW) mendesak kepolisian dan kejaksaan turun melakukan penyelidikan terhadap fenomena jalan berlubang di Kota Malang. Pasalnya, lembaga masyarakat antirasuah itu mencium atau menduga adanya tindak pidana korupsi dalam proyek-proyek pembangunan jalan.
Dalam konferensi pers yang digelar hari ini (27/3/2019) di lobi gedung DPRD Kota Malang, MCW menyebut banyaknya jalan rusak di kota pendidikan akibat adanya dugaan korupsi....
Serapan Anggaran Rendah, Pemkab Blitar Diminta Tingkatkan Kinerja
Legislatif meminta Pemkab Blitar untuk meningkatkan kinerja mengingat sangat rendahnya serapan anggaran APBD di akhir triwulan pertama 2019. Bahkan, berdasarkan e-Monev, memasuki akhir triwulan pertama tahun 2019 ini penyerapan anggaran masih sangat minim dan belum mencapai 5 persen.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan, seharusnya pada triwulan pertama penyerapan sudah mencapai 10–15 persen. Dengan kondisi ini, pihaknya mendesak...
Miliaran Dana Desa di Sidoarjo Akan Dikelola BPR Delta Artha
Mulai tahun 2019 ini BPR milik Pemkab Sidoarjo, BPR Delta Artha Sidoarjo, bakal ditunjuk mengelola dana desa di Kabupaten Sidoarjo. Keputusan ini mendasari pada Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Milik Pemerintah.
Implementasi Permendagri ini disosialisasikan BPR Delta Artha bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo, Selasa (26/3) kemarin, di Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo. Sebanyak 322 kades, 18...
Pemkab Lumajang Realisasikan Hibah Pendidikan Gratis SMA/SMK
Kendati bukan lagi menjadi wewenang pemerintah daerah, siswa SMA/SMK dan PKLK di Lumajang tetap bisa merasakan kehadiran pemerintah setempat. Hal itu ditunjukkan melalui hibah program pendidikan gratis yang telah menjadi komitmen pasangan Thoriqul Haq dan Indah Amperawati di bidang pendidikan.
Komitmen tersebut mulai direalisasikan melalui Dinas Pendidikan leading sector-nya. Disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Lumajang, Winadi, proses pencairan...
Pemkab Gresik Kebut Pembangunan Puskesmas Dukun
Tahun lalu pembangunan Puskesmas Dukun di Gresik dinyatakan gagal. Proyek tersebut tidak selesai tepat waktu. Gedung yang digelontor dengan dana Rp 5,1 miliar itu mangkrak. Tahun ini Dinas Kesehatan Gresik kembali menganggarkan kelanjutan pengerjaan fasilitas kesehatan (faskes) tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Gresik drg Hari Tutik Rahayu mengatakan, pihaknya tahun ini bakal mengebut progres pembangunan Puskesmas Dukun. Sebab,...
Catatan Berita: Dana Rp 13 M PDAM Kab Pasuruan Ngendon, Disorot Dewan
Bangil
Kinerja PDAM Kabupaten Pasuruan disoroti DPRD setempat. Sebabnya, manajemen perusahaan daerah itu, tidak mampu mengelola dana yang ada.
Sorotan itu, salah satunya dilontarkan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Rohani Siswanto. Ia menyebut, PDAM Kabupaten Pasuruan punya dana Rp 13 miliar.
Namun, dana itu hanya ngendon di kas perusahaan. Manajemen PDAM tak memiliki inisiatif atau keberanian mengelola dana itu untuk pengembangan perusahaan.
Buktinya, terlihat...
Catatan Berita: Pemkot Surabaya Bikin Gampang Urus HKI
Untuk mempermudah mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari Hak Merek, Hak Cipta, Hak Paten dan Desain Industri, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), membuka konter di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Siola, Kamis (17/01/19).
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, langkah ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing...
Catatan Berita: Sistem OSS Bikin Layanan Izin Usaha Berbasis Online di Wilayah Jatim Terkendala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto masih terkendala saat mengakses perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada 1 Juli 2018 kemarin.
Belum maksimalnya pengoperasian layanan OSS di wilayah Jatim ini berdampak kepada pemohon atau pengusaha yang sudah terlanjur mengurus perizinan melalui sistem online. Abdulloh Muhtar...
BPK Ingatkan Kepala Daerah Penyerahan LKPD Dibatasi 3 Bulan
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jatim mengingatkan kepada pemerintah daerah diberi waktu selama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk menyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jatim Harry Purwaka saat menerima penyerahan LKPD 2018 dari beberapa kepala daerah, yakni Wakil...
Minta Desa Bikin Surat Pernyataan Berisi Kendala Selesaikan APBDes
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo Ali Imron geram. Masih banyak desa yang belum menyelesaikan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Berdasar data Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, 35 desa belum menyerahkan APBDes.
"Saya telepon semuanya yang belum. Saya deadline hingga hari ini (kemarin, Red)," katanya kemarin (21/3). Jika APBDes memang belum selesai, desa tersebut...
Dugaan Mark-up Anggaran Dispora Kabupaten Pasuruan TA 2017 – Hitung Kerugian di Kejari
Beberapa pekan ke depan menjadi momen menegangkan bagi pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan, setelah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat melanjutkan penyelidikan dugaan mark-up atau penggelembungan sebagian dari anggaran Rp 12 miliar pada 2017.
Bahkan, Rabu (20/3), tim Inspektorat melakukan penghitungan kerugian negara dari mark-up itu. Beberapa anggota tim Inspektorat melakukan penghitungan di kantor kejari.
Sekitar pukul 16.46 WIB,...
Triwulan Pertama, Proyek Rp 102 Miliar di Kota Mojokerto Belum Dilelang
Hingga memasuki triwulan pertama tahun anggaran 2019 ini, ternyata Pemkot Mojokerto masih belum bisa menayangkan satupun penawaran lelang sistem online. Molornya proses lelang proyek fisik ini, praktis mengancam penyelesaian proyek yang sudah dialokasikan sebesar Rp 102 miliar dari 98 paket pekerjaan.
Dalam tahun anggaran sebelumnya, Pemkot biasanya sudah menayangkan berbagai macam lelang mulai dari Bulan Februari setiap tahunnya. Pemkot Mojokerto...
Pemdes di Kota Batu Keluhkan Sering Turun Aturan Baru Siskeudes
Saat ini Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) belum bisa dilakukan secara maksimal karena sering turunnya peraturan baru dalam menejemen keuangan Pemerintah Desa (Pemdes). Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apel) Kota Batu, Wiweko, di sela acara Workshop Hasil Evaluasi Siskeudes versi 2.0 dalam Tata Keuangan Desa di Kota Batu yang dilaksanakan di Graha Pancasila, Selasa (19/3).
“Kita berharap pendampingan diberikan...
Sidang Kasus Korupsi Dana Jasmas Pemkot Surabaya – Jaksa Sebut Enam Anggota Dewan
Nama enam anggota DPRD Kota Surabaya disebut jaksa dalam sidang perdana kasus korupsi dana Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Surabaya 2016 kemarin (18/3). Dalam surat dakwaan, jaksa menyebutkan bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong bersama-sama dengan enam anggota dewan menyelewengkan penyaluran dana hibah.
Hal tersebut terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Agus selaku direktur PT Sang Surya Dewi....
Sosialisasi Pengisian SPT Tahun 2018 Secara Daring dan Layanan Kesehatan bagi Pegawai BPK
Sidoarjo, 6 Maret 2019 - Sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan perpajakan, wajib pajak diharuskan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atas pajak yang dikenakan. Khusus aparatur sipil negara (ASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 yang mewajibkan seluruh ASN/TNI/Polri melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) secara elektronik...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Terima Kunjungan SMK Negeri 1 Depok Sleman
Sidoarjo, 5 Maret 2019 - Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka mendorong para siswa untuk semangat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan modal pendidikan dan keahlian, kesempatan untuk bersaing di dunia kerja akan terbuka lebar, termasuk di BPK.
Kerja di BPK, menurut Kepala Perwakilan, cukup menarik. Dalam menjalankan pekerjaannya, pemeriksa BPK mendapat kesempatan bertemu dengan banyak orang,...
Koordinasi Satgas Pencegahan KPK dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Sidoarjo, 26 Februari 2019 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini telah mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 13 yang menyatakan bahwa BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
Selain pemeriksaan investigatif,...
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Kumpulkan Informasi Permasalahan Pengelolaan Dana Desa ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Sidoarjo, 26 Februari 2019 - Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan tim dari Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Kunjungan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi guna menyusun telaah dan kajian atas permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa se-Provinsi Jawa Timur.
Dalam pertemuan di Ruang Rapat Lantai 2, Kepala BPK...
Pemprov Jatim Tahan Bantuan Sosial dan Hibah Hingga Pemilu Usai
Kehati-hatian pemerintah terhadap penggunaan uang negara semakin ketat menjelang perhelatan akbar pemilihan umum (Pemilu) presiden maupun legislatif. Tak terkecuali Pemprov Jatim yang saat ini menghentikan sementara pencairan belanja hibah maupun bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD 2019.
Penundaan pencairan tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemprov Jatim, namun pemerintah kabupaten/kota juga dilarang mengeluarkan belanja serupa hingga pemilu serentak selesai dilaksanakan.
Larangan...
Pemeliharaan 23 Sekolah di Kota Mojokerto Tidak Maksimal
Sedikitnya 23 sekolah di Kota Mojokerto tidak mendapat kucuran dana untuk pemeliharaan bangunan. Ini lantaran puluhan sekolah itu belum memiliki sertifikat tanah.
Penyebab sekolah-sekolah di kota tak memiliki sertifikat tanah, rata-rata karena masalah sengketa. Di antaranya, karena sekolah berdiri di atas tanah warisan warga dan tanah cawisan.
"Bahkan, sejumlah sekolah juga berdiri di atas tanah Perumnas. Namun, Perumnas sudah menghibahkan sebagian...
Lahan Ijo Bisa Dilepas Gratis, Asal Ada Payung Hukum
Sebanyak 46 ribu aset Pemkot Surabaya yang ditinggali pemegang surat ijo menjadi persoalan yang berlarut-larut. Warga yang tinggal bertahun-tahun menginginkan hak atas lahan tersebut. Masalahnya, keinginan itu masih terbentur aturan.
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan, aturan yang ada saat ini belum membuka peluang bagi warga untuk bisa mendapatkan lahan tersebut secara gratis. Jika dipaksakan, hal itu bakal...
Kepala Inspektorat Pensiun, Pencairan DD dan ADD di Kota Batu Macet
Semua persyaratan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 untuk 19 desa di Kota Batu telah dipenuhi. Namun, hingga kini pencairan kedua anggaran untuk Pemerintah Desa itu tidak bisa dilakukan karena kekosongan jabatan di Inspektorat alias sudah pensiun.
Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso MM, mengatakan dalam pertemuan dengan OPD terkait proses pencairan DD dan...
Mantan Pejabat PT Petrogas Jatim Didakwa Rugikan Negara Rp 29 Miliar
General Manager Finance and Administration PT Petrogas Jatim Utama Wahyu Pujo Saptono menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai ia dianggap telah merugikan uang negara sebesar Rp 29 miliar.
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris dibuka dan langsung mendengarkan pembacaan surat dakwaan kepada terdakwa oleh JPU Feri Rachman.
"Terdakwa tidak mematuhi dan menabrak anggaran...
BPK Desak BPOM Permudah Izin Edar
Perekonomian di Indonesia saat ini mulai berkembang di tingkat usaha industri kecil atau biasa disebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sayangnya UMKM biasanya sulit untuk dikembangkan karena tak memiliki izin edar.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis mengungkapkan keberadaan UMKM dapat menopang perekonomian Indonesia. Untuk itu, ia mendorong agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mampu memudahkan para...
Terkait WTP, DPRD Kota Mojokerto Belajar ke Jombang
Keberhasilan Pemkab Jombang dalam hal laporan keuangan hingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto ingin mengetahui lebih dalam. Sehingga mereka melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Kabupaten Jombang, Selasa siang (12/03).
Salah seorang anggota DPRD Jombang, H. Machin yang menerima rombongan DPRD Kota Mojokerto di Ruang Badan Anggaran (Banggar) mengatakan, DPRD Kota Mojokerto...
PKH Diharapkan Kurangi Beban Masyarakat
Keberadaan alokasi dana program pemerintah yang digulirkan kepada masyarakat, yakni PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan, diharapkan mampu membantu masyarakat kurang mampu, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Hal tersebut yang disampaikan oleh Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, ketika hadir ke Kabupaten Lumajang dengan melakukan giat dialog dan sosialisasi. Di situ Agus kembali...
Tunjangan Molor, Serapan APBD Kabupaten Sidoarjo Minim
Rendahnya serapan anggaran tidak hanya disebabkan program pembangunan belum berjalan. Tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) juga menjadi pemicu. Sebab, hingga kini Pemkab Sidoarjo belum mencairkan tambahan penghasilan bagi pegawai tersebut.
Sesuai dengan aturan, TPP diberikan setiap bulan. Besarnya disesuaikan dengan kepangkatan aparatur sipil negara (ASN). Pemberian insentif itu bertujuan meningkatkan kinerja pegawai.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Noer Rochmawati...
Dispendik Jember Anggarkan Perbaikan Seribu Kelas
Dinas Pendidikan Jember melakukan perbaikan kelas besar-besaran. Tercatat, ada seribu ruang yang dibangun atau direhab. Perbaikan kelas itu akan menyasar TK/PAUD, SD, dan SMP.
Kepala Dinas Pendidikan Jember Edy B. Susilo mengungkapkan, pihaknya telah memerinci jumlah ruang kelas. Dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). "Pelaksanaan rehabnya tahun ini," katanya.
Pembangunan untuk ruang kelas PAUD, baik yang rusak sedang...
Belum 5 Bulan Cat Mengelupas, Rekanan Diduga Takut Patung Bung Karno Berjamur
Belum ada lima bulan berdiri megah, patung Bung Karno di halaman Pemkab Blitar, sudah diperbaiki oleh rekanan. Informasinya, karena banyak cat yang mengelupas.
Tidak hanya mengecat bodinya saja, namun kerangka besinya, yang menjadi konstruksi tulangan pada patung itu, perlu mendapatkan perawatan supaya tak berkarat.
Pengerjaan pengecatan ulang sudah berlangsung seminggu dan sudah selesai Minggu (3/3) siang. Para pekerjanya lantas melepas scaffolding...
Kejari Mengais TKD Bulusari Pasuruan terkait Kasus Penyalahgunaan TKD 2013-2017
Dugaan adanya kerugian negara dalam penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) di Dusun Jurangpelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, kembali dijejaki penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan.
Menggandeng tenaga ahli, kejari mendatangi TKD seluas 4,6 hektare di Desa Bulusari yang pernah menjadi persoalan dengan aparat penegak hukum, Selasa (5/3).
Koprs Adhyaksa mendatangi lokasi TKD dengan melibatkan beberapa ahli geodesi dari...
Peserta PBI BPJS Kesehatan Surabaya Terbanyak di Indonesia
Perhatian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam bidang kesehatan sangat tinggi. Salah satunya diwujudkan dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang ditanggung APBD. PBI APBD Kota Surabaya sudah tembus 550.386 jiwa. Angka ini diklaim sebagai jumlah terbanyak daerah yang bayar BPJS Kesehatan.
Wali Kota Risma mengatakan, program ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Pemkot Surabaya untuk memberikan jaminan...
Jembatan Karang Penang-Robatal Ambruk Belum Diperbaiki
Hampir sepekan, penghubung Kecamatan Karang Penang-Robatal ambruk. Akibatnya jembatan itu tak bisa dilalui kendaraan roda empat. Warga dengan swadaya membuat jalan dari kayu untuk dilewati roda dua.
Sohib (27), salah satu warga yang melintas di jembatan ambruk Karang Penang-Robatal, mengatakan, sudah satu pekan kejadian ambruknya jalan raya Kabupaten ini. Awalnya jalan memang sudah retak dan menyarankan truk bermuatan berat untuk...
Walikota Probolinggo Deklarasi Pendidikan Gratis
Pendidikan gratis mulai SD hingga SMP tanpa embel-embel di Kota Probolinggo, bukan lagi sekadar angan-angan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Hadi Zainal Abidin, per tahun 2019 pendidikan gratis dan bermutu sudah mulai diterapkan. Orang nomor satu di Kota Probolinggo itu pun menjamin tidak akan ada pungutan-pungutan di sekolah, seperti yang kerap dikeluhkan wali murid. Deklarasi pendidikan gratis bagi sekolah...
Mantan Bupati Tulungagung Akui Bersalah, Tak Ajukan Banding
Mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengaku bersalah dan tidak mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara, denda Rp 700 juta dan keharusan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 28 miliar yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.
Melalui Hakim Yunizar, kuasa hukumnya, Rabu (27/2), Syahri menyatakan menerima hasil putusan majelis hakim yang dijatuhkan dalam persidangan dirinya yang digelar pada...
Baru Dua Tahun Pengaspalan Pakai Dana Desa, Jalan Berubah Jadi Lumpur
Baru memasuki dua tahun, kegiatan pengaspalan melalui dana desa (DD) tahun anggaran 2017, dengan biaya Rp. 49.436.693, volume 169 x 2,5 Meter, di Dusun Bendungan, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang Kota, berubah menjadi lumpur dan tak kelihatan lagi ada aspalnya. Kondisi tersebut dikeluhkan sebagian warga setempat karena buruknya kualitas proyek tersebut.
Hasani, Pendamping Ahli (PA) Dana Desa tingkat Kabupaten Sampang saat...
Maksimalkan Pajak Daerah, Pemkab Bojonegoro Pasang Tapping Online TMD
Upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), beberapa langkah strategis dicanangkan Pemkab Bojonegoro melalui sektor pajak daerah. Salah satunya pemasangan tapping online TMD (transaction monitoring device) untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah.
“Dengan pelaporan online atas omzet hotel dan restoran, disertai dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Pajak Daerah,” kata Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, kemarin.
Selain itu, perluasan obyek pajak restoran dengan mengenakan pajak...
Bupati Meminta 322 Kades Menjaga Sidoarjo Tetap Kondusif
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, titip kepada para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 322 orang, agar bisa menjaga Kabupaten Sidoarjo tetap dalam kondisi kondusif. Saiful Ilah menyampaikan saat membuka Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 di Kabupaten Sidoarjo, Senin (24/2) kemarin, di Pendopo Delta Nugraha Pemkab Sidoarjo.
Para kades di Kabupaten Sidoarjo,...
BPK Kantongi Nama 90 Sekolah di Gresik karena Koordinasi Pertanggungjawaban Bosda Sulit
Gara-gara ulah sekolah swasta yang tidak membuat SPj bosda, banyak lembaga lain yang terkendala dalam menerima bantuan tersebut. Lembaga-lembaga swasta itu tidak kunjung menyerahkan SPj meski disurati berkali-kali. Doyan uangnya, malas tanggung jawabnya.
Fakta tersebut terungkap dalam dengar pendapat (hearing) antara Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik, Komisi IV DPRD, dan Kemenag Gresik. Hearing di DPRD itu membahas kendala pencairan bantuan operasional sekolah daerah (bosda).
Apa...
Bosda di Kota Batu Terpaksa Dihapus, Pemkot Siapkan Bantuan Lain
Pelajar SMA/SMK/SLBN/MA di Kota Batu tahun 2019 ini tidak bisa menikmati lagi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari Pemkot Batu. Sebab Pemkot Batu telah menghapus bantuan tersebut.
“Kami terpaksa mencabut Bosda tahun 2019 karena sudah menjadi keputusan dari Pemprov Jatim. Bahwa daerah tidak diperkenankan memberikan bantuan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Eny Rachyuningsih.
Pemkot Batu terpaksa mencabut bantuan tersebut padahal...
Dispendik Jatim Alokasikan Rp 200 Miliar untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Pulau Madura
Pemprov Jatim memberikan perhatian lebih dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Madura. Tahun ini Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan Jatim mengalokasikan sejumlah anggaran untuk kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman menyatakan, anggaran yang dialokasikan untuk program-program di Madura mencapai Rp 200 miliar. Dana itu dialokasikan untuk beragam kebutuhan. Di antaranya untuk tunjangan guru tidak...
Korupsi PT Jamkrida Jatim – Tinggal Tunggu Pelimpahan Berkas
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) telah meningkatkan proses penyidikan terkait korupsi di PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Tim jaksa telah memastikan adanya kerugian negara Rp 6,7 miliar. Tersangkanya adalah dua direktur PT Jamkrida. Mereka adalah Direktur Utama Achmad Nur Chasan dan Direktur Keuangan Bugi Sukswantoro.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi menerangkan, korupsi itu terjadi...
Kejari Magetan akan Pulbaket Proyek Sumur Air Dalam, Pemkab Tegaskan Proyek Sesuai Mekanisme
Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan akan melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) proyek Sumur Air Dalam di wilayah Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.
Proyek senilai Rp 2.248.000.000 itu pelaksanaannya diduga terdapat keganjilan.
"Kita pelajari dulu, karena sumbernya baru informasi dari Tribun. Tapi kita catat, selanjutnya kita koordinasikan secara seksama, baru melangkah," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Magetan Atang Pujiyanto kepada Surya.co.id, Rabu (20/2-2019).
Tentunya,...
Pemkot Surabaya Kucurkan Rp 8 Miliar untuk Pengembangan Kebun Raya
Pembangunan infrastruktur terus berlangsung di kawasanm Ekowisata Mangrove Wonorejo dan Gununganyar. Varietas hayati juga terus ditambah dan dikembangkan. Pemkot Surabaya mengucurkan Rp 8 miliar untuk dua kebun raya tersebut.
Kebun Raya Mangrove akan dikembangkan di kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo hingga Gunung Anyar. Luasnya 61,6 hektare. Kawasan itu bakal menjadi lokasi ekowisata dengan multikonsep. Yaitu, konservasi, riset, dan edukasi. Lokasi terpadu...
UNBK SMP di Sidoarjo Kekurangan 1.499 Komputer
Persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk tingkat SMP di Sidoarjo ternyata masih kekurangan sekitar 1.499 unit komputer. Kekurangan tersebut terungkap saat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo melakukan hearing dengan unsur Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo sekitar 2 jam lamanya.
Dalam dengar pendapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman didampingi anggotanya Bangun Winarso dan...
Banyak Desa Belum Selesaikan SPJ DD/ADD, Kadis PMD Situbondo Dipanggil BPK
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemkab Situbondo, Suraji, mengaku dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
"Pagi tadi sekitar pukul 08.00 WIB, saya dipanggil BPK," ujar Suraji kepada media di kantor DPRD Situbondo, Selasa (19/2/2019).
Menurutnya, pemanggilan oleh BPK terkait pemenuhan kewajiban desa atau SPJ Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD), karena sampai saat ini masih...
LKPD Dua Kabupaten Dapat Perhatian Serius Pemprov Jatim
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi perhatian serius Pemprov Jatim hingga berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2018 lalu. Hal ini juga seharusnya juga terjadi di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Karena itu, Pemprov memberikan perhatian khusus kepada dua kabupaten yang tahun lalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP) atas laporan tahun 2017.
Kedua daerah tersebut adalah Lumajang dan...
Pemprov Kucurkan Bantuan SPP SMA/SMK Mulai Tahun Ajaran Baru
Program pendidikan gratis berkualitas (Tistas) andalan Gubernur Jatim Dra Hj Khofifah Indar Parawansa bakal segera direalisasikan. Dengan adanya program tersebut, siswa SMA/SMK negeri dan swasta di Jatim akan mendapat bantuan biaya SPP yang disokong dari APBD Jatim.
Gubernur Jatim Dra Hj Khofifah Indar Parawansa MSi mengatakan, penerapan SPP gratis untuk jenjang SMA/SMK di wilayah itu akan dimulai pada bulan Juli...
Pemkab Tuban Gelontokan Dana APBD Rp 84,5 Miliar untuk Penggarapan TSC dan JLS
Pemkab Tuban akan mengucurkan dana cukup besar dari APBD pada 2019 ini, yang masing-masing akan digunakan untuk menyelesaikan dua proyek besar, yaitu Tuban Sport Center (TSC) dan Jalan Lingkar Selatan (JLS).
Untuk meneruskan dua proyek itu, dana APBD yang dikucurkan mencapai total Rp 84,5 miliar, salah satunya agar TSC bisa siap digunakan untuk perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Juli.
Dari total...
Semua Instansi Pemprov Jatim Wajib “Cetar”
Selesai sudah seremonial pelantikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Mereka kini harus langsung bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik di Jatim.
Kemarin Khofifah membeber rencana awalnya. Dia sudah menyiapkan program perdana untuk 99 hari ke depan. "Program 99 hari ini saya bagi tiga bagian, 33 hari pertama, kedua, dan ketiga," katanya.
Dia menyebut, roh program 99 hari...
Kaji Spesifik Block Grant SMA/SMK dengan BPK RI
Hari pertama Gubernur Jatim Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa memimpin Jawa Timur langsung diisi dengan sejumlah agenda. Tidak hanya syukuran bersama masyarakat, Khofifah juga mendatangi BPK RI untuk membahas sejumlah permasalahan. Di antaranya ialah regulasi tentang bantuan pembiayaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota di Jatim.
Khofifah menuturkan, kebijakan yang menjadikan multitafsir adalah tentang kebutuhan anggaran untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih...
Pengelola Keuangan Desa Harus Cermat dan Faham Aturan
Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin membuka secara resmi Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0, kemarin, di Pendopo Kabupaten.
Sebagai peserta, seluruh Camat dan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bondowoso untuk mendapatkan pengarahan tentang pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) secara tepat untuk menghindari terjadinya kesalahan yang berakibat fatal...
Anti Korupsi Jadi Fokus Khofifah-Emil
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/2/2019), langsung bekerja dengan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertemuan itu, diungkapkan Khofifah, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
Khofifah menyatakan, salah satu programnya dalam 33 hari pertama, selain menjalankan sejumlah program yang bersumber dari APBD Jatim, juga...
Pemkot Surabaya Belum Anggarkan untuk PPPK
Dana untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum disiapkan tahun ini. Meskipun, Pemkot Surabaya berencana membuka lowongan bagi para tenaga honorer K-2, termasuk guru dan tenaga kesehatan, itu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Yusron Sumartono menuturkan, rekrutmen PPPK tersebut belum masuk dalam perencanaan anggaran yang disusun pada 2018. Dengan begitu, dana pada APBD 2019 belum bisa...
Pemkot Surabaya Diharapkan Kembali Kelola SMA/SMK
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ingin kewenangan pengelolaan SMA/SMK kembali ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Risma mengaku, harapan tersebut juga sudah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih, Khofifah Indar Parawansa, beberapa hari lalu.
Risma mengatakan, sejak beralihnya wewenang pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim, dirinya telah menempuh banyak upaya agar sekolah bisa tetap gratis. Bahkan, ia sudah...
Khofifah-Emil Langsung Libatkan KPK dan BPK
Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak akan langsung tancap gas setelah dilantik sebagai gubernur-wakil gubernur Jawa Timur (Jatim) sore ini. Seabrek agenda kerja yang sudah direncanakan sejak masa kampanye akan dijalankan.
"Yang pertama, setelah mengikuti seluruh prosesi pelantikan, kami akan ke gedung KPK," kata Khofifah di kediamannya di Surabaya, kemarin (12/2).
Khofifah mengungkapkan, sebelum dilantik, dirinya telah mengirim surat kepada KPK. Isinya...
Dewan Ragukan WTP-SAKIP – Anggap Performa Keuangan Pemkab Pasuruan Belum Transparan
Berawal dari uang berupa dana hibah yang gagal dicairkan, perang dingin antara Pemkab Pasuruan dan DPRD Kabupaten Pasuruan mulai memanas.
Setelah mengritik dana hibah dan bantuan sosial (bansos) pemkab sebesar Rp 195 miliar, legislator setempat kini mempertanyakan kelayakan pemkab menerima penghargaaan Wajar Tanpa Kecualian (WTP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum lama ini.
Pemberian WTP dan SAKIP itu dinilai...
Pemkab Bondowoso Alokasikan Listrik Gratis untuk Ribuan Warga Miskin
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso di tahun 2019 ini mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk pemasangan listrik gratis bagi masyarakat dengan kategori miskin.
“Dari 19 lokasi di Kabupaten Bondowoso, terdapat sekitar 1.067 warga miskin yang akan mendapatkan alokasi anggaran listrik gratis ini,” ungkap H. Taufan Restuanto, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bondowoso, kemarin.
Dari angka warga miskin yang...
Pemkab Tulungagung Harus Hadir di Tengah Masyarakat
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jatim, Dr Supriyanto SH MH, mengingatkan Pemkab Tulungagung untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Mereka harus mampu mendengar yang tidak didengar dan mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat.
“Itu artinya apa. Kalau ada jalan yang rusak segera diperbaiki. Jangan menunggu ditanami pisang. Masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya di acara serah terima...
DPRD Kabupaten Pasuruan Dituding Cuci Tangan Soal Alokasi Dana Hibah untuk Desa
Terungkapnya penganggaran Rp 80 miliar dana hibah untuk pembangunan di desa yang terancam hangus, membuat DPRD Kabupaten Pasuruan kian tersudut.
Kritik dari Koalisi Masyarakat Pasuruan Anti Korupsi (Kompak) kian tajam, ketika menuding dewan terkesan cuci tangan setelah ketahuan modusnya meminta jatah alokasi anggaran yang bermasalah.
Koordinator Kompak, Lujeng Sudarta menanggapi keras pernyataan Wakil Ketua DPRD, Joko Cahyono yang sebelumnya mengatakan bahwa...
Pagu Dana Desa Se-Madura Rp 1,1 Triliun
Empat kabupaten di Madura belum memiliki desa kategori mandiri. Hanya segelintir desa yang masuk kategori maju. Desa-desa di Madura lebih mendominasi dengan kategori berkembang dan tertinggal.
Berdasarkan pemaparan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa, di Jawa Timur (Jatim) terdapat 69 desa mandiri dan 989 desa maju. Kemudian, ada 5.006 desa berkembang, 1.569 desa tertinggal, dan...
Disperkim Kota Malang Kerjasama dengan Asuransi
Cuaca ekstrim selama musim penghujan, banyak pohon tumbang yang terjadi di Kota Malang. Bahkan kejadian itu menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, walau menimbulkan kerugian materi saja. Tapi sejauh ini belum ada laporan korban jiwa.
Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dari warga di media sosial terkait kompensasi yang diberikan dari kasus pohon tumbang. Dikarenakan, banyak korban yang merasa dirugikan seperti kasus ranting...
Pemkot Blitar Siapkan Pendamping untuk Mengelola Dana Kelurahan
Pemkot Blitar menyiapkan pendamping kelurahan dalam mengelola dana dari pemerintah pusat tahun ini. Keberadaannya sebagai antisipasi penyelewengan penggunaan dana itu.
"Jangan sampai dana kelurahan yang seharusnya membawa berkah malah menjadi musibah. Kami akan menyiapkan pendamping di setiap kelurahan," kata Wakil Wali Kota Blitar, Santoso.
Pemkot Blitar sedang menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dana kelurahan. Petunjuk teknis itu menjadi pedoman kelurahan mengelola dana bantuan dari...
Wali Kota Probolinggo Komitmen Pertahankan Opini WTP
Di masa kepemimpinannya, Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wawali HMS Subri berkomitmen mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang telah disandang Pemerintah Kota Probolinggo.
Untuk itu, Walikota Zainal, Selasa (5/2) meminta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 bisa kelar tepat waktu. Pada saat kegiatan Percepatan Penyusunan LKPD, Walikota menegaskan target penyelesaian LKPD dapat selesai...
Serapan Dana Desa Jatim Terbaik di Indonesia
Sepanjang tahun 2018, pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp 6,344 triliun untuk Provinsi Jatim. Dari jumlah tersebut, 99,2 persen atau Rp 6,32 triliun telah berhasil diserap. Pencapaian tersebut diakui Presiden Joko widodo sebagai serapan terbaik di Indonesia.
Terkait hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo, Provinsi Jatim merupakan satu-satunya daerah yang mengalami kemajuan begitu cepat dan serapan dana desanya juga paling tinggi,...
Ratusan Ruas Jalan Kabupaten Sampang Tak Ada SK Bupati
Ratusan ruas jalan Kabupaten Sampang hingga saat ini belum memiliki surat keputusan (SK) Bupati. Pasalnya, proses pengajuan SK tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sampang melakukan penyusunan sistem informasi database jalan dan jembatan Kabupaten Sampang.
Penyusunan sistem informasi database jalan dan jembatan Kabupaten Sampang, sudah dilakukan tahun anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp. 382.085.0000, dengan konsultan pelaksana CV...
Data Ulang Aset Daerah, Pemkab Malang Bentuk Tim Penanganan Aset
Data ulang aset daerah, Pemerintah Kabupaten Malang bentuk tim penanganan aset. Tim tersebut dibentuk belum lama ini, dan bertanggungjawab untuk mendata kembali setiap aset milik daerah yang belum tersertifikasi.
Pembentukan tim dilakukan lantaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali membuat catatan berkaitan dengan inventarisasi aset yang nilainya juga tak kecil. Sehingga secepatnya catatan yang selalau dikeluarkan BPK itu untuk diselesaikan.
"BPK selalu...
Kepala Perwakilan Berikan Arahan kepada Seluruh Tim Pemeriksa Interim LKPD TA 2018
Sidoarjo, 25 Januari 2019 - Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka meminta seluruh tim pemeriksa untuk fokus melakukan pemeriksaan atas kewajaran akun-akun yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Para pemeriksa BPK juga diharapkan dapat menciptakan komunikasi yang baik dengan entitas yang diperiksa (auditee) selama proses pemeriksaan. Komunikasi yang baik akan memudahkan pemeriksa untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan...
Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2018, Para Pemeriksa Ikuti Diklat
Sebagai salah satu langkah persiapan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) menyelenggarakan Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2018 pada hari Senin s.d. Jum'at, tanggal 21 s.d. 25 Januari 2019.
Bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, kegiatan diklat dibuka...
Pastikan Dana Desa Tepat Sasaran, Tata Kelola Keuangan Pemkab Malang Diperbaiki
Pastikan dana desa tepat sasaran, tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Malang diperbaiki. Salah satunya melalui Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.
Wakil Bupati Malang, M. Sanusi menyampaikan, sistem terbaru tersebut lebih memudahkan proses pelaksanaan program sebagaimana yang direncanakan. Termasuk penyajian laporan dan pertanggungjawabannya.
"Berbeda dengan sistem sebelumnya, yang sekarang ini lebih mudah dipantau. Jadi data lebih akurat dan tidak bisa...
Keuangan Pemkab Malang Diperiksa BPK Perwakilan Jatim
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur (Jatim) berkunjung ke Kabupaten Malang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang Tahun Anggaran 2018.
Pengendali Teknis BPK Jatim Mochamad Mirza Akbar, Rabu (30/1), usai bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang HM Sanusi, di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara intern atas Laporan Pertanggungjawaban...
Didatangi BPK RI, Sekda Berharap Tahun 2019 Jember Bisa Raih WTP
Empat tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur, Selasa (29/1/2019) hadir di Jember, kehadiran tim BPK di Jember ini dalam rangka Entri Meeting akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2018.
“Kedatangan kami ke sini pendahuluan dari rencana pemeriksaan penggunaan tahun anggaran 2018, kami akan melakukan pemeriksaan selama satu bulan,...
Bupati Madiun Buka Pembekalan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami membuka Pembekalan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2019 se-Kabupaten Madiun, Selasa (29/1).
Acara dihadiri, selain Bupati Madiun, juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun, Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Madiun, dan Camat beserta Kepala Desa se-Kabupaten Madiun.
“Acara ini bermaksud agar pemerintah desa dapat mewujudkan pembangunan yang baik, sesuai dengan...
Kasus Korupsi DBHCT Disnakertrans Situbondo – Majelis Hakim Tipikor Surabaya Minta JPU Segera Periksa Sekda
Kejaksaan Negeri Situbondo diminta segera memeriksa secara khusus Sekretaris Daerah Pemkab Situbondo Syaifullah, terkait penyerahan uang Rp 150 juta di ruang kerjanya.
Kabar ini terungkap dalam persidangan kasus korupsi DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau) Disnakertrans Situbondo di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Kuasa Hukum mantan Kadisnakertrans Kabupaten Situbondo Kusnin, Usman SH, mengatakan, saat dihadirkan ke pengadilan Tipikor Surabaya, Sekda Syaifullah diminta memberikan...
Nasib Uang Gratifikasi Tunggu BPK
Tim khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jatim berkunjung ke Pemkot Pasuruan, Senin (28/1), dan diduga kehadiran mereka masih berkaitan dengan kasus gratifikasi yang menjerat Wali Kota Pasuruan, Setiyono. Karena itu, uang senilai Rp 200 juta hasil gratifikasi Setiyono pun, masih menunggu hasil pemeriksaan BPK.
Sekadar diketahui, Setiyono menyetorkan Rp 200 juta ke kas daerah, untuk menalangi denda kelebihan...
Pengelolaan Keuangan RSUD Kota Probolinggo Diserahkan ke Bank Jatim
RSUD dr Moh Saleh menyerahkan pengelolaan keuangan rumah sakit pelat merah itu ke Bank Jatim.
“Kerjasama ini semoga saling menguntungkan. Saling mendukung. Kami bisa mendukung RSUD dr Mohamad Saleh dan kami siap men-support,” hal ini diungkapkan Pimpinan Bank Jatim Probolinggo Sukirno, saat teken MoU (memorandum of understanding) dengan Plt Direktur RSUD, drg Rubiyati, di Bawangan Bromo, Sukapura, Kabupaten Probolinggo.
Bank Jatim...
Puluhan Desa di Nganjuk Belum Setorkan RAPBDes
Puluhan desa harus segera menyerahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) 2019. Jika terlambat, desa penyelenggara pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 12 Februari terancam tidak menerima bantuan keuangan (BK).
Kabid Pengelola Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Nganjuk Fatimah mengatakan, di antara 232 desa penyelenggara pilkades, 32 desa belum menyerahkan RAPBDes. "RAPBDes harus segera diserahkan,"...
Tulisan Hukum : Agen Pengadaan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaaan barang/jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Perkembangan teknologi informasi yang pesar beberapa tahun belakangan ini, mempengaruhi pasar serta pola bisnis pelaku usaha.
Pemerintah dituntut untuk menyesuaikan kebijakan perdagangan dunia yang semakin terbuka. Kini, pengadaan barang/jasa pemerintah semakin didorong untuk memberikan value for money dengan tidak lagi...
Proyek Patung Bung Karno di Kabupaten Blitar Kena ‘Semprit’ BPK
Tidak hanya menjadi polemik karena wajahnya dianggap tak ada kemiripan dengan Bung Karno, proyek patung senilai Rp 1,7 miliar itu akhirnya kena 'semprit' Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Proyek patung Bapak Proklamator itu dianggap ada masalah keterlambatan pengerjaan sehingga kena penalti Rp 78 juta. "Memang benar, kena denda dan sudah dibayar sekitar Rp 78 juta," kata Ahmad Lazim, Kepala Inspektorat Pemkab...
Buka Lagi Kasus Dugaan Korupsi Tanah Kantor Kecamatan Panggungrejo
Penyelidikan atas dugaan korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Kecamatan Panggungrejo tahun 2017, sudah ditutup oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan.
Tetapi Konsorsium Masyarakat Pasuruan Anti Korupsi (Kompak) kembali mengusik kejari dan mendesak agar kasus yang menyeret Wali Kota Pasuruan Setiyono itu, dibuka kembali.
Ketua Kompak, Lujeng Sudarta menjelaskan, Rabu (23/1), kejari menutup penyelidikan untuk sementara waktu karena kerugian negara...
Cuma Masuk 16 Paket Pelelangan
Batas akhir pengusulan program lelang di Kabupaten Sidoarjo berakhir Selasa (22/1). Lalu, pada hari ini (24/1) mulai dilakukan proses tender. Hasilnya di luar harapan. Sebab, ternyata hanya ada 16 paket lelang yang masuk sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP).
Sekda Sidoarjo mengatakan, pemkab sudah memperpanjang pengusulan program lelang. Awalnya, batas waktunya 15 Januari. Namun, hanya 14 paket yang masuk SIRUP....
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan IV-2018
Pada periode Oktober s.d. Desember 2018, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 14 (empat belas) responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Terungkap, Wali Kota Setiyono Sempat Bayar Denda 200 Juta Ke BPK Atas Proyek Lahan Kecamatan Panggungrejo
Sinyalemen kongkalikong proyek pengadaan lahan kantor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tahun 2017 lalu makin terbuka lebar. Proyek yang ditemukan adanya kerugian negara Rp 2,9 miliar disinyalir ada upaya dan niatan untuk dikorupsi sejak awal.
Dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya dengan terdakwa M Baqir, terungkap bahwa Wali Kota Setiyono memberikan sumbangan Rp 200 juta untuk membayar denda pengembalian...
72 Tahun BPK RI, Ketua BPK RI Tekankan Perkuat Semangat Persaudaraan Antar Insan BPK
Sidoarjo, 21 Januari 2019 - Dalam pidato yang disampaikan pada Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BPK RI ke-72, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan bahwa semangat persaudaraan dan kekeluargaan antar insan BPK merupakan energi yang besar. Semangat ini harus dikuatkan dengan sinergi setiap unit kerja agar BPK semakin berprestasi dalam mewujudkan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat....
Energi, Sinergi, Prestasi: Perlombaan dan Kegiatan Sosial dalam Rangka HUT BPK RI Ke-72
Sebagai rangkaian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ke-72, aneka perlombaan dikompetisikan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Diselenggarakan selama lima hari, 14 s.d. 18 Januari 2019, perlombaan yang dikompetisikan terdiri atas kategori olahraga dan fun games.
Perlombaan olahraga terdiri dari tenis meja (ganda putra, ganda putri, ganda campuran), voli (putra, putri),...
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Terima Audiensi dari KPPU
Sidoarjo, 16 Januari 2019 - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan audiensi ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Audiensi ini bertujuan memperkuat sinergi antara KPPU, khususnya Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Surabaya, dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendorong pemerintahan daerah yang bersih dan iklim persaingan usaha yang sehat.
KPPU diwakili oleh Komisioner KPPU Afif Hasbullah dan Kepala...
Retribusi Tak Maksimal, PAD Kabupaten Probolinggo Tak Tercapai
Realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo hingga akhir Desember 2018 tidak mencapai target yang ditetapkan. Karena dari target Rp 235.850.247.851 (Rp 235,8 miliar), capaian PAD sekitar 93 persen atau Rp 220.977.635.214 (Rp 220,9 miliar), meski secara umum dinilai lumayan bagus.
Kepala Bidang Pendapatan Pemkab Probolinggo, Susilo Isnadi mengatakan, Selasa (22/1), kendala tidak tercapainya target PAD ini dipengaruhi kurang...
Baru Dibangun, Atap Puskesmas Torjun di Kabupaten Sampang Ambruk
Belum genap satu bulan selesai dibangun, gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Torjun Kabupaten Sampang, ambruk dan rusak parah. Pantauan di lapangan, ambruknya atap bangunan itu terjadi pada Minggu (20/1) sekitar pukul 18.00 WIB.
Diduga kuat, besi penyangga atap tidak kuat menahan beban genting. Saat kejadian, tidak ada tanda-tanda angin kencang di lokasi kejadian. “Ya, karena mungkin proses pembangunan puskesmasnya saja...
Bupati Mojokerto Divonis Delapan Tahun
Sidang kasus Mustofa Kamal Pasa (MKP) telah berakhir di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin (21/1). Bupati Mojokerto itu divonis delapan tahun bersalah atas tindakannya menerima suap Rp 2,75 miliar dalam pengurusan izin pendirian 22 tower di Kabupaten Mojoekrto.
MKP terbukti menerima suap melalui ajudannya Lutfhi Arif Mutaqqin selama 2015-2016. Dia tidak menerima uang suap itu secara langsung. Namun, MKP...
Tahun 2019, BPBD Bojonegoro Siapkan Dana Rp 8 Miliar
Untuk mengantisipasi kejadian bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro telah menganggarkan dana sebesar Rp 8 miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Dana sebesar itu untuk memenuhi semua kebutuhan BPBD, mulai operasional hingga belanja logistik selama setahun.
Hal ini disampaikan Plt. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Bojonegoro, Nadief Ulfia saat dikonfirmasi Bhirawa, kemarin (20/1).
Menurutnya,...
Family Gathering Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Pasuruan, 10 Januari 2019 - Mengawali rangkaian semarak Hari Ulang tahun BPK RI ke-72, keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengikuti kegiatan family gathering di Taman Dayu Golf Club & Resort, Pasuruan. Family gathering diisi dengan kegiatan outbound dan pagelaran pentas seni.
Rombongan pegawai bertolak dari Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo tepat pukul 07.00 WIB. Sesampainya...
Awali Tahun 2019, Kepala Perwakilan Berikan Arahan kepada Pegawai
Pasuruan, 10 Januari 2019 - Mengawali tahun 2019, Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka memberikan pengarahan seputar pembinaan kepegawaian kepada seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Berbeda dengan biasanya, pengarahan kali ini diselenggarakan di area Taman Dayu Resort, Pandaan, untuk memberikan suasana baru kepada para pegawai setelah pada akhir tahun 2018 kemarin disibukkan dengan aneka kegiatan...
Peringati Hari Ibu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Upacara Bendera
Sidoarjo, 26 Desember 2018 - Peringatan Hari Ibu merupakan momentum untuk mengingatkan rakyat Indonesia mengenai gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai.
Dalam upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Serahkan 26 LHP Kinerja dan PDTT
Sidoarjo, 21 Desember 2018 - Menutup rangkaian kegiatan pemeriksaan di tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali melaksanakan salah satu kewajiban konstitusi, yaitu penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pada semester II 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja kepada 13 pemerintah kabupaten/kota dan PDTT kepada 13 pemerintah kabupaten/kota.
Bertempat di Ruang Auditorium BPK...
Unjuk Rasa LSM Gebrak ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Sidoarjo, 19 Desember 2018 - Masih dalam suasana peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember, sekelompok massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Bersama Anti Korupsi (LSM GEBRAK) menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kedatangan LSM dari Mojokerto ini dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka terkait pemberantasan korupsi, terutama di wilayah Kota...
In House Training Regional Kebijakan Pemeriksaan LKPD dan PDTT TA 2018
Surabaya, 17 s.d. 18 Desember 2018 - Bertempat di Best Western Papilio Hotel Surabaya, sebanyak 153 pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengikuti In House Training Regional dengan agenda Kebijakan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dan Kebijakan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V.
Acara dibuka oleh Kepala...
Kejaksaan Terima Tahap II Dugaan Korupsi PT PJU
Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menerima pelimpahan tahap II (tersangka dan barang bukti) dugaan kasus penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah pada PT PJU (Petrogas Jatim Utama), Kamis (17/1). Tahap II ini dilakukan penyidik Subdit I Ditipidkor Bareskrim melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) dan diteruskan ke Kejari Surabaya.
“Penuntut Umum Kejari Surabaya menerima tahap II dugaan kasus penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah pada PT PJU,”...
Konsep Parkir di Kabupaten Tuban Jadi Acuan
Keberhasilan Pemkab Tuban memaksimalkan pendapatan daerah melalui konsep parkir berlangganan menjadi percontohan daerah lain. Salah satunya, karena parkir berlangganan membuat PAD 2018 terlampaui, dari target Rp 7,8 miliar menjadi raihan riil Rp 8,3 miliar.
Dan Dinas Perhubungan (Dishub) Tuban selaku leading sektor menargetkan pada 2019 retribusi parkir berlangganan mencapai Rp 8,2 miliar. Meningkat Rp 400 juta dibandingkan target 2018.
Atas keberhasilan...
Pantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II 2018, BPK Perkenalkan SIPTL Versi 2
Sidoarjo, 10 s.d. 12 Desember 2018 - Saat membuka acara Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2018, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 72,92%. Atas capaian ini, Kepala...
Kepala Perwakilan Berikan Pengarahan kepada Pegawai Terkait Kinerja dan Kedisiplinan
Sidoarjo, 30 November 2018 - Kepala Perwakilan Harry Purwaka berpesan agar seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur senantiasa memegang teguh kode etik BPK dalam melaksanakan tugas. Pesan itu disampaikan Kepala Perwakilan saat memberikan pengarahan kepada jajaran pegawai di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Selain memberikan pengarahan, Kepala Perwakilan juga mengevaluasi kinerja unit kerja pemeriksaan dan kesekretariatan selama...
Pembangunan Puskesmas Dukun di Gresik Tunggu Audit BPK
Pembangunan Puskesmas Dukun masih mandek (berhenti). Karena kontraktor gagal menuntaskan proyek pada 2018, kontrak kerja diputus Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik. Dinkes akan melelang ulang kelanjutan proyek tersebut setelah ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes drg. Hari Tutik Rahayu menyatakan, instansinya belum bisa berbuat banyak. "Kalau hasilnya (audit) sudah keluar, baru bisa dilelang ulang," ujarnya. Hasil...
Minim Serap Anggaran, Perangkat Daerah Kota Malang Terancam Sanksi
Untuk menghindari menumpuknya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2019, Wali Kota Malang, Sutiaji akan memberlakukan kebijakan khusus. Kebijakan tersebut berupa sanksi bagi perangkat daerah yang tidak mampu atau minim menyerap anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Sutiaji, usai memimpin Penandatanganan Perjanjian Kinerja, bersama perangkat daerah Pemerintah Kota Malang di ruang Sidang Balai Kota setempat, Rabu (16/1) kemarin.
Menurut Sutiaji, sisa...
Mobil Baru DPRD dan Sekda Gresik Seharga Rp 2 Miliar
Tiga orang pimpinan DPRD bakal mendapat mobil baru. Alasannya, kendaraan yang lama sudah tak layak. Pemkab Gresik telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas tiga wakil ketua. Selain tiga pimpinan DPRD, anggaran itu juga dipakai membeli mobil baru untuk Sekretaris daerah (Sekda).
Wakil Ketua DPRD Gresik, Nursaidah, mengaku kondisi mobil dinasnya sudah tidak layak. Sebab, kendaraan...
Sejumlah Pejabat Gresik Terjaring OTT – Bagi-Bagi Uang Rp 537,1 Juta
Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menggeledah Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kompleks Kantor Pemkab Gresik Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo dalam Operasi Tangkap Tangan, Senin (14/1) sore.
Tempat yang digeledah petugas ada beberapa ruangan di DPPKAD, yaitu Ruang Sekretariat DPPKAD, Ruang Kabid PBB (Pajak Bumi Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Dalam...
Pencairan Dana Kelurahan di Kota Surabaya TA 2019 Dilakukan Dua Tahap
Pemkot Surabaya belum mendapat kepastian waktu pencairan dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019. Namun, pencairan dipastikan akan dibagi dalam dua tahap. Laporan pun disampaikan dua kali dan dipisah antara penyerapan dan sumber dana yang berbeda.
Pencairan dua tahap itu berlaku untuk dana alokasi umum (DAU) yang dianggarkan dari pemerintah pusat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi menerangkan,...
Dinas Pendidikan Jawa Timur Fokus Madura Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim memiliki sejumlah program prioritas dalam peningkatan pendidikan tahun ini. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Madura.
Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman menyatakan, masih ada indeks pembangunan manusia (IPM) di Madura yang masuk kategori merah, yakni di Kabupaten Sampang. "Semua daerah di Jatim kategori sedang dan tinggi. Yang paling bawah masih Sampang....
Anggaran Rp 25 Miliar untuk Program Bedah Rumah di Kabupaten Pasuruan
Pemkab Pasuruan terus berbenah dalam hal kesenjangan sosial. Program itu merupakan program bedah rumah di tahun 2019 dianggarkan mencapai Rp 25 miliar.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Pasuruan, Misbah Zunib menyampaikan besaran program bedah rumah Rp 25 miliar untuk memperbaiki 2.000 rumah tidak layak huni (RTLH).
“Total anggaran program bedah rumah tahun 2019 ini Rp 25 miliar. RTLH untuk...
Proyek RPH Krian Jadi Sorotan – Tahun Anggaran Sudah Habis Masih Dikerjakan
Proyek pembangunan yang molor kembali menjadi sorotan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Di antaranya adalah proyek pembangunan gedung RPH (rumah potong hewan) modern di Krian.
Bupati Saiful Ilah, dari evaluasi yang dilakukan, progres pembangunan RPH modern di Krian baru berjalan sekitar 77 persen. Bukan 85 persen seperti saat dirinya sidak ke sana akhir tahun lalu.
"Ternyata baru 77 persen saja, ini berdasar...
Putus Kontrak Rekanan, Pemkot Surabaya Lelang Ulang MERR
Pengerjaan proyek jalan middle east ring road (MERR) yang direncanakan selesai akhir 2018 molor dan tak rampung. Proyek ini sekarang kembali berhenti dan jalan di tempat.
Penyebabnya, lantaran Pemkot Surabaya melakukan cut off atau pemutusan kerja dengan kontraktor pelaksana proyek MERR.
Padahal, kekurangan pengerjaan proyek ini sekitar 250 meter dan jembatan yang menghubungkan dengan Tambak Sumur belum tersambung.
Berdasarkan pengamatan di lapangan,...
Laporan Keuangan Seluruh OPD di Kabupaten Mojokerto Pantang Molor
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto diperintahkan untuk tegas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya laporan keuangan dan laporan kinerja. Pesan penting ini ditegaskan Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, saat memimpin rapat staf awal tahun 2019, Selasa (8/1) kemarin, di Ruang Satya Bina Karya, Pemkab Mojokerto.
”Pengelolaan keuangan pada dasarnya terdiri dari dua hal penting, yakni laporan keuangan dan laporan kinerja....
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA. (Anggota VII BPK) Tutup Usia
Innalillahi wa innailaihi raaji'un.
Telah berpulang ke rahmatullah Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA. (Anggota Badan Pemeriksa Keuangan). Beliau kembali ke haribaan Sang Pencipta pada hari Senin (07/01/2019) pukul 23.02 WIB. Almarhum meninggal di RS Metropolitan Medical Centre di Jakarta setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit tersebut.
Lahir di Bogor, Jawa Barat, 30 Oktober 1954, almarhum Eddy Mulyadi Soepardi dipercaya menjabat...
Masuk Lapas, Dua Pejabat DLH Kabupaten Madiun ‘No Comment’
Dugaan korupsi dana pengelolaan sampah senilai Rp 2 miliar pada 2017, akhirnya berujung penahanan dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun.
Usai menjalani sidang pertama di Pengadilan Tipikor Surabaya, keduanya langsung ditahan di Lapas Kelas 1 Madiun, Senin (7/1), sekitar pukul 19.30 WIB.
Kedua pejabat itu adalah Kepala DLH, Bambang Brasianto dan Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Domestik, Priono Susilo...
Proyek Rehab Kantor BKPSDM Kabupaten Sampang Melebihi Tahun Anggaran
Meski melebihi tahun anggaran 2018, pembangunan rehab gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang, di jalan Wahid Hasyim, masih terlihat ada pekerja yang menyelesaikan finishing pekerjaan.
Berdasarkan papan nama yang berada di lokasi kantor BKPSDM, rehabilitasi gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang, nilai Rp 2.372.633.126,74, sumber APBD Kabupaten Sampang 2018, kontraktor...
Korupsi PT Jamkrida Jatim – Penyidik Kejati Buru Aset Milik Tersangka
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim segera merampungkan pemberkasan dugaan kasus korupsi di PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim sebesar Rp 6,7 miliar. Tak hanya itu, penyidik juga melakukan asset tracing (penelusuran aset) milik dua tersangka.
Perburuan ini dilakukan terhadap aset-aset yang dimiliki tersangka, yakni mantan Direktur Utama (Dirut) PT Jamkrida Jatim Achmad Nur Chasan dan mantan Direktur Keuangan PT Jamkrida Jatim...
Bupati Situbondo Siapkan Sanksi bagi Pemdes Salahgunakan Dana Desa
Dugaan penyalahgunaan Dana Desa muncul di Kabupaten Situbondo. Salah satunya dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran. Bupati siap memberikan sanksi tegas bagi pemerintah desa yang terbukti menyalahgunakan Dana Desa.
Berdasarkan hasil pengecekan lapangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Situbondo beberapa waktu lalu. Dinas pimpinan Suraji ini melakukan pengecekan langsung karena pihak desa tak kunjung...
Anggaran Proyek Jalan di Sidoarjo TA 2019 Capai Rp 280 Miliar
Alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan di APBD 2019 Kabupaten Sidoarjo kembali sangat besar. Totalnya Rp 280 miliar. Dana itu digunakan untuk tiga pekerjaan besar. Yakni, penuntasan frontage road (FR) Waru-Buduran, proyek peningkatan jalan, dan pemeliharaan jalan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Sidoarjo Sigit Setyawan mengatakan, infrastruktur jalan memang mendapatkan porsi anggaran besar. Dia menyebutkan bahwa dana...
Silpa Kabupaten Bojonegoro Capai Rp 2,3 Triliun, Tunggu Audit BPK
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2018 cukup besar dibanding tahun lalu. Besarannya mencapai Rp 2,3 triliun. Pemkab Bojonegoro belum bisa memastikan penggunaan silpa tahun ini. Masih menunggu audit BPK.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Ibnu Soeyuti mengatakan, Pemkab belum bisa memastikan penggunaan silpa tahun ini. Rencananya, bakal diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Minggu...
Catatan Berita : PBB Masih 77 Persen, Desember Para Camat Akan Tutup
Pajak Bumi dan Bangunan di Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Malang masih tertahan di kisaran angka 77 persen sampai bulan Oktober ini.
Hal ini dinyatakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang saat ditemui MalangTIMES, Selasa (23/10/2018) di lantai dua Setda Kabupaten Malang.
"Betul sampai saat ini masih sekitar angka itu. Saya pikir di tingkat kecamatan dan desa juga...
Catatan Berita : Serapan APBD 2018 Kabupaten Blitar Sangat Rendah
Pemkab Blitar, Bhirawa
Menjelang akhir tahun 2018 serapan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018 masih sangat rendah. DPRD Kabupaten Blitar akan mengawal dan mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar.
“Serapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Blitar jelang akhir tahun 2018 ini masih sangat rendah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, Selasa(4/12).
Lanjut Suwito Saren Satoto, berdasarkan data...
Catatan Berita : Nilai Capai Rp 5 Triliun, Sutiaji-Sofyan Edi Didesak Selesaikan Aset Bermasalah di Kota Malang
Masa awal jabatan Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mesti merunut warisan-warisan persoalan yang ditinggalkan periode kepemimpinan sebelumnya. Malang Corruption Watch (MCW) bersama dengan warga Kota Malang juga mendesak adanya penyelesaian. Salah satunya terkait aset daerah.
Badan Pekerja MCW M. Ardan mengungkapkan, sebagai pejabat yang merupakan petahana, Sutiaji diharapkan sudah mengetahui titik-titik persoalan dan...
Tutup Tahun, Capaian Pajak BPPKAD Kabupaten Gresik Lebihi Target
Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik layak diapresiasi. Sebab, dari 11 jenis pajak yang dibebankan kepada BPPKAD, semuanya telah melebihi target yang telah ditetapkan.
Belum setahun di bawah kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, BPPKAD lansung tancap gas. Hingga akhir tahun 2018, hampir semua jenis pendapatan yang dibebankan pada BPPKAD mayoritas capaiannya di atas 100%. Dicontohkan Andhy,...
Pemkot Surabaya Maksimalkan Penerapan Pajak Online
Pemerintah Kota Surabaya bakal memaksimalkan penerapan pajak online di Kota Pahlawan, khususnya untuk pajak di restoran. Saat ini, pajak online untuk tempat makan ini baru diterapkan 56 persen saja di outlet makanan yang ada di Surabaya.
Lantaran target pendapatan pajak restoran pada 2019 mendatang meningkat cukup signifikan, maka upaya memaksimalkan pajak online harus digenjot.
"Saat ini yang terpasang aplikasi pajak online...
Catatan Berita : Tak Ada Lagi Honor Maupun Uang Lembur
Berbagai jenis honor, uang lembur, dan tunjangan yang semula bisa diterima PNS di
lingkungan Pemprov Jatim bakal dikonversi dalam satu jenis tunjangan, yaitu remunerasi.
Sebagai acuannya, pegawai akan mendapatkan besaran remunerasi sesuai kinerja dan
kelas jabatannya.
Diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim Dr lr
Jumadi, M MT, remunerasi tengah menunggu validasi SOP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Validasi...
Catatan Berita : Kejar PAD, Pemkot Blitar Genjot Potensi Retribusi
Pemkot Blitar mengejar kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 18 miliar pada 2018 dari PAD 2018 yang sebesar Rp 155 miliar. Target 2019 menjadi Rp 173 miliar.
"Untuk tahun depan, target PAD Kota Blitar dinaikkan menjadi Rp 173 miliar. Tahun ini, target PADnya Rp 155 miliar," kata Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Sapto J,...
Lima Proyek Jumbo di Gresik Pasti Molor
Tahun anggaran 2018 berakhir besok (31/12). Itu meninggalkan sejumlah proyek infrastruktur yang belum tuntas. Ada lima pembangunan yang pekerjaan fisiknya belum beres.
Salah satunya, proyek trotoar dan drainase Jalan Wahidin Sudirohusodo. Kemarin (29/12) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik Gunawan Setijadi melakukan sidak ke proyek yang terletak di depan RSUD Ibnu Sina tersebut. Mengenakan pakaian nondinas, Gunawan...
Evaluasi APBD 2019 – Tiap Kelurahan di Surabaya Dapat Jatah Rp 3 Miliar
Gubernur Jatim Soekarwo sudah mengeluarkan hasil evaluasi APBD 2019. Kemarin (29/12) dewan dan Pemkot Surabaya membahasnya bersama-sama di forum badan anggaran. Gubernur mengingatkan agar pemkot memasukkan anggaran kelurahan yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam aturan itu disebutkan bahwa pemkot harus menyediakan anggaran 5 persen dari total APBD yang sudah dikurangi dana alokasi...
Catatan Berita: Pemerintah Akan Bentuk Organisasi Khusus Untuk Kelola Dana Lingkungan Hidup
Pemerintah mengisyaratkan akan membentuk organisasi non eselon untuk mengelola dana lingkungan hidup yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isyarat itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 17 September 2018.“Unit organisasi...
Catatan Berita : 105 SNI Diberlakukan Wajib di Berbagai Sektor Manufaktur
JAKARTA - Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor industri manufaktur sudah semakin tinggi. Hal ini tercermin dari meningkatknya jumlah SNI yang diterapkan baik secara sukarela maupun wajib, serta konsumen juga sudah semakin jeli dan cerdas dalam memilih produk yang berkualitas.
“Sehingga menjadi daya dorong bagi industri untuk memproduksi barang yang berkualitas dan terjamin keamanan dan keselamatannya bagi konsumen,” ujar...
HUT KORPRI Ke-47, Presiden RI Apresiasi Peran KORPRI dalam Memperkokoh Persatuan Nasional
Sidoarjo, 29 November 2018 - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Pembina Utama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) mengapresiasi KORPRI beserta seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) yang telah memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat. KORPRI telah menjadi salah satu pengikat dalam memperkokoh persaudaraan dan persatuan nasional dalam keberagaman. KORPRI juga telah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat...
Workshop Evaluasi Penggunaan SIPTL Versi 1 dan Pengenalan SIPTL Versi 2
Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan BPK Pusat bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan evaluasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Selain evaluasi SIPTL Versi 1, kegiatan ini juga dirangkai dengan pengenalan SIPTL Versi 2. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk workshop ini berlangsung selama dua hari, 28 s.d. 29 November 2018.
Acara workshop yang bertempat di Ruang...
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Hadiri Pengukuhan Guru Besar Anggota VI BPK RI
Surabaya, 26 November 2018 - Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka menghadiri undangan acara pengukuhan Anggota VI BPK Harry Azhar Azis sebagai Guru Besar pada Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Pengukuhan Harry Azhar Azis sebagai Guru Besar di bidang ilmu ekonomi spesialisasi audit keuangan negara dilakukan pada Sidang UNAIR yang dibuka oleh Rektor UNAIR Mohammad Nasih dan ditandai dengan penyampaian pidato...
Diklat Keprotokolan bagi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Tingginya intensitas kegiatan pimpinan BPK Pusat di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2018 menuntut kesiapan sumber daya kesekretariatan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan dukungan dan pelayanan terbaik agar kegiatan pimpinan dapat terselenggara dengan lancar. Salah satu layanan yang vital dalam mendukung kegiatan pimpinan adalah fungsi keprotokolan yang dijalankan oleh petugas protokol.
Protokol mempunyai peran yang strategis...
Peringati Hari Pahlawan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar Upacara Bendera
Sidoarjo, 12 November 2018 - Setiap bulan November, ingatan masyarakat akan tertuju pada peristiwa pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945 yang merupakan perang fisik pertama melawan penjajah setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Semangat pantang menyerah, keberanian, dan pengorbanan tanpa pamrih para pahlawan bangsa telah mewariskan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri kokoh sampai saat ini.
Dengan mengambil tema "Semangat...
Lewat “BPK Mendengar”, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Dengarkan Suara Ormas
Sidoarjo, 6 November 2018 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan setiap badan publik menyediakan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Mengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyambut baik adanya permohonan informasi publik yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Wujud perhatian BPK Perwakilan Provinsi...
Kepala Perwakilan Hadiri Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Jawa Timur
Surabaya, 1 November 2018 - Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka menghadiri kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Jawa Timur. Dalam pertemuan yang bertempat di Hotel Horison Arcadia Surabaya, hadir para anggota dewan dari Komisi XI DPR RI yang dipimpin oleh M. Prakosa. Selain BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dalam pertemuan juga hadir pimpinan Kantor Wilayah...
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-90
Sidoarjo, 29 Oktober 2018 - Pemuda zaman now harus sanggup membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik. Pemuda masa kini tidak boleh kalah dari pemuda generasi terdahulu yang mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras, dan kultur sehingga mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Pemuda...
Sosialisasi Pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2018
Sebagai persiapan menyambut akhir tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan acara "Sosialisasi Pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2018" yang diikuti seluruh unit kerja pemeriksa dan kesekretariatan.
Sosialisasi yang bertempat di Ruang Auditorium ini menghadirkan Mujiono dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo sebagai narasumber. Setelah acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka, narasumber menyampaikan materi...
Bahas Persekongkolan Tender, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar FGD
Sidoarjo, 23 Oktober 2018 - Salah satu persiapan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), khususnya pemeriksaan belanja, adalah peningkatan pemahaman pemeriksa atas kriteria pemeriksaan yang akan diterapkan. Salah satunya, pemahaman terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan memahami peraturan, pemeriksa dapat memberikan rekomendasi yang sesuai atas temuan ketidakpatuhan di lapangan.
Melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 yang...
10 Bulan Retribusi Parkir di Kabupaten Tuban Raup Rp 6,8 Miliar
Penerapan parkir berlangganan dengan menempatkan juru parkir (jukir) bergaji, ternyata memaksimalkan pendapatan Pemkab Tuban.
Dari paparan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, Rabu (19/12), pendapatan dari parkir berlangganan selama 10 bulan, terhitung dari Januari sampai Oktober, mencapai Rp 6,8 miliar.
Dijelaskan Sekretaris Dishub Tuban, Gunadi, para wajib pajak yang sudah membayar retribusi parkir berlangganan, melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat),...
Vonis Kasus Suap Anggota DPRD Kota Malang – 15 Terima Putusan, Tiga Pikir-Pikir
Kisah perjalanan sidang korupsi suap dan gratifikasi 18 mantan anggota DPRD Kota Malang berakhir kemarin. Ketiga majelis hakim tipikor menjatuhkan vonis kepada mereka atas perbuatannya. Yakni, menerima suap dan gratifikasi bernilai ratusan juta rupiah.
Mantan anggota dewan Kota Malang tersebut melakukan korupsi pada 2015. Korupsi itu terkait suap dan gratifikasi adanya perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Ke-18 anggota dewan...
Pajak Pasir Kabupaten Lumajang Sulit Tembus Target
Salah satu sumber pendapatan terbesar Lumajang adalah pajak pasir. Memang ada peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Namun, lagi-lagi, memenuhi target masih jauh api dari panggang. Sisa sepuluh hari aktif pada Desember 2018 ini rasanya mustahil tercapai.
Berdasar catatan Jawa Pos Radar Semeru, pendapatan daerah dari pasir memang melonjak drastis setelah insiden berdarah Salim Kancil. Sejak insiden pada 2015 itu, pendapatan...
Bupati Non-Aktif Mojokerto Diduga Samarkan Gratifikasi
Bupati (nonaktif) Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) kembali menjadi tersangka kemarin (18/12). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangka bupati dua periode itu melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas sejumlah uang tunai dan aset yang pernah disita. Sebelumnya MKP terjerat kasus suap dan gratifikasi.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kasus pencucian uang itu merupakan pengembangan dari gratifikasi Rp 34 miliar....
Jelang Tutup Tahun, Serapan APBD Gresik Baru Mencapai 75 Persen
Menjelang tutup tahun anggaran 2018, ternyata serapan anggaran di jajaran Pemkab Gresik masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Hingga pertengahan Desember 2018, serapan anggaran di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru mencapai sekitar 75%. Mengingat mepetnya waktu, serapan itu idealnya harus sudah di atas 95% atau 100%.
Sebagaimana dikatakan Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Gresik, Ida Lailatus Sya’diyah. Menurutnya, rendahnya...
Serapan Anggaran Pemkab Sidoarjo Baru 54,23 Persen
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera memasukkan paket lelang. Namun, permintaan kepala daerah itu belum direspons. Hal tersebut terlihat dari jumlah paket yang dilelang belum beranjak dari angka 6.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo Sanadjitu Sangadji menyatakan, usul tender di akhir tahun memang tidak mudah. Terutama bagi dinas teknis. Sebab, OPD tersebut memiliki...
Pemkot Blitar Siapkan Rp 8 Miliar untuk Kenaikan Gaji PNS
Rencana pemerintah pusat menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 5 persen pada 2019, sudah diantisipasi Pemkot Blitar dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp 8 miliar. Anggaran tersebut diancangkan dalam APBD 2019, bersamaan dengan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun depan.
"Sudah kami antisipasi dengan menyiapkan Rp 8 miliar di APBD 2019. Rencananya gaji PNS naik lima persen," kata Kepala Badan Pendapatan...
Pemkab Probolinggo Ambil Alih Pemeliharaan Stadion Merdeka
Pemkab Probolinggo bakal mengambil alih Stadion Gelora Merdeka di Kraksaan. Pengambilalihan tersebut disebabkan karena Perusda Rengganis Kabupaten Probolinggo dianggap tak mampu memelihara dan merawat stadion tersebut.
Proses pengambilalihan tinggal menunggu surat penyerahan aset dari Perusda Rengganis ke Pemkab Probolinggo.
“Jika administrasi selesai, maka stadion Gelora Merdeka akan menjadi aset Pemkab Probolinggo,” terang kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata dan Budaya (Disporaparbud)...
BPK Rilis Rapor Hasil Pemeriksaan Pemda, Pemkab Malang Ranking 4 di Jatim
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai auditor negara memiliki tugas melakukan pemeriksaan penyelenggaraan keuangan 1 tahun dua kali di tingkat kementerian/lembaga sampai pemerintah daerah (pemda).
Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI ini pun ditindaklanjuti dengan adanya pemantauan atas catatan atau rekomendasi yang dibuatnya. Apakah dengan batas waktu yang telah diberikan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang pertanggungjawaban...
Ribuan Warga Kabupaten Sampang Terima Bantuan Sosial
Sedikitnya 2.863 warga Sampang yang tersebar di 80 Desa, di 14 Kecamatan se-Kabupaten Sampang terima dana bantuan sosial yang berupa modal usaha. Bantuan tersebut bersumber dari bantuan sosial APBD Sampang program Gema Sahabat, dan program Jalin Matra bantuan Provinsi tahun 2018.
Menurut Jufri, Kasi Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi, DPMD Kabupaten Sampang, dua program bantuan sosial yakni Gema Sahabat dan...
Provinsi Jawa Timur Terima Dana Insentif Daerah (DID) Tertinggi
Keberhasilan Pemprov Jatim berkolaborasi dengan DPRD menyelesaikan pembahasan Perda APBD tepat waktu mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Salah satu apresiasi yang diterima ialah diterimanya transfer Dana Insentif Daerah (DID) tertinggi se-Indonesia.
Penghargaan juga diterima oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 dari...
Penerimaan Pajak Pemprov Berpotensi Tembus Rp 500 Miliar
Hasil penerimaan pajak yang diperoleh Badan Pendapatan (Bapenda) Jatim terus meningkat. Terutama menjelang penutupan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II pada 15 Desember mendatang.
Tercatat hingga 9 Desember, hasil pemutihan pajak yang berlangsung telah mencapai Rp 461,7 miliar. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat bahkan dapat berpotensi tembus hingga setengah...
Kejari Sumenep Diminta Usut Tuntas Kasus Pasar Pragaan
Koordinator Forum Jasa Kontruksi (Forjasi) Sumenep Hairul Anwar meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Madura, Jawa Timur mengusut tuntas perkara korupsi renovasi pasar tradisional Pragaan ke akar-akarnya.
“Siapa yang bersalah harus dibuka secara terang benderang,” katanya.
Namun kata Hairul, jika pekerjaan tersebut dianggap menyalahi rencana anggaran belanja (RAB) dinilai kurang tepat. “Kalau persoalan tidak sesuai RAB, itu adalah tuduhan yang dibuat-buat. Karena...
Segera Direhab, Wali Kota Probolinggo Minta Pasar Baru Ramah Disabilitas
Kota Probolinggo masih minim dengan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Wali kota Rukmini berharap Pasar Baru yang saat ini direhabilitasi bisa menjadi pasar yang ramah bagi disabilitas, Minggu (9/12).
Saat memulai pembongkaran Pasar Baru, Wali Kota Rukmini berharap Pasar Baru lebih ramah bagi semua masyarakat. Termasuk bagi kalangan disabilitas. “Lantainya dibuat datar, jangan berundak-undak. Agar tidak menyulitkan pengunjung disabilitas,”...
Catatan Berita: BOCORNYA RETRIBUSI PARKIR TEMBUS Rp 21 M
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menemukan kerugian negara senilai Rp 21 miliar dari uang retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Kerugian keuangan negara mencapai Rp 21 miliar itu diduga terjadi pada anggaran tahun 2016 dan 2017. Hasil tersebut disampaikan langsung oleh Kajari Amran Lakoni kepada awak media.
Dilanjutkan Amran, kerugian Rp 21 milliar tersebut berdasar hasil hitungan...
Pekerjaan Proyek Jalan Ready Mix di Sampang Merusak Drainase
Proyek miliaran rupiah peningkatan jalan berupa ready mix, di Jalan Mangkubumi-Samsul Arifin Sampang kota, mengakibatkan fasilitas saluran yang ada di lokasi rusak.
“Kerusakan saluran yang sudah ada di sekitar proyek. Ini jadi bukti kurangnya hati-hati atau kurang profesional pihak pelaksana,” ungkap Fajar salah satu warga setempat, Kamis (6/12).
Menurut Fajar, kerusakan saluran atau drainase yang sudah ada kurang lebih panjang 150...
Tulisan Hukum: MODUS-MODUS PERSEKONGKOLAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pengadaan barang/jasa memiliki porsi atau persentase yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Besarnya porsi anggaran tersebut menyebabkan rawan terjadinya penyelewengan. Pemerintah berupaya membuat peraturan dan kebijakan agar tercipta kepastian hukum dan mencegah adanya penyelewengan baik dari aparat pemerintah maupun dari pihak lain (swasta dan masyarakat) sebagai partner dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Regulasi pertama yang secara...
Catatan Berita: “Premi Bagi Pelapor Korupsi: Diharapkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Meningkat”
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.
Dilansir dari Antara, Selasa (9/10/2018) PP yang ditetapkan pada...
Catatan Berita: Ribuan Aset Pemkot Kediri Proses Penghapusan
Kurang lebih 4000 barang aset Pemkot Kediri akan dilakukan penghapusan melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang. Penghapusan aset ini sudah mulai diproses
Tim dari KPKNL Malang melakukan survey lapangan selama tiga hari yakni mulai tanggal 10 hingga 12 Oktober. Aset yang bakal dihapus ini barang milik...
Catatan Berita: Anggaran Tanggap Bencana Habis, BPBD Gunakan Dana Hibah BTT
Kehabisan anggaran tanggap bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban terpaksa menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Saat ini pihaknya mengunakan dana untuk mengirim pasokan air pada 51 desa, di sebelas kecamatan sudah menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari dana hibah Pemkab Tuban sebanyak Rp 41.175.000. Sedangkan anggaran BTT di Kabupaten Tuban sudah overload.
“Pada droping ke sepuluh, telah menggunakan...
Belanja Infrastruktur di Lima OPD Pemkab Malang Selesai 100 Persen
Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terpilih menjadi sampel atau contoh pemeriksaan yang dilakukan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur (Jatim). Sedangkan sampel pemeriksaan itu, terkait pemeriksaan lapangan terhadap belanja infrastruktur.
Koordinator tim BPK Jatim Ridwan Hasyim, Rabu (5/12), kepada wartawan menyampaikan, sampel pemeriksaan yang kita lakukan di Kabupaten Malang ini, yang terpilih yakni...
Catatan Berita: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Bentuk Tim URC Untuk Dampingi Penyusunan LKPD
Kementerian Keuangan RI telah mengumumkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Jatim. Dari 39 LKPD yang dilaporkan, tinggal dua daerah penerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kedua daerah tersebut ialah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Sampang. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, dari dua daerah yang menerima WDP tersebut salah satunya mengalami penurunan...
Catatan Berita: ASN di Kediri Ramai-ramai Kembalikan SK PPK, Ada Apa?
Kediri - Sejumlah ASN di Pemkab Kediri was was sekaligus resah untuk melaksanakan program pembangunan. Tak sedikit dari mereka yang mengancam mengembalikan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Berdasar pantauan detikcom di kantor Inspektorat Kabupaten Kediri, sedikitnya ada 5 ASN yang berniat mundur dan menyerahkan SK PPK atau PPTK miliknya. Dengan niat mundurnya mereka berarti...
Catatan Berita: Kontraktor Jembatan Bengawan Solo Disanksi Denda
Kontraktor PT Bintang Sembilan Indah Malang, Jawa Timur, tetap dikenai sanksi denda Rp4 miliar lebih atas keterlambatannya menyelesaikan pembangunan jembatan Bengawan Solo yang menghubungkan Kecamatan Kota-Trucuk, Bojonegoro. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro Andik Sudjarwo, di Bojonegoro, Jumat, menjelaskan kontraktor sudah membayar sanksi denda atas keterlambatan pembangunan jembatan Bengawan Solo. Berdasarkan kontrak...
Serapan APBD 2018 Kabupaten Blitar Sangat Rendah
Menjelang akhir tahun 2018, serapan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018 masih sangat rendah. DPRD Kabupaten Blitar akan mengawal dan mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar.
“Serapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Blitar jelang akhir tahun 2018 ini masih sangat rendah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, Selasa(4/12).
Lanjut Suwito Saren Satoto, berdasarkan data yang didapat...
Ponorogo Berkomitmen Menuju Zona Integritas
Sebagai penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar Pencanangan dan Penandatanganan Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh jajaran Forkopimda Ponorogo ini dilaksanakan di Gedung Bappeda Ponorogo, Senin (03/12).
Keinginan kuat Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni dalam hal transparansi dan melayani masyarakat sejalan dengan...
Mantan Kadispora Gresik Ditahan – Diduga Terlibat Korupsi Tiga Kegiatan
Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Pemkab Gresik, Jairuddin, akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat atas dugaan korupsi anggaran 2017 sebesar 5 persen dari total Rp 5 Miliar, Senin (3/12).
Jairuddin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah diperiksa secara maraton oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gresik. Jairuddin datang ke Kejari Gresik Jalan Raya Permata, Kecamatan Kebomas...
Fokus ke Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Tiga bidang mendapat alokasi anggaran yang besar dalam APBD 2019 Kabupaten Sidoarjo. Yakni, bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dewan berharap pemkab bisa mengoptimalkan anggaran tersebut. Muaranya, masyarakat dapat mendapatkan manfaatnya.
Menurut Bangun Winarso, anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan (Dikbud) mendapatkan anggaran yang paling besar. Angkanya sekitar Rp 1,5 triliun. Dana itu, antara lain, dialokasikan untuk pemberian...
Kasus Jembatan Brawijaya Kediri Belum P-21
Kejati Jatim menilai berkas perkara kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya di Kediri masih belum lengkap atau belum P-21. Kini kejati masih mempelajari berkas perkara tersebut setelah penyidik Polda Jatim untuk kali kedua menyerahkannya. Sebelumnya, jaksa sempat mengembalikan berkasnya karena menganggapnya belum lengkap atau P-19.
"Sudah diserahkan kembali. Sekarang masih kami teliti. Tiga minggu lalu memang sempat P-19," ujar Kasipenkum Kejati...
Pemkab Sumenep Dapat Tambahan Anggaran Rp 63 Miliar dari Pemprov Jatim
Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timgar) DPRD dan Setkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, sedang membahas sinkronisasi penggunaan tambahan anggaran sebesar Rp 63 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas).
“Anggaran itu sudah mulai dibagi-bagikan untuk pengalokasiannya dan sedang dirapatkan di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep, Moh....
DPRD Kota Surabaya Pertanyakan Realisasi Banpol
Dalam perubahan APBD 2018, Pemkot Surabaya dan dewan sama-sama mengusulkan program baru untuk direalisasikan di akhir tahun. Di antaranya, kucuran dana bantuan politik (banpol) dan hari santri. Namun, dewan mulai menanyakan realisasi tersebut. Sebab, banyak program yang hingga kini terancam tidak dilaksanakan.
"Banyak acara yang diusulkan. Salah satunya anggaran untuk hari santri yang tidak dilaksanakan," ujar Ketua Komisi B DPRD...
Kasus Jasmas Kota Surabaya TA 2016 – Penyidik Temukan Dugaan Kongkalikong
Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menemukan benang merah adanya dugaan kongkalikong dalam penyelewengan dana jasmas 2016. Yaitu, antara tersangka Agus Setiawan Jong dan oknum anggota DPRD Surabaya. Salah satunya, memfasilitasi pertemuan antara tersangka Agus Jong dan 230 ketua RT-RW yang menjadi konstituennya.
Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie mengatakan, modus yang digunakan tersangka Agus Jong dengan berkongkalikong bersama...
Kejar PAD, Pemkot Blitar Genjot Potensi Retribusi
Pemkot Blitar mengejar kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 18 miliar pada 2019 dari PAD 2018 yang sebesar Rp 155 miliar. Target 2019 menjadi Rp 173 miliar.
"Untuk tahun depan, target PAD Kota Blitar dinaikkan menjadi Rp 173 miliar. Tahun ini, target PAD-nya Rp 155 miliar," kata Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Sapto...
Kasus Dana Audit Internal – Kantor Inspektorat Bojonegoro Digeledah, Kejaksaan Sita Dokumen
Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro menggeledah Kantor Inspektorat Pemkab Bojonegoro. Penggeledahan terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana audit internal, yang saat ini kasusnya sudah ditangani Kejaksaan. Mereka juga menyita beberapa dokumen.
Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB, Selasa (27/11). Petugas juga menyegel ruangan yang sudah digeledah. Penyegelan dilakukan dengan memasang garis police line di Ruang Program dan Laporan.
Kepala Seksi Pidana Khusus...
Baru 14 Daerah Setorkan RAPBD ke Gubernur
Menjelang batas akhir persetujuan RAPBD 2019 pada 30 November mendatang, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota masih belum merampungkan pembahasan. Dari 38 daerah di Jatim, baru 14 kabupaten/kota yang telah menyerahkan RAPBD untuk dievaluasi gubernur hingga Selasa (27/11) kemarin.
Menurut data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, 14 daerah tersebut antara lain Sumenep, Jember, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Blitar,...
Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keberhasilan Pengelolaan Keuangan
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2017 Harry Azhar Azis dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) kemarin Senin (26/11). Harry kini menjadi guru besar (gubes) aktif ke-24 di FEB dan ke-183 di Unair.
Pengukuhan Harry sebagai gubes dilakukan langsung oleh Rektor Unair Prof. M. Nasih. Banyak pejabat pemerintah hadir dalam pengukuhan tersebut. Mulai Menristekdikti...
2019, Pemkab Probolinggo Carter Kapal untuk Permudah Transportasi Guru Pengajar di Gili Ketapang
Kepedulian terhadap guru dilakukan Bupati Probolinggo, Tantriana Sari. Biaya transportasi guru ke Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, bakal dibiayai APBD.
Dinas Pendidikan setempat menyediakan anggaran tersendiri bagi tranportasi guru SD dan SMP yang mengajar di Gili. Hingga saat ini, biaya masih ditanggung guru yang bersangkutan setiap harinya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Dewi Korina.
Anggaran transportasi sengaja disediakan...
Pemkot Probolinggo Tambah Anggaran Pendidikan Gratis
Pemkot Probolinggo menambah anggaran Rp 1,7 miliar dalam APBD 2019 untuk program pendidikan gratis. Dengan tambahan tersebut, anggaran pendidikan gratis menjadi Rp 22 miliar. Namun terdapat dua lembaga SD swasta menolak bosda yang diberikan.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Disdikpora) Kota Probolinggo, M. Maskur, Minggu (25/11) mengatakan, anggaran tersebut akan dibagikan ke lembaga-lembaga pendidikan negeri maupun swasta dalam...
Penyelewengan Lahan TKD, Kejari Kepanjen Tahan Camat dan Mantan Lurah Dampit
Oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, satu persatu tersandung masalah hukum, terutama terkait dugaan tindak pidana korupsi. Saat ini Pihak Kejaksaan Negeri Kepanjen menahan Camat Tumpang dan tiga mantan Lurah Dampit atas dugaan penyelewenangan sewa aset lahan eks tanah kas desa.
Camat Tumpang Sugeng Prayitno, yang telah ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang, atas dugaan...
Tahun Depan Gaji PNS Naik, Bojonegoro Siapkan Anggaran Rp 12 Miliar
Rencana kenaikan gaji PNS dan pensiunan dari pemerintah pusat di tahun 2019, sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Saat ini, Pemkab Bojonegoro masih menungggu petunjuk teknis kenaikan gaji PNS tersebut dari pemerintah pusat.
Kepala BPKAD Bojonegoro, Ibnu Soeyuti mengatakan, rencana kenaikan gaji PNS tersebut sudah masuk anggaran tahun 2019 depan. Pemkab sediakan anggaran sebesar Rp 12 miliar.
“Yang pasti besarannya 5...
Komisi D Temukan Belanja Pembangunan Gedung Rp 103 Miliar yang Tak Pro Rakyat
Komisi D DPRD Jatim menilai dana R-APBD Jatim 2019 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Jatim kurang berpihak kepada masyarakat. Padahal, uang negara itu berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat dan kembali untuk kesejahteraan rakyat.
Anggota Komisi D DPRD Jatim H Samwil menemukan adanya belanja senilai Rp 103 miliar lebih dengan judul Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung...
Sistem Informasi Bappeda Jadi Pengukur Kebutuhan Anggaran
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sirenda) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkalan saat ini sudah terintegrasi dengan e-Finance Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan.
Kepala Bappeda Bangkalan, Moh. Fahri mengungkapkan, tersambungnya Sirenda dengan e-Finance merupakan komitmen Pemkab Bangkalan dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan -ed).
"Berbagai upaya kami lakukan dengan merubah sistem dan program agar terintegrasi," ungkapnya, Selasa...
Kasus Korupsi Kades Mojoagung di Tuban Masuk Tipikor
Kejari Tuban telah melimpahkan perkara Kades Mojoagung, Kecamatan Soko atas dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 ke Pengadilan Tipikor Surabaya.
Kades Mojoagung, Siti Ngatinah ditangkap bersama suaminya, Makmur. Keduanya terlibat proyek pembangunan jalan paving dan tanah uruk di desa setempat, yang mengakibatkan negara rugi Rp 152 juta.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tuban, Nurhadi mengatakan, perkara itu...
Kejari Segel TKD Bermasalah di Bulusari, Pasuruan
Kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di Dusun Jurangpelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan menyegel lokasi tanah yang dipersoalkan ini.
Bahkan kejari terus melakukan pulbaket dan puldata dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dengan terlapor kades setempat itu. Jum'at (16/11), tim kejari turun ke lokasi TKD yang dilaporkan warga.
Korps Adhyaksa turun bersama...
Catatan Berita: “DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI”
Selain memberikan instruksi kepada 19 menteri Kabinet Kerja, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi1 dan Rekonstruksi2 Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB, yang ditandatanganinya 23 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo juga memberikan instruksi kepada sejumlah pejabat terkait, di...
Catatan Berita: “Pemanfaatan Cukai Rokok Daerah Untuk Menutup Defisit Keuangan BPJS”
Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden ( perpres) soal pemanfaatan cukai rokok dari daerah untuk menutup defisit keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan.
"Perpres sudah ditandatangan dan sedang diundangkan di Kumham," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/9/2018). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebelumnya memang berharap pemerintah mengalirkan dana...
Catatan Berita: “Gubernur dan Bupati se-Jawa Timur Komitmen Anti Korupsi”
Sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo atau akrab disapa Pakde Karwo, tak ingin terjadi lagi. Dia meneken komitmen bersama pemberantasan korupsi dengan disaksikan KPK. Rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dilakukan di Gedung Grahadi, Jl Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (7/3/2018). Hadir di antaranya pimpinan KPK Laode M....
Bupati Sidoarjo Buka Layanan Pajak Melalui Online
Pemkab Sidoarjo terus berupaya memberi kemudahan terhadap warganya dalam berbagai layanan. Seperti yang dilakukan BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah), yakni mempermudah pembayaran pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), sehingga warga tidak perlu datang ke Kantor BPPD dan cukup melalui online.
Program yang diberi nama E-BPHTB ini diluncurkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, didampingi Kepala BPPD Joko Santoso, akhir...
Pemkot Blitar Siapkan Biaya Pendidikan Gratis Rp 60 Miliar
Untuk mensukseskan program pendidikan gratis di Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar telah menganggarkan Rp 60 miliar pada APBD tahun 2019.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin mengakui, Dinas Pendidikan Kota Blitar telah mengusulkan anggaran sekitar Rp 60 miliar di Raperda APBD Kota Blitar tahun 2019 untuk program sekolah gratis.
“Anggaran tersebut paling banyak digunakan untuk biaya operasional siswa dan sekolah,”...
Rp 28 Miliar untuk RTLH Kabupaten Pasuruan Masih Kurang
Komitmen Pemkab Pasuruan untuk memberikan rumah layak kepada warganya melalui program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH), sebenarnya masih konsisten.
Bahkan pada 2019 nanti, pemkab menyiapkan anggaran Rp 28 miliar, lebih besar dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 20 miliar.
Semakin besar anggaran yang dikucurkan ini bukan tanpa alasan. Pemkab menginginkan masyarakat mendapat hak hidup layak dengan tempat tinggal layak.
Target RTLH...
Tahan Tersangka Kasus Uang Persediaan DPRD Situbondo
Dua tersangka kasus dugaan penyelewengan pengelolaan uang persediaan (UP) DPRD Kabupaten Sidoarjo mulai kemarin (14/11) mendekam di Rutan Situbondo. Penahanan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo terhadap tersangka dilakukan selama 20 hari ke depan.
Beberapa bulan yang lalu, kejaksaan menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Yakni, Ika Wahyuli selaku bendahara sekretariat DPRD Situbondo dan Husnul Khatimah, staf persidangan DPRD.
Kasipidsus Kejari Situbondo...
Dua Mantan Direktur PT Jamkrida Jadi Tersangka
Dua petinggi PT Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah) Jatim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kemarin (14/11). Mereka adalah mantan direktur utama Achmad Nur Chasan dan mantan direktur keuangan Budi Sukswantoro. Keduanya diduga menyelewengkan dana Rp 6,7 miliar pada 2015-2017.
Sebelumnya, Achmad dan Budi diperiksa selama tujuh jam oleh penyidik kejati di Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menyimpulkan...
Kontraktor dan Pejabat DLH Sidoarjo Ditahan – Korupsi Proyek TPST
Seorang kontraktor dan pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Senin (12/11) malam.
Tersangka yang ditahan adalah Abdul Manan, kontraktor pelaksana proyek pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Pasar Larangan, Pasar Taman, dan Pasar Krian; serta Nur Ahmad, PNS di Dinas...
Pavingisasi Sarangan Diduga Menyimpang – Fondasi Pasir Diganti Lumpur
Perbaikan jalan sekeliling telaga Sarangan di Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan menjadi jalan paving atau pavingisasi, mendapat kritik dari warga setempat. Sorotan diberikan, bukan saja karena kualitas pengerjaannya yang kurang bagus, tetapi juga karena beresiko pada keselamatan pengunjung di tempat wisata itu.
Diduga proyek pavingisasi yang dibiayai APBD senilai Rp 1,6 miliar itu menyimpang. Beberapa hari sebelumnya, ada tiga pengunjung yang...
Anggaran Perbaikan RTLH Pasuruan Tahun Depan Rp 28 Miliar
Tahun 2019, Pemkab Pasuruan akan memperbaiki 2.000 rumah tak layak huni (RTLH) dengan anggaran mencapai Rp 28 miliar. Target perbaikan RTLH ini mengalami kenaikan dibanding tahun ini dengan 1.600 RTLH dengan anggaran Rp 20 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Misbah Zunib menyampaikan target memperbaiki RTLH tahun depan bertambah dibanding tahun ini.
“Program pembenahan RTLH berlanjut...
Perbaikan Rumdin Bupati Gresik Senilai Rp 5 Miliar Dicoret
Belum maksimalnya perbaikan jalan Kabupaten Gresik, membuat dewan harus tega mengepras beberapa pengajuan perbaikan dan pembangunan gedung. Di antaranya menolak perbaikan rumah dinas (Rumdin) Bupati sebesar Rp 5 miliartahun 2019, sebab diangap bukan prioritas dan masih layak pakai.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Mohammad Syafi’ AM mengatakan, bahwa dalam pembahasan APBD 2019, Badan Anggaran (Banggar) fokus pada infrastruktur yang selama...
Pengumuman Tender Pengadaan Jasa KAP dalam Rangka Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK
Pokja Pemilihan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan tender untuk Pengadaan Jasa KAP secara elektronik untuk paket pekerjaan sebagai berikut :
Pengadaan Jasa KAP dalam Rangka Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018
Pengadaan Jasa KAP dalam Rangka Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah...
Dinas Pendidikan Kota Blitar Tetap Anggarkan Pembangunan SMPN 3
Belum adanya kepastian ada dan tidaknya rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pendidikan Kota Blitar tetap lanjutkan rencana pembangunan SMPN 3 Kota Blitar pada APBD 2019 mendatang.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Dikda) Kota Blitar, Dindin Alinurdin mengatakan, meski belum mendapatkan rekomendasi dari KPK untuk melanjutkan pembangunannya, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lanjutan SMPN 3 pada APBD...
Tahun 2019, Pemkab Bojonegoro Rehab dan Bangun Puluhan Jembatan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang berencana merehabilitasi dan membangun jembatan. Pada tahun 2019, setidaknya ada 94 unit jembatan nantinya akan mendapat dana APBD.
Keberadaan jembatan tersebut nantinya untuk semakin memudahkan akses bagi warga hingga lebih menggerakan roda perekonomian masyarakat.
Kasi Jembatan DPU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Chusaivi Ivan mengungkapkan, pada tahun 2019 nanti...
APBD Kabupaten Probolinggo TA 2019 Defisit Rp 43 Miliar
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019 mulai dibahas oleh DPRD dan Pemkab Probolinggo. APBD Kabupaten Probolinggo 2019 defisit sebesar Rp 43 Miliar lebih.
Pembahasan diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati Probolinggo Tentang KUA dan PPAS APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019 oleh bupati...
Kejari Tetapkan Kasatpol PP Kota Batu Jadi Tersangka Pemotongan Honorarium TA 2017
Kejari Kota Batu menetapkan Kepala Satpol PP Kota Batu, Robiq Yunianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemotongan honorarium Petugas Piket Satpol PP Batu tahun 2017.
Penetapan tersangka ini dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Kota Batu, Fariman Insani Siregar. “Memang proses penyidikan yang kita lakukan telah menetapkan tersangka, yaitu ASN dari Satpol PP Kota Batu, berinisial RY,” ujar Fariman, Kamis (8/11).
Penetapan ini...
Kejati Jatim Kantongi Nama Tersangka Dugaan Korupsi Jamkrida
Penyidikan dugaan kasus korupsi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim senilai Rp 6 miliar mulai menemukan titik terang. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah mengantongi nama calon tersangka kasus dugaan korupsi pada perusahaan milik Pemprov Jatim ini.
“Nama tersangkanya sudah ada di kantong Pak Kajati (Kepala Kejati),” kata...
Puluhan Miliar Persediaan Dinkes Tak Tercatat Memadai
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan puluhan miliar rupiah, pada tahun anggaran 2017, nilai persediaan non medis di Dinas Kesehatan Sampang, tak dicatat secara memadai.
Hasil pemeriksaan tersebut keluar April 2018, dengan pencatatan non medis tidak memadai per 31 Desember 2017. Dinas Kesehatan menyajikan nilai persediaan sebesar Rp 20.236.462.359.00.
Dengan rincian, ATK Rp 664.500.00, Listrik/elektronik Rp 634.000.00, Alat/bahan pembersih Rp 1.762.500.00, Obat...
Korupsi Dana Jasmas – Tersangka Difasilitasi Anggota DPRD Kota Surabaya
Patgulipat dugaan penyelewengan dana jasmas 2016 sedikit demi sedikit terungkap. Agus Setiawan Jong yang ditetapkan sebagai tersangka bisa terhubung dengan ketua RT penerima bantuan karena difasilitasi anggota dewan.
Hal tersebut terungkap dalam pemeriksaan terhadap Agus dan sejumlah saksi. Berdasar data yang dihimpun, Agus memiliki akses yang luas kepada penerima dana hibah. Bahkan, dia dianggap penentu siapa saja yang berhak menerima...
35 Ribu Penduduk Kabupaten Blitar Ajukan Jamkeskab
Sebanyak 35 ribu penduduk Kabupaten Blitar mengajukan untuk mendapat layanan Jaminan Kesehatan Kabupaten (Jamkeskab).
Pemerintah Kabupaten Blitar setiap tahun mengalokasikan anggaran khusus untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat miskin, yakni layanan Jaminan Kesehatan Kabupaten (jamkeskab).
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati menyampaikan hingga kini tercatat pihaknya sudah menerima sebanyak 35 ribu pengajuan dari penduduk Kabupaten Blitar...
Program Seribu Sumur Bor Pemkab Gresik Tak Sesuai Harapan Warga
Program pembuatan seribu sumur bor yang dilakukan Pemkab Gresik disoal warga. Ini karena besarnya anggaran yang dikucurkan untuk pembuatan sumur itu tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Hasilnya, selain airnya asin, juga banyak yang tidak mengucur.
Seperti dituturkan M. Ali Mansur, Kepala Desa (Kades) Betoyo Kauman, Kecamatan Manyar, sumur bor buatan warga lebih baik ketimbang sumur bor bantuan Pemkab. Sumur...
Tutupi Kerugian, Gubernur Minta Aset Dirut Jamkrida Disita
Dugaan adanya penyimpangan oleh pimpinan PT Jamkrida mendapat perhatian serius Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Hal tersebut didasari atas laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengindikasikan adanya penyimpangan hingga mengakibatkan kerugian terhadap salah satu BUMD milik Pemprov Jatim tersebut.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, bahkan telah meminta agar dilakukan penyitaan terhadap aset-aset milik Dirut PT Jamkrida untuk menutup kerugian...
Korupsi Retribusi Parkir Kota Malang – Bantah Rugikan Negara Rp 21 Miliar
Mantan Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang Syamsul Arifin mempertanyakan kerugian negara yang didakwakan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang bersama inspektorat sebagai tim audit menyatakan bahwa Syamsul merugikan negara Rp 21 miliar.
Itu terungkap saat Syamsul mengajukan nota keberatan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Jum'at (2/11). Diwakili dua kuasa hukumnya, Johny Kunto Hari dan Sukandar, Syamsul membantah...
Kejari Tahan Pengusaha Tersangka Dana Jasmas Kota Surabaya TA 2016
Penyidik Kejari Tanjung Perak menahan pengusaha Agus Setiawan Jong kemarin (1/11). Dia diduga terlibat penyelewengan dana hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas) 2016 sejumlah Rp 4,6 miliar. Peranannya, mengoordinasi pengajuan dana jasmas, penggunaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPj).
Penetapan tersangka itu disampaikan Kepala Kejari Tanjung Perak Rahmat Supriadi setelah memeriksa Agus selama 4,5 jam, yakni sejak pukul 09.00 sampai 13.30. "Setelah...
14 Ribu Pegawai Pemkot Surabaya Terima Gaji Ke-13
Setelah sempat mengalami ketidakjelasan, akhirnya 14 ribu pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya bisa bernafas lega. Sebab gaji ke-13 yang ditunggu-tunggu akhirnya cair mulai Kamis (1/11). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono memastikan gaji ke-13 pegawai Pemkot Surabaya cair. Proses pencairan itu bergantung pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Jika sudah diajukan hari ini, maka...
Aset Tumbuh Rp 63,43 Triliun, Laba Rp 1,06 Triliun
Kinerja keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menunjukkan performa dan pertumbuhan yang bagus sepanjang triwulan III 2018, dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (year on year/yoy).
Direktur Utama Bank Jatim, R Soeroso menuturkan, kinerja bank milik Pemprov Jatim selama triwulan III 2018 menunjukkan tren yang menggembirakan. Tercatat untuk aset Bank Jatim mengalami pertumbuhan 17,81 persen...
Eks Ketua DPRD Jember Divonis Dua Tahun Penjara
Eks Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni harus menghadapi kenyataan pahit. Politikus Partai Gerindra yang menjadi terdakwa perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos) 2015 itu divonis bersalah oleh majelis hakim yang diketuai Wiwin Arodawati di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (30/10).
Thoif dihukum dua tahun penjara, dijatuhi denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan, dan diharuskan mengganti kerugian negara Rp 90...
APBD 2019 Kabupaten Jember Defisit Rp 351,5 Miliar
APBD 2019 Kabupaten Jember mengalami defisit sebesar Rp 351,5 miliar lebih. Defisit ini dikarenakan penambahan di pos anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp 117,8 miliar lebih, yang diproyeksikan untuk penambahan anggaran operasional sekolah (BOS).
Selain itu, penambahan anggaran juga diberikan kepada Bakesbangpol Jember sebesar Rp 1 miliar. Tambahan anggaran tersebut rencananya untuk mendukung kegiatan festival HAM Internasional yang akan diselenggarakan di...
Tak Punya BPJS, Pasien Tidak Mampu Ditanggung Pemprov
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan pemerintah pusat telah berhasil mengakomodir mayoritas masyarakat Jatim. Kendati demikian, belum semua warga dari kelompok tidak mampu di Jatim telah tertanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim Dr dr Kohar Hari Santoso menuturkan, sejauh ini masih ada orang-orang yang tidak bisa ter-cover dalam kepesertaan BPJS. Seperti warga yang...
Dinas PUPR Sidoarjo Minta Rescheduling Pembebasan Frontage Road
Harapan besar warga Sidoarjo menikmati jalan FR (Frontage Road) Sidoarjo, mulai dari Waru hingga Buduran sepanjang 9,2 km, makin jauh. Pemkab melalui Dinas PUPR meminta rescheduling (penundaan) 6 bulan atau sampai semester I 2019 untuk pembebasan lahan.
Juru bicara Banggar dalam paripurna pengesahan KUAPPAS 2019, Usman, menjelaskan pembebasan lahan FR tidak bisa diselesaikan tahun 2018 karena banyaknya kendala di lapangan....
Sepakati Bantuan Pendidikan dan Gaji GTT-PTT Rp 1,1 Triliun
Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan (Dindik) telah menemukan kata sepakat dengan DPRD Jatim untuk merealisasikan program pendidikan gratis dan subsidi gaji Guru Tidak Tetap (GTT) – Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada 2019 mendatang. Kesepakatan tersebut salah satunya terkait penetapan alokasi anggaran yang mencapai Rp 1,1 triliun.
Secara rinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan pembiayaan pendidikan SMA/SMK negeri dan swasta se-Jatim...
Bappeda Kabupaten Malang Optimis Pemasukan BPHTB Lebihi Target
Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Malang, pada bulan Oktober 2018 ini, telah memenuhi target pendapatan dari sektor pajak, yakni dari Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena pajak tersebut mencapai Rp 88,2 miliar dari yang ditargetkan Rp 80 miliar.
“Dengan melihat pemasukan BPHTB di atas target, maka kami berani menargetkan hingga akhir tahun 2018 mendatang dapat tercapai 110...
BUMD Tulungagung Sumbang PAD Rp 1,935 Miliar
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Tulungagung sudah dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Saat ini BUMD tersebut telah menyumbang ke kas Pemkab Tulungagung melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,935 miliar.
Demikian diungkapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tulungagung, Drs Mohammad Mafachir MM, saat acara Sosialisasi dan Optimalisasi Perusahaan Daerah di Gedung Koperasi Hidup Pemkab Tulungagung, Kamis (24/10).
“Yang...
Soal Sewa Flat Urip Sumoharjo Surabaya – Penurunan Tarif Tidak Tiba-Tiba
Warga penghuni Flat Urip Sumoharjo meminta dua hal kepada Pemkot Surabaya. Selain pemutihan tunggakan, mereka menusulkan adanya penurunan tarif sewa. Mereka menginginkan sesuai dengan kemampuan warga yang tinggal.
Sebelumnya, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya telah meminta fasilitasi Kejari Surabaya untuk menyelesaikan tunggakan sewa penghuni flat. Untuk sementara, kejari juga menerima permintaan dari warga terkait keringanan tarif. Dari yang...
LKPD Kota Probolinggo Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 76/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 40/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 15 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Jember Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 48/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 43/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 41/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 39/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 15 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 42/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Pasuruan Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 62/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
LKPD Kota Batu Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 54/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 52/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Malang Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 71/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 72/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Blitar Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 56/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 60/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 61/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 73/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 49/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Kediri Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 55/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 57/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 23 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 66/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 67/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 45/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 20 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Madiun Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 70/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 64/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 65/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 50/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 47/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 58/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 23 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Mojokerto Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 74/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 63/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 69/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 51/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 77/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 31 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 46/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 20 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 44/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 19 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kota Surabaya Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 53/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 59/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 24 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 75/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2017 – WDP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 68/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silakan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Menjadi Responden Survei ADKAR
Sidoarjo, 16 Oktober 2018 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali ditunjuk menjadi salah satu responden dalam survei ADKAR yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) BPK RI. Survei ADKAR bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020. Pendekatan ADKAR (Awareness-Desire-Knowledge-Ability-Reinforcement) digunakan oleh BPK sejak tahun 2011 untuk mengelola manajemen perubahan di...
Persiapan PDTT, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar Diklat Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan
Para pemeriksa yang telah mengikuti diklat diharapkan dapat mengimplementasikan pemahaman yang diperoleh melalui diklat pada saat melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Harapan ini diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka kepada 40 orang peserta Diklat Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan saat membuka acara diklat pada Senin, 8 Oktober 2018.
Sebagai persiapan menghadapi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang akan berlangsung...
Tim Peningkatan PAD Gresik Siap Segel Bangunan Tak Ber-IMB
Bangunan di Gresik yang tak ber-IMB (Izin Mendirikan Bangunan) terancam disegel. Sebab Tim Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemkab Gresik pekan depan akan melakukan penertiban.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Mulyanto kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol, Sutrisno di kantornya, Kamis (25/10) kemarin.
Menurut Mulyanto, kebijakan ini diambil setelah tim yang beranggotakan...
40 Orang Pemeriksa Ikuti Diklat Pemeriksaan Kinerja
Dalam rangka mencapai visi BPK menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, pemeriksaan yang dilakukan BPK bertransformasi dari pemeriksaan yang bersifat oversight menuju pemeriksaan yang bersifat insight dan foresight. Salah satu bentuk transformasi ini adalah meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja. BPK diharapkan dapat memberikan pendapat mengenai kinerja program dan kebijakan pemerintah serta memberikan rekomendasi sesuai praktik terbaik (best...
Audiensi Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur
Sidoarjo, 2 Oktober 2018 - Menyambung hubungan yang sudah terjalin baik sebelumnya, jajaran pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur kembali melakukan audiensi ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Audiensi kali ini sekaligus perkenalan antara pengurus IAI Wilayah Jawa Timur dengan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang baru.
Dalam audiensi yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 2...
Anggaran Tanggap Bencana Habis, BPBD Gunakan Dana Hibah BTT
Kehabisan anggaran tanggap bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban terpaksa menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Saat ini pihaknya mengunakan dana untuk mengirim pasokan air pada 51 desa di sebelas kecamatan sudah menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari dana hibah Pemkab Tuban sebanyak Rp 41.175.000. Sedangkan anggaran BTT di Kabupaten Pasuruan sudah overload.
“Pada droping ke sepuluh, telah menggunakan...
Tak Ada Lagi Honor Maupun Uang Lembur
Berbagai jenis honor, uang lembur, dan tunjangan yang semula bisa diterima PNS di lingkungan Pemprov Jatim bakal dikonversi dalam satu jenis tunjangan, yaitu remunerasi. Sebagai acuannya, pegawai akan mendapatkan besaran remunerasi sesuai kinerja dan kelas jabatannya.
Diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim Dr Ir Jumadi, M MT, remunerasi tengah menunggu validasi SOP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur...
Dinkes Pemkab Blitar Gelar Rapat Evaluasi Pembangunan RSUD Srengat
Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat, di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Blitar, Selasa (23/10/2018).
Acara tersebut dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Kepala Dinkes Pemkab Blitar dr Kuspardani, kepala OPD terkait, Kepala Kejari Blitar Amrullah, Wakapolres Blitar Kota Kompol Widarmanto, Tim Teknis Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur...
Anggaran Ratusan Juta Menguap, Sumur Atasi Kekeringan Mangkrak
Tiga sumur bor proyek pemerintah yang terletak di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong kondisinya memprihatinkan. Proyek pemerintah yang bersumber dari APBD Nganjuk tahun 2017 kini mangkrak.
Meski bangunan terlihat bagus, namun sumur bor yang seharusnya memasok air untuk sekitar 400 kepala keluarga tidak berfungsi sama sekali. Sumur bor dengan kedalaman 60 meter tak mampu mengelurkan air sama sekali. Bahkan alat pembuka...
Kantongi Calon Tersangka Korupsi Dispora Gresik
Siapakah calon tersangka kasus dugaan korupsi di dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga)? Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik telah meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sayang, penyidik masih menyimpan rapat nama tersangkanya.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto mengakui memang menaikkan status dugaan korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga Gresik. "Sudah masuk tahap penyidikan," tegas Andrie...
DPRD Kota Surabaya Disorot KPK Soal LHKPN
Ketua DPRD Surabaya Armuji akhirnya angkat bicara terkait keputusannya meminta pemkot menunda pencairan hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Politikus PDIP tersebut memberikan keyerangan setelah sejumlah anggota dewan mempertanyakan keputusan sepihaknya itu.
Pemkot mengabulkan keinginan Armuji untuk tidak mencairkan anggaran jasmas tahun ini. Keputusan tersebut diprotes anggota dewan dan masyarakat yang mengajukan proposal. Apalagi, sudah ada warga yang menandatangani naskah perjanjian...
Kejaksaan Negeri Sampang Tagih Ratusan Debitur yang Nunggak Dana Koperasi
Sejak 2014 lalu Kejaksaan Negeri Sampang, Madura, sebagai pengacara negara bertugas salah satunya yakni melakukan pengagihan pada 176 debitur yang nunggak dana bergulir di Dinas Koperasi (Diskop) setempat.
Kejari Sampang, Setyo Utomo melalui Kasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Nur Solikhin. mengatakan, nunggaknya dana bergulir di Diskop saat ini dilakukan penyelesaian non litigasi di luar pengadilan dengan penagihan...
Pemda Sampang Kuasai 100 Persen Saham PT GSM
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) 2018, memutuskan kepemilikan saham Pemda Sampang di PT GSM menjadi 100 %. Sebelumnya porsi saham 99 milik PT GSM dan 1 persen milik PKPRI.
Berdasarkan dokumen RUPS luar biasa PT GSM, mewakili pemerintah daerah, Wakil Bupati H. Fadilah Budiono sebagai pemilik saham 99%, Djupri Riyadi bertindak selaku...
Stop Pencairan Dana Jasmas – Permintaan Ketua DPRD ke Pemkot Surabaya
Biasanya, dewan selalu berteriak agar pemkot mencairkan anggaran hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Kali ini kebalikannya. Ketua DPRD Surabaya Armuji meminta pemkot menahan pencairan dana tersebut karena khawatir terjadi penyimpangan.
"Ini kan tahun politik. Rodok diati-ati (agak berhati-hati)," ujar Armuji kepada media kemarin (18/10). Armuji menyinggung permasalahan jasmas 2014, 2016, dan 2017 yang kini diusut kejaksaan. Dia khawatir ada temuan lagi mengingat saat...
RAPBD Kota Kediri TA 2019 Defisit Rp 200 Miliar, Berharap Anggaran Pendidikan Dipertahankan
Diprediksi APBD Kota Kediri pada 2019 mengalami defisit yang mencapai Rp 200 miliar. Kondisi ini tentu akan berimbas pada pengurangan pagu anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Namun demikian, diharapkan pengurangan pagu anggaran 2019 tidak menyasar pada bidang kesehatan dan pendidikan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon. Menurutnya, diproyeksikan APBD...
Kades Kacangan Nganjuk Korupsi Dana Desa
Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Nganjuk menetapkan Moch. Arif Hasanuddin, Kepala Desa (Kades) Kacangan, Kecamatan Berbek, sebagai tersangka korupsi dana desa (DD). Tindakan tegas Polisi dilakukan setelah alat bukti yang dikumpulkan penyidik dianggap telah mencukupi.
“Yang bersangkutan (Kades Kacangan, red) sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan langsung kami lakukan penahanan di Polres Nganjuk,” terang Kasatreskrim Polres Nganjuk AKP Yogi Ardi...
Pemkab Jember Siapkan Anggaran Rp 5 Miliar demi Spot Selfie
Menuruti kebiasaan orang untuk menyenangkan kebiasaan berswafoto alias selfie, semakin tidak murah. Buktinya, demi menciptakan spot selfie yang menarik, Pemkab Jember bakal menganggarkan sebanyak Rp 5 miliar untuk perbaikan tiga jembatan, yaitu Jembatan Jarwo di Jalan Mastrip, Jembatan Semanggi di Jalan Bengawan Solo, dan Jembatan Cokro di Jalan HOS Cokroaminoto.
Alasan Bupati Jember, Faida, perbaikan itu dilakukan lantaran ketiga jembatan itu...
Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Pemkab Blitar Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi
Guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dan kerugian terhadap keuangan negara, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menggelar sosialisasi pencegahan korupsi dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik.
Acara yang digelar di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Selasa (16/10/2018), dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Sekda Pemkab Blitar Totok Subihandono Forkopimda Kabupaten Blitar, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar, jajaran Kepala OPD Pemkab Blitar,...
RAPBD Kabupaten Jember TA 2019 Prioritaskan Hibah dan Pariwisata
Rancangan APBD tahun anggaran 2019 Kabupaten Jember diproyeksikan akan menaikkan anggaran hibah kepada masyarakat.
“Ini hanya pengelompokan nomenklatur saja,” ujar Bupati Jember dr. Faida usai penyampaian nota pengantar RAPBD 2010 di Gedung DPRD Jember, Senin (15/10) kemarin.
Menurut Faida, dana hibah tahun sebelumnya (2018) tidak semuanya terealisasi. Sebagian besar hibah bansos tersebut dialihkan kepada belanja langsung.
“Misalnya, semula pengajuan bantuan melalui dewan...
Komite IV DPD RI – BPK Bahas Revisi UU BPK
Komite IV DPD RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengadakan rapat kerja terbuka membahas revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Salah satu usulan dari BPK dalam rapat tersebut agar ada pasal yang mengatur dua dari sembilan anggota BPK berasal dari internal BPK dalam revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Dalam rapat tersebut, hadir Ketua Komite...
Sayembara Desain Info Grafis
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK menyelenggarakan Sayembara Desain Info Grafis 2018, bagi masyarakat umum/mahasiswa dan pelajar (SLTP/SLTA). Peserta diundang untuk mengirimkan karyanya (info grafis) yang berisi informasi tentang BPK.
Sebagai sumber (bahan) untuk info grafis, dapat diperoleh dari website resmi BPK. Untuk informasi lebih lanjut tentang Kriteria Peserta, Ketentuan dan Syarat Sayembara, Ketentuan Desain Info...
Banyak Tak Valid, Data Potensi Pajak Retribusi Kota Batu Harus Diperbaiki
Pemerintah Kota Batu segera melakukan perbaikan data potensi pajak dan retribusi yang saat ini belum valid. Untuk itu, akan diambil langkah tegas dengan membuat kajian serta memperbaiki Manajemen Retribusi Daerah.
Hal ini ditegaskan Walikota Batu, Dewanti Rumpoko dalam Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Walikota atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Penyampaian RAPBD Kota Batu 2019 di gedung DPRD Kota Batu, Senin...
Tahun Ini, Pemkab Bojonegoro Alokasikan Rp 80 Miliar untuk Jembatan
Guna meningkatkan laju perekomian, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, pada tahun tahun 2018 mengalokasikan anggaran Rp 80 miliar APBD untuk merehabilitasi infrastruktur utamanya jembatan. Saat ini ada 55 titik jembatan lama dan baru tengah dikerjakan di seantero wilayah Bojonegoro.
Menurut Kasi Jembatan DPU Bina Marga dan Penataan Ruang, Chusaivi Ivan, (14/10), alokasi anggaran...
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan III-2018
Pada periode Juli s.d. September 2018, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 1 (satu) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan III-2018
Pada periode Juli s.d. September 2018, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 14 (empat belas) responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Ribuan Aset Pemkot Kediri Proses Penghapusan
Kurang lebih 4000 barang aset Pemkot Kediri akan dilakukan penghapusan. Melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang penghapusan aset ini sudah mulai diproses.
Tim dari KPKNL Malang melakukan survey lapangan selama tiga hari yakni mulai tanggal 10 hingga 12 Oktober. Aset yang bakal ini dihapus barang milik...
Belum Selesaikan Persyaratan PI, Pemkab Sampang Terancam Kehilangan PAD Miliaran Rupiah
Pemerintah Kabupaten Sampang, terancam kehilangan kesempatan pengelolaan Participating Interest (PI) 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi Ketapang Kabupaten Sampang. Pihak Pemkab Sampang dan BUMD yang ditunjuk sampai saat ini belum melengkapi syarat administrasi keikutsertaan PI padahal deadline di akhir tahun ini.
Kesempatan pengelolaan PI tersebut, berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur pada Bupati Sampang tahun 2017 lalu nomor 539/21322/021.2/2017....
Pendapatan BPHTB Kota Surabaya Masih 65 Persen
Capaian penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ternyata tidak semulus pajak bumi dan bangunan (PBB). Hingga akhir September lalu, capaian pendapatan PBB sudah menembus RP 1,118 triliun (106,11 persen), sedangkan BPHTB hanya Rp 768 miliar (65 persen).
Pendapatan pemkot dari pajak daerah memang didominasi dua pos pendapatan itu. Jika keduanya ditotal, jumlah pendapatan mencapai Rp 2,2 triliun....
Komisi D DPRD Surabaya Nilai Penggunaan DBHCT Tak Sesuai Peruntukan
Komisi D DPRD Kota Surabaya dalam hearing pembahasan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) bersama Bappeko Surabaya, Dinas Kesehatan, dan juga Badan Pengelola Pendapatan Daerah Surabaya, Selasa (8/10) menjadi sorotan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana.
Pasalnya menurut Agustin, Pemkot Surabaya hanya sedikit menyalurkan anggaran cukai dan pajak rokok untuk sosialisasi pencegahan konsumsi rokok untuk anak di bawah umur.
”Padahal...
Serapan Anggaran Rendah, Pemkot Batu Segera Bentuk Tim Terpadu
Dari 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota (pemkot) Batu, 6 OPD di antaranya mendapatkan evaluasi di pekan ini. Karena memasuki triwulan IV ini mereka memiliki serapan anggaran sangat rendah dalam pemanfaatan APBD Kota Batu 2018. Untuk mengatasi hal ini, Pemkot akan segera membentuk Tim Perpadu.
Saat ini, tercatat sisa uang kas daerah di Pemkot Batu yang...
Tingkatkan Fungsi Unit Pengadaan Barang dan Jasa Setara Biro
Aturan Kemendagri terkait klasifikasi perangkat daerah berimbas tidak hanya pada rasionalisasi jumlah UPT dan cabang dinas. Selain itu, perubahan fungsi juga dilakukan. Salah satunya peningkatan fungsi unit layanan pengandaan dari semula UPT menjadi setara biro.
Kepala UPT Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Yuswanto menjelaskan, peningkatan fungsi unit kerja pengadaan ini didasari Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan...
Ribuan GTT/PTT Malang Terima Kenaikan Honor 100 Persen
Pemkab Malang memberikan solusi kepada tenaga honorer berstatus Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan cara menaikkan insentif kepada GTT/PTT sebesar 100 persen.
Kenaikan insetif itu untuk meringankan kekecewaan para tenaga honorer karena sebelumnya, pemerintah pusat membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada akhir bulan September 2018, namun bagi tenaga honorer yang usianya di atas 35...
Pemkab Lamongan Anggarkan Belasan Backhoe untuk Embung Rakyat
Pemkab Lamongan memilih menggunakan APBD tahun ini guna pengadaan 14 unit backhoe. Belasan alat berat ini menjadi bagian dari pencanangan program pengerukan 1.000 embung.
Pengadaan backhoe ini merupakan respon dari tingginya animo masyarakat atas program pengerukan embung yang menjadi harapan masyarakat akan air bersih selama kemarau.
Berdasar laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Khusnul Yaqin, saat ini sudah ada 172...
Korupsi Bansos Ternak Jember 2015 – Tidak Berhenti pada Ketua DPRD
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Sunarta menegaskan bahwa pengusutan kasus korupsi dana hibah bantuan ternak di Jember pada 2015, tidak akan berhenti.
Juga setelah Selasa (2/10) lalu, jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menuntut Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni, tiga bulan penjara.
Selain itu, Thoif yang diduga terlibat dalam kasus ini, dituntut membayar denda Rp 100...
BPJS Menunggak Rp 20 Miliar di RSUD Magetan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikabarkan menunggak klaim yang diajukan RSUD dr Sayidiman Magetan atas pelayanan kesehatan peserta BPJS. Dan besar tunggakan BPJS ke RSUD itu mencapai Rp 20 miliar selama empat bulan terakhir.
Akibatnya, operasional RSUD Sayidiman sangat terganggu lantaran anggaran untuk pengadaan obat dan gaji tenaga medis nyanthol di BPJS.
"Saya rasa tunggakan BPJS terjadi di semua RS secara...
Macetnya Dana Bergulir Koperasi Penyumbang Sampang Tak Bisa Lepas Status WDP
Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, tidak mampu menyandang status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sehingga, masih saja berkutat pada status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Ternyata, salah satunya penyebabnya adalah macetnya Penata usahaan investasi non permanen, dana begulir dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja setempat dengan nilai anggaran sebesar Rp 3,9 miliar.
Sekjen Jaringan Kawal...
Pencairan BOS Triwulan III Masuk Awal Triwulan IV, Dindik Anggap Wajar
Angin segar tengah meliputi SD/SMP di Jawa Timur khususnya kota Surabaya. Pasalnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan III yang ditunggu-tunggu tiga bulan terakhir ini, akhirnya bisa dirasakan di rekening masing-masing sekolah Selasa (3/10).
Sehingga bisa disebut dana BOS diterima sekolah memasuki triwulan IV. Sebelumnya, selama menunggu masa pencairan dana BOS, pihak sekolah harus menutupi pembiayaan operasional sekolah yang mengandalkan dana...
Bimtek Stop Dulu, Ganti Kunker
Anggota DPRD Surabaya terancam mengembalikan uang kontribusi bimbingan teknis (bimtek). Masalah itu jadi perbincangan di internal dewan, baik di fraksi maupun komisi.
Masalah muncul saat dewan membahas revisi tata tertib (tatib) DPRD Surabaya Senin (1/10). Tatib tersebut harus direvisi karena ada aturan baru di PP Nomor 12 Tahun 2018. Pada Pasal 86, dijabarkan soal penyelenggaraan bimtek. Kesimpulannya, APBD Surabaya tidak...
Rehab dan Pengadaan Prasarana Pendidikan, Pemkab Probolinggo Siapkan Anggaran Rp 10,753 M
Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus memacu kinerja pelayanan pendidikan agar satuan pendidikan memiliki kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta didik. Peningkatan kinerja pelayanan pendidikan ini diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan.
Salah satu yang telah disiapkan dalam tahun anggaran 2018 ini, adalah penyediaan anggaran senilai Rp 10.753.499.000,- khusus untuk peningkatan kualitas infrastruktur...
BPK Ungkap Permasalahan yang Mengakibatkan Kerugian Senilai Rp 2,34 Triliun
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 merupakan ikhtisar dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 120 LHP pada pemerintah pusat, 542 LHP pada pemerintah daerah, serta 38 LHP BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, 7600 LHP tersebut terdiri atas 652 LHP keuangan, 12 LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu. Hal ini disampaikan...
Anggota DPRD Kota Surabaya Kelimpungan Terancam Kembalikan Uang
Bisa jadi kepala anggota DPRD Surabaya yang ikut bimtek pusing tujuh keliling. Bukan untuk urusan Bimtek 2010 yang kini masih dalam proses. Melainkan untuk anggaran bimtek tahun ini. Mereka terancam mengembalikan uang kontribusi yang telanjur diterima untuk bimtek tahun ini.
Kali ini yang menjadi ganjalan adalah Perubahan PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kota, dan Kabupaten. PP...
Kapasitas Aparatur Desa Jadi Perhatian Pemprov
Keberhasilan Jatim dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Hal tersebut ditunjukkan dengan dipilihnya Jatim sebagai salah satu narasumber dalam Seminar Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Jatim Dr Ir Heru Tjahjono memaparkan sejumlah strategi Jatim dalam melakukan pembinaan. Pihaknya menjelaskan, di Jatim terdapat 666 kecamatan dengan 8.501 desa/kelurahan dengan...
Lima Kali Berturut-turut Raih Opini WTP, Bupati Jombang : Ini Harus Terus Dipertahankan
Kinerja menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2017 dinilai sangat baik dan memuaskan oleh Kementerian Keuangan RI. Melalui Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo, Kementerian Keuangan RI menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah termasuk Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab atas prestasinya dalam menyajikan laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Prosesi penyerahan penghargaan tersebut digelar di Gedung...
Pasca Dikritik, PAK Kota Batu 2018 Ditetapkan
Setelah menuai banyak kritikan atas keterlambatan proses penyusunannya, akhirnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2018 Kota Batu ditetapkan Dewan dan Pemkot dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batu, Jumat (28/9) malam. Total anggaran dalam P-APBD ini yakni Rp 138 miliar yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program yang harus segera direalisasikan di tahun 2018 ini.
“Ini merupakan program-program prioritas yang...
Kemenkeu Apresiasi Langkah Pakde Karwo Dirikan Tim URC
Kementerian Keuangan RI telah mengumumkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 untuk pemprov dan kabupaten/kota se-Jatim. Dari 39 LKPD yang dilaporkan, tinggal dua daerah penerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kedua daerah tersebut ialah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Sampang.
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, dari dua daerah yang menerima WDP tersebut, salah satunya mengalami penurunan predikat. Hal tersebut...
Bupati Gresik Minta OPD Jaga Kinerja
Disiplin penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci sukses. Untuk kali ketiga, Pemkab Gresik meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan penyimpangan anggaran ditekan.
Salah satu metodenya mewajibkan setiap OPD melaporkan dan membeberkan anggaran sebelum digunakan. Paparan dan analisis anggaran dilakukan dengan sangat teliti. Satu per satu di-petani. Semua kepala OPD dimintai paparan. Kepentingan...
DPRD Kota Blitar Tetapkan Perubahan APBD Tahun 2018
Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan Perubahan APBD Kota Blitar tahun 2018, akhirnya DPRD Kota Blitar menetapkan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2018, Kamis (27/9) kemarin.
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto mengatakan pada Perubahan APBD 2018 tersebut ada pergeseran-pergeseran anggaran, baik penambahan maupun pengurangan, setelah melalui pembahasan yang cukup panjang.
“Akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan...
Nilai Capai Rp 5 Triliun, Sutiaji-Sofyan Edi Didesak Selesaikan Aset Bermasalah di Kota Malang
Masa awal jabatan Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mesti merunut warisan-warisan persoalan yang ditinggalkan periode kepemimpinan sebelumnya. Malang Corruption Watch (MCW) bersama dengan warga Kota Malang juga mendesak adanya penyelesaian. Salah satunya terkait aset daerah.
Badan Pekerja MCW M. Ardan mengungkapkan, sebagai pejabat yang merupakan petahana, Sutiaji diharapkan sudah mengetahui titik-titik persoalan dan...
Pasar Hewan Terpadu Tulungagung Sudah Rusak, Padahal Belum Secara Resmi Difungsikan
Sebuah bangunan warna merah terlihat mencolok di tengah hamparan sawah di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol. Bangunan ini adalah Pasar Hewan Terpadu, menggantikan pasar hewan lama di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu.
Sayangnya, sebelum secara resmi difungsikan, bangunan pasar mulai rusak. Tangga menuju kantor pasar retak dan amblas. Ubin yang dipasang sudah retak dan terkesan berkualitas buruk.
Selain itu, lis pada atap terkesan...
Wabup Optimistis Pembangunan Tuban Sport Center Akan Selesai Sesuai Jadwal
Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., bersama beberapa OPD terkait, kembali meninjau pembangunan stadion di Kompleks Tuban Sport Center (TSC), kelurahan Gedongombo, Semanding, Rabu (26/09/2018).
Wabup menyampaikan, pada minggu ke-24 (17-23 September) progress pembangunan mencapai 62,64 persen dari target 66,98 persen. Artinya, terjadi keterlambatan pembangunan sebesar 4,3...
Pengesahan PAK Situbondo Telat, Junaidi Lapor KPK
Keterlambatan pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2018 oleh DPRD Situbondo, dipersoalkan Junaidi, seorang aktivis LSM Gempur.
Dalam demo tunggal di depan kantor DPRD setempat, Selasa (25/9), Junaidi juga mengkritik kinerja anggota dewan yang ditudingnya menghabiskan anggaran dan mengklaim sudah melapor ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Tampil percaya diri dengan kopiah tinggi, Junaidi mendesak anggota DPRD segera mengesahkan PAK yang disetujui saat...
Anggota V BPK Saksikan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Sidoarjo, 12 September 2018 - Tarian penyambutan Ning Tunjungan yang ditampilkan oleh penari dari Sanggar Tari Kalimas Kota Surabaya mengawali acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sertijab menandai pucuk pimpinan tertinggi di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur resmi berganti dari Novian Herodwijanto kepada Harry Purwaka. Sebelumnya, Harry Purwaka telah dilantik menjadi Kepala Perwakilan BPK...
Sutiaji-Edi Hadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Malang
Paripuna perdana diikuti oleh pasangan Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko, sehari setelah keduanya dilantik sebagai pimpinan kota Malang. Sutaji dan Edi datang secara bersamaan di gedung DPRD Kota Malang, Selasa (25/9) kemarin.
Pada sidang paripurna tersebut, terungkap jika capaian belanja langsung Pemerintah Kota Malang di tahun anggaran 2018 sentuh angka 60 persen. Angka tersebut...
19 Sertifikat Lahan SD-SLTP di Kota Mojokerto Rampung, 15 Lagi dalam Proses
Kerja keras dilakukan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto untuk mendapatkan legalitas 42 aset Pemkot Mojokerto berupa lahan Gedung SDN dan SMPN membuahkan hasil. Badan Pertanahan Nasional (BPN) meloloskan sebanyak 19 dari 34 sertifikat tanah SD – SLTP Negeri di Kota Mojokerto yang dimohonkan Dinas Pendidikan (Dispendik) bekerjasama dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKA) Kota Mojokerto.
Penyerahan legalitas aset...
Dana BOP Antar PNS Dinas Pendidikan Jember ke Penjara
Penelusuran kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD tahun 2017, membawa seorang PNS di lingkungan Pemkab Jember ke jeruji besi, Senin (24/9). Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menahan Hery Yudi, seorang kepala bidang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jember, atas sangkaan penyalahgunaan wewenang hingga terjadi kerugian negara sekitar Rp 248 juta.
Jaksa menahan Hery Yudi selaku mantan Kepala...
Tahun 2019, Pemkab Bondowoso Naikkan Honor Guru PAUD
Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bondowoso, berencana akan menaikkan honor guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) pada 2019 mendatang. Dari Rp 150 ribu menjadi Rp 250 ribu per bulan.
Plt. Bupati Karna Suswandi, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Bondowoso pekan lalu menuturkan, kenaikan itu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Kenaikan honor Guru PAUD ini juga sudah dianggarkan di APBD 2019. Hal...
Masih Ditangani KPK, Pemkot Blitar Tak Berani Anggarkan Pembangunan SMPN 3
Tersangkut dalam kasus yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), proyek pembangunan SMPN 3 belum bisa dianggarkan Pemkot Blitar dalam PAK APBD 2018.
Saat ini KPK memang sedang menangani dugaan kasus suap terkait pembangunan SMPN 3 yang melibatkan Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar. Hingga saat ini, KPK belum mengeluarkan rekomendasi agar proyek ini bisa diteruskan.
Wakil Wali Kota Blitar, Santoso...
Penerimaan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 66 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2018, BPK RI membuka kesempatan kepada WNI, pria dan wanita, berpendidikan Sarjana (S-1 dan D III) untuk diangkat sebagai CPNS untuk ditempatkan pada Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan...
Pemprov Hapuskan Denda Pajak BBNKB
Pemprov Jatim kembali memberikan pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain itu, Pemprov juga memberikan pembebasan pokok BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya.
Dari kedua jenis keringanan yang diluncurkan tersebut, Pemprov Jatim menargetkan akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 194 miliar. Kepala Badan Pendapatan Jatim Boedi Prijo Soeprajitno menuturkan, keringanan ini diberikan dalam rangka...
Dugaan Kerugian Rp 4 Miliar, Kejaksaan Kejar Penetapan Tersangka Jasmas Kota Surabaya
Penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah Jaring Apsirasi Masyarakat (Jasmas) pada 2017 masih berkutat pada penantian perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, dari perhitungan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak ditemukan dugaan kerugian negara Rp 4 miliar dari kasus ini.
Sayangnya penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPK. Hal itu dibenarkan...
Penyaluran DBH Migas ke Daerah Sebesar 70 Persen
Penerimaan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) terhadap daerah penghasil sebesar 70 persen. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kuangan nomor 112 tahun 2017, perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Herry Sudjarwo mengatakan, adanya perubahan peraturan tentang pengelolaan transfer...
Rekanan Duga Barjas Pemkab Sampang Tak Profesional
Salah satu peserta lelang proyek peningkatan jembatan di ruas jalan Kabupaten tepatnya di Desa Ombul-Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kamis (13/9/2018), mendatangi ruang kerja kantor sekertariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat bagian barang dan Jasa (Barjas).
Nur Hasan yang menjabat sebagai Direktur CV peserta lelang itu kepada awak media mengatakan, kedatangannya ke Barjas tidak lain hanya untuk melakukan klarifikasi mengenai tender proyek...
Penyelidikan Wali Kota Pasuruan Distop
Proses penyelidikan atas dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Kecamatan Panggungrejo tahun 2017, mendadak dihentikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, Kamis (13/9).
Penyidik kejari memutuskan tidak menaikkan status penyelidikan yang menyeret nama Wali Kota Pasuruan, Setiyono, ke tahap penyidikan karena potensi kerugian negara tidak terjadi.
Keputusan kejari menghentikan pada tahap penyelidikan, pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dan puldata (pengumpulan data)...
Kejari Tulungagung Siapkan Empat JPU untuk Kaji Perkara Korupsi Kades Suprapto
Tersangka kasus korupsi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015 dan 2016, Suprapto, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung, Rabu (12/9) siang.
Dengan pelimpahan ini, status kades Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut itu, berubah dari tahanan Polres Tulungagung menjadi tahanan Kejari Tulungagung.
Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tulungagung, Iptu Andik Prasetyo menyebutkan, penyidik kejaksaan menyatakan perkara Suprapto...
Baru Enam Tempat Wisata Masuk Aset Daerah Kabupaten Sampang
Menurut Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya, Pariwisata (Disporabudpar) Sampang, baru 6 lokasi wisata yang masuk Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kabupaten Sampang.
Dari 6 lokasi wisata yang masuk, 2 tempat wisata di Kabupaten Sampang, hingga saat ini statusnya belum bersertifikat, sedangkan untuk tempat wisata yang lain sudah dilakukan proses sertifikat.
Kabid Pengelolaan Aset, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan...
Masih Dianggarkan, Hibah Jasmas Surabaya Dikabarkan Bakal Distop
Pengesahan KUA PPAS PAK APBD 2018 Kota Surabaya diwarnai isu bakal tidak dicairkannya dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas). Meski sejumlah anggota Banggar menolak membenarkan isu tersebut, namun sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya pencairan anggaran hibah Jasmas pada keputusan Wali Kota Surabaya.
Anggota Banggar Vincensius menyebut, sampai dengan rapat Banggar dan Banmus terakhir, dirinya memastikan anggaran hibah Jasmas masih tercantum. Nilainya,...
Pemkot Surabaya Pertegas Status Tanah Taman Remaja Surabaya
Sudah dua pekan Taman Remaja Surabaya (TRS) disegel Pemkot Surabaya. Namun, hingga kini belum ada kejelasan status tanah taman hiburan legendaris di Surabaya itu. Pemkot masih menunggu hasil pemeriksaan Bareskrim dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) setelah menyerahkan dokumen terkait status tanah di Jalan Kusuma Bangsa tersebut.
Ada perbedaan antara dokumen perjanjian yang dipegang pemkot dan pengelola TRS, yakni PT STAR....
Progres Pembangunan Tuban Sport Center Sudah 51 Persen
Setelah melewati pengerjaan selama 22 minggu, pengerjaan proyek pembangunan Tuban Sport Centre (TSC) mengalami progres mencapai 51 persen.
Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Udiksa, Site Manager PT Widya Satriya perusahaan yang mengerjakan Proyek TSC, kalau saat ini progres pada pembangunan stadion Bumi Wali Tuban terkait kerangka bangunan sudah hampir usai.
“Alhamdulillah, 901 tiang pancang sudah terpasang semua, karena yang paling lama pemasangan...
Kasus Bimtek – Anggota DPRD Surabaya Mulai Was-Was
Dugaan korupsi bimbingan teknis (bimtek) muncul lagi menjelang pemilihan legislatif (pileg) 2019. Seluruh anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014 diperiksa polisi mulai 2011 hingga Agustus tahun ini. Kini yang merasa tidak bersalah pun ikut-ikutan waswas. Takut kasus tersebut melebar ke mana-mana. Termasuk memengaruhi persepsi publik dalam pileg 2019.
Sejumlah anggota dewan periode 2009-2014 tersebut hingga kini masih aktif. Mereka kembali mencalonkan...
Sidak Proyek Pasar Tumpang, Kadis DPKPCK Kabupaten Malang Selesaikan Keluhan Pedagang
Inspeksi mendadak Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), Wahyu Hidayat pada pembangunan proyek Pasar Tumpang, Selasa (11/9), membuktikan keluhan pedagang atas keamanan proyek tersebut.
Wahyu Hidayat menemui tidak adanya Polynet atau jaring pengaman pada bangunan di lantai dua pasar setempat yang membuat pedagang dan pengunjung resah karena takut tertimpa material bangunan.
“Kami melakukan sidak pembangunan Pasar Tumpang Tahap VII...
Gubernur Targetkan Semua Daerah Raih WTP di 2019
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menargetkan 38 pemerintah kabupaten/kota bisa meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2019. Target tersebut diyakini bisa tercapai karena pada tahun ini sebanyak 35 daerah telah meraih WTP.
“Pada 2018 ini, berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2017, sebanyak 35 kabupaten dan kota sudah meraih meraih WTP. Oleh sebab itu, sisanya diharapkan pada 2019 bisa meraih WTP...
Tidak Akan Seperti Kasus DPRD Malang
Sejumlah temuan dari pengumpulan bukti dan keterangan penyidikan kasus dugaan korupsi pada program bimbingan teknis (bimtek) DPRD Surabaya periode 2009-2014 mulai disusun polisi. Hasilnya menguatkan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. Sangat mungkin yang menjadi tersangka nanti tidak masal seperti dalam kasus DPRD Malang. Tapi, ada yang menjadi tersangka dan ada yang tidak. Sebab, polisi tidak menemukan...
SERAH TERIMA JABATAN KEPALA PERWAKILAN BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Sidoarjo – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan pada Rabu, 12 September 2018. Kepala Perwakilan sebelumnya, Novian Herodwijanto S.E., M.M, Ak, CA., yang menjabat sejak Februari 2016 digantikan oleh Harry Purwaka S.E., MSF., Ak., CA, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau. Acara dilaksanakan mulai pukul 09.00...
Sambut Idul Adha, Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Sembelih Hewan Qurban
Dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah yang jatuh pada Rabu, 22 Agustus 2018, pegawai muslim BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan prosesi penyembelihan dan pembagian daging hewan qurban. Penyembelihan dilaksanakan sehari setelah Hari Raya Idul Adha, yaitu pada Kamis, 23 Agustus 2018.
Penyembelihan hewan qurban merupakan kegiatan rutinitas tahunan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka memfasilitasi...
Peringati HUT Kemerdekaan RI Ke-73, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Gelar Upacara Bendera
Sidoarjo, 17 Agustus 2018 - Seiring usia Republik Indonesia yang ke-73, BPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus mengambil peran strategis untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. BPK berperan penting untuk memastikan program-program prioritas pembangunan nasional telah direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif.
Dalam upacara bendera memperingati Hari Ulang...
Semarak HUT Kemerdekaan RI di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggelar serangkaian kegiatan perlombaan. Selain menyemarakkan peringatan kemerdekaan, perlombaan juga bertujuan sebagai ajang rekreasi dari berbagai rutinitas pekerjaan kantor sehari-hari.
Perlombaan diselenggarakan pada Kamis s.d. Jum'at, 9 s.d. 10 Agustus 2018 dengan peserta meliputi tim Sekretariat, tim Subauditorat Jatim I, tim Subauditorat Jatim II, tim Subauditorat Jatim III, dan...
Wajah Baru Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Setelah menjaring berbagai masukan dari pegawai dalam Sosialiasi Perpustakaan pada Maret 2018, Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bertransformasi dengan tampilan dan layanan yang baru. Penataan ruang baca yang baru didesain agar pengunjung perpustakaan betah berlama-lama memanfaatkan ruang perpustakaan untuk membaca maupun berdiskusi. Koleksi buku perpustakaan juga disusun dengan penataan yang memudahkan pengunjung mencari buku yang dicari.
Seiring dengan selesainya penataan...
Potensi Sumber Payung Bisa Atasi Kekeringan di Sampang
Potensi Sumber Payung, di Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, merupakan sumber air besar yang diharapkan bisa mengatasi kebutuhan air bersih di tiga Kecamatan di Kabupaten Sampang.
Potensi Sumber Payung dan debit airnya besar 162 liter per detik, namun sejak tahun 2014, belum bisa berfungsi sesuai target untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat yang berada di tiga Kecamatan Ketapang, Robatal,...
Pekan Depan Kirim ke KPK – Perkembangan Penyidikan Kasus Bimtek DPRD Surabaya
Setelah terkatung-katung bertahun-tahun, ujung penyidikan kasus bimtek bakal segera terlihat. Penyidik Polrestabes Surabaya sudah merampungkan rekomendasi tambahan dari KPK dan segera mengirimkan hasilnya pekan depan. Belum ada tersangka dalam kasus itu. Namun, polisi menemukan indikasi bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan secara umum.
"Terakhir, minggu lalu kami memeriksa anggota dewan periode 2009-2014," kata Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran. Sudamiran...
Dugaan Penyelewengan Hibah Pemkot Madiun, Dana Rp 2,3 Miliar Catut 17 Orang
Penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan uang negara secara bersamaan membuat sibuk Kejaksaan Negeri (kejari) baik di Kota maupun Kabupaten Madiun.
Sebanyak 17 orang sejauh ini sudah dipanggil Kejari Kota Madiun untuk diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi dana hibah Rp 2,3 miliar dari Pemkot Madiun kepada Politeknik Negeri Madiun (PNM) tahun 2014.
Penyidik kejari mengendus adanya penyelewengan dana hibah itu oleh pihak...
Status Setiyono Segera Ditentukan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Kantor Kecamatan
Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan terkait dugaan korupsi pengadaan kantor Kecamatan Panggungrejo pada 2016, akan segera menentukan status Wali Kota Pasuruan, Setiyono.
Karena kejari siap menyimpulkan hasil penyelidikan yang dilakukan selama ini, untuk menentukan apakah ada unsur korupsi atau tidak.
Informasinya, dalam pekan ini kejari akan menyampaikan hasil pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dan puldata (pengumpulan data) itu.
Kasi Pidsus...
Pemkab Jember Sosialisasikan Pelaporan BPHTB Berbasis Online
Mempermudah pelayanan, Pemkab Jember menyosialisasikan sistem pelaporan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara online berbasis website: E-BPHTB.
Sosialisasi yang digelar di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, diikuti oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten (PPATK) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) se-Kabupaten Jember.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Suyanto, S.H mengatakan, sosialisasi bertujuan memberikan pengetahuan...
E-Tax Dongkrak Pendapatan Banyuwangi Sampai 200 Persen
Selama tiga bulan terakhir, Pemkab Banyuwangi menerapkan pemasangan e-tax di banyak rumah makan dan restoran. Hasilnya ternyata efektif, karena pemasukan dari sektor pajak ini meningkat hingga 200 persen.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, M.Y Bramuda mengatakan, Selasa (4/9), penerapan e-tax membuahkan hasil karena ada peningkatan pajak secara signifikan.
“Pengusaha restoran dan warung makan yang menggunakan e-tax sudah meningkat sekitar 50 persen....
Kelebihan Rp 2,9 Miliar Pengadaan Lahan Kantor Kecamatan Panggungrejo Sudah Dikembalikan
Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengembalian kelebihan harga Rp 2,9 miliar terhadap proses pengadaan lahan Kantor Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan telah dilaksanakan.
Plt Inspektur Kota Pasuruan, H Bahrul Ulum menyampaikan pihaknya sudah menerima pelaporan pelunasan kelebihan harga itu. Sedangkan pengembaliannya, dilakukan secara bertahap atau mengangsur.
Sejak BPK melayangkan rekomendasi, Pemkot Pasuruan menjawabnya dengan menyusun surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM),...
Lelang Bermasalah, Komisi III DPRD Sampang Panggil Barjas
Retender lelang 6 kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Pemerintah Kabupaten Sampang menuai masalah. Bahkan Komisi III DPRD Sampang memanggil Kepala DPUPR, Kepala Bagian, Barang dan Jasa (Barjas) dan Pokja Lelang untuk meminta penjelasan.
Pemanggilan Komisi III DPRD Sampang, terhadap pihak terkait tender ulang, hanya dihadiri Kabag Barjas dan pokja-pokja lelang saja dan berlangsung tertutup di aula...
Pemkab Tulungagung Kalah Gugatan dan Wajib Bayar Tanah SMPN 1 Kauman
Pemkab Tulungagung harus membayar uang pengganti tanah yang ditempati SMPN 1 Kauman senilai Rp 6,105 miliar setelah kalah dalam gugatan melawan Koperasi Batik Tulungagung (BTA).
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan dengan nomor 1644K/PDT/2017. Jika Pemkab tidak membayar, maka SMP yang ada di Jl Soekarno-Hatta Kecamatan Kauman itu akan dieksekusi.
Tanah yang menjadi sengketa kedua pihak seluas sekitar 5.700 m2 atau...
DPRD Kota Surabaya Khawatir Jadi Temuan BPK – Pencairan Gaji Ke-13 yang Tertahan
Surabaya - Pemkot belum mencairkan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) hingga September. Padahal, pemerintah pusat menginstruksikan gaji itu cair pekan pertama Juli. Setelah diteliti, dewan pun mendapati bahwa gaji PNS sebenarnya sudah dimasukkan APBD.
"Tunggu apa. Alasan pemkot menunda itu mengada-ada," ujar anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti. Dana gaji tersebut sudah masuk ke APBD. Sebab, di pedoman...
Pemkot Segel Taman Remaja Surabaya
Banyak warga yang balik kucing saat mengunjungi Taman Remaja Surabaya (TRS) kemarin (1/9). Mereka tidak tahu soal penutupan wahana rekreasi itu untuk sementara. Garis dan papan segel milik satpol PP Kota Surabaya tergantung di pintu masuk tempat hiburan tersebut. Keduanya dipasang pada Jumat malam (31/8).
''Nggak tahu kalau TRS ditutup. Kok tumben ya?'' ujar Amalia Puspitasari, pengunjung asal Krembangan. Selama...
Wali Kota Pasuruan Disenggol Dugaan Korupsi Karena Buat 2 SK dalam Sehari
Pembuatan dua SK (surat keputusan) secara cepat dalam sehari untuk mempercepat pembangunan kantor Kecamatan Panggungrejo pada 2016 silam mulai menyenggol Wali Kota Pasuruan, Setiyono.
Karena dua SK itu pula, Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Pasuruan melaporkan Setiyono ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gabungan organisasi melaporkan Setiyono atas dugaan keterlibatan dalam pengadaan tanah Kantor Kecamatan Panggungrejo.
Informasi awal, Kompak...
Bahas Polemik Taman Remaja, Risma Gandeng BPK dan Bareskrim
Polemik pengelolaan Taman Remaja Surabaya PT Star dengan Pemkot Surabaya terus bergulir. Bareskrim Mabes Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) gelar pertemuan tertutup dengan Wali Kota Tri Rismaharini, ada apa?
Informasi yang dihimpun, masing-masing instansi yang melakukan audensi dengan Risma berjumlah 2 orang BPK dan 2 anggota Bareskrim Mabes Polri. Mereka melakukan pertemuan tertutup di ruang kerja wali kota.
Sayangnya tidak...
Program Sunset Policy Kota Malang Jadi Percontohan Nasional
Program Sunset Policy hingga dua edisi (tahun 2016 dan 2017), Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mendapat apresiasi khusus dari Kementerian Keuangan RI.
Mewakili Pemkot Malang, BP2D diundang untuk hadir sebagai narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) tentang praktik pengampunan dan pengurangan sanksi administrasi pajak daerah yang digelar pihak kementerian di Ruang Rapat Maluku - Ditjen Perimbangan Keuangan, Gedung...
TDUP Dicabut, Operasi Taman Remaja Surabaya Mandek
Nasib Taman Remaja Surabaya (TRS) semakin terkatung-katung. Perbedaan dokumen perjanjian penggunaan tanah yang dipegang pemkot dan pengelola belum mendapat titik temu. Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) dicabut di tengah jalan.
Pemkot meminta pengawalan Bareskrim dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menuntaskan permasalahan dengan PT Sarana Taruna Aneka Ria (STAR) sebagai pengelola. Pertemuan dengan Bareskrim dan BPK berlangsung di balai kota...
DPRD Gresik Targetkan Tahun Depan PBB Naik Rp 3 Miliar
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi andalan pemerintah dalam menjalankan pembangunan daerah. Maka dewan terus menggenjot agat Pemkab Gresik lebih giat bekerja, salah satunya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di tahun depan ditarget Rp 112 miliar.
Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Mohammad Syafi’ AM, target PBB sebesar Rp 112 miliar. Sudah dihitung dengan detail dalam rapat-rapat bersama, di tahun...
Diprotes BPK, Pembenahan Jalan Prioritas di Kabupaten Malang Dimulai
Belum lama ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melontarkan protes terhadap jalanan yang dinilai kurang mulus di Kabupaten Malang. BPK pun menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Malang segera mengirimkan proposal pengajuan ke Kementerian PUPR untuk memperoleh dana hibah.
Menanggapi itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Romdhoni menyampaikan, pengajuan bantuan terhadap Kementerian PUPR saat ini sedang diproses. Setelah rampung, akan ada...
Siap Terima Penurunan PAD, Pemkab Lamongan Serius Hapus Iklan Rokok Demi Layak Anak
Pemkab Lamongan serius untuk menjadikan kotanya benar-benar layak anak. Salah satunya dengan mulai meniadakan pemasangan iklan rokok.
Saat menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (28/8), Bupati Fadeli menegaskan penghapusan iklan rokok di wilayah Lamongan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Fadeli juga menegaskan pihak Pemkab...
97,27 Persen Korupsi Dana Desa Oleh Kades dan Istri
Dana Desa terus dikucurkan dan semakin besar jumlahnya. Korupsinya berlangsung. Dan ternyata, 97,27 persen pelaku korupsi adalah kades dan istrinya.
Hal ini terungkap dalam acara Pembukaan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan di Desa bertema Kades Lawas (Kawal Desa Melalui Pengawasan) di Gedung Korpri Kabupaten Ponorogo, Selasa (28/8/2018).
Inspektur Pembantu Bidang Kesra Inspektorat Provinsi Jatim Yuni Sumarni saat memberikan pengarahan menyatakan, cukup banyak...
136 Proyek Fisik di Kabupaten Blitar Belum Terealisasi
Sebanyak 136 proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Blitar yang masuk pada paket proyek kecil belum ada yang terealisasi.
Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, Nanang Adi mengatakan, proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Blitar dibagi dalam dua jenis, yakni paket proyek besar dan paket proyek kecil.
Lanjut Nanang, untuk paket proyek kecil di...
Pelebaran Jalan Mendesak, Pemkot Batu Anggarkan Rp 3,7 Miliar
Senin (27/8), sebuah alat berat terlihat beroperasi di Jl. Suropati, Kota Batu. Para operator alat berat tengah melakukan proses pelebaran jalan di kawasan tersebut. Pengerjaan pelebaran jalan ini masuk kategori mendesak mengingat jalan tersebut merupakan jalan utama menuju luar kota yang banyak dilalui bus, truk, dan angkutan umum.
Dengan status mendesak ini maka Pemkot Batu menginginkan agar pengerjaan pelebaran ini...
Korupsi Dana Desa, Kades Segoromadu Kembalikan Uang Rp 19 Juta
Penyidik Polres Gresik segera menyerahkan berkas perkara korupsi di Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas. Kades Samsul Huda telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia baru mau mengembalikan uang Rp 19 juta di antara Rp 244 juta yang diduga dikorupsi.
"Semua sudah rampung," ujar Kepala Unit Tipikor Satreskrim Polres Gresik Ipda Suparlan, Jum'at (24/8). Penyidik memeriksa total delapan saksi. Mulai perangkat desa, pekerja proyek,...
Lengkapi Fasilitas Pusat Kuliner A. Yani, Pemkot Blitar Gelontor Rp 1 Miliar
Pembangunan pusat kuliner di lahan bekas kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Jl A Yani, harus tuntas tahun ini. Apalagi, sudah ada gelontoran Rp 1 miliar untuk melanjutkan pembangunannya.
Anggaran itu untuk melengkapi fasilitas, mulai saluran air, toilet, listrik, dan areal parkir serta menambah bangunan sejumlah kios di lokasi.
Pekerja mulai membangun saluran air di sisi barat pusat kuliner, kios tambahan dan...
Percepatan Cetak KTP-El, Pemkab Jombang Siapkan Rp 3,5 Miliar
Anggaran sekitar Rp 3,5 Miliar yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD/PAK) Jombang tahun 2018 bakal digelontorkan untuk percepatan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di Kabupaten Jombang.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang, Ahmad Sjarifudin mengatakan hal tersebut saat diwawancarai sejumlah wartawan usai Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang,...
Penyelewengan Dana Jasmas DPRD Jatim Masuk Kejari Sidoarjo
Dugaan penyalahgunaan dana Jasmas DPRD Jatim tahun anggaran 2016-2017 yang disalurkan di Kabupaten Sidoarjo telah dilaporkan ke Kejari Sidoarjo. Dana hibah untuk usaha kecil, pengadaan, dan pekerjaan fisik yang laporannya terpisah.
Menyangkut dana hibah nilainya senilai Rp 1,4 miliar yang diberikan kepada 16 Pokmas (Kelompok Masyarakat) dengan bantuan hibah senilai Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Dana ini disalurkan...
Jembatan Sosro Dilogo Bojonegoro Dipastikan Selesai Akhir Desember
Mega proyek pembangunan Jembatan Sosro Dilogo yang menghubungkan antara Bojonegoro–Trucuk yang melintang di atas Sungai Bengawan Solo tinggal selangkah lagi bakal diselesaikan oleh Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 ini.
Panjang jembatan Bojonegoro–Trucuk tersebut sepanjang 145 meter. Sementara lebar jembatan 9,75 meter. Sedangkan, tinggi jembatan mencapai 26 meter dari lantai jembatan.
Sesuai proges awal pembangunan jembatan...
Minta Jalan Kabupaten Malang Dibenahi, BPK Janji Datang Lagi Bersama Dirjen Bina Marga
Anggota AKN IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Djalil meminta jalanan di Kabupaten Malang dibenahi. Pernyataan itu dia sampaikan saat berkunjung ke Malang belum lama ini. Rizal menilai jalanan di beberapa titik mengalami kerusakan.
"Dalam perjalanan dari Kota Malang menuju sini (Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang), saya merasa jalanan memang harus dibenahi," kata dia ketika berada di Tumpang...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan II-2018
Pada periode April s.d. Juni 2018, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada enam responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Satu Anggota DPRD Jombang Bakal Dapat Dana Pokir Rp 300 Juta
Masa-masa tahun politik seperti menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang di dalamnya adalah Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang akan menikmati kembali Program Pokok Pikiran (Pokir) yang ter-cover dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Jombang tahun 2018 ini.
Berdasarkan informasi yang didapat media, program ini pernah di-cover dari APBD...
Realisasi Pendapatan PBB-P2 Kabupaten Bojonegoro Capai Rp 16,4 Miliar
Realisasi pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bojonegoro, baru mencapai Rp 16,4 miliar dari target senilai Rp 26 miliar sejak Januari sampai Agsutus 2018.
”Hingga Agustus, realisasi pendapatan PBB-P2 ini sebesar Rp 16,4 miliar,” ungkap Kasubid Penagihan dan Keberatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Eko Puji Wahyono, kemarin (22/8).
Eko Puji Wahyono mengatakan, kendati menyisakan waktu empat bulan...
Disporabudpar Sampang Anggarkan Sarana Wisata Rp 2,1 Miliar
Tahun anggaran 2018 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang, menganggarkan Rp 2.173.748.000,00 untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di tiga lokasi.
Sekretaris Disporabudpar Sampang Fadeli saat dikonfirmasi, membenarkan jika tahun ini menganggarkan Rp 2,1 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana tempat pariwisata, yakni lokasi Pantai Kera Nepa di Desa Batioh, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Air...
Pemkab Lamongan Ajukan Penambahan Target PAD 3,8 Persen
Dalam rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2018, Pemkab Lamongan mengajukan sejumlah penyesuaian. Di antaranya dengan menaikkan target Pendapatan Daerah sebesar 3,8 persen.
Bupati Fadeli saat menyampaikan pengantar nota keuangan P-APBD 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (20/8), menguraikan postur anggaran di P-APBD 2018. Untuk Pendapatan Daerah, direncanakan naik 3,8 persen menjadi sebesar Rp 2.904.634.147.135.
Kemudian Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 2.950.680.611.024,51, atau...
PAD Kabupaten Malang Didominasi Sektor Pajak
Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Malang pada bulan Agustus 2018 ini telah memperoleh setoran pajak daerah sebesar Rp 321,1 miliar. Sedangkan target setoran pajak pada tahun ini sebesar Rp 489,3 miliar yang merupakan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar.
Menurut Kepala BPD Kabupaten Malang H Purnadi, Minggu (19/8), kepada wartawan, bahwa dari perolehan pajak di pertengahan Bulan Agustus ini, secara...
Polisi Periksa Istri Wawali Kota Madiun dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer Sekolah
Proses pemeriksaan puluhan saksi dalam dugaan korupsi pengadaan komputer untuk SD/SMP tahun 2016-2017, terkesan masih jalan di tempat. Tim Penyidik Unit Pidana Korupsi Polres Madiun Kota belum bisa menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi yang menelan anggaran belasan miliar di Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Madiun tersebut.
Sejauh ini sudah ada 24 pejabat yang menjalani pemeriksaan, mulai guru-guru, pejabat dindik, dan beberapa...
Optimalisasi UNBK, Dinas Pendidikan Jombang Dijatah Rp 11,55 Miliar
Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Jombang dipastikan mendapatkan dukungan anggaran yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD/PAK) Jombang tahun 2018 sebesar Rp 11,550 Miliar. Angka itu ditargetkan untuk pengadaan paket penunjang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Jombang.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, drg Budi Nugroho mengatakan hal tersebut saat...
Pemprov Jatim Alokasikan Anggaran Pendidikan 30,4 Persen
Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 30,40 persen dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2018.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat membacakan summary jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2018 dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura...
Wabup Lepas Kapal Rp 39 Miliar Milik Pemkab Sumenep
Kapal Baru Milik Pemkab Sumenep, KMP Dharma Bahari Sumekar III diluncurkan oleh Wakil Bupati Sumenep, Ach Fauzi. Peluncuran itu dilakukan di Kabupaten Bangkalan, Madura, Selasa (14/8).
Dalam acara peluncuran kapal ketiga Pemkab ujung timur Pulau Madura tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sumenep, Ach Fauzi, anggota Komisi V DPR RI, Bambang Harjo S, Kajari Sumenep, Panca Wahyudi Hariadi, Direktur Utama PT....
P-APBD Kabupaten Probolinggo Defisit Rp 174 Miliar
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018 memasuki tahap akhir. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Wahid Nurrahman tersebut dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Sigit Sumarsono. P-APBD Kabupaten Probolinggo defisit Rp 174 M.
Secara keseluruhan fraksi-fraksi...
Plh Sampai Pelantikan Bupati Tulungagung Definitif, Nasib PAK 2018 Menggantung
Masa tugas pelaksana harian (Plh) Bupati Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM dipastikan sampai pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung definitif di minggu terakhir bulan September.
Sementara KUA PPAS PAK 2018 dan Perubahan APBD 2018 harus ditandatangani oleh pejabat dengan level Pj Bupati karena Plh Bupati tidak mempunyai kewenangan untuk hal tersebut.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Setda Kabupaten...
Wakil Ketua DPRD Surabaya Pertanyakan Verifikasi Proposal Hibah
Belum ditentukan siapa yang salah di kasus hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016. Namun, kasus yang ditangani Kejari Tanjung Perak itu sudah menyeret nama pemimpin dan anggota DPRD Surabaya meski sementara ini status mereka masih saksi.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Darmawan dimintai keterangan pada 1 Agustus lalu. Dia merasa dewan disudutkan dalam kasus tersebut. Padahal, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)...
Pemkot Surabaya Belum Bisa Putuskan Permintaan Warga Soal Kelola Parkir Taman Cahaya
Permintaan warga RW 02 kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola parkir Taman Cahaya secara mandiri belum mendapat jawaban. Pihak kecamatan menyatakan, perlu ada koordinasi lagi meski secara de facto, lahan parkir seluas 180x8 meter tersebut sudah dikelola warga melalui paguyuban.
Wakil Camat Pakal Suwigno mengatakan, belum ada keputusan terkait pengelolaan parkir itu. Apakah tetap dikelola warga atau dishub. "Sangat mungkin masih...
Pelayanan BPJS Karut Marut – DPRD Jatim Sepakati Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar
Masih karut marutnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) serta masih ada ratusan masyarakat miskin yang tidak terkover BPJS memaksa Gubernur Jatim DR H Soekarwo mengalokasi penambahan anggaran untuk pemenuhan jaminan kesehatan nasional dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (maskin) sebesar Rp 53 miliar. Namun hasil evaluasi PAPBD Jatim 2018, Komisi E DPRD Jatim...
LSM Gempur Nilai Kontes Ternak di Situbondo Stagnan
Kontes ternak yang digelar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak-Keswan) Kabupaten Situbondo beberapa hari yang lalu menuai sorotan miring dari LSM Gempur Situbondo, Kamis (9/8). Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli Urusan Rakyat (LSM Gempur) yang dikomandani MA Junaidi itu menilai pelaksanaan kontes ternak yang sudah berjalan 9 tahun itu berjalan stagnan. Artinya, kata Junaidi, tidak ada hasil yang...
DPRD Situbondo Soroti Dana Hibah Rp 2,2 Miliar
Sidang di DPRD Situbondo untuk membahas persetujuan dan penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017, Selasa (7/8), mendadak diwarnai munculnya pertanyaan mengenai dana hibah.
Mukhlis, anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan temuan dana hibah pembangunan gedung PGRI kepada Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto.
Mukhlis memaparkan bahwa dalam anggaran 2015, telah menerima bantuan hibah Rp 2,2 miliar lebih.
Namun PGRI tidak memiliki catatan pengeluaran dari...
Tunggakan Sewa Flat Urip Sumoharjo Surabaya Capai Rp 403 Juta
Penegakan perda tarif rusun untuk penghuni Flat Urip Sumoharjo terus berlanjut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya masih menyusun jadwal untuk sosialisasi kepada warga di blok B dan blok C rusun tersebut. Sebelumnya, warga blok A dipanggil dan mendapat sosialisasi jumlah tunggakan sewa mereka.
Total tunggakan sewa untuk warga blok A mencapai Rp 403 juta. Jumlah itu merupakan akumulasi dari sewa yang...
Tak Bisa Bayar Utang Proyek Rp 33 Miliar
Pemkab Sidoarjo harus menanggung sejumlah akibat karena tidak bisa mengajukan perubahan anggaran keuangan (PAK). Selain tunggakan rekening listrik, pemkab sulit membayar utang proyek. Nilainya lebih dari Rp 33 miliar. ’’Sebanyak Rp 4 miliar di bidang pengairan. Sisanya bidang tata bangunan dan jalan,’’ ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo, Sigit Setyawan.
Dia menjelaskan, utang tersebut disebabkan pihaknya...
Perencanaan dan Pengawasan Proyek Jalan Poros Desa di Sampang Dimenangkan Satu Rekanan
Proses lelang perencanaan dan pengawasan jalan poros desa, dengan nilai ratusan juta rupiah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kabupaten Sampang, ditemukan satu rekanan muncul sebagai pemenang lelang perencanaan dan pengawasan.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, lelang perencanaan dengan nilai Rp 170.540.000, dengan pemenangnya CV. Utama Consultan Rp. 155.586.000, dengan waktu lelang 7 Februari 2018 - 27 Februari 2018, sedangkan lelang...
Kejari Situbondo Segera Eksekusi Tersangka Korupsi Uang Persediaan
Kejaksaan Negeri Situbondo akan segera mengeksekusi dengan melakukan penahanan terhadap dua tersangka korupsi penggunaan Uang Persediaan atau UP Sekretariat DPRD setempat.
"Kalau normalnya penyelesaian pemberkasan (dua tersangka korupsi Uang Persediaan, Red) itu dua bulan harus sudah rampung, namun ketika itu kegiatan sangat padat. Oleh karena itu bulan ini akan dipercepat," kata Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nur Slamet, di Situbondo, Ahad...
Kejari Tanjung Perak Temukan Titik Terang Penyidikan Kasus Jasmas
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menemukan titik terang dalam penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah dari Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) pada 2016.
Kepala Kejari (Kajari) Tanjung Perak Rachmat Supriyadi mengatakan, pemeriksaan para saksi dari kasus ini sudah menemukan titik terang. Bahkan untuk memperkuat keterangan dari penyidik dalam kasus ini, pihaknya memastikan akan adanya kemungkinan saksi lain...
Defisit APBD Jatim Naik Dua Kali Lipat dalam APBD-P 2018
Pemprov dan DPRD Jatim mulai membahas perubahan APBD (PAPBD) 2018. Perhitungan awal, komposisi anggaran hingga akhir tahun nanti mengalami defisit.
Bahkan, kenaikan defisit diproyeksikan dua kali lipat jika dibandingkan dengan yang berlaku saat ini. Penyebabnya, tambahan pemasukan yang diperoleh masih berada di bawah rencana pengeluaran daerah hingga akhir 2018. Meski demikian, eksekutif-legislatif sudah memiliki skenario untuk mengatasi hal itu.
Hingga kemarin...
Pemkot Batu Bentuk Tim Terpadu Kejar Target PAD
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu segera membentuk Tim Terpadu untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga saat ini, PAD Kota Pariwisata ini masih jauh dari target. Diharapkan dengan adanya Tim Terpadu ini bisa merealisasikan target PAD Kota Batu.
Tim Terpadu ini akan dibentuk gabungan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya, Bagian Hukum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satpol PP,...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2018
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada awal tahun 2018 berhasil meraih peringkat kedua dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran Semester II TA 2017 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Prestasi ini diikuti dengan realisasi anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur per Semester I TA 2018 yang telah mencapai 52,96% berdasarkan aplikasi SPM.
Dalam rangka mengantisipasi beberapa permasalahan dan...
DPRD Kabupaten Sidoarjo Konsultasi ke Pemerintah Pusat terkait Polemik Penolakan LKPj
Dampak penolakan atas laporan APBD oleh DPRD Sidoarjo tahun ini terancam tidak akan ada pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK). Potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pun semakin membengkak. Artinya, dana sisa gagal dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Sekda Sidoarjo Achmad Zaini menyatakan, pemkab sebenarnya sudah mengajukan draf PAK APBD ke DPRD minggu lalu. Ada sejumlah program yang diusulkan. Di antaranya, normalisasi...
Masih Terserap 39,40 Persen, Perencanaan OPD di Sidoarjo Kurang Maksimal
Data yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, serapan belanja daerah tahun 2018 per Juli kemarin, masih sebesar 39,40%. Serapan belanja dari 47 OPD di Pemkab Sidoarjo ini bertambah dari Bulan Juni lalu, yang sebesar 30,74%.
Menurut Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (AP) Pemkab Sidoarjo, Beny Erlangga SH, kalau faktor perencanaan yang kurang maksimal di OPD...
Bocor Sejak di Juru Parkir, Pendapatan Dipastikan Mustahil Capai Target
Persoalan pengelolaan parkir masih menjadi ”penyakit akut”. Selain banjir keluhan dan protes masyarakat, pendapatan daerah ternyata tidak maksimal. Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik baru mengantongi Rp 773 juta dari Januari hingga Juni. Padahal, target 2018 mencapai Rp 5 miliar. Bocor?
Perolehan Rp 773 juta itu tentu saja belum sampai separo dari target. Masih kurang Rp 4 miliar lebih. Badan Anggaran (Banggar)...
Kejati Jatim Tahan Mantan Sekda dan Kadis Jember – Kasus Dana Hibah Bansos
Kejati Jatim menetapkan mantan Sekda Jember Sugiarto dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Jember Ita Puri Handayani sebagai tersangka. Keduanya dianggap terlibat korupsi dana hibah bansos Pemkab Jember tahun anggaran 2015.
Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, penetapan tersangka terhadap dua pejabat itu menyusul Ketua DPRD (nonaktif) Jember Thoif Zamroni yang disidang di Pengadilan Tipikor...
Proyek Fisik Ratusan Miliar Macet, Bupati Blitar Segera Evaluasi
Pelaksanaan proyek fisik bernilai ratusan miliar di Kabupaten Blitar sampai saat ini masih banyak yang belum terlaksana, Bupati Blitar, Drs. Rijanto, MM segera melakukan evaluasi.
Bupati Rijanto menyebut, pihaknya membenarkan dan telah mengetahui bahwa sampai saat ini masih banyak proyek fisik yang ada di Kabupaten Blitar belum terlaksana, padahal saat ini sudah memasuki pertengahan tahun 2018.
“Kami akan segera evaluasi kenapa...
Pemkab Tuban Optimis Capai Target PAD Sektor Pariwisata
Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor wisata di Semester I 2018, masih belum menggembirakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban. Sekalipun target pendapatannya dinaikkan, tapi realisasinya lebih besar di tahun 2017.
Data di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Tuban, dari tiga objek wisata sampai tanggal 29 Juli 2018 telah menyumbang PAD Rp 665.534.000.
Sementara perolehan PAD wisata semester I tahun 2017...
Kejari Tanjung Perak Periksa Wakil Ketua DPRD
Penyidik Kejari Tanjung Perak memeriksa Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Darmawan kemarin (1/8). Dia dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016 Pemkot Surabaya sebagai saksi. Di waktu yang bersamaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menggeledah gedung DPRD Surabaya.
”Hari ini penyidik meminta keterangan Darmawan terkait Jasmas 2016, perkara yang kami tangani,” kata Kepala Seksi...
BPK Obok-Obok Kantor DPRD Surabaya
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendatangi kantor DPRD Surabaya, Rabu (1/8). Diduga kuat kedatangan petugas dari lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berkaitan dengan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran dana jasmas dan hibah yang melibatkan anggota DPRD Surabaya.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Hadi Siswanto membenarkan adanya kunjungan dari BPK. Sayang, Hadi tidak berkenan menyampaikan agenda yang dilakukan oleh BPK....
2019, Kepulauan di Sumenep Dapat Jatah Rp 800 Miliar
Pengembangan dan pembangunan di kawasan kepulauan Kabupaten Sumenep, akan mendapat perhatian lebih besar pada 2019.
Bahkan untuk pembangunan infrastruktur, Pemkab Sumenep mengalokasikan Rp 800 miliar atau 40 persen dari kekuatan APBD 2019 yang mencapai Rp 2,1 triliun.
"Tahun ini, anggaran infrastruktur untuk kepulauan dialokasikan 40 persen dari total keuangan daerah. Itu dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019,"...
Program Prioritas Diberi Anggaran Minim dalam Pembahasan KUA PPAS Sidoarjo
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2019 selalu berjalan alot. Penyebabnya, badan anggaran (banggar) tidak sepakat dengan pengajuan rancangan anggaran dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Nilainya dianggap terlalu rendah.
Kemarin (31/7) rapat anggaran kembali dilaksanakan. Terhitung sudah empat kali banggar dan TAPD membahas KUAPPAS RAPBD 2019. Sayang, hasilnya belum ada. Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul...
Karcis Mandiri di Kota Blitar untuk Menekan Pungli
Berbagai terobosan untuk menekan kebocoran dari retribusi parkir terus ditempuh. Setelah banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pelayanan parkir, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar berencana menerapkan karcis parkir mandiri sebagai cara menekan kebocoran dan praktik pungli.
Teknis pelaksanaan karcis parkir ini adalah, masyarakat bisa membeli karcis parkir sendiri, lalu membayar uang parkir ke juru parkir (jukir) menggunakan karcis itu.
Hal itu untuk...
Minta Tak Ada Lagi Catatan BPK, LKPJ Bupati Trenggalek Disetujui Dewan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 menjadi Perda, Senin (30/7). Namun, dewan meminta eksekutif agar tidak ada lagi catatan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam APBD tahun depan.
Persetujuan ini dilakukan dewan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Trenggalek tanggal 22 Juni 2018. Menjadi acuan DPRD Kabupaten Trenggalek untuk...
Kepala Desa Pesawahan (Sidoarjo) Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa
Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, Jawa Timur, menetapkan Kepala Desa Pesawahan, Kecamatan Porong, Aris sebagai tersangka korupsi pembangunan jalan paving senilai Rp 510 juta. Banyak prosedur dan peraturan perundangan yang dilanggar oleh tersangka dalam membelanjakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Kepala Satuan Reskrim Polresta Sidoarjo Komisaris Muhammad Harris mengatakan, proyek pembangunan jalan paving itu dianggarkan 2016. Ada...
Anggaran Jalan dan Banjir Tahun Depan di Sidoarjo Hanya Rp 179 Miliar
Pembangunan jalan dan penanggulangan banjir termasuk program prioritas. Namun, tahun depan alokasi anggaran untuk program itu hanya Rp 179 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Sidoarjo Sigit Setyawan menjelaskan, tahun depan pagu anggaran belanja langsung di instansinya Rp 604 miliar. Angka itu turun jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp 620 miliar.
Nah, anggaran Rp 604...
Pemprov Jatim Gelontor Rp 160 Miliar untuk Raskin
DPRD menyetujui pengajuan Pemprov Jatim untuk meningkatkan program bantuan beras dan sepakat untuk mengeluarkan kas daerah sebesar Rp 43,1 milliar guna kebutuhan beras bersubsidi.
Untuk melaksanakan program ini, Pemprov telah mengalokasikan total dana senilai Rp 160 milliar. Sementara anggaran dari APBD murni 2019 sebesar Rp 80 milliar. Sisanya, pemprov menggunakan skema Rp 36 milliar dari biaya tak terduga dan sebesar...
Turunkan Timsus Ungkap Korupsi Bansos di Jember
Untuk penuntasan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di Jember pada 2015, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim membentuk Tim khusus (Timsus).
Timsus yang langsung dikendalikan Kajati Jatim, bakal mengembangkan kasus itu, sekaligus pemeriksaan beberapa saksi utama, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Jember.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Sunarta SH., menjelaskan dalam kasus ini, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) memang sudah memeriksa beberapa orang,...
Kontraktor Sidoarjo Jadi Korban ‘Aturan’ Pembayaran
Para kontraktor Sidoarjo menghadapi persoalan pelik, belum menerima pembayaran atas poyek Pemkab Sidoarjo yang sudah selesai dikerjakan. Nilainya tidak tanggung-tanggung, ada yang mencapai ratusan juta hingga puluhan miliar per paketnya.
Berbagai macam proyek, mulai dari pekerjaan bangunan, pengairan, RS, dan sebagainya yang selesai sekitar April hingga Mei 2018 ternyata sampai sekarang belum bisa dicairkan. Anehnya, SKPD terkait sudah mengeluarkan SPM...
Dewan Terus Soroti Lemahnya Kinerja OPD Gresik
Lemahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), terus jadi sorotan serius kalangan DPRD Gresik. Baik dalam rapat paripurna, maupun dalam rapat gelar komisi. Dalam rapat paripurna pendapat akhir (PA) fraksi, terkait dengan LKPJ 2017, hampir semua fraksi beri sorotan, harus segera ada perbaikan.
Seperti yang dibacakan Noto Utomo dari Fraksi PDIP, dalam PA-nya mengatakan bahwa pendapat akhirnya (PA) saat rapat paripurna...
Danai Prasarana, Pemkab Boleh Buat Dana Cadangan
Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si sampaikan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan membentuk dana cadangan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dibebankan dalam satu tahun anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Hal tersebut sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ungkap Wabup saat memberikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)...
Masih 920 Bidang Tanah Aset Pemkab Bojonegoro Belum Bersertifikat
Sebanyak 920 bidang tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, hingga saat ini belum bersertifikat. Kondisi ini secara bertahap akan diperbaiki. Pemkab bakal menertibkan administrasi aset ini, dengan membuatkan sertifikatnya secara bertahap.
Meski sudah resmi jadi milik pemerintah, namun kepemilikan tersebut masih belum ada yang sah secara hukum karena masih ada yang belum memiliki setifikat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset...
Dispendik Gresik Bangun dan Perbaiki 175 Sekolah
Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik mulai memperbaiki gedung sekolah yang rusak dan membangun gedung baru. Pada 2018 sebanyak 175 unit bangunan SD-SMP negeri direhabilitasi. Biayanya mencapai sekitar Rp 32 miliar.
Dana pembangunan sekolah itu bersumber dari dana insentif daerah (DID) dan APBD. Ada dua mekanisme pelaksanaan pekerjaan. Yaitu, lelang dan penunjukan langsung (PL). Terdapat 25 paket proyek yang dilelang. Namun, baru...
Petinggi DLH Kabupaten Madiun Enggan Buka Suara terkait Dugaan Korupsi di TPA Kaliabu
Para petinggi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun mendadak tertutup. Itu terjadi setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan menyeret dua oknum pejabat di dinas tersebut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
’’Saya nggak tahu apa-apa,’’ kata Sekretaris DLH Achmad Chusaini, Senin (23/7).
Ya, saat ini Kejari Mejayan menyidik dugaan korupsi kegiatan operasional dan pemeliharaan persampahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliabu pada 2017....
APBD Sidoarjo TA 2019 Diprediksi Drop Rp 300 Miliar
Tahun depan kekuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sidoarjo diproyeksikan turun. Jika tahun ini mencapai Rp 4,4 triliun, pada 2019 APBD diprediksi hanya Rp 4,2 triliun. Ada penurunan sekitar Rp 300 miliar. Melorotnya kekuatan APBD itu terjadi lantaran target pendapatan menurun.
Proyeksi tersebut telah dipaparkan tim pemkab dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2019....
LKPJ Bupati Trenggalek Masih Penuh Catatan Legislatif
Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek APBD 2017 telah dibahas di tingkat Komisi. Sejumlah catatan muncul untuk segera ditindaklanjuti Bupati Emil Dardak.
Dalam rapat terkait pembahasan komisi atas LKPJ Bupati APBD 2017, Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, Jum’at (20/7), menyebut bahwa rapat kali ini membahas tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati tahun 2017 dengan esensi apa yang pernah dinotakan dan disampaikan Bupati...
Dewan Kaget Aset Pemkot Malang Pindah Tangan
Fraksi PDIP (F-PDIP) DPRD Kota Malang meminta kasus pemindahtanganan aset Pemkot Malang ke milik pribadi tidak terulang. Sekretaris F-PDIP DPRD Kota Malang, Hadi Susanto, mengaku kaget dengan kasus pemindahtanganan aset tersebut.
"Kami tidak tahu, dan tahu-tahu masalah itu sudah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang. Padahal, penghapusan atau pengalihan aset pemkot itu ada prosedurnya, termasuk harus sepengetahuan dan persetujuan anggota...
Lima Fraksi DPRD Sidoarjo Sepakat Hapus Parkir Berlangganan
Dorongan untuk mengganti parkir berlangganan semakin kencang. Lima fraksi DPRD Sidoarjo sepakat menolak kebijakan itu dilanjutkan. Langkah tersebut diambil karena dewan mendengar banyaknya keluhan mengenai pungutan liar (pungli).
Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan Hadi Subiyanto menjadi inisiator penolakan parkir berlangganan. Dia menuturkan, program itu belum dibenahi. Setiap tahun, tetap ada keluhan pungli. ’’Perbaikan program tidak berjalan,’’ jelasnya.
Setiap tahun, dewan sudah...
Pajak 234 Restoran di Surabaya Belum Ditagih
Restoran yang sudah menerapkan pajak biasanya mencantumkan plakat atau stiker penanda. Biaya makan-minum yang dibayar pelanggan sudah terkena pajak restoran sebesar 10 persen. Meski demikian, masih ada ratusan restoran yang belum membayar pajak ke pemkot. Berdasar data Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Tahun Anggaran 2017, ada 412 restoran di Surabaya yang telat menyetorkan pajak.
Anggota Komisi B...
Pemkab Tuban Latih Pengelola Ponpes dan Tempat Ibadah Bikin SPJ
Agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah, Pemkab Tuban melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Tuban menyelenggarakan Pembinaan Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Peningkatan Fasilitas Tempat Ibadah Pondok Pesantren dan TPQ tahun anggaran 2018, Rabu (18/07).
Pembinaan bertempat di gedung KORPRI Tuban dalam pelaporan bantuan hibah merupakan tangggung jawab...
Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Sidoarjo, 12 Juli 2018 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menerima kunjungan kerja dari alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kali ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) melakukan kunjungan terkait fungsi pengawasan DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, salah satunya ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Jalan Raya...
Dorong Pemeriksa Kumpulkan DUPAK, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Pekan DUPAK
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Pekan DUPAK dan Pendampingan Penyusunan DUPAK. Sasaran kegiatan Pekan DUPAK adalah para pemeriksa serta pegawai non pemeriksa yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, sebanyak 150 orang pegawai tercatat mengikuti kegiatan Pekan DUPAK.
Untuk menyukseskan kegiatan Pekan DUPAK, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggandeng Biro...
Kabupaten Sampang Hanya Bisa Sandang Predikat WDP
Silih berganti pucuk pimpinan kepala daerah di Kabupaten Sampang hingga 2017 masih menyandang status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Hal itu dibeberkan saat paripurna pengesahan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2017 kemarin.
"Sebenarnya target WTP itu sudah dulu sejak pemerintahannya pak Noer Tjahja. Bahkan saat dipimpin Alfalah pun juga menargetkan status WTP, tapi belum bisa alias masih WDP," tutur Ketua Pansus I...
DPRD Surabaya Berbeda Pendapat Soal Underpass
Sikap Komisi C DPRD Surabaya terbelah. Terutama dalam pembiayaan proyek underpass bundaran Satelit. Ada yang setuju menggunakan APBD. Ada juga yang menganggap hal tersebut rawan jadi masalah hukum.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Muchammad Machmud menerangkan bahwa pemkot harus berhati-hati dalam mencairkan APBD. Sebab, proyek tersebut sejak awal didanai pengembang. Cuma, dana yang terkumpul baru Rp 39,8 miliar dari total...
Penghapusan Piutang Jadi Opsi Atasi Tunggakan Pajak Daerah Kota Malang
Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menjadi penyumbang terbesar dalam penyumbang Pendapatan Asli Derah (PAD) terbilang sukses menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Tren peningkatan realisasi target selama lima tahun terakhir jelas bukan kerja sistem kebut semalam. Berbagai terobosan dan inovasi tak henti dikreasi untuk menggenjot upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Tak tanggung-tanggung, saat ini sudah ada 45 ‘jurus’ digeber...
Pemkab Probolinggo Integrasikan Simda BMD dan Keuangan
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Probolinggo sampai saat ini menunjukkan tren yang baik, khususnya pelaksanaan penatausahaan BMD dari segi inventarisasi oleh operator dan pejabat terkait melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD.
Namun seiring dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang kian beragam dan kompleks, peningkatan kualitas akuntabilitas serta tata kelola barang milik daerah harus di sempurnakan selaras...
Dapat Tambahan Rp 48 Miliar, Dinas PUPR Kota Malang Janji Benahi Jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang menjanjikan akan memperbaiki jalan jalur angkutan umum, jalan kampung, serta drainase. Ini setelah instansi tersebut mendapatkan alokasi anggaran Rp 48 miliar di Perubahan APBD 2018. Anggaran itu menambah anggaran yang telah diplotkan kepada DPUPR di APBD induk 2018 sekitar Rp 285 miliar.
"Di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan - sebutan lain untuk...
Bocornya Retribusi Parkir Kota Malang Tembus Rp 21 Miliar
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menemukan kerugian negara senilai Rp 21 miliar dari uang retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Kerugian keuangan negara mencapai Rp 21 miliar itu diduga terjadi pada anggaran tahun 2016 dan 2017. Hasil tersebut disampaikan langsung oleh Kajari Amran Lakoni kepada awak media.
Dilanjutkan Amran, kerugian Rp 21 milliar tersebut berdasar hasil hitungan...
Menindaklanjuti Audit BPK RI, DPRD Trenggalek Gelar Rapat Kerja Bersama OPD Terkait
Kerja serius dilaksanakan oleh para wakil rakyat, sebagai bentuk implementasi tugas DPRD dalam bentuk pengawasan. Kali ini, Komisi I DPRD Trenggalek menggelar Raker bersama TAPD Kabupaten Trenggalek untuk mencari penyebab timbulnya hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berupa 11 catatan dengan 3 subtansi yang masih perlu dimaksimalkan, Senin (9/7).
Sukaji, Ketua Komisi I menjelaskan, setelah memimpin raker, bahwa ada 11...
Wali Kota Kediri Beberkan Keberhasilan Program
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan penjelasan dalam Rapat Paripurna untuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017, Kamis (12/7) yang bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri.
Pada rapat ini, Wali Kota Kediri menyampaikan secara singkat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan...
Semua Pimpinan DPRD Sidoarjo Sudah Kembalikan Mobdin
Pimpinan DPRD Sidoarjo memenuhi janjinya untuk mengembalikan mobil dinas (mobdin) yang dipakai. Rencananya, mobil-mobil tersebut pekan depan dikembalikan ke pemkab.
"Saya sudah laporkan ke bupati dan sekda. Pengembaliannya soal waktu saja," kata Sekretaris DPRD Sidoarjo Siswadji Abidin, kemarin (12/7).
Mobil-mobil pimpinan dewan itu kini sudah berada di tempat parkir DPRD Sidoarjo. Kondisinya berselimut debu. Sebab, mobil-mobil tersebut dikandangkan sejak dua pekan...
Kejati Jatim Periksa Wakil Ketua DPRD Jember – Terkait Hibah Bansos 2015
Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi diperiksa di Kejati Jatim, Rabu (11/7). Dia dimintai keterangan tentang dana hibah bansos pada 2015 di Jember. Diduga, ada praktik korupsi dalam penggunaan anggaran itu yang menjerat Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni sebagai terdakwa.
’’Penyidik hari ini memeriksa wakil ketua DPRD Jember. Dia dimintai keterangan sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi dana hibah bansos...
Tiga Raperda Jember Ditetapkan Menjadi Perda
Tiga draf Peraturan Daerah (Perda) disepakati oleh DPRD dan Pemkab Jember menjadi Perda. Pengesahan ini dilakukan saat Rapat Paripurna di gedung DPRD Jember, Rabu (11/7) malam. Tiga Perda tersebut yakni tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2017, Perda Penyertaan Modal pada PDAM, serta pencabutan Perda tentang Irigasi dan tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
Sebelum penandatanganan kesepakatan legislatif dan...
Realisasi Pajak Sidoarjo di Bawah 50 Persen
Pajak merupakan salah satu pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD). Idealnya, pada semester I (Januari–Juni), pajak daerah itu bisa mencapai 50 persen. Namun, di Sidoarjo realisasinya baru 47 persen. Kalangan DPRD pun memberi warning ke Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).
Berdasar data yang diterima Komisi B DPRD Sidoarjo, penerimaan pajak daerah selama Januari–Juni baru sekitar Rp 409 miliar. Padahal, target dalam...
Kades Suprapto Resmi Tersangka Korupsi Dana Desa dan ADD
Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Satreskrim Polres Tulungagung akhirnya menetapkan Kades Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Suprapto (42) sebagai tersangka.
Suprapto diduga korupsi Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (DD dan ADD) tahun 2015 dan 2016. Penetapan tersangka ini setelah keluar hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Penyidik sudah melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan perkara ini. “Unsur pelanggaran hukum sudah terpenuhi,”...
Mobil Pejabat Sidoarjo Ditarik, Diganti Tunjangan
Dengan pertimbangan efisiensi anggaran biaya pemeliharaan, tahun 2019 mendatang semua mobil dinas pejabat di Pemkab Sidoarjo akan ditarik. Pejabat yang bersangkutan di Pemkab Sidoarjo akan mendapat ganti berupa tunjangan transportasi.
Selama ini di Pemkab Sidoarjo, pejabat yang mendapat mobil dinas adalah pejabat eselon II dan pejabat eselon III. Sedangkan untuk pejabat eselon IV dan staf tertentu, mendapat kendaraan dinas roda...
Kejati Segera Limpahkan Berkas Dugaan Pungli Proyek GOR Stadion Brantas Kota Batu
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim Richard Marpaung membenarkan adanya pelimpahan tahap II (tersangka dan barang bukti) dugaan kasus pungli (pungutan liar) pelaksanaan proyek GOR kompleks Stadion Brantas tahun anggaran 2016 dari penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim.
“Iya, pelimpahan tahap II nya dilakukan pada Senin (9/7) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim,” kata Richard Marpaung dikonfirmasi Bhirawa, Selasa...
Tunggakan Piutang Pajak Kota Malang Rp 100 Miliar
Tunggakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam neraca keuangan Pemerintah Kota Malang saat ini mencapai Rp 100 miliar lebih dan sudah kedaluwarsa. Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto di Malang, Jatim, Senin mengatakan, piutang pajak dinilai kedaluwarsa karena subjek dan objek pajak sulit ditemukan.
“Karena itu kami mengusulkan untuk dihapuskan atau diputihkan saja melalui aturan daerah,” kata Ade, Senin (9/7).
Ade...
Dugaan Korupsi Dana Bantuan Rp 1 M – Mantan Kadinkop Jember Diperiksa Polres
Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember Ir Mirfano diperiksa Satreskrim Polres Jember, terkait dugaan korupsi bantuan anggaran dari APBN tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1 miliar.
Bantuan tersebut diperuntukan untuk Koperasi LEPO-M3 Nusa Barong dan Koperasi Kedung Sumbul Jaya Jember. Mirfano dimintai keterangan oleh penyidik sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sekaligus sebagai tim verifikator dalam persoalan ini.
Mirfano...
Aset Rp 27 Miliar Belum Tersertifikasi, Pemkab Malang Terkendala Sumber Daya Manusia
Masalah inventarisasi aset dari tahun ke tahun menjadi temuan dan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nilainya pun terbilang besar pada tahun 2017 lalu.
Dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang, diketahui ada aset sekitar Rp 27 miliar yang belum tersertifikasi. Inventarisasi aset terkendala sumber daya manusia (SDM) yang ada sampai saat ini.
Kondisi tersebut yang membuat DPRD...
Pemantauan TLRHP dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester I 2018
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 memberikan amanat kepada BPK untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan entitas dan melaporkannya setiap semester kepada lembaga perwakilan. Sejak tahun 2005 sampai dengan Semester II Tahun 2017, BPK terus melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diserahkan kepada 39 pemerintah daerah di Jawa Timur.
Pasca libur...
DPRD Kabupaten Madiun Konsultasikan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Madiun TA 2017
Sidoarjo, 3 Juli 2018 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Madiun. Kedatangan anggota dewan ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka konsultasi terkait materi temuan pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017.
Rombongan anggota DPRD Kabupaten Madiun diterima langsung...
LKPJ 2017 Bupati Gresik Disikapi Serius Fraksi dan Badan Anggaran
Rapat paripurna penyampaian Raperda pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Tahun 2017 yang disampaikan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, di ruang paripurna DPRD Gresik, kalangan dewan menilai kinerjanya masih kurang maksimal.
Meski hasil pemeriksaan Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemkab Gresik mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurut Ketua Fraksi PDIP, Mujid Ridwan, melalui rapat paripurna...
Diduga Korupsi, Tiga Mantan Lurah Sedayu Ditahan Kejaksaan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang kini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi aset Desa Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.
Tiga orang mantan Lurah Sedayu, yakni berinisial Lic (57), Zar (58), dan Far (56) kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh Kejari Kepanjen.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kepanjen, Suseno (SH), Kamis (5/7), kepada wartawan menyebut...
Hubungan Pemkab dan DPRD Sidoarjo Kian Panas
Ego sektoral menghinggapi kalangan anggota DPRD dan Pemkab dalam menyikapi LKPJ Bupati Sidoarjo 2017 yang keputusannya akan dibacakan Jumat (6/7) hari ini. Kedua lembaga ini tidak akur dan rapat paripurna LKPJ bupati diperkirakan gagal dalam pengambilan keputusan.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus, mengaku kecewa berat dengan respon Tim Anggaran (TA) Pemkab yang tak serius mengikuti proses pembahasan LKPJ. Sejak...
Kades Banjarsari Mojokerto Huni Bui 20 Hari – Terlibat Korupsi ADD dan DD
Kasus korupsi di Mojokerto tidak hanya menyeret kepala daerah namun hingga tingkat kepala desa. Rabu (4/7), Andi Mulyono, Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Jetis, resmi ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.
Penahanan terhadap Kades Banjarsari ini terkait kasus pidana korupsi dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang telah merugikan negara senilai Rp 296 juta.
Kasi Pidana...
Proyek Penunjukan Langsung Tetap Dievaluasi
Pengerjaan proyek-proyek kecil atau proyek dengan sistem penunjukan langsung (PL) secara keseluruhan sudah cukup bagus. Namun, ada beberapa kekurangan yang harus disempurnakan.
Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Pemkab Sidoarjo, Sigit Setyawan, mengungkapkan hal itu di sela sidak pengerjaan proyek renovasi saluran irigasi di Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Rabu (4/7).
Seperti, pengerjaan proyek irigasi sepanjang 40 meter yang...
3 Eks Lurah Bancakan Tanah Bengkok di Kabupaten Malang
Dugaan korupsi pemanfaatan tanah bengkok aset daerah Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang ternyata tak hanya menjerat FAR (36), lurah Sedayu periode 2013-2016. Dua mantan lurah sebelumnya, kini menyusul ditahan sebagai tersangka.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menahan dua mantan Lurah itu setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tanah bengkok aset daerah Kelurahan Sedayu. Mereka adalah LIC (57) mantan Lurah Sedayu...
Sejuta Ton Jatah Rastra Ngendon di Bulog Sumenep
Sedikitnya 1.951.460 ton beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) mengendap di Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat. Beras Rastra itu merupakan jatah selama enam bulan sejak Januari hingga Juni 2018 untuk Kabupaten Sumenep.
Kabag Perekonomian, Mustangin, melalui Kasubbag Sarana Perekonomian, Bagian Perekonomian, Pemkab Sumenep, M. Suharjono, mengatakan, jatah Rastra yang belum didistribusikan atau masih ada di Bulog selama enam bulan terahir ini...
Pj Bupati Pamekasan Sampaikan Nota LKPJ Tahun Anggaran 2017
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan masa sidang tahun 2018 akan membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang nota penjelasannya disampaikan Pj Bupati Pamekasan Dr Ir H RB Fattah Yasin MS.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pamekasan H Halili Yasin dihadiri Pj Bupati Pamekasan, Forpimda, Kepala OPD, Ketua Partai Politik, Ketua KPU dan Panwaslu Kabupaten Pamekasan, diikuti 34 orang anggota...
BPK Sebut Kelebihan Jasa Layanan BPJS di RSUD Caruban
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban Kabupaten Madiun menjadi sorotan DPRD setempat, terkait temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jatim.
Itu setelah BPK menemukan kelebihan pembayaran jasa pelayanan pasien BPJS di RSUD sebesar Rp 905 juta, yang ternyata belakangan diketahui sudah telanjur dibagi-bagikan kepada sekitar 500 karyawannya.
Temuan BPK terkait kelebihan pembayaran itu, jelas membuat DPRD Kabupaten Madiun...
Proyek Kepuh Kiriman Plasa Mandek – Tanpa Progres Sejak 2013
Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo berharap pemkab memperhatikan nasib pasar. Perhatian itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi atau pembangunan pasar di APBD. Sebagaimana infrastruktur jalan, pasar juga penting.
Sebab, pasar penggerak ekonomi masyarakat. ”Pasar juga harus menjadi prioritas dalam pembahasan PAK (perubahan anggaran keuangan, Red) APBD nanti,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto.
Ada beberapa pasar di Kota Delta...
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kota Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Probolinggo,...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur IV.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 035/LHP/XVIII.SBY/03/2018 tanggal 28 Maret 2018, diserahkan kepada Pemerintah Kota Pasuruan.
Laporan...
DPRD Kabupaten Blitar Segera Bahas Pelaksanaan APBD 2017
DPRD Kabupaten Blitar secara resmi telah menerima dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar tahun 2017 dari Bupati Blitar.
Bahkan DPRD Kabupaten Blitar telah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dimana setelah disampaikan, selanjutnya Bupati Blitar Drs. Rijanto menyerahkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten...
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Kabupaten Tulungagung,...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur III.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 025/LHP/XVIII.SBY/03/2018 tanggal 28 Maret 2018, diserahkan kepada Pemerintah Kota Kediri.
Laporan...
Pemkot Surabaya Bangun IPAL di Enam Puskesmas
Pemkot Surabaya berencana membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di enam puskesmas. Pembangunan tersebut dilakukan untuk menunjang pengolahan limbah medis B3 yang cukup berbahaya.
Enam puskesmas yang akan dibangun IPAL itu adalah Puskesmas Bangkingan, Puskesmas Peneleh, Puskesmas Ketabang, Puskesmas Tambakwedi, Puskesmas Kenjeran, dan Puskesmas dr Soetomo.
Kabid Bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR)...
Kenaikan SPP SMA/SMK Belum Final
Kenaikan nominal SPP jenjang SMA/SMK negeri oleh Pemprov Jatim belum benar-benar final. Hal tersebut masih dalam tahap usulan kepala sekolah yang mengajukan penyesuaian SPP dengan kebutuhan operasional sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman menegaskan belum ada rencana menaikkan SPP SMA/SMK. Usulan kenaikan SPP justru datang dari kepala sekolah. Dengan demikian, hingga saat ini nominal SPP tetap mengacu pada...
Dana Sekolah Perlu Diaudit
Peran komite sekolah perlu lebih diperluas, mulai dari perencanaan hingga mengaudit pengelolaan dana pendidikan. Selama ini komite sekolah belum berfungsi maksimal. Bahkan komite sekolah cenderung tidak mengecek pengelolaan dana, termasuk pelayanan yang diberikan sekolah kepada anak didik.
Untuk itu, menurut Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Akhmad Muzakki di Surabaya, Rabu (20/6/2018), peran komite sekolah perlu ditingkatkan agar pengelola pendidikan tak...
Pemkab Sidoarjo Bakal Lelang Mobil Dinas
Pemkab Sidoarjo mengapresiasi sikap legislatif untuk segera mengembalikan mobil dinas (mobdin). Lebih cepat tentu lebih baik. Setelah dikembalikan dewan, rencananya sejumlah mobdin tersebut dilelang. Namun, barang-barang yang menjadi aset daerah itu diperbaiki lebih dahulu.
Menurut Sekda Sidoarjo Achmad Zaini, kebijakan penarikan mobdin itu tidak hanya berlaku di dewan. Pemkab juga berencana menarik kendaraan jabatan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD)....
Kembalikan Setelah Libur Lebaran – Polemik Penarikan Mobdin di DPRD Sidoarjo
Pemkab sudah cukup lama meminta pimpinan DPRD Sidoarjo mengembalikan mobil dinas (mobdin). Permintaan itu mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, pengembalian tersebut akan dilakukan selepas libur Lebaran ini.
”Saya sudah siap mengembalikan,” kata Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emir Firdaus.
Legislator asal PAN tersebut sudah menaruh salah satu mobdinnya di tempat parkir DPRD Sidoarjo. Mobil itu berjenis Toyota Fortuner...
DPRD Tuban Terima Pelaksanaan APBD 2017
Bupati Tuban, H Fathul Huda, menandatangani Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 di ruang Rapat Paripurna DPRD Tuban, Kamis (07/06).
Penandatanganan tersebut dilangsungkan setelah seluruh fraksi di kantor DPRD setempat menyetujui, dan menerima laporan pelaksanaan anggaran tahun lalu. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, seluruh anggota DPRD dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab...
Perbaiki Keuangan Desa, Camat dan Kades di Kabupaten Blitar Workshop Siskeudes
Memperlancar sistem keuangan yang ada di desa, Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Blitar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur lakukan workshop kepada Camat dan Kepala Desa (Kades).
Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Blitar Mujianto mengatakan kegiatan Workshop Hasil Evaluasi Sistem Tata...
Strategi BPPKA Kota Mojokerto Mempertahankan Penilaian WTP dari BPK
Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan BPK RI kepada Pemkot Mokokerto tak lepas dari kerja keras Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto. Ke depan, lembaga pengelola keuangan daerah ini mengeluarkan strategi cara mempertahankan predikat WTP yang setiap tahun dilakukan BPK RI ini.
”Strategi ini saya harapkan bisa menjadi sebuah sistem yang berjalan dengan baik. Supaya kita...
Pemkab Sidoarjo Hapus Kesan Penerbangan Pejabatnya Fiktif
Pemkab Sidoarjo melakukan upaya untuk menghapus kesan kalau penerbangan pesawat yang dilakukan para pejabatnya fiktif. Pemkab Sidoarjo pun melakukan corporate partner benefit dengan pihak Garuda Indonesia Airways (GIA), karena dianggap pembayaran tiket di BUMN itu terkoneksi secara online dengan sistem di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
”Upaya ini dilakukan atas ide Bapak Sekda, tujuannya tentu saja untuk menghindari dari tindakan korupsi,...
Akhirnya Kabupaten Bangkalan Raih Opini WTP
Sidoarjo, 6 Juni 2018 – BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menuntaskan amanat konstitusi dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan rangkaian proses pemeriksaan atas LKPD TA 2017 pada seluruh...
Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Ke-73
Sidoarjo, 1 Juni 2018 – Sebagaimana tahun sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila ke-73. Hari lahir Pancasila berdasarkan momen sejarah saat Presiden RI yang pertama, Soekarno, membawakan pidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.
Plt Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur Ayub Amali bertindak sebagai...
Sampang dan Lumajang Peroleh Opini WDP
Sidoarjo, 31 Mei 2018 – Melanjutkan rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menyerahkan LHP kepada 12 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota di Jawa Timur. Pemerintah kabupaten yang menerima LHP kali ini adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun,...
Pengendalian Internal di Sidoarjo Terus Ditingkatkan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Sidoarjo tahun 2017 kembali mendapatkan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat murni oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan Predikat WTP tahun 2017 itu, Kabupaten Sidoarjo termasuk berhasil mempertahankan status opini WTP selama lima tahun berturut-turut.
Laporan tersebut diserahkan Plt Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Ayub Amali kepada Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin...
Penerima TPG Kembalikan Tunjangan Rp 1,4 Miliar
Penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) harus konsekuen dengan kewajibannya memenuhi tanggung jawab tatap muka di kelas. Jika mengajukan cuti, maka guru seharusnya melapor ke dinas. Sehingga tunjangan profesi yang dibayar sesuai dengan tatap muka.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, tahun lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pengembalian TPG yang sudah diterima guru. Nilainya mencapai Rp1,4 miliar....
Surabaya Tak Ada THR, Yang Ada TPP Tiap Bulan
Bukan hanya daerah dengan APBD kecil yang kebingungan membayar THR sesuai surat edaran Mendagri. Surabaya dengan APBD Rp 9,1 triliun juga kebingungan untuk membayar THR dengan besaran gaji pokok plus tunjangan itu.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memang tidak secara eksplisit menolak kebijakan pusat tersebut. Namun, dia sangsi kebijakan itu bisa diterapkan di Surabaya. ”Bukannya begitu (menolak, Red), tapi memang...
Kabupaten Nganjuk Terima Predikat WTP Kelima
Pj. Bupati Nganjuk Drs. Sudjono menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2017. Dalam laporan ini, Kabupaten Nganjuk berhasil mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil.
Laporan tersebut diserahterimakan oleh Plt Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim, Ayub Amali,...
Fatah Jasin Apresiasi Kerja Sama Eksekutif-Legislatif Pamekasan
Pj Bupati Pamekasan, Fatah Jasin, mengapresiasi kerja sama yang dibangun eksekutif dan legislatif Pamekasan terutama dalam pembentukan aturan dan kebijakan. Kemarin, Senin (4/6), legislatif mengesahkan sembilan Perda.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, menggelar rapat paripurna mengagendakan penandatangan 9 (Sembilan) Raperda untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan.
Pimpinan rapat H. Hermanto, selaku Wakil Ketua DPRD dalam pengantar, mengucapkan...
Jaksa Jebloskan Kades di Gresik ke Bui – Kasus Korupsi Dana Desa Sembayat Rp 175 Juta
Sepak terjang Kades Saudji berujung ke bui. Kasus dugaan korupsi dana desa pada 2016 menyeret kepala desa Sembayat, Kecamatan Manyar, itu ke meja hukum. Kemarin (4/6) Saudji resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Tuduhannya korupsi Rp 175 juta.
Saudji bukan satu-satunya Kades yang terjerat kasus korupsi DD. Pada Januari lalu kejaksaan juga menahan Kunari, Kades Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom....
Dikeluhkan, Proyek Renovasi Ruang DPRD Sidoarjo
Kali ini giliran proyek renovasi di lingkungan gedung DPRD Sidoarjo yang bermasalah. Baru selesai direhab, kualitas pekerjaan dianggap kurang maksimal. Apalagi, masalah tersebut tidak hanya terjadi di satu titik.
’’Saya tidak mengerti dengan kualitas renovasi ini. Sepertinya tidak total pekerjaannya,’’ kata Wakil Ketua Komisi B Dhamroni Chudlori.
Dhamroni menyebutkan, bak air kamar mandi di ruang komisinya yang baru saja direnovasi ternyata...
BPK Jatim Serahkan LHP, Dua Daerah Berpredikat WDP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jatim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Dalam penyerahan LHP di periode kedua ini, ada 17 kabupaten/kota yang menerima predikat WTP dan WDP.
Dari 17 kabupaten/kota yang diberikan LHP, BPK menyatakan hanya ada 15 kabupaten/kota yang mendapatkan gelar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sisanya, yakni 2 kabupaten/kota...
Tulungagung Raih Opini WTP Ketujuh Kali
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Capaian opini WTP ini merupakan ketujuh kalinya diperoleh Pemkab Tulungagung.
Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Plt Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Ayub Amali, kepada Pj Bupati Tulungagung, Dr Jarianto MSi, dan Ketua...
Pemkot Madiun Raih WTP, Langsung Diterima Wali Kota dan Ketua DPRD
Terkait hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017, Pemkot Madiun berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) diserahkan langsung oleh Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Ayub Amali, SE, MM.Ak.CA kepada Walikota Madiun H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum bersama Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Akhirnya Sumenep Peroleh Opini WTP Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Sumenep akhirnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 ini.
Bupati Sumenep, A Busyro Karim, menerima langsung laporan hasil pemeriksaan (LHP) periode kedua di Kantor BPK Jatim, Jalan Juanda, Sidoarjo, (31/5), bersama 16 kabupaten/ kota lainnya di Jatim baik yang menerima opini WTP maupun opini Wajar Dengan...
Lepas Dari ‘Kutukan’, Sumenep Raih WTP dari BPK
Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura akhirnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) periode kedua itu, diterima langsung oleh Bupati Sumenep, A Busyro Karim, di Kantor BPK Jatim, Jalan Juanda, Sidoarjo, Kamis (31/5/2018), bersama 16 kabupaten/ kota...
Pemkot Malang Raih Opini WTP Ketujuh
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun anggaran 2017. Opini WTP ini merupakan opini WTP ketujuh kalinya diraih oleh Pemkot Malang.
Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi dan Plt Pimpinan DPRD Kota Malang Choeroel Anwar bersama-sama menandatangani dan menerima secara langsung laporan hasil pemeriksaan...
Gresik Tiga Kali Raih WTP
Sejak meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK pada 2015, Kabupaten Gresik berhasil terus mempertahankannya. Tiga tahun berturut-turut pada 2015, 2016, dan 2017. Pengelolaan keuangan dinilai akuntabel.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim menyerahkan hasil audit dengan opini WTP itu kepada Bupati Sambari Halim Radianto kemarin (31/5). Sambari pun dengan senyum bangga menerimanya.
"Pengelolaan dan laporan keuangan Kabupaten Gresik memang...
17 (TUJUH BELAS) PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Sidoarjo, Kamis (31 Mei 2018) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2017 kepada 17 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur. Penyerahan LHP kali ini merupakan gelombang penyerahan LHP LKPD yang kedua setelah sebelumnya BPK menyerahkan LHP kepada Pemerintah Provinsi Jawa...
Pemkab Jember bersama 20 Daerah di Jatim Raih WTP 2018 dari BPK
Kabupaten Jember meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jumat (25/5/2018).
Kabupaten Jember tidak sendiri, ada 19 Daerah di Jawa Timur yang memperoleh hal serupa, diantaranya, Kabupaten Jember, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan,...
Pemkab Pasuruan Kembali Raih Opini WTP
Pemkab Pasuruan kembali menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai daerah yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan tersebut diberikan di Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat (25/5) lalu bersama 20 daerah di Jawa Timur.
Penghargaan Opini WTP yang diberikan itu terasa lebih istimewa. Ini lantaran penghargaan tersebut diterima lima kali berturut-turut. Yakni, mulai tahun...
Tiga Kali Berturut-Turut Pemkot Batu Terima Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
Selama tiga tahun terakhir Kota Batu menyandang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tahun ini Kota Batu kembali meraih WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan ini diterima langsung Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko di Surabaya, Jumat (25/5/2018).
Tidak hanya Kota Batu, 22 kota/kabupaten Jawa Timur juga hadir menerima penghargaan yang sama.
Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Malang, Sidoarjo, Kota Blitar, Kabupaten Magetan, Kota...
Bondowoso Dapat Opini WTP Keenam Kali
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP ini merupakan kali keenam diterima oleh Kabupaten berjuluk Republik Kopi tersebut.
Kepada Bhirawa, Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni mengatakan keberhasilan ini merupakan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk terus berbenah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan...
Pemkab Situbondo Raih Penghargaan WTP Kedua Kali
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo untuk mensukseskan program tahun kunjungan wisata 2019 semakin sempurna. Ini setelah Pemkab Situbondo di bawah kepemimpinan Dadang Wigiarto-Yoyok Mulyadi kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Jumat (26/5).
Satu langkah kinerja duet pasangan Bupati-Wakil Bupati ini berhasil dengan menggembirakan terutama dalam evaluasi laporan hasil keuangan (LHK) untuk tahun 2017 lalu.
Keberhasilan prestasi ini...
Target Utama Kelola Anggaran Lebih Efisien – Kota Kediri 4 Tahun Raih WTP
Pemerintah Kota Kediri kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ini merupakan WTP ke-4 yang diraih selama empat tahun berturut-turut.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Pjs Wali Kota Kediri Jumadi dan Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon di Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (25/5).
Opini WTP diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah...
Pemkot Kediri Raih Quat-trick WTP
Transaksi Nontunai Bikin Transparan Pengeluaran Keuangan
Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal itu berarti Pemkot Kediri meraih opini WTP selama empat tahun berturut-turut.
Opini WTP diberikan berdasar laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Kediri tahun anggaran 2017. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pjs Wali...
Pemkot Kediri 4 Kali Berturut Raih WTP
Pemerintah Kota Kediri kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Ini artinya Pemerintah Kota Kediri meraih opini WTP selama empat tahun berturut-turut.
Opini WTP diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2017. Penghargaan ini diterima langsung oleh Pjs Walikota Kediri Jumadi dan Ketua DPRD Kota...
WTP Kali Keempat untuk Kabupaten Tuban
Pemerintah Kabupaten Tuban kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini pemeriksaan BPK RI untuk pelaksanaan APBD 2017 itu diserahkan oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Ayub Amali kepada Bupati Tuban, H. Fathul Huda yang di dampingi Ketua DPRD Tuban, Miyadi, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jatim, Gedangan, Sidoarjo, Jum’at kemarin...
Pemkab Mojokerto Kembali Pertahankan WTP
Pemkab Mojokerto kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, dan diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim, Jumat (25/5). Penyerahan diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi.
Bersama dengan beberapa daerah lain, Kab. Mojokerto termasuk dalam 20 daftar Pemda peraih Opini WTP. Penyerahan WTP...
Meraih Berkah Ramadhan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyemarakkan Bulan Ramadhan 1439 H dengan berbagai kegiatan. Sebagaimana tahun sebelumnya, Dharma Wanita Persatuan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur membuka Bazar Ramadhan. Bazar yang diselenggarakan selama tiga hari, 23 s.d. 25 Mei 2018, menyediakan berbagai kebutuhan pegawai seperti aneka busana, peralatan rumah tangga, permainan anak-anak, hingga menu buka puasa.
Bertempat di lantai 1,...
BPK Ungkap Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap dan Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal pada 20 Pemerintah Daerah
Sidoarjo, 25 Mei 2018 - Sebanyak 20 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur masih belum tertib dalam mengelola aset tetap yang berada dalam penguasaannya. Selain itu, masih ditemukan kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan belanja modal di pemerintah daerah.
Dua temuan terkait aset dan belanja modal merupakan sebagian permasalahan yang diungkap BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan...
BPK Berikan Opini WTP atas LKPD Pemprov Jatim TA 2017
Surabaya, 25 Mei 2018 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017. Opini WTP tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang diserahkan kepada DPRD dan Gubernur Jawa Timur pada acara Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.
LHP BPK atas LKPD...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Peringati Hari Kebangkitan Nasional
Senin, 21 Mei 2018 - Bertempat di halaman depan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108. Dengan mengambil tema "Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia dalam Era Digital", peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2018 dimaknai dengan upaya-upaya penyadaran...
DPRD Jatim Harap Pemprov Perbaiki Catatan BPK
DPRD Jatim mengingatkan penekanan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) harus diperhatikan. Legislatif meminta catatan BPK tersebut sudah tak muncul lagi di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto mengatakan, pihaknya berharap pada masa akhir jabatan Gubernur Jatim Soekarwo rekomendasi BPK tentang aset telah...
Segera Inventarisasi dan Verifikasi Aset Sekolah Menengah Negeri
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ir Isma Yatun MT menyampaikan, opini WTP yang diperoleh Pemprov Jatim sama dengan Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Pemberian opini WTP ini juga telah sesuai dengan kriteria pada peraturan perundang-undangan. Di antaranya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Pada tahun ini, lanjut Isma Yatun, BPK memberi penekanan atas serah terima aset...
Pemkot Surabaya Dapat Opini WTP
Pemkot mendapatkan hasil wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga auditor keuangan negara tersebut menyatakan bahwa pemkot klir selama pengelolaan anggaran 2017.
Kendati demikian, masih ada catatan yang diberikan. Yakni, pemkot diminta lebih getol menuntaskan sertifikasi aset-aset. Wali Kota Tri Rismaharini mengakui bahwa permasalahan aset adalah yang paling krusial bagi pemkot. Karena itu, mereka harus teliti dan...
Pemkot Blitar Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-Turut
Prestasi membanggakan kembali diraih Kota Blitar. Untuk kedelapan kalinya berturut-turut, Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penghargaan WTP itu diserahkan Plt Kepala BPK RI Perwakilan Surabaya, Ayub Amali, kepada Wakil Wali Kota Blitar, Santoso, di Auditorium BPK RI Surabaya, Jumat (25/5). Turut mendampingi penerimaan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar,...
Pemkab Sidoarjo Kembali Meraih WTP
Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada APBD 2017 mencapai Rp 864 miliar. Namun, data itu tidak memengaruhi laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Buktinya, Sidoarjo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Kemarin (25/5) laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur. Berkas itu diterima Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin bersamaan dengan kepala daerah 20...
Pemprov Jatim Raih Opini WTP Ke-7 Kalinya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang ketujuh kalinya ini diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2017.
LHP BPK atas LKPD Provinsi Jatim ini diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI Ir Isma Yatun MT kepada Gubernur Jatim Dr...
WTP, Tapi Tetap Ada Catatan – Hasil Audit BPK atas APBD di Wilayah Jatim
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jum'at (25/5) kemarin menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan APBD 2017 milik pemprov dan 20 kabupaten/kota. Hasilnya, seluruh laporan tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah persoalan di balik laporan tersebut. Selain itu, masih ditemukan daerah yang terlambat menyetorkan laporan keuangan.
Kemarin penyerahan LHP dilakukan dalam dua tahap. Sesi...
Terdeteksi, Kelemahan Pengendalian Keuangan Pemerintah Daerah
Kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih ditemukan dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur tahun anggaran 2017. Hal itu mendesak diperbaiki agar tidak menjadi penyimpangan sehingga merugikan negara.
Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, mengatakan, bentuk lemahnya pengendalian dan ketidakpatuhan itu, antara lain, terwujud dalam pengelolaan aset daerah yang belum tertib, juga adanya kelebihan pembayaran...
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN LHP ATAS LKPD TA 2017 KEPADA 20 (DUA PULUH) PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Jum’at (25 Mei 2018) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2017 kepada 20 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Ayub Amali, dengan disaksikan oleh Anggota V BPK RI, Isma Yatun, menyerahkan LHP tersebut...
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN LHP ATAS LKPD TA 2017 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Surabaya, Jum’at (25 Mei 2018) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2017. Anggota V BPK RI, Ir. Isma Yatun, M.T., menyerahkan LHP ini kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur Jawa Timur dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung...
Jalan Desa di Gresik Masih Rusak Parah
Kerusakan Jalan Raya Gempolkurung, Menganti, semakin parah. Jalur akses wilayah Menganti ke Benowo, Surabaya, itu belum juga diperbaiki. Sebagian sudah hancur. Aspal tak tersisa lagi.
”Kalau lewat sini harus pelan. Hati-hati betul,” kata Widodo, warga setempat. Dia benar. Berdasar pantauan Jawa Pos di lokasi, ada sekitar 100 meter jalan yang benar-benar rusak parah. Lubang terlihat di sana-sini. Pengendara hampir tidak...
Belasan Kades di Situbondo Telat Laporkan ADD
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, Suraji, mulai jengkel karena masih ada belasan kepala desa (kades) yang menyelesaikan laporan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) tahun anggaran 2016.
Suraji pun berencana memanggil para kades tersebut agar segera melaporkan temuannya. "Insya Allah pekan depan kami undang belasan kades itu ke kantor saya," tegas Suraji, Selasa (22/5).
Sejauh ini, kata...
Di-SP3, Tersangka Korupsi Rp 7,8 Miliar di Dinas Lingkungan Hidup Magetan Bebas
Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan secara mengejutkan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Bambang Setiawan, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Padahal Bambang selama ini sudah menjadi tersangka dugaan korupsi Rp 7,8 miliar, dan malah sudah dibebaskan dari penahanan sebelum terbitnya SP3 itu lebih tiga bulan lalu.
"Untuk tersangka DLH dengan tersangka BS sudah positif kami terbitkan SP3. Ini setelah alat...
Pimpinan Dewan Jengkel terhadap Sekkab Sidoarjo
Ruang parkir mobil dinas (mobdin) DPRD akan kosong, karena hampir semua mobil operasional dan eks Mobdin jabatan pimpinan akan diserahkan ke BPKAD.
Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Sekkab Sidoarjo, yang meminta Sekwan menyerahkan sembilan mobil Innova, tiga Fortuner dan satu Toyota Altis. Malah pimpinan rela tak menggunakan mobdin, dengan menyerahkan tiga mobdin terbarunya.
Dalam suratnya, Sekkab Achmad Zaini beralasan penarikan mobdin...
Pemkab Situbondo Siapkan Rp 3,7 Miliar untuk Insentif Gurun Ngaji
Ribuan guru mengaji dan guru minggu di Kabupaten Situbondo bisa bernafas lega, karena pemkab telah mencairkan insentif untuk mereka, yang diterimakan Senin (21/5). Karena untuk pencairan insentif tersebut, pemkab telah menganggarkan melalui alokasi khusus keuangan sebesar Rp 3,7 miliar.
Sekretaris Daerah Pemkab Situbondo, Syaifullah mengatakan, jumlah guru mengaji dan guru minggu di Situbondo sebanyak 4.148 orang. "Rinciannya, 4.072 guru mengaji...
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Tuban,...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur II.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 015/LHP/XVIII.SBY/03/2018 tanggal 26 Maret 2018, diserahkan kepada Pemerintah Kota Mojokerto.
Laporan...
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur I.
Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:
Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 06/LHP/XVIII.SBY/03/2018 tanggal 26 Maret 2018, diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
...
Megaproyek Joyoboyo Dibangun Agustus
Proyek gedung parkir dan terminal intermoda Joyoboyo jadi proyek termahal Pemkot Surabaya untuk saat ini. Anggaran Rp 211,8 miliar disiapkan untuk mewujudkan sarana prasarana trem. Sudah ada pemenang lelang untuk merealisasikan pusat transportasi Surabaya itu.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menanyakan kelanjutan proyek tersebut dalam evaluasi catur wulan (cawu) pertama 2018 dinas perhubungan (dishub). Sebab, proyek tersebut sempat...
Lindungi dari Kerugian, Pemkab Bondowoso Serahkan 65 Asuransi Tani
Pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, terus memberikan bantuan pada petani. Salah satunya, dengan memberikan Asuransi Usaha Tani Tanaman Padi (AUTP) pada 65 petani.
Kepala Dinas Pertanian, H. Munandar SP MM yang turun langsung mewakili bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni untuk menyerahkan klaim kepada sejumlah petani. Ada dua tempat yang diberikan asuransi, Walidono dan Prajegan Kidul.
Dalam...
Total Dana Rehab Sekolah di Sidoarjo Rp 61,9 Miliar
Rencana perbaikan sekolah yang rusak tahun ini memang belum menjangkau semua. Namun, DPRD Sidoarjo mencatat, proyek rehab itu mencapai 345 ruang kelas. Selain itu, ada pembangunan 30 ruang kelas baru (RKB). Alokasi anggarannya di APBD 2018 sebesar Rp 61,9 miliar.
’’Dalam pembahasan anggaran dulu, disepakati angka Rp 61,9 miliar. Karena itu, kami bingung dengan pernyataan dinas pendidikan. Yang betul yang...
Proyek Molor, PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro Terus Menghindar
Tertundanya penyelesaian jembatan Suryodilogo, yang merupakan penghubung kota Bojonegoro-Trucuk dari deadline 27 Desember 2017 lalu, tetap tidak diketahui penyebabnya. Bahkan, Kepala PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro, Andi Tjandra terkesan terus mengelak saat dikonfirmasi sejak Rabu (16/5) lalu.
Panggilan telepon, pesan SMS, maupun pesan WhatsApp yang dikirim media juga tidak dijawab oleh Andi. Padahal, proyek yang dikerjakan kontraktor PT Bintang Sembilan Indah...
Perbaikan Enam Ruas Jalan di Gresik Dianggarkan Lagi
Sejumlah ruas jalan kembali dianggarkan untuk pekerjaan tahun ini. Nilai dananya mencapai Rp 32,5 miliar. Enam jalan kabupaten tersebut direncanakan dikerjakan tahun ini.
’’Ini adalah proyek lanjutan dari tahun lalu,’’ kata Wakil Ketua DPRD Gresik M. Syafi’ AM kemarin. Hal itu diputuskan dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Gresik. Selain Jalan Harun Thohir, ada ruas...
Pemkot Surabaya Siapkan Gelar Pahlawan Kemanusiaan
Warga Surabaya akan mengenang kepergian mereka yang tewas akibat bom pada Minggu (13/5). Pemkot sudah menyiapkan gelar pahlawan kemanusiaan kepada beberapa di antara mereka. Penghargaan diberikan pada Hari Ulang Tahun Ke-725 Surabaya, 31 Mei mendatang. ’’Yang sudah pasti Bayu. Ada banyak usulan agar Yesaya juga dapat,’’ ujar Kabag Kesra Pemkot Surabaya Imam Siswandi saat ditemui di ruang kerjanya kemarin...
BPK Sosialisasikan Fungsinya dalam Mengawal Pengelolaan Dana Desa
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri. Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah telah menggelontorkan triliunan rupiah dana desa melalui APBN. Tahun 2018, alokasi dana desa yang digelontorkan di wilayah Jawa Timur mencapai Rp 6,34 triliun. Berdasarkan undang-undang, keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
"Sebagai...
Pemkot Madiun Luncurkan BPNTD bagi Warga Kurang Mampu
Pemkot Madiun meluncurkan program bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD), Selasa (15/5). Program ini merupakan perwujudan dari visi-misi Pemkot Madiun, salah satunya, percepatan penanggulan kemiskinan.
Dengan harapan, BPNTD itu dapat mengentaskan atau paling tidak mengurangi angka kemiskinan di Kota Madiun.
“Yang jelas, untuk lebih mensejahterakan masyarakatnya, selain meluncurkan BPNTD, Pemkot Madiun juga untuk program kesehatan sudah melaksanakan program Jamkesmasta 2013 lalu....
Pemkab Pasuruan Guyur Rp 15 Miliar untuk Renovasi 10 Pasar Daerah
Image pasar daerah yang kumuh, kotor, dan bau, akan segera hilang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan berencana menjadikan pasar daerah lebih modern tanpa meninggalkan unsur konvensional, dengan menggelontorkan anggaran Rp 15 miliar.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk merevitalisasi 10 pasar daerah, agar wajah dan performanya lebih cantik dan bersih.
Edy Suwanto, Kepala Disperindag mengatakan, Selasa (15/5), ke-10 pasar yang...
Jam Kerja Pegawai BPK Selama Ramadhan 1439 H
Dalam rangka menghormati pelaksanaan ibadah puasa di Bulan Ramadhan serta menjaga efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada Pelaksana BPK, Sekretaris Jenderal BPK menetapkan jam kerja pegawai selama Bulan Ramadhan 1439 Hijriah di lingkungan BPK. Penetapan jam kerja selama Ramadhan ini dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 336 Tahun 2018 tentang Penetapan Jam Kerja...
Komisi D DPRD Jatim Tolak Jembatan Timbang Dikelola Swasta
Imbas anggaran APBN yang menipis, Pusat hanya mampu mengelola 10 jembatan timbang dari 20 jembatan yang dulu dikelola oleh Jatim. Muncul wacana Pusat akan menjual pengelolaan jembatan timbang Jatim ke swasta. Mendapat kabar seperti itu, Komisi D DPRD Jatim ramai-ramai menolak rencana tersebut.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto menegaskan jika untuk tahun ini Pusat hanya mampu mengelola...
Kembali Anggarkan Jalan Harun Thohir, Pemkab Gresik Siapkan Rp 7,5 Miliar
Anggaran perbaikan Jalan Harun Thohir dalam APBD 2018 sempat dicoret. Namun, anggaran tersebut dikembalikan. Nilainya Rp 7,5 miliar. Itu diputuskan dalam rapat bersama badan anggaran (banggar) DPRD dan Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Gresik kemarin (14/5).
’’Anggaran dari APBD sudah ready. Siap digunakan tahun ini,” kata Wakil Ketua DPRD Gresik M. Syafi’ A.M. setelah rapat tertutup kemarin.
Namun, kepastian penggunaan anggaran itu...
Dapat Baru, Mobil Dinas Lama Belum Dikembalikan
Jatah mobil dinas (mobdin) pimpinan DPRD Sidoarjo berkurang. Yang didapat tidak lagi dua unit, tetapi hanya satu. Karena itu, satu mobdin lama yang masih dipakai pimpinan dewan bakal ditarik pemkab. Selain mobdin, kuota biaya bahan bakar minyak (BBM) disebut-sebut bakal dikurangi.
”Memang benar kami akan menarik mobil dinas pimpinan dewan. Bukan yang baru, tetapi yang lama,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda)...
Anggota DPRD Surabaya Diperiksa Kejari Perak – Terkait Dugaan Korupsi Jasmas 2016
Kejari Tanjung Perak tetap menyidik perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya berupa jaringan aspirasi masyarakat (jasmas) 2016. Sudah banyak pihak yang diperiksa sebagai saksi. Terbaru, penyidik sedang memeriksa 200 ketua RT dan RW di wilayah kewenangan Kejari Tanjung Perak.
Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie mengatakan, dari ratusan ketua RT dan ketua RW itu, penyidik sudah memeriksa 40...
Pemkab Probolinggo Prioritaskan Peningkatan Jalan Karanganyar-Jatisari-Wonoasri
Pemkab Probolinggo menegaskan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan tetap menjadi prioritas anggaran pada 2018. Pembangunan jalan dipiih untuk mendukung peningkatan perekonomian dan daya saing daerah.
“Jika akses jalan ke desa, ke sekolah, ke Puskesmas, dan ke sawah sudah baik, masyarakat memperoleh kemudahan untuk beraktivitas dan segala usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Insya Allah menjadi lebih efisien,” kata Sekretaris Daerah (Sekda)...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Turut Sukseskan Roadshow FFKHN di Surabaya
Surabaya, 3 s.d. 4 Mei 2018 - Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengajak masyarakat Kota Surabaya untuk segera mengirimkan karya film terbaiknya dalam kompetisi Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN). Tingginya animo masyarakat yang hadir meramaikan roadshow FFKHN 2018 di Surabaya membuktikan bahwa film merupakan media edukasi yang sangat efektif untuk semua kalangan. "Melalui festival ini, kami...
Dukung FFKHN 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Selenggarakan Media Visit dan BPK Goes to School
Surabaya, 2 Mei 2018 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID)-CEGAH untuk kedua kalinya menyelenggarakan Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN). FFKHN merupakan sebuah festival yang bertujuan mendorong peran serta dan pelibatan masyarakat untuk membantu fungsi serta tugas BPK dalam mengawal harta negara. FFKHN 2018 diramaikan dengan kompetisi film pendek fiksi dan...
MCW Desak Pemkab Malang Tingkatkan Anggaran Pendidikan
Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) Fakruddin menilai minimnya anggaran APBD untuk pendidikan menjadi penyebab kualitas pendidikan di Kabupaten Malang kalah dibanding pendidikan di Kota Malang.
Menurut catatan MCW, dari total APBD Kabupaten Malang 2018 sebesar Rp 3,9 triliun anggaran Dinas Pendidikan (Dindik) kabupaten setempat pada tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun. Namun, dari anggaran itu sebanyak Rp 238...
Proyek Alun-Alun Gresik – Pagu Rp 9 Miliar Dimenangi Rp 7,25 Miliar
Masa depan alun-alun kota Gresik selalu menjadi pertanyaan warga Kota Wali. Senin (7/5) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Pemkab Gresik menetapkan pemenang tender proyek tahap kedua. Yaitu, PT Anugerah Konstruksi Indonesia.
Perusahaan asal Malang tersebut memenangi tender dengan nilai penawaran Rp 7,257 miliar di antara pagu Rp 9 miliar. Itulah nilai terendah di antara sepuluh perusahaan lain. Penawaran...
Vonis Berbeda Buat Terdakwa Korupsi Jembatan Brawijaya Kota Kediri
Tiga terdakwa korupsi Jembatan Brawijaya, Kediri, telah divonis. Mereka adalah Kasenan yang merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kediri, Wijayanto (ketua lelang sekaligus Kabid Permukiman PU), dan Nur Iman Satryo Widodo (pejabat pembuat komitmen). Dalam sidang yang dilaksanakan di Sidoarjo kemarin, ketiganya divonis dengan masa hukuman yang berbeda.
Hakim I Wayan Sosiawan memvonis Kasenan dengan hukuman penjara selama...
Tambah Rp 46 Miliar dari Silpa untuk Pembebasan FR Sidoarjo
Dana Rp 84 miliar ternyata tidak cukup untuk membebaskan lahan yang terdampak proyek frontage road (FR). Untuk kebutuhan tersebut, dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 130 miliar. Jadi kurang Rp 46 miliar.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menyatakan, pihaknya bakal menambah dana. Anggaran tambahan itu berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Dari perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dana yang tidak...
Ada Temuan BPK, Muspika Karangrejo Gelar Rapat
Muspika Karangrejo Kabupaten Tulungagung menghadiri rapat koordinasi hasil temuan BPK di wilayah Tulungagung. Rapat yang bertempat di kantor Kecamatan Karangrejo itu dilakukan lantaran Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi menemukan masalah administrasi Dana Desa (DD) di desa Tanjungsari.
"Masalah administrasi, temuan itu di antaranya ada yang tidak tepat penganggaran, rencana yang telah ditentukan dalam pelaksanaan diubah dan pembangunannya belum dilaksanakan," kata Camat...
Penyertaan Modal Pasar Setono Betek Kota Kediri Segera Dituntaskan
Bangunan Pasar Setono Betek yang ada di Jl. Patimura Kota Kediri sudah selesai proses pengerjaan renovasinya dan tinggal menempati saja, namun pihak PD Pasar Joyoboyo masih menunggu proses penyertaan modal dari Pemerintah Kota Kediri. Dan dewan berjanji segera menuntaskan proses tersebut.
Ketua DPRD Kota Kediri Kolifi Yunon mengatakan belum dilaksanakannya proses penyertaan modal berupa bangunan Pasar Setono Betek ke PD....
Badan Keuangan Daerah Tak Hadir, Rapat Komisi II DPRD Trenggalek Tertunda
Rencana Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek mengklarifikasi aset yang dimiliki pemerintah daerah tertunda. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) tidak bisa hadir karena masih menyelesaikan beberapa agenda yang terkait di bidangnya.
“Secara umum kami berharap semua pihak terkait hadir dalam rapat kerja ini,” terang Mugianto, Ketua Komisi II, Senin (30/4).
Menurutnya, rapat kerja ini akan membahas...
BPK Perketat Pengawasan Dana Desa
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal keliling dari desa satu ke desa lainnya. Lembaga auditor negara ini akan ‘memelototi’ secara ketat penggunaan dana desa (DD) yang naik drastis menjadi Rp 2 ribu triliun agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sebab masih banyaknya Kepala Desa (Kades) yang belum bisa baca tulis dan tidak paham teknologi (Gaptek).
“Tahun ini, kami keliling ke desa-desa karena tugas...
Literasi Peran BPK Lewat Ajang Festival Film Pendek
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan United States Agency for International Development (USAID) kembali mengajak pelajar dan mahasiswa mengikuti Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) 2018.
Penyelenggaraan yang sudah digelar kali keduanya merupakan salah satu cara lembaga auditor negara ini untuk mendorong keterlibatan publik dalam meningkatkan kesadaran terhadap peran kerja dan fungsi BPK.
Roadshow FFKHN 2018 di Surabaya adalah kota kedua dari...
BPK Incar Sineas Muda Surabaya Melalui Festival Film Kawal Harta Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID) kembali menggelar Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN). Ajang perfilman ini sebagai tujuan utama BPK dalam memperkenalkan perannya kepada masyarakat.
"Supaya publik mengenal BPK itu apa perannya, apa fungsinya, sehingga kita dibutuhkan dan mereka mulai mencintai," papar Dayu Sandra Tiurma Uli, Kasubbag Publikasi dan Media Biro...
Kejari Tahan Kades Wonokupang, Sidoarjo – Diduga Korupsi Rp 227 Juta
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo kemarin (30/4) menahan Kepala Desa (Kades) Wonokupang, Balongbendo, Herry Suryanto. Sebab, Herry diduga telah menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk kepentingan pribadi.
”Mulai hari ini (kemarin, Reds) resmi kami tahan,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Sidoarjo Budi Handaka. Dia mengatakan, penyidik sudah mengantongi dua alat bukti. Uang negara yang diduga dikorupsi tersangka sekitar Rp 227...
Pemkot Surabaya Hadapi 17 Sengketa Aset
Sengketa tanah antara warga dan pemkot masih kerap terjadi. Tipikalnya macam-macam. Tahun ini saja, pemkot harus menghadapi 17 sengketa lahan. Yang dihadapi juga beragam. Mulai perusahaan swasta hingga warga sendiri.
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, saat ini semua sengketa lahan tersebut dalam penyelesaian secara hukum. Salah satunya, pemkot harus menghadapi persidangan...
Dana untuk Lahan Frontage Road Sidoarjo Perlu Ditambah
Anggaran proyek frontage road (FR) Waru–Buduran sudah dialokasikan Rp 84 miliar. Namun, anggaran tersebut belum cukup. Karena itu, pada perubahan anggaran keuangan (PA) APBD 2018, pemkab memberikan tambahan dana. Dari kalkulasi sementara, kekurangannya Rp 46 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Sidoarjo Sigit Setyawan menyatakan, alokasi anggaran Rp 84 miliar itu digunakan untuk membebaskan lahan milik...
Catatan Berita : “KPU Jawa Timur Tekankan KPU Kabupaten/Kota Tindaklanjuti LHP BPK”
Catatan Berita : "KPU Jawa Timur Tekankan KPU Kabupaten/Kota Tindaklanjuti LHP BPK"
Catatan Berita : “LHKPN sebagai Transparansi dan Kontrol Calon Kepala Daerah”
Catatan Berita : "LHKPN sebagai Transparansi dan Kontrol Calon Kepala Daerah"
SMK Mini Hasilkan Produk Kualitas Internasional
Keberadaan SMK Mini dari tahun ke tahun sudah mulai menunjukkan kualitas produknya. Bahkan, produk SMK Mini ini sudah mempunyai nilai jual yang tinggi.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur Syaiful Rahman saat menutup pameran produk unggulan SMK Mini di rest area Jember, Minggu (29/4/2018).
“Perkembangan SMK Mini di Jatim sudah cukup bagus, bukan hanya sekedar sekedar konvensional,...
DPRD Gresik Prihatin Kerusakan Jalan
Keluhan tentang jalan rusak terus bermunculan. Anggaran dan jumlah ruas jalan yang rusak belum sebanding dengan proyek perbaikan yang dikerjakan setiap tahun. Data belum diperbarui.
Kondisi tersebut menjadi sorotan DPRD Gresik dalam mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2017. ’’Kualitas jalan kabupaten turun terus,’’ kata Ketua Komisi III DRPD Gresik Asroin Widyana kemarin (28/4).
Kualitas infrastruktur jalan 2017, misalnya, turun jika dibandingkan...
Korupsi Dana Desa – Kades di Gresik Divonis Setahun Penjara
Kasus korupsi dana desa (DD) di Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom, menjadi pelajaran bagi kepala desa (Kades) lain. Kades Pasinan Lemah Putih Kunari divonis setahun penjara dan denda RP 50 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Pada sidang sebelumnya, tim jaksa seksi pidana khusus Kejari...
Wali Kota Madiun Tambah Bantuan Beasiswa Mahasiswa
Pemkot Madiun tetap konsisten memberikan subsidi bagi lulusan SMA/SMK yang kurang mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Salah satunya melalui Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM) yang diberikan sebesar Rp 750 ribu per bulan.
Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto menegaskan, masa setelah lulus SMA/SMK terkadang cukup membingungkan bagi sebagian orang tua bagi pelajar yang ingin melanjutkan. Apalagi, jika biaya pendidikan tidak disiapkan...
Bupati Sidoarjo Minta Blacklist Kontraktor Nakal
Bupati Saiful Ilah gerah dengar kabar tentang adanya proyek yang tidak sesuai spesifikasi. Apalagi, hasil pembangunan infrastruktur tersebut tidak bisa dimanfaatkan masyarakat setelah selesai dibangun. Karena itu, bupati meminta jajarannya menindak tegas rekanan atau kontraktor ”mbeling”. Yakni, rekanan dengan hasil kerja buruk.
”Kalau ada yang seperti itu, langsung di-blacklist saja. Sebab, mereka sama saja tidak mau kerja,” tegas Saiful Ilah.
Orang...
Periksa Pengurus 26 Cabang Olahraga – Kasus Dana Hibah KONI dari APBD Kota Madiun
Dua pekan terakhir, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun memeriksa secara maraton pengurus 26 cabang olahraga (cabor) yang dibina KONI. Korps Adhyaksa menemukan dugaan kejanggalan dalam pelaporan dana hibah KONI dari APBD tahun 2015 dan 2017.
’’Pendalaman sejauh ini, kami temukan ada beberapa kejanggalan,’’ kata Kasipidsus Kejari I Ketut Suarbawa kemarin (25/4).
Sampai kemarin, Ketut mengaku sudah memeriksa 27 orang. Seluruhnya berasal...
Terbukti Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya, Kena Dua Tahun
Sidang kasus korupsi dana hibah pemkot memasuki babak akhir. Majelis hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti memvonis terdakwa Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cahaya Sugeng Rahardjo dan Wakil Ketua Hery Setiawan dengan hukuman dua tahun penjara. Mereka dinyatakan terbukti bersalah menyelewengkan dana hibah.
Vonis itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang dibacakan pada sidang sebelumnya. Menanggapi vonis yang sama...
Pembangunan Jembatan Jadi Prioritas Pemkab Probolinggo
Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus berpacu meningkatkan kondisi infrastruktur daerah. Seperti tahun sebelumnya, tahun 2018 ini pembangunan jembatan menjadi salah satu perhatian dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat dan daya saing daerah.
“Logikanya, jikalau jembatannya berkeselamatan, masyarakat akan memperoleh kemudahan untuk beraktivitas, misalnya ke sekolah, Puskesmas, pasar dan tempat lainnya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Pemkab...
Ratusan Warga Trenggalek Unjukrasa Protes Kualitas Pembangunan
Ratusan warga yang mengatasnamakan 'Masyarakat Peduli Trenggalek Peduli APBD 2017' melakukan aksi unjukrasa. Mereka memprotes buruknya kualitas pembangunan sejumlah ruas jalan pada APBD 2017.
Terdapat tiga titik yang didatangi massa, mulai dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri Trenggalek.
Pengujukrasa melakukan orasi dan membentangkan sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan sejumlah foto kondisi...
2nd Festival Film Kawal Harta Negara
Untuk kedua kalinya, BPK menggelar Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) yang terdiri dari kompetisi film pendek fiksi dan dokumenter, kompetisi video citizen journalism, workshop film, pitching forum dan produksi film. FFKHN merupakan sebuah program yang bertujuan mendorong peran serta dan pelibatan masyarakat untuk membantu fungsi serta tugas BPK dalam mengawal harta negara.
Berikut kami sampaikan informasi lebih lanjut mengenai...
Lampaui Perjanjian, Pembangunan Pasar Gadang Kota Malang Mangkrak
Perjanjian Kerjasama (PKS) Pembangunan Pasar Gadang sudah melampaui batas. Namun hingga saat ini pembangunannya masih mandek. Dalam PKS sebelumnya disebutkan pembangunan pasar harus tuntas pada 2016.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto, kepada wartawan, Senin (23/4) kemarin, mengutarakan berhentinya proses pembangunan tersebut sebelumnya sudah ditanyakan kepada pihak investor, PT Patra Berkas.
Hasil pertemuan itu, pihak investor beralasan belum selesainya pembangunan...
Tagihan Listrik PJU Kuras APBD Sampang Rp 8 Miliar
Pembayaran tagihan listrik lampu penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Sampang cukup menguras APBD. Tahun lalu tagihan listrik PJU menyedot Rp 6,8 miliar. Tahun ini dianggarkan Rp 8 miliar untuk pembayaran listrik PJU.
Kasi Teknis Sarana dan Prasarana Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang Syahroni mengatakan, pembayaran tagihan listrik PJU sesuai dengan pemakaian. PJU di Kota Bahari berjumlah 6.435 unit. Tersebar...
Tetapkan Tersangka, Dugaan Korupsi IPAL RPH Surabaya Segera Disidangkan
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menahan dua orang tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya. Dalam waktu dekat, penyidik Kejaksaan berencana melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Tipikor untuk segera disidangkan.
Kedua tersangka yakni Sunaryo selalu Ketua Pengadaan Barang dan Lutfia Rachmad selaku Pimpinan Proyek...
Lelang Cepat untuk Percepat Proyek di Sidoarjo
Tahun anggaran 2017, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Sidoarjo sangat jumbo. Yakni, Rp 864 miliar. Dana sebesar itu gagal diserap atau dibelanjakan. Salah satu penyebabnya terkendala proses lelang.
Tahun ini silpa tinggi juga masih berpotensi. Sebab, hingga triwulan pertama, rata-rata serapan hanya 9 persen. Nah, untuk mempercepat proses lelang, pemkab bakal menjalankan kebijakan baru sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor...
Pemkot Surabaya Godok Penerapan Parkir Prabayar
Dinas Perhubungan (dishub) Kota Surabaya berencana menerapkan sistem parkir prabayar. Dengan sistem tersebut, dishub optimistis mampu mendongkrak pendapatan retribusi dan pelayanan parkir di masyarakat.
Mekanisme parkir prabayar itu dimasukkan ke rencana peraturan daerah (raperda) penyelanggaraan perparkiran. Jika disepakati, aturan prabayar akan dibuat di dalam peraturan wali kota.
Kepala UPT Tepi Jalan Umum (TJU) Dishub Tranggono Wahyu Wibowo menjabarkan, sistem parkir prabayar...
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan I-2018
Pada periode Januari s.d. Maret 2018, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada tiga responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Siswa SMA/SMK Kurang Mampu di Kota Pasuruan Gratis SPP
Pemkot Pasuruan menggratiskan biaya SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) khusus untuk pelajar SMA negeri dan SMK negeri di wilayahnya.
Wali Kota Pasuruan, H Setiyono menyampaikan penggratisan SPP diberikan khusus untuk pelajar kurang mampu di Kota Pasuruan. Penggratisan ini juga merupakan bentuk komitmen Pemkot Pasuruan dalam hal wajib belajar 12 tahun di Kota Pasuruan.
“Kami sangat memahami keluh kesah orang tua, karena anaknya...
PDAM Yang Pertama Setor PAD ke Pemkab Sidoarjo
Di antara tiga BUMD milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, baru ada satu yang menyetorkan pendapatan asli daerah (PAD) pada triwulan pertama 2018. Satu BUMD itu adalah PDAM Delta Tirta. Perusahaan yang mengurusi air tersebut sudah menyetorkan Rp 2,5 miliar atau 34,84 persen dari target Rp 7,3 miliar.
Setoran dari dua BUMD lainnya, PD Aneka Usaha dan BPR Delta Artha, masih...
Kumpulkan 110 Rekanan, Wabup Tuban Instruksikan Proyek APBD Segera Dikerjakan
Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si, meminta kepada rekanan atau kontraktor dari Pemkab segera melaksanaan paket pekerjaan pembangunan serta agar tertib administrasi sesuai regulasi yang ada. Instruksi ini disampaikannya saat bertemu 110 rekanan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) dan Dinas Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Tuban.
“Setelah memenuhi syarat dan menerima Surat...
BPK Periksa Ratusan Motor Pelat Merah Pemkab Pamekasan
Sedikitnya 400 kendaraan dinas (randin) berupa sepeda motor mendadak diparkir di halaman kantor Pemkab Pamekasan, Senin (16/4).
Penempatan ratusan randin itu sesuai arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disaksikan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Taufiqurrahman, untuk menjalani pemeriksaan fisik.
Anggota BPK terlihat mencocokkan nomor kerangka dan nomor mesin sepeda motor, sesuai yang tertera dalam STNK yang dipegang pemakai sepeda motor.
Pemeriksaan yang...
Usut Penyelewengan Jasmas, Kejari Tanjung Perak Periksa 200 RT/RW
Kejari Tanjung Perak mengusut dugaan penyelewengan dana hibah jaringan aspirasi masyarakat (jasmas) Pemkot Surabaya tahun anggaran 2016. Berdasar temuan sementara, kerugian negara sekitar Rp 4 miliar.
Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie mengatakan, dugaan yang sedang diusutnya kini sudah dalam tahap penyidikan. Dugaan penyelewengan dana jasmas tersebut terjadi pada 2016. Berdasar temuan sementara, ada yang tidak beres dalam pembelian...
Bangunan Mall Poncol Kota Pasuruan Mangkrak
Bangunan Mall Poncol yang menjadi bagian dari Pasar Poncol Kota Pasuruan hingga saat ini tidak berfungsi, bahkan selama 4 tahun terlihat mangkrak hingga membuat pedagang di sekitar gulung tikar. Mangkraknya Mall Poncol itu membuat DPRD Kota Pasuruan geram dan meminta Wali Kota Pasuruan untuk segera mengambil tindakan.
“Pemandangan di kawasan alun-alun di pusat Kota Pasuruan tidak sedap, karena mangkraknya bangunan...
Sidak DPRD, Kualitas Hasil Renovasi Pasar Sayur Kota Batu Memprihatinkan
Komisi C DPRD Kota Batu mengaku kecewa dengan hasil dan kualitas renovasi tahap-1 unit Pasar Sayur yang berada di kawasan Pasar Besar Kota Batu. Keprihatinan ini disampaikan setelah melakukan inpseksi mendadak (sidak) di unit Pasar Sayur, Kamis (12/4).
Ada sejumlah evaluasi untuk segera dilakukan perbaikan, serta redesign untuk pelaksanaan renovasi tahap-2.
Salah satu evaluasi yang dianggap krusial adalah penyediaan sarana jalan,...
Bendahara KPUD Blitar Jalani Sidang Perdana
Mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Blitar Teguh Sutjahja menjalani sidang pertama di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin (12/4). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samsul Hadi di hadapan majelis hakim yang diketuai Dede Suryaman mendakwa Teguh karena tidak bisa mempertanggungjawabkan dana hibah dari Pemkab Blitar untuk Pemilu 2014.
”Karena ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 1,7 miliar...
Hasil Audit, Silpa Sidoarjo TA 2017 Capai Rp 864 Miliar
Polemik sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2017 akhirnya menemui titik terang. Jumlahnya mencatat rekor. Yakni, mencapai Rp 864 miliar. Kepastian angka silpa tahun lalu itu tertuang dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahunan bupati. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo kemarin (11/4).
Laporan itu dibacakan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. Sebab, Bupati Saiful Ilah kembali melakukan kunjungan...
Dana Hibah Kota Probolinggo Wajib Tertib Administrasi
Empat lembaga keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan menerima dana hibah senilai Rp 352.590.000. Wali Kota Probolinggo Rukmini pun berpesan agar penggunaan dana hibah harus sesuai proposal yang diajukan, bermanfaat bagi masyarakat dan wajib tertib administrasi.
“Mudah-mudahan bermanfaat, dilaksanakan sesuai pengajuan proposalnya. Dan, harus ada laporan keuangan sebagai bukti terlaksananya kegiatan menggunakan dana hibah ini. Administrasi sangat penting, karena bila ada...
MCW Sodorkan Data Dugaan Kerugian Negara Ke Polres Malang
Berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kajian Malang Corruption Watch (MCW) diduga ada kerugian negara dalam pembangunan Pasar Sumedang di Kelurahan Cempokomulyo, Kepanjen Kabupaten Malang.
MCW menyerahkan temuan itu ke Polres Malang, Rabu (11/4/2018).
Badan Pekerja MCW, Ibnu Syamsu Hidayat menjelaskan dugaan kerugian negara tahun 2013 tersebut dari hasil audit BPK mencapai sekitar Rp 47,98 juta.
Pihaknya pun sudah menyampaikan...
BPK Temukan Penggunaan Dana Banparpol yang Tidak Sesuai Ketentuan
Sidoarjo, 9 April 2018 - BPK masih menemukan penggunaan dana bantuan keuangan untuk partai politik (Banparpol) yang tidak sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat menjadi acuan bagi partai politik penerima bantuan maupun Pemerintah Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas belanja bantuan partai...
Bambang Parikesit Didakwa Korupsi Rp 7,9 M
Mantan Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya Mikhael Bambang Parikesit menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (10/4). Jaksa mendakwa Bambang mengorupsi dana penyertaan modal Rp 7,9 miliar.
Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa Arif Usman dan Syarifuddin, Bambang didakwa telah mengorupsi dana penyertaan modal dari Pemkot Surabaya pada 2015 dan 2016. Pada dua tahun anggaran tersebut,...
Desa di Situbondo Diimbau Segera Kembalikan Sisa Dana Desa Tahun Lalu
Memasuki tahun 2018 ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo melakukan imbauan kepada Desa yang memiliki tanggungan pengembalian kerugian akibat kekurangan volume pengerjaan proyek Dana Desa (DD) tahun 2017 lalu.
Menurut Kepala DPMD Kabupaten Situbondo, Suradji, Desa harus segera menyelesaikan kewajibannya. Jika tidak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Situbondo berjanji tidak akan mencairkan bantuan Dana Desa pada tahun 2018...
Perbaikan SDN Klesem 2 Pacitan Anggarkan dari Pos Dana Tidak Terduga
Perbaikan SDN Klesem 2 mulai menemui titik terang. Ambrolnya talut yang menjadi penyebab kerusakan infrastruktur sekolah di Dusun Blimbing, Desa Klesem, Kecamatan Kebonagung, itu segera disuntik Rp 660 juta dari pos dana tak terduga APBD Pacitan.
Pemkab cukup mengapresiasi kebesaran hati tiga warga setempat yang merelakan sebagian tanahnya untuk pembangunan talut tersebut. Jika tidak, longsor yang membuat teras depan kelas...
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TA 2017 KEPADA 38 (TIGA PULUH DELAPAN) PEMERINTAH DAERAH
Sidoarjo, Senin (9 April 2018) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (Banparpol) yang bersumber dari APBD TA 2017 kepada 38 (tiga puluh delapan) pemerintah daerah. Para Kepala Subauditorat Jawa Timur menyerahkan LHP Banparpol secara bergantian kepada masing-masing pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan...
Insentif Ketua RT dan RW Kota Batu Ditransfer via Bank
Para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Batu tidak lagi mendapatkan insentif tunai seperti yang diterima selama ini. Hal ini berkaitan dengan adanya instruksi dari Pemerintah Kota (Pemkot) bahwa tidak ada lagi transaksi tunai pemanfaatan anggaran di Kelurahan/Desa. Kini insentif kepada para Ketua RT dan RW juga tidak diberikan secara tunai.
Kondisi ini memaksa pihak Kelurahan...
Aset OPD di Sidoarjo Diperiksa BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minta kepada para pengurus barang di semua OPD Pemkab Sidoarjo, agar segera menyerahkan laporan kondisi asetnya dengan data yang cukup dan informatif.
Inventarisasi aset ini dianggap sangat penting, selain untuk memperbaiki laporan barang milik daerah, sehingga bisa tahu keberadaan aset masih ada atau sudah tidak ada lagi. Ketua Tim Pemeriksa aset dari BPK, Bagus Budi Purwanto...
BPK Selamatkan Uang Negara Rp 2,37 Triliun
Setelah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 kepada DPR pada Selasa (3/4), BPK melaporkan ikhtisar tersebut kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, kemarin (5/4).
Hadir dalam pertemuan itu Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara beserta tujuh anggota lainnya. Adapun Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"BPK telah menyelamatkan keuangan negara senilai...
Bapak dan Anak Terlibat Korupsi Proyek Pemkab Sidoarjo
Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur sepeda ekstrem di Jalan Lingkar Timur memasuki tahap baru. Kemarin (5/4) polisi melakukan pelimpahan berkas tahap kedua. Berkas lima tersangka itu resmi diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.
”Hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jatim menyebutkan, kerugian negara mencapai Rp 578 juta,” ujar Kasatreskrim Polresta Sidoarjo Kompol Muhammad Harris.
Kasus itu mulai diselidiki...
Sekolah Gagas Perencanaan Bisnis Kejar Status BLUD
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah menggagas lahirnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk satuan pendidikan kejuruan SMK. Hal ini tak lepas dari potensi dan nilai ekonomis yang bisa dikembangkan SMK dengan manajemen sekolah yang kreatif.
Salah satunya di SMKN 2 Surabaya. Sekolah yang terletak Kecamatan Sawahan Surabaya itu memiliki sejumlah potensi yang layak untuk dikembangkan sebagai unit bisnis. Baik...
Serapan APBD 2017 Kabupaten Jember Capai 84 Persen
Wakil Bupati (wabup) Jember H. Abdul Muqit Arief mengklaim bahwa serapan anggaran APBD 2017 mencapai 84 persen dari anggaran Rp 3,6 Triliun. Pernyataan ini disampikan saat rapat paripurna I dalam agenda penyampaian nota pengantar LKPJ akhir tahun 2017 di gedung DPRD Jember, Rabu (4/4/2018).
”Serapan anggaran APBD 2017 sebesar 84 persen ini, masih belum optimal. Dan ini menjadi PR kami,...
Sidik Jasmas, Kejari Tanjung Perak Siapkan Pemanggilan Ratusan Ketua RT
Ditantang sejumlah kalangan dewan untuk meneruskan penyidikan dugaan korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas), penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak ternyata sudah memanggil sejumlah pejabat Pemkot Surabaya setingkat kepala bagian.
Tak cukup dengan pemanggilan sejumlah pejabat pemkot, penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak berencana mempersiapkan pemanggilan sekitar 200 ketua RT sebagai pihak pengusul dan penerima dana Jasmas. Pemanggilan...
BPK Ungkap Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Senilai Rp1,46 triliun
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 ke Dewan Perwakilan rakyat (DPR). IHPS tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara kepada Ketua DPR, Bambang Soesatyo pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (3/4).
Dalam penyerahan tersebut Ketua BPK didampingi oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, Anggota I...
Dugaan Korupsi Bimtek, Penyidik Tunggu Audit Kerugian Negara dari BPK RI
Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polrestabes Surabaya berusaha mengungkap dugaan kasus korupsi dana Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Surabaya yang bersumber dari dana APBD 2010 senilai Rp 3,7 miliar.
Pada penyidikan kasus ini, beberapa anggota dewan (DPRD Surabaya) periode 2009 hingga 2014 telah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian. Permintaan keterangan tersebut merupakan tindak lanjut dari supervisi yang dilakukan Tim...
April, Proyek Fisik Pemkot Mojokerto Senilai Miliaran Rupiah Belum Dilelang
Hingga memasuki Bulan April ini, ternyata lelang proyek fisik yang nilainya menyentuh puluhan miliar ternyata masih belum ada yang dilelang. Padahal sejak awal tahun lalu, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus selalu memerintahkan kepada seluruh OPD untuk segera melakukan lelang dini.
Dari data di website Pemkot Mojokerto, tampaknya Pemkot Mojokerto memang harus belajar banyak tentang proses lelang, karena hingga masuk bulan...
Ketua BPK Lantik 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Moermahadi Soerja Djanegara melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekretaris Jenderal BPK dan 6 (enam) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lainnya di lingkungan BPK pada hari Selasa (27/03/2018), di Auditorium BPK, Jakarta. Acara tersebut disaksikan oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dan para Anggota BPK, serta dihadiri oleh para pejabat dan pelaksana di lingkungan BPK...
Kepala BPK Perwakilan Dampingi Anggota IV BPK dalam Peresmian Rusun Sewa MBR Kota Pasuruan
Selasa, 20 Maret 2018 - Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto mendampingi Anggota IV BPK Prof. Dr. H. Rizal Djalil dalam acara peresmian rumah susun (rusun) sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Pasuruan. Berlokasi di Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, rusun yang diresmikan ini melengkapi dua rusun sebelumnya yang sudah ada di Kota Pasuruan. Pembangunan rusun sewa...
Sosialisasi Perpustakaan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Selasa, 20 Maret 2018 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi perpustakaan sebagai upaya mengenalkan perpustakaan kepada pegawai di lingkungan kantor BPK Perwakilan. Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur selama ini dikelola oleh Subbagian Humas. Sosialisasi kali ini lebih mengarah pada pengenalan aplikasi Sistem Aplikasi Perpustakaan (Sipuspa), pameran koleksi buku perpustakaan, dan penjelasan sistem sirkulasi peminjaman ataupun layanan pengunjung...
BPK Selenggarakan Diklat Prapenugasan Bagi Kantor Akuntan Publik
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan diklat prapenugasan untuk mempersiapkan tenaga Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditugaskan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk dan atas nama BPK. Penggunaan tenaga KAP ini berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Diklat ini merupakan lanjutan dari diklat...
Fraksi Golkar Apresiasi Kinerja Gubernur
Fraksi Golkar Jatim memberikan apresiasai terhadap kinerja Gubernur Jatim, Soekarwo selama menjabat sebagai Gubernur Jatim. Hal ini dibuktikan dengan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang ujung-ujungnya selalu mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Di samping itu, dalam kurun waktu 2017, tidak kurang sekitar 25 penghargaan yang dianugerahkan kepada Soekarwo atas keberhasilan menata pembangunan di Jatim.
Ketua Fraksi PG Jatim, Sahat Tua...
Pemkab Probolinggo Sosialisasi Jalin Matra
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan sosialisasi program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, di Kraksaan.
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Probolinggo Asyari ini diikuti oleh para Camat didampingi Kasi Kecamatan, Kepala Desa serta Bendahara Desa se-Kabupaten Probolinggo.
Kepala DPMD Kabupaten...
Pekerjaan Proyek Fisik Jumbo Pemkot Mojokerto Terganjal Syarat Administrasi
Upaya Pemkot Mojokerto melaksanakan pembangunan sejumlah proyek fisik dengan anggaran jumbo, diprediksi bakal menemui kendala. Tiga proyek bernilai miliaran rupiah itu, ternyata dalam pengerjaannya terkendala syarat adminitrasi.
Di antara proyek itu yakni pembangunan Kantor Kecamatan Kranggan senilai Rp 7 miliar, pembangunan Gedung Pendidikan di Pulorejo sebagai pengganti istilah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) senilai Rp 12,7 miliar, serta finishing pembangunan...
Jasa Mamin dan Furniture Dominasi Perolehan Besar Pajak Reklame Kabupaten Pasuruan
Pendapatan Pemkab Pasuruan dari perolehan pajak reklame tahun 2017 melebihi target. Rata-rata sektor bisnis seperti penawaran produk, mulai dari jasa sampai makanan minuman (mamin), furniture, dan elektronik mendominasi perolehan pajak reklame tersebut.
Sehingga, tahun ini Pemkab Pasuruan menaikkan target dari tahun sebelumnya. Dari sebelumnya Rp 2,8 miliar, tahun 2018 ini menjadi Rp 3 miliar.
“Yang mendominasi di tahun kemarin adalah pajak...
Pengawasan DD Tumpang Tindih Bikin Pusing Kades
Pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, prihatin dengan masih tumpang tindihnya pengawasan di pemerintahan desa. Utamanya, terkait pengawasan pengelolaan dana desa (DD).
“Pengawasan yang tumpang tindih ini bikin pusing kepala desa dan perangkat desa. Ujung-ujungnya kadang-kadang bisa terjadi potensi pemerasan,” ujar Yusril saat menjadi pembicara tunggal dalam Seminar Umum Problematika Pemerintahan Desa dan Korupsi di Hall Hotel...
Terpaksa Utang Ratusan Juta – Dana BOS SMA/SMK di Jatim Telat Cair
Memasuki akhir triwulan pertama, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK negeri belum juga cair. Akibatnya, sekolah harus utang hingga ratusan juta untuk menutup biaya operasional selama tiga bulan ini.
Di Surabaya, salah satu SMK telah menumpuk utang selama tiga bulan terakhir mencapai Rp 400 juta. Pinjaman itu untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah, mengingat BOS terlambat.
Jumlah pinjaman itu setara 50 persen pencairan...
Serapan Dana untuk Mamin di Kabupaten Sidoarjo Tinggi
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sejauh ini tidak optimal. Dari pagu triwulan pertama (Januari–Maret) sebesar Rp 252 miliar, anggaran yang sudah terserap organisasi perangkat daerah (OPD) baru Rp 101 miliar. Artinya, tidak sampai 50 persen.
Itu pun sebagian besar digunakan untuk belanja operasional, kebutuhan makan-minuman (mamin), dan perjalanan dinas. Program-program publik atau proyek-proyek fisik masih sangat minim....
DPRD Tulungagung Dukung Penerapan e-Budgeting
Rencana penerapan e-planning dan e-budgeting di lingkup Pemkab Tulungagung pada tahun 2019 mendatang mendapat dukungan dan sambutan positif dari DPRD Tulungagung. Mereka pun sudah mempersiapkan diri pula untuk melaksanakan program tersebut.
“Penerapan e-planning dan e-budgeting ini merupakan bagian dari tindak lanjut regulasi yang ada. Dan mau tidak mau Tulungagung juga harus mengikuti tatanan seperti itu,” ujar Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono...
DPRD Sampang Panggil Panwaskab Kali Kedua, Ditemukan RAB Diubah Sepihak
Setelah sempat mangkir di panggilan pertama badan anggaran (Banggar) DPRD Sampang, akhirnya Panwaskab Sampang penuhi panggilan kedua, Rabu (21/2). Menariknya dalam rakor tersebut ditemukan Panwaskab secara sepihak mengubah Rencana Anggaran Belanja (RAB).
Rapat koordinasi yang dipimpin ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah dan jajaranya berlangsung secara tertutup. Terlihat hadir dari Panwaskab Sampang dua komisioner, yakni ketua Panwaskab Juhari, komisioner Panwaskab Insiyatun,...
Telusuri Kerugian Korupsi Jasmas 2016, Kejari Perak Gandeng BPK
Penyidikan kasus penyimpangan dana hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016 mulai ditelusuri kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini.
Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak telah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian negara pada kasus ini.
Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, SH, MH menyatakan untuk mempercepat penyidikkan kasus ini, pihaknya akan memanggil sejumlah penerima...
Seleksi Ketat Warga ‘Low Income’ di Rusunawa
Peresmian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Selasa (20/3), sedikit memberi angin segar.
Kendati begitu, tidak mudah untuk menempati rusunawa ini karena Kementerian PUPR mengingatkan pemda agar menerapkan seleksi ketat kepada calon penghuni.
Hal itu dikatakan Direktur Penyediaan Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Kuswardono saat...
Pemkot Blitar Kembali Siapkan Rp3,34 M untuk Pengadaan Sepeda Gratis
Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kembali sediakan anggaran Rp 3,34 miliiar untuk pengadaan sepeda gratis bagi siswa kelas 7 tahun 2018 ini.
Bahkan sebelumnya Pemkot Blitar juga memberikan sepeda gratis bagi siswa SMP kelas 8 dan 9 pada tahun 2018, sehingga kini giliran kelas 7 yang akan menerima sepeda gratis dari Pemerintah Kota Blitar.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin mengatakan...
Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi RPH Surabaya Tunggu Hasil Ahli ITS
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terus memastikan dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak Andi Ardani melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie mengatakan, pihaknya sudah...
Tipikor Polda Jatim Usut Pengadaan Mobil Ambulans Dinkes Jember
Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jatim turun gunung melakukan pemeriksaan pengadaan 195 unit mobil ambulans desa di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember APBD Tahun 2017. Tim yang bermarkas di Jl. A. Yani 116 Surabaya ini, melakukan pemeriksaan terkait proses pengadaan ratusan mobil ambulans dan memeriksa kondisi ambulans. Selain memeriksa kondisi ambulans.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera...
Uang Rp 2,1 Miliar Ditumpuk di Meja – Pengembalian Mantan Ketua Askab PSSI Jember
Ratusan uang pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 yang dibendel rapi tampak tertumpuk di meja ruang depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Kamis (15/3).
Tak pelak, keberadaan uang yang dihitung sebanyak Rp 2,1 miliar itu membuat beberapa orang terperangah.
Tetapi uang sebanyak itu bukan hadiah, melainkan lanjutan pengembalian keuangan negara senilai lebih Rp 2,1 miliar dari mantan Ketua Askab PSSI Jember,...
DAK Pendidikan SMK di Jatim Turun Rp 58 Miliar
Pendidikan kejuruan mendapat perhatian khusus sejak Presiden Joko Widodo menginstruksikan adanya Revitalisasi SMK. Tak terkecuali di Kementerian Keuangan, SMK mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang cukup besar mencapai Rp 177 miliar tahun lalu. Sayang, nilai anggaran tersebut tahun ini mengalami penurunan hingga Rp 58 miliar dan tersisa Rp 199 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan,...
Dinsos Kota Mojokerto Mampu Cover 500 Penerima BPNT Baru
Dinsos Kota Mojokerto mampu menambah jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018 ini secara dratis. Dengan penambahan ini, Dinas Sosial Kota Mojokerto menyatakan telah meng-cover keseluruhan warga miskin penerima bantuan Sembako dan bahan bakar berupa elpiji.
”Jumlah penerima BPNT tahun ini naik menjadi 2 ribu KPM. Naik dari tahun lalu 1.500 orang. Semua orang miskin dapat tercover BPNT,”...
Tulisan Hukum : “MEMAHAMI PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU AKUISISI BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA”
Tulisan Hukum "MEMAHAMI PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU AKUISISI BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA"
Khusnul Akui Tak Awasi Dana Hibah dari Pemkot Surabaya
Anggota DPRD Surabaya Khusnul Khotimah hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dana hibah Pemkot Surabaya di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (13/3). Majelis hakim menanyakan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan yang semestinya menjalankan fungsi kontrol terhadap KUB Cahaya selaku penerima dana hibah pemkot.
’’Bagaimana fungsi kontrol saksi (Khusnul) terhadap KUB Cahaya yang menerima hibah?’’ tanya Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti.
Menanggapi pertanyaan...
Pemkot Pasuruan Akan Bedakan Seragam ASN dan Kontrak
Pembeda seragam, bagi apatur sipil negara (ASN) dengan tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Pasuruan akan terwujud di tahun 2018 ini. Pemkot Pasuruan tengah menyiapkan anggaran Rp 936 juta dari APBD untuk pengadaan seragam untuk 3.900 setel pakaian.
“Pembeda seragam antara ASN dan tenaga kontrak, sesuai dengan aturan. Pada intinya harus berbeda,” ujar Samsul Hadi, Kabag Administrasi Umum, Kota Pasuruan, Selasa...
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo Capai Rp 2,1 Triliun
Akhir tahun 2017, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo mencapai Rp 2.108.988.752.406,30 atau 98,21% dari target Rp 2.147.336.906.798,00. Perolehan pendapatan daerah ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 301.797.648.979,30 atau 96,81% dari target Rp 311.749.555.522,00. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi, Sabtu (10/3) malam.
Selanjutnya dana perimbangan sebesar Rp 1.345.461.046.956,00 atau 95,44%...
Jatah Dana Desa di Sidoarjo Berkurang
Total dana yang diterima 322 desa di Kabupaten Sidoarjo pada 2018 ini berkurang. Tahun ini total anggaran yang diterima Rp 252 miliar. Pada 2017, total dana desa Rp 264 miliar. Artinya, susut Rp 12 miliar.
Menurut Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DPMDP3AKB) Pemkab Sidoarjo Probo Agus Sunarno, pengurangan itu disebabkan sejumlah...
Kasus DD Desa Dasok Pamekasan Naik ke Penyidikan
Perkembangan kasus dugaan korupsi dana desa (DD) di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan belum jelas. Padahal, kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan.
Korps Adhyaksa sampai saat ini belum membeberkan perkembagan kasus tersebut. Alasannya, kasus tersebut masih penyidikan awal. Kejari mengklaim khawatir sejumlah saksi enggan diperiksa ketika kasus tersebut dibeberkan ke publik.
Kasus dimaksud yaitu dugaan...
Pemkab Gresik Bangun Kembali Jembatan Kayu yang Sudah Lapuk
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperbaiki tujuh jembatan pada 2018. Proyek-proyek infrastruktur itu tersebar di berbagai kecamatan. Total anggarannya mencapai Rp 19,73 miliar.
Salah satu yang diperbaiki adalah Jembatan Pandu, Kecamatan Cerme. Kondisi jembatan yang membentang di atas Kali Lamong itu mengkhawatirkan. Panjangnya 120 meter. Konstruksinya hanya terbuat dari papan kayu. Sudah rapuh pula. ’’Ini darurat. Kondisinya tidak layak lagi,’’ kata...
Pelaporan SPT PPh Tahun 2017 dan Pengisian LHKPN Serentak
Selasa, 6 Maret 2018 - Sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan perpajakan, wajib pajak diharuskan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atas pajak yang dikenakan. Khusus aparatur sipil negara (ASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 yang mewajibkan seluruh ASN/TNI/Polri melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) secara elektronik melalui...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Menerima Kunjungan PKAKN DPR RI
Rabu, 28 Februari 2018 - Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kunjungan kerja bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur.
Rombongan PKAKN DPR RI yang hadir berjumlah sepuluh orang dan dipimpin langsung oleh Ketua PKAKN Helmizar, ditemani...
Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus Tipikor di Lingkungan Pemkot Batu
Jum'at, 23 Februari 2018 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Batu mengungkap kasus dugaan penyelewengan keuangan negara. Kali ini mengundang auditor dari Subauditorat Jawa Timur III, Arief Praseno untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan atas kasus tindak pidana korupsi. Pemberian keterangan ahli ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 khususnya Pasal 11 huruf...
Pemkab Sidoarjo Majukan PAK Pada Mei – Setelah Audit BPK Selesai
Pemkab berancang-ancang mengajukan perubahan anggaran keuangan (PAK). Rencananya, draf PAK tersebut diajukan ke dewan pada pertengahan tahun ini. Penyerahan menunggu hasil audit penggunaan APBD 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepastian itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Achmad Zaini saat ditemui di Pendapa Delta Wibawa kemarin (8/3). Zaini menyatakan, saat ini pemkab menyusun laporan keuangan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Setelah tersusun,...
Pernah Diperiksa BPK dan Kejaksaan – Kontraktor Proyek Banjir Mangkrak di Menganti
Bos CV Artha Muat Abadi (AMA) Hasan menolak keras anggapan bahwa dirinya tidak berpengalaman dalam menggarap proyek. Lebih-lebih dituduh kabur dari tanggung jawab. Hasan mengklaim punya reputasi menggarap sejumlah proyek di Pemkab Gresik.
”Saya sudah berpengalaman dalam mengerjakan proyek,” tegasnya kepada Jawa Pos kemarin (7/3).
Hasan lantas menyebutkan beberapa proyek Pemkab Gresik yang ditanganinya. Ada Kantor Camat Cerme, Puskesmas Sukomulyo, hingga...
BPD Panarukan (Situbondo) Soroti Rekayasa Penggunaan DD/ADD
Persoalan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kembali memancing kekeruhan.
Ini setelah Siti Zainab, Ketua Dewan Perwakilan Desa (BPD) Duwet, Kecamatan Panarukan, Situbondo, mempersoalkan penggunaan DD/ADD yang ditengarai ada rekayasa karena ada pelaksanaan proyek yang belum selesai, namun surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah rampung.
Zainab mengatakan, Selasa (6/3), seharusnya Musrenbang tahun anggaran 2017 dilaksanakan pada 2017 dan bukan dilaksanakan pada...
Mangkir, Anggota Dewan Dipanggil Paksa – Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya
Majelis hakim pengadilan tipikor geregetan dengan sikap anggota DPRD Surabaya Khusnul Kotimah. Politikus PDIP itu sudah dua kali mangkir saat dipanggil sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi dana hibah. Hakim memerintah jaksa untuk memanggil Khusnul secara paksa.
Perintah itu disampaikan dalam sidang dengan terdakwa Hery Setiawan selaku ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cahaya dan Sugeng Rahardjo, wakilnya, kemarin (6/3). ’’Kalau...
Kejati Kembali Periksa Saksi Dugaan Korupsi PD Pasar Surya
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi dana revitalisasi peremajaan atau pembangunan PD Pasar Surya periode 2015-2016.
Setelah memanggil para rekanan, kali ini kejaksaan yang beralamat di Jl. A. Yani ini memanggil empat orang saksi dari pihak PD Pasar Surya. Adapun keempat saksi ini adalah Arief Subekti, Yayuk Mudjidjanti,...
Luncurkan BUS, Bank Jatim Ditegur Dewan
Keinginan PT Bank Jatim yang akan meluncurkan Bank Umum Syariah (BUS) pada Juni 2018 mendapat teguran dari Komisi C DPRD Jatim. Sebab sesuai aturan Perda, jika kebijakan BUMD terkait dengan anggaran APBD, harus dikonsultasikan lebih dahulu kepada Komisi C DPRD Jatim yang membidangi soal BUMD.
Itulah mengapa pada hearing antara Komisi C DPRD Jatim, PT Bank Jatim dan Biro Perekonomian,...
Tersangka Korupsi Jalur Ekstrem Lingkar Timur Sidoarjo Bertambah
Kasus dugaan korupsi pembangunan jalur ekstrem untuk sepeda dan motorcross di Lingkar Timur Sidoarjo (LTS) kembali menjadi perbincangan. Ini setelah penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo menetapkan empat orang tersangka baru dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, sudah ada satu tersangka, yakni Mulyadi (mantan Sekretaris Dispora Sidoarjo) yang dalam proyek ini bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.
Dengan penetapan empat tersangka baru ini, berarti sekarang bertambah...
Pemohon Wajib Belanja Sendiri – Penggunaan Dana Hibah dari Pemkot Surabaya
Masalah administrasi masih menjadi momok dalam pencairan dana hibah. Pemohon dana yang belum memahami aturan secara tidak sadar bisa memperlambat pencairan itu sendiri. Pemkot pun berupaya agar masalah administrasi, yang menurut mereka mudah, bisa semakin dipahami oleh para pemohon.
Pemkot menegaskan bahwa sebenarnya aturan soal pencairan dana hibah tidak rumit. Namun, karena rata-rata penerima hibah belum memahami mekanisme, pemkot pun...
Kontraktor Kabur, Proyek Perbaikan Saluran di Menganti (Gresik) Mangkrak
Ini contoh kerja asal-asalan. Digadang-gadang mampu mencegah bencana banjir, proyek saluran di Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, justru mangkrak. Kontraktor penggarapnya kabur. Padahal, anggaran proyek mencapai Rp 1,1 miliar. ”Kalau habis hujan, tetap banjir di sini,” kata Lutfi Hasan, seorang warga, kemarin (2/3).
Jawa Pos telah melihat langsung saluran air selebar 6 meter tersebut. Pekerjaan proyek itu memang belum tuntas, bahkan...
Masih Kurang 785 Kelas SDN – Dikbud Sidoarjo Fokus Benahi Yang Rusak
Ketersediaan kelas belum sebanding dengan jumlah siswa. Banyak SDN di kota delta yang masih menerapkan jam masuk sekolah dua atau bahkan tiga kali dalam sehari. Jadi, ada siswa yang masuk pagi, menjelang siang, dan siang.
Selain itu, jumlah siswa dalam satu kelas (rombongan belajar/ rombel) tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Dalam aturan tersebut, satu rombel untuk SD...
Dugaan Korupsi Dana Revitalisasi, Rekanan PD Pasar Surya Diperiksa Kejati Jatim
Penahanan mantan Plt. Dirut (Direktur Utama) PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit tidak membuat penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim berhenti dalam penyidikan dugaan kasus korupsi dana revitalisasi peremajaan atau pembangunan PD Pasar Surya periode 2015-2016.
Penyidik Pidsus terus berupaya memanggil beberapa pihak untuk dihadirkan sebagai saksi. Pada Kamis (1/3), penyidik Pidsus Kejati Jatim memanggil lima saksi dalam...
DPRD Surabaya Minta Kontraktor Serakah Dibatasi
Ada 1.622 pekerjaan konstruksi yang dilakukan pemkot tahun ini. Seluruh proyek tersebut menelan anggaran hingga Rp 1,7 triliun. Mengingat banyaknya proyek yang dilelang, DPRD meminta pemkot lebih jeli dalam menunjuk kontraktor. Sebab, masih ditemukan proyek yang tak tuntas. Ada juga yang pengerjaannya asal-asalan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Surabaya mengerjakan 1.012 paket kontrak....
Jalan Penghubung Tiga Kecamatan di Sampang Berantakan
Kondisi jalan penghubung Kecamatan Sokobanah, Karang Penang, Omben, dan Kota Sampang memprihatinkan. Jalan raya satu-satunya bagi warga di tiga kecamatan menuju pusat pemerintahan Kota Sampang itu rusak parah. Warga mengeluh dan meminta segera diperbaiki.
Moh. Suadi Syahril, warga Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah mengatakan, kerusakan jalan sudah lama. Yaitu, lebih kurang sejak dua tahun lalu jalan tersebut rusak. Akan tetapi,...
Baru Rampung, Proyek Jalan di Bangkalan Sudah Rusak
Pengerjaan proyek peningkatan Jalan Raya Kwanyar–Modung rampung akhir tahun lalu. Dalam jangka waktu dua bulan, sudah terjadi kerusakan.
Peningkatan Jalan Raya Kwanyar–Modung merupakan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangkalan. Pagu anggaran Rp 1.316.916.000 dengan harga penafsiran sementara (HPS) Rp 1.293.400.000.
CV Bintang Jaya menjadi pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 1.280.117.200. Penandatanganan kontrak dilakukan pada 9 Juni 2017. Waktu...
Pemkot Surabaya Renovasi 68 Rumah Kumuh
Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya merenovasi 68 unit rumah di Kecamatan Simokerto tahun ini. Selain kumuh, rumah dinyatakan tak layak huni. Bantuan renovasi khusus diberikan untuk masyarakat miskin.
Camat Simokerto Nono Indriyono mengatakan, renovasi rumah bagian dari program rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK). Perbaikan diusulkan kecamatan tahun 2017. Sebelumnya, penerima bantuan sudah disurvei. ”Pemilik rumah sebagian besar tak memiliki penghasilan tetap....
Jelang UNBK, Pemkot Surabaya Lelang Cepat 5.255 Unit Komputer
Pemkot Surabaya mendadak mengadakan lelang cepat untuk pengadaan 5.255 unit komputer untuk sekolah di Surabaya. Komputer seri terbaik itu harus segera diadakan untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Ujian kelulusan jenjang SMP dengan berbasis komputer akan digelar sekitar 3 Maret 2018.
"Jadi 2 Maret, lima ribuan unit komputer sudah harus ada di setiap sekolah," ujar Ikhsan, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya,...
Kejari Geledah Ruang Sekretariat DPRD Situbondo
Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo menggeledah ruang sekretariat DPRD kemarin (21/2). Tim dari kejaksaan berada di dalam ruang sekretariat selama empat jam. Mereka juga memeriksa ruang keuangan di lantai 2.
Tim mulai memeriksa dokumen sekitar pukul 12.30. Mereka mengeluarkan semua berkas yang tersimpan di rak. Penggeledahan selesai pukul 15.40 WIB. Kegiatan tersebut bertujuan mempelajari pertanggungjawaban uang persediaan (UP) DPRD 2017 yang...
Kejati Jatim Cekal Pihak-Pihak Terkait Kasus Aset Gelora Pantjasila Pemkot Surabaya
Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim mengambil langkah tegas terkait penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan aset Pemkot Surabaya Gelora Pantjasila. Salah satunya dengan melakukan pencekalan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui adanya penyalahgunaan dalam kasus ini.
Pihak yang diduga mengetahui adanya penyalahgunaan aset yang merugikan negara sekitar Rp 183 miliar ini berjumlah tiga orang. Ketiganya adalah Prawiro Tedjo, Ridwan Soegijanto dan Wenas Panwell yang...
Pemkab Bondowoso dan Situbondo Sepakat Bangun Akses Jalan ke Ijen
Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Situbondo bersepakat membangun akses jalan menuju kawasan wisata di Kecamatan Ijen. Hal ini sebagaimana disampaikan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso Drs H Karna Suswandi MM usai bertemu dengan perwakilan dari Kabupaten Situbondo, yaitu Kepala Dinas PU setempat Gatot Siswoyo, Selasa (20/2) kemarin. "Akan dibangun akses jalan dimulai dari Desa Kayumas, Situbondo hingga Kecamatan Ijen," tutur...
Kajati Perintahkan Penyidik Tetapkan Tersangka Aset Gelora Pantjasila Pemkot Surabaya
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Maruli Hutagalung memastikan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan aset Pemkot Surabaya Gelora Pantjasila segera ada tersangkanya. Bahkan pihaknya memerintahkan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) untuk mendalami penyidikan kasus ini.
“Karena masih Dik (penyidikan) umum, jadi belum ada tersangkanya. Sabar saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada tersangkanya,” kata Kajati Jatim Maruli Hutagalung, Selasa (20/2).
Maruli menjelaskan, pihaknya sudah...
400 Bendahara dan Kepala SD-SMP se-Kabupaten Malang Dikumpulkan Inspektorat
Banyaknya kasus penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah daerah menuntut Pemkab Malang ekstra hati-hati.
Pasalnya, kebocoran penggunaan dana BOS di sejumlah daerah juga sudah menjadi atensi khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Pemkab Malang.
Salah satu bentuk kehati-hatian yang dilakukan tersebut seperti dilakukan Inspektorat Kabupaten Malang, Senin (19/2/2018).
Sebanyak 400 bendahara dan kepada SD dan SMP se-Kabupaten Malang dikumpulkan di...
Denda Rekanan Proyek Kantor Disdik Pamekasan Disoal
Pemuda dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Kamis (8/2). Mereka menyoal pembangunan kantor Disdik Pamekasan yang menelan anggaran Rp 3,7 pada 2016 lalu.
Orator aksi, Iklal, menilai proses pembangunan kantor tersebut diterangai bermasalah. Sebab, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Dengan demikian, kontraktor pelaksana harus didenda. ”Karena kontraknya Rp 3,7 miliar, seharusnya denda itu Rp...
Kunjungan Kerja Anggota V BPK ke Kota Malang
Kamis, 8 Februari 2018 - Anggota V BPK Isma Yatun melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Timur. Kali ini, daerah yang menjadi tujuan adalah salah satu wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur III, yaitu Kota Malang. Dalam kunjungan kerja, Anggota V BPK didampingi oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto, Kepala Auditorat V.A Ayub Amali, dan beberapa pejabat struktural...
Simposium Inovasi Pembelajaran BPK: Pendorong Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas
“BPK should not looking for imagery branding”, ujar Riant Nugroho, ketika menyampaikan tanggapan paparan peserta simposium Inovasi Pembelajaran Pelaksana BPK pada Kamis, 8 Februari 2018. Selaku ahli kebijakan publik, ia juga menyampaikan sebaiknya BPK tidak hanya berfokus pada reaksi publik saja melainkan juga integritas dan kualitas laporan-laporan yang dihasilkan. Acara simposium ini merupakan simposium yang diselenggarakan Badiklat PKN untuk...
Stadion Gelora Joko Samudro Gresik – Tambah Rp 11 Miliar atau Rp 21 Miliar?
Anggaran proyek lanjutan Stadion Gelora Joko Samudro (G-Jos) menjadi polemik. Nilai alokasi dalam APBD 2018 tidak sinkron dengan hasil finalisasi pembahasan APBD 2018 pada November 2017. Selisih Rp 10 miliar.
Saat itu Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik menyepakati angka Rp 11 miliar untuk G-Jos. Tapi, dalam buku APBD 2018 yang telah disahkan, anggaran G-Jos...
Proyek Lanjutan Tajamara Sumenep Tunggu PAK
Harapan percepatan pembangunan lanjutan proyek ruang terbuka hijau (RTH) Tajamara suli terwujud. Hal itu karena proyek tersebut masih harus menunggu perubahan anggaran keuangan (PAK) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumenep 2018.
Hal itu disampaikan langsung Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Sumenep Bambang Irianto, Sabtu (17/2). Menurut Bambang, dalam APBD 2018 tidak tercantum anggaran untuk proyek...
Parkir Meter di Surabaya Ditambah
Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, menambah lokasi alat parkir meter yang pembayarannya menggunakan uang elektronik. Sistem pengelolaan parkir itu diharapkan menekan kebocoran pendapatan dari retribusi parkir sekaligus memberi ketenangan kepada juru parkir.
Selama ini, juru parkir dibayar Pemkot Surabaya sesuai upah minimum Kota Surabaya, Rp 3,5 juta per bulan. Mereka berstatus tenaga kontrak.
Minggu (18/2), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini didampingi...
Uang Korupsi Dikembalikan kepada Pemkot Surabaya
Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyerahkan uang yang dikembalikan terpidana korupsi kepada pemiliknya. Uang senilai Rp 1,074 miliar itu adalah barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap.
Tiga instansi yang menerima ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Surabaya, dan Pemkot Surabaya. Bawaslu diwakili oleh Supratikno sebagai Kasubbag administrasi. Sementara itu,...
Silaturahmi IAI Jawa Timur ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Rabu, 7 Februari 2018 - Jajaran pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur melakukan audiensi ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka silaturahmi. Pengurus IAI Wilayah Jawa Timur diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto. Kepala Subauditorat Jawa Timur II Imam Muslich, Kepala Subauditorat Jawa Timur IV Aris Laksono, dan Kepala Subbagian TU...
Kasus Bansos TA 2015 – Ketua DPRD Jember Ditahan
Kabar mengejutkan muncul dari Kejaksaan Negeri Jember kemarin sore (14/2). Ketua DPRD Jember M. Thoif Zamroni ditetapkan sebagai tersangka.
Politikus Gerindra itu tersandung masalah dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk tahun anggaran 2015. Bahkan, setelah pemeriksaan sore kemarin, penyidik Kejari Jember langsung menahan Thoif.
Kepala Kejaksaan Negeri Jember Ponco Hartanto didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember Asih mengatakan, tim...
Serapan APBD Kota Batu Terkendala Realisasi Proyek
Realisasi atau serapan APBD di Pemkot Batu masih rendah. Hal ini terkendala akibat banyak proyek di masing-masing OPD yang belum bisa terlaksana hingga pertengahan bulan Februari ini. Akibatnya, saldo APBD Kota Batu di Bank Jatim saat ini masih sebesar Rp 207,8 miliar. “Saldo APBD Kota Batu ini masih sangat tinggi akibat pada bulan Februari ini banyak proyek di masing-masing...
Kejati Sita Puluhan Tanah Pemkot Surabaya yang Dikuasai PT Abattoir Surya Jaya
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menyita puluhan tanah milik Pemkot Surabaya yang diduga dikuasai sepihak oleh PT Abbattoir Surya Jaya, Selasa (13/2). Tanah sitaan seluas 70.000 m2 ini keseluruhannya berada di Desa Ploso Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
Penyitaan tanah yang dikuasai mantan Dirut PT Abbattoir Surya Jaya Winardi Kresna Yudha (tersangka) ini berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan/Penyitaan pada Kejati Jatim Nomor :...
Rp 10 Miliar buat Perjalanan Dinas DPRD Trenggalek
Dana APBD 2018 akan tersedot sekitar Rp 10 miliar untuk anggota DPRD Trenggalek. Dana tersebut diduga dipakai untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan dinas wakil rakyat.
Belum lagi, setiap bulan wakil rakyat itu menerima tunjangan transportasi. Hak tersebut diberikan sebagai kompensasi belum adanya kendaraan dinas yang harus disediakan pemkab.
Nilai total anggaran perjalanan di sekretariat dewan (setwan) itu tertinggi jika dibandingkan dengan biaya...
Kajari Butuh Waktu 30 Hari Naikkan Status Dugaan Korupsi Banpol Golkar Tulungagung
Kasus dugaan korupsi dana banpol partai Golkar Kabupaten Tulungagung telah memeriksa sekitar 15 saksi.
Hal tersebut disampaikan oleh Plt Kepala kejaksaan negeri Tulungagung Lucas Alexander Sinuriya saat menghadiri Hari Pers Nasional di Sekretariat PWI Tulungagung.
"Sekitar 15 saksi sudah kita periksa, dugaan itu masih bersifat audit internal. Jadi kita masih menunggu hasil audit resmi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," jelas Lucas.
Kejaksaan...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Sosialisasikan Materi Ke-BPK-an kepada Mahasiswa UNDIP
Selasa, 6 Februari 2018 - Bekerja sebagai pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) penuh suka duka. Suka duka tersebut mewarnai pengalaman pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan di berbagai pelosok tanah air. Meski demikian, semua pengalaman akan terasa mengesankan asalkan pelakunya pandai mensyukuri.
Demikian sekilas kesan yang disampaikan oleh Kepala Subauditorat Jawa Timur IV Aris Laksono saat menjawab permintaan mahasiswa...
Rapat Konsultasi Badan Akuntabilitas Publik DPD RI
Jum'at, 2 Februari 2018 - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kunjungan badan merupakan salah satu alat kelengkapan DPD RI ini dalam rangka rapat konsultasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Rapat konsultasi bertujuan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif terkait langkah-langkah yang telah dilakukan...
Total 1.253 Aset Pemkab Sidoarjo Belum Bersertifikat
Banyak aset pemkab yang belum bersertifikat. Berdasar data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, jumlahnya mencapai 1.253 bidang. ’’Mayoritas merupakan tambak, sawah, dan sekolah,’’ kata Kepala Bagian (Kabag) Aset BPKAD Sidoarjo Nunik Chamroh.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, aset pemkab tersebar di 18 kecamatan. Totalnya mencapai 1.607 bidang. Dari jumlah tersebut, ternyata tidak semuanya bersertifikat. ’’Yang memiliki surat hanya...
Hasil Kuesioner Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan IV-2017
Pada periode Oktober s.d. Desember 2017, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 1 (satu) kuesioner yang dikembalikan (diisi) oleh responden (pemberi pengaduan), dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Kuesioner Pelayanan PIK pada Triwulan IV-2017
Pada periode Oktober s.d. Desember 2017, petugas PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kuesioner penilaian terhadap pelayanan PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada 13 responden (pemohon informasi), dengan hasil sebagai berikut:
Pertama di Indonesia, Pemkab Tulungagung Terapkan Rekening PJU
Berbagai inovasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung untuk meningkatkan kinerjanya. Bahkan, beberapa di antaranya berbuah penghargaan dari pemerintah pusat.
Salah satu inovasi Pemkab Tulungagung adalah penghematan rekening penerangan jalan umum (PJU) yang sudah dilakukan sejak 2007. Untuk itu, Pemkab Tulungagung bekerja sama dengan badan usaha, yaitu CV Harsari AMT dari Magetan.
Kerja sama rasionalisasi penghematan rekening PJU tersebut sudah diakui...
Inspektorat Bangkalan Enggan Beber Hasil Pengawasan OPD
Sidang sengketa informasi antara Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) dengan Inspektorat Bangkalan berlangsung kemarin (7/2). Pemohon meminta salinan laporan hasil pengawasan kinerja dan pemeriksaan keuangan serta hasil tindak lanjut temuan di lingkungan Pemkab Bangkalan tahun anggaran 2015–2016. Namun, termohon tidak memberikan data tersebut.
Direktur Jaka Jatim Mathur Husyairi mengatakan, informasi itu semestinya diberikan atas beberapa landasan regulasi. Di antaranya...
Wawali Probolinggo Suhadak Dihukum 5 Tahun – Kasus DAK Pendidikan TA 2009
Upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI oleh Wakil Walikota Probolinggo Non-aktif Suhadak, berbuah pahit. Mahkamah Agung malah menambah hukuman Suhadak dari 2 tahun menjadi 5 tahun untuk kasus korupsi DAK Pendidikan 2009. Sedangkan eks kades Rangkang, kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo divonis 3 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.
Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo Herman Hidayat,...
Bupati Pacitan Kalah dalam Gugatan Tanah
Putus sudah sengketa lahan Pasar Tulakan. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pacitan yang diketuai Dwiyanto kemarin (7/2) menyatakan bahwa Joko Prabanto dkk adalah pemilik sah tanah seluas 1.225 meter persegi di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan.
Bukti yang dimiliki pemkab cq bupati Pacitan selaku pihak tergugat dinilai tidak kuat sehingga patut diabaikan. ’’Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian,’’ kata Dwiyanto kemarin.
Hakim menyimpulkan,...
Bupati Mojokerto Pimpin Rapat Staf Awal Tahun 2018 – Tekankan Kerja Hati-Hati dan Sesuai Prosedur
Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP), memimpin rapat staf di awal tahun 2018 bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat se-Kabupaten Mojokerto, Selasa (6/2), di ruang rapat Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto.
Rapat tersebut digelar untuk mendengarkan arahan bupati MKP, terkait kinerja dinas instansi daerah beserta hasil karya pembangunan yang telah atau sedang dijalankan.
“Pembangunan di Kabupaten Mojokerto sudah hebat....
Proyek Jalan dan Jembatan di Kabupaten Malang Diduga Bermasalah
Malang (beritajatim.com) - Malang Corruption Watch (MCW) menduga sejumlah proyek jalan dan jembatan di Kabupaten Malang terindikasi merugikan keuangan negara (korupsi) mulai tahun 2014 - 2016 dengan nilai mencapai Rp 1,06 Miliar.
Hal itu diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan hasil monitoring serta kajian Malang Corruption Watch (MCW).
Divisi Korupsi Politik MCW, Muhammad Afiif, pada wartawan, Selasa...
Sulit Beri Pesangon Purna Tugas Perangkat Desa
Permintaan PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Tulungagung agar mereka mendapat pesangon ketika purna tugas sulit direalisasi oleh Pemkab. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE Msi menyatakan, sampai saat ini pemberian pesangon pada perangkat desa belum ada payung hukumnya.
“Aturan pemberian pesangon ketika purna itu tidak ada. Kalau tidak ada cantolan payung hukum dan diberikan itu bunuh diri namanya,” ujar Bupati Syahri...
Lebarkan 21 Ruas Jalan se-Jatim
Sampai saat ini, belum semua jalan yang berstatus jalur provinsi di seluruh kabupaten/kota di Jatim memiliki lebar dan kualitas konstruksi berkategori mantap. Dari seluruh ruas jalan, yang sudah layak sejauh ini baru 59 persen.
Kondisi itu tengah jadi atensi Dinas PU Bina Marga Jatim. Tahun ini instansi tersebut segera merealisasikan program pelebaran jalur provinsi. Hanya, belum banyaknya anggaran membuat program...
Kasus Jembatan Brawijaya – Wali Kota Kediri dan Mantan Jadi Saksi
Sikap mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar membuat geram majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Sidoarjo, kemarin (5/1). Samsul yang didatangkan sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Brawijaya itu tidak tegas. Dia banyak mengucap lupa atau tidak tahu.
Ada tiga saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan tersebut. Selain Samsul, ada Wali Kota Kediri Abdullah Abu...
Pemkot Surabaya Bagi-Bagi 5.225 Komputer untuk SD dan SMP Negeri
Peningkatan sarana dan prasarana bidang pendidikan terus digenjot. Tahun ini pemkot menggelontorkan Rp 52 miliar untuk pembelian komputer. Rencananya, komputer tersebut diberikan kepada SD dan SMP negeri yang kekurangan peralatan.
Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemkot Noer Oemarijati mengatakan bahwa komputer tersebut dibagikan secara bertahap. Dari anggaran itu, pemkot akan membeli 5.255 unit komputer.
Komputer akan dibagikan ke SD...
DPD RI Apresiasi Kinerja BPK dan Pemprov Jatim
Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur dan Pemprov Jatim. Mereka mempertanyakan terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan tahun anggaran 2016.
Kunjungan BAP DPD RI ke Jatim itu untuk mendalami LHP Keuangan anggaran 2016. Khususnya temuan di enam daerah, yakni Provinsi Jawa Timur, kemudian Kabupaten...
Jaga Kecepatan dan Ketepatan Anggaran
Memimpin institusi dengan nilai anggaran jumbo sekilas tampak begitu menyenangkan. Besarnya anggaran mengisyaratkan tanggung jawab kerja dan pertanggungjawaban yang sama besarnya. Mendapatkan kepercayaan semacam itu, Dr Saiful Rachman berusaha menunjukkan totalitasnya.
Birokrat yang kini duduk sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim itu cukup perfeksionis dalam urusan penggunaan anggaran. Kecepatan serapan, ketepatan program dan laporan pertanggungjawaban menjadi merupakan kunci kerjanya. Hasil...
Gaji Anggota DPRD Bojonegoro Naik Rp 8 Juta per Bulan
Anggota DPRD bakal kian sejahtera setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2017 tentang kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Tunjangan yang mereka terima selama ini bisa naik drastis, tak terkecuali untuk gaji anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro diperkirakan naik sekitar Rp 8 juta per bulan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyuti mengatakan,...
Tunggakan BPJS Tembus Rp 384 Miliar – Terjadi di Lima RS Milik Pemprov Jatim
Untuk kali kesekian, seluruh rumah sakit milik pemprov dibuat kalang kabut. Pemicunya, mereka belum memperoleh pembayaran piutang layanan kesehatan yang di-cover BPJS.
Bahkan, tunggakan yang terjadi kali ini lebih parah. Nilainya tembus Rp 384 miliar. Akibat belum terbayarnya klaim itu, operasionalisasi di sejumlah rumah sakit mengalami kendala.
Persoalan tersebut ditangani Komisi E DPRD Jatim. Instansi itu baru saja mengklarifikasi persoalan tersebut...
BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan Investigasi Kerja Sama Operasional Terminal Peti Kemas Koja dan Pembiayaan Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap I pada PT Pelindo II
BPK telah menyelesaikan pemeriksaan investigasi Kerja Sama Operasional (KSO) Terminal Peti Kemas Koja dan Pembiayaan Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap I Pada PT Pelindo II. Hasil Pemeriksaan Investigatif PT JICT dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, BPK menyimpulkan adanya berbagai penyimpangan identik terkait dengan proses perpanjangan perjanjian kerja sama yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara karena kedua proses perpanjangan tersebut...
Terjerat Korupsi dan Narkoba – Mantan Kasatpol PP Nganjuk Dihukum 6 Tahun Penjara
Sudah jatuh tertimpa tangga. Suhariyono, mantan Kasatpol PP Pemkab Nganjuk divonis 6 tahun penjara karena terbukti korupsi proyek pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal sebelumnya, mantan sekretaris KPU Nganjuk tersebut juga dijatuhi hukuman 10 bulan penjara karena kasus narkoba.
Selain Suhariyono, pelaku korupsi pembangunan gedung KPU lainnya, yakni Sudjoko, staf teknis PT Trisenta Sarana Konstruksi (TSK) Mojokerto juga divonis...
Maret, Dinsos Surabaya Renovasi Seribu Rumah Kumuh
Tahun ini Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya merenovasi 1.038 rumah kumuh. Renovasi tersebut dilakukan untuk mewujudkan rumah layak huni di Surabaya.
Program rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK) itu khusus ditujukan kepada warga miskin. Terutama mereka yang mengalami kesulitan untuk merenovasi rumah. Bantuan renovasi tersebut akan diberikan sesuai dengan kerusakan yang terjadi.
Dinsos menetapkan kriteria besaran bantuan. Mulai Rp 10 juta hingga...
55 Kasek di Kota Madiun Bantah Teken MoU Pembelian Aplikasi e-Rapor
Kasus pembelian aplikasi e-rapor dan Microsoft yang membuat 55 orang kepala sekolah (Kasek) SD dilaporkan ke polisi, belum ada titik terang.
Meski Jum'at (26/1) lalu telah dilakukan rapat dengar pendapat (rdp) oleh DPRD Kota Madiun dengan menghadirkan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Madiun.
Senin (29/1), Komisi I kembali menggelar sidak ke sejumlah SDN di Kota Madiun. Itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD...
Garda Ampuh Tekan Angka Putus Sekolah di Banyuwangi
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menganggarkan dana sebesar Rp 4 miliar untuk menekan angka putus sekolah. Dana tersebut disalurkan melalui program Tabungan Gerakan Angkat Anak Muda Putus Sekolah.
Melalui program Tabungan Gerakan Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh) siswa mendapat tabungan pendidikan Rp 1 juta per orang per semester. Selain itu, ada pula siswa yang mendapat bantuan uang saku dan uang...
Sosialisasi Ke-BPK-an kepada Mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta
Selasa, 23 Januari 2018 - Pada awal tahun 2018, kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali mendapat kunjungan dari kalangan mahasiswa. Kunjungan kali ini berasal dari mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY). Kunjungan mahasiswa ini bertujuan agar para mahasiswa dapat merasakan (get feeling) suasana riil yang ada di dunia kerja.
Sebanyak 29 mahasiswa...
Serapan APBD Kabupaten Blitar TA 2017 Capai 92 Persen
Angka penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun 2017 mencapai 92,95% atau sekitar Rp 987 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan, sampai awal tahun 2018 tercatat penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun 2017 terserap 92,95% atau sekitar Rp 987 miliar dari total anggaran pada APBD Tahun 2017...
Dana Bergulir UMKM di Sidoarjo Ngendon Rp 5,4 Miliar
Untuk membantu pengembangan UMKM, pemkab menyediakan dana bergulir. Sayang, dana tersebut tidak terserap maksimal. Salah satu penyebabnya pencairan yang terlalu lama.
Berdasar data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, tahun lalu disediakan dana bergulir Rp 8,7 miliar. Dari angka tersebut, yang terserap baru 37 persen atau sekitar Rp 3,3 miliar. Artinya, dana Rp 5,4 miliar ngendon tidak terserap.
Kepala Dinas Koperasi...
ASN Sidoarjo Tak Bisa Seenaknya Perjalanan Dinas – Harus Izin Sekda dan Asisten III
Pegawai negeri sipil (PNS) kini tidak bisa leluasa melakukan perjalanan dinas. Pemkab sudah membuat aturan baru terkait dengan tata cara bepergian dinas itu. Ada tiga mekanisme yang harus dipatuhi oleh aparatur sipil negara (ASN).
Regulasi baru tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Noer Rochmawati kemarin (26/1). Dia menyatakan sudah terbit Perbup No 100 Tahun 2017...
SP3 Dugaan Korupsi Simdes Miliaran Rupiah, Polres Situbondo Terancam Dipraperadilankan
Kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (Simdes), mendapat sorotan dari elemen masyarakat Situbondo. Satu diantaranya adalah LSM Gempur Situbondo pimpinan MA Junaidi yang mengancam melakukan praperadilan karena kasus bernilai miliaran rupiah itu dihentikan dengan SP3.
Untuk diketahui, penyidik Tipikor Polres Situbondo mengeluarkan SP3 atau Surat Penghentian Penyidikan sejak Januari 2018 lalu. Ditegaskan, SP3 itu dikeluarkan setelah hasil...
Gedung Perkantoran Pemkab Nganjuk Ambruk – Diduga Galvalum Tak Sesuai Spesifikasi
Penyebab ambruknya proyek pembangunan perkantoran Pemkab Nganjuk diduga karena baja ringan (galvalum) yang digunakan sebagai atap tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Sesuai dokumen kontrak, proyek yang dimenangkan oleh PT Sidoarjo Sukses Sentosa seharusnya selesai dalam 90 hari. Namun kenyataan di lapangan, proses pembangunan proyek senilai Rp 6.568.524.000 baru rampung sekitar 80%.
Dengan tidak tuntasnya proyek, berarti ada anggaran...
Polres Madiun Kota Selidiki Pengadaan Rapor Elektronik
Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota menyelidiki pengadaan aplikasi rapor elektronik (e-rapor) oleh sejumlah sekolah dasar di Kota Madiun, yang diduga diselewengkan.
"Kami memang menangani kasus tersebut dan hingga kini sejumlah saksi dari pihak sekolah sudah diperiksa," ujar Kepala Satuan Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Logis Bintoro kepada wartawan, Rabu.
Menurut AKP Logos, penanganan kasus ini bermula dari pengaduan rekanan yakni PT...
Lewat PAPBD 2018, Pemprov Jatim Anggarkan Rp 21 Miliar untuk Bantuan Parpol
Dengan turunnya PP Nomor 1 Tahun 2018 terkait anggaran bantuan parpol, Pemprov Jatim akan menganggarkan kekurangan dana bantuan parpol senilai Rp 23,041 miliar dari sebelumnya Rp 2,187 miliar sesuai PP Nomor 1 Tahun 2018.
Kepala Bakesbangpol Jatim Jonathan Judianto menegaskan, sesuai PP Nomor 1 Tahun 2018, dana banpol untuk parpol pemilik kursi sah di DPRD Provinsi Jatim mengalami kenaikan cukup...
Persiapan Pemeriksaan LKPD, Para Pemeriksa Ikuti Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK RI mendapat mandat untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Seiring diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, seluruh laporan keuangan pemerintah wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. Penggunaan standar akuntansi yang baru ini menuntut pemahaman dari para pemeriksa atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)...
Semarak HUT BPK Ke-71 di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Sejak berdiri pada 1 Januari 1947, pada tahun ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menginjak usia yang ke-71. Menyambut momen pertambahan usia BPK RI, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggelar berbagai kegiatan yang diselenggarakan pada awal tahun 2018.
Rangkaian kegiatan dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun (HUT) BPK RI dibuka oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto...
Atap Gedung Perkantoran Pemkab Nganjuk Runtuh
Proyek pembangunan gedung yang sedianya untuk perkantoran Pemkab Nganjuk di Kelurahan Werungotok Kecamatan Nganjuk rusak parah setelah besi kerangka yang menopang genteng runtuh, Selasa(23/1) pagi.
Diduga kuat, proyek yang pengerjaannya baru sekitar 80% itu, menggunakan bahan dengan kualitas yang tidak sesuai standar.
Menurut Subiyantoro, penjaga malam gedung, dirinya tidak mengetahui secara pasti penyebab runtuhnya atap gedung yang belum tuntas dibangun itu....
Dua Kades di Kabupaten Mojokerto & Gresik Tersandung Dana Desa
Barisan kepala desa (kades) yang tersandung kasus korupsi dana desa bertambah panjang. Kali ini ada dua kades yang ikut masuk barisan pesakitan. Satu kades di Mojokerto dan satu kades di Gresik.
Di Mojokerto, kejaksaan negeri (kejari) menetapkan Kades Kepuhanyar Agung Priyanto menjadi tersangka. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan Agung misterius. Agung diduga korupsi dana desa senilai Rp 690 juta.
Penetapan...
Tarif PDAM Gresik untuk Rumah Tangga Turun, Industri-Pelabuhan Naik
Manajemen PDAM Giri Tirta Gresik telah menuntaskan revisi rencana kenaikan tarif air 2018. Setelah ditolak Bupati Sambari Halim Radianto karena dinilai ketinggian, draf tarif terbaru dari PDAM disetujui. Ada penurunan.
Tarif baru tersebut akan berlaku setelah dibuatkan peraturan bupati (perbup) baru. ’’Ini revisi terakhir. Bupati sudah setuju,” kata Direktur Utama (Dirut) PDAM Gresik Muhammad kemarin (22/1).
Ada sejumlah perubahan tarif dari...
Komisi C DPRD Jatim Terus Dorong Peningkatan PAD dari BUMD dan Pajak
Belum pulihnya kondisi ekonomi regional membuat Komisi C DPRD Jatim harus memeras otak. Di mana komisi yang membidangi keuangan ini berharap pada 2018 ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat. Di antaranya dengan mendorong pendapatan sejumlah BUMD dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pajak bahan bakar minyak.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Sri Subiati menegaskan jika untuk meningkatkan PAD Jatim...
Korupsi Anggaran Desa – Jaksa Sita Mobil Jazz Kepala Desa Ngepeh, Nganjuk
Pengusutan kasus dugaan korupsi anggaran desa dengan tersangka Kepala Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Moh. Afifodin belum berhenti. Meski si kepala desa sudah ditahan per 8 Desember lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk baru menyita mobil Honda Jazz milik Afifodin Rabu (17/1). Penyitaan dilakukan karena mobil bernopol F 1450 IP itu diduga dibeli dari hasil korupsi anggaran desa.
Kasipidsus Kejari...
Tersangka Korupsi Dana Hibah KUBE Pemkot Surabaya Kembalikan Uang
Tersangka kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemkot Surabaya pada 2014 tidak lama lagi disidangkan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya telah melimpahkan perkara dengan empat tersangka itu ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dua di antara empat tersangka tersebut mengembalikan semua uang yang diduga dikorupsi.
Para tersangka itu adalah Hery Setiawan dan Sugeng Rahardjo. Keduanya merupakan penerima dana hibah dari pemkot melalui lembaga Kelompok...
Pemblokiran Dana Hibah KONI Jember Dipersoalkan
Pemblokiran rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jember oleh Pemkab Jember dipersoal oleh aktivis Posko Merdeka. Akibatnya, dana hibah sebesar Rp 2,5 miliar untuk kegiatan cabor yang sudah disalurkan Pemkab Jember melalui bank Jatim tidak dapat dicairkan.
Aktivis Posko Merdeka M. Sholeh mengatakan, pemblokiran ini dianggap merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Karena bukan merupakan kewenangan Pemkab Jember maupun Bank Jatim. Sehingga...
Disebut SILPA-nya Paling Tinggi, Kadiknas Sidoarjo Protes BPKAD
Diknas Sidoarjo menolak laporan realisasi anggaran yang dikeluarkan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yang menyebutkan Silpa Diknas Rp 333,539 miliar. Angka ini tak sesuai data Diknas yang menyebutkan angkanya hanya Rp 47,431 miliar atau 4% dari anggaran dinas.
Kadiknas Sidoarjo, Dr Mustain Baladan, Rabu (17/1) kemarin, memprotes keras laporan yang dikeluarkan BPKAD karena memasukkan belanja tidak langsung sebesar...
Dua OPD Sidoarjo Penyumbang SILPA Terbesar
Janji Komisi B DPRD Sidoarjo untuk menelusuri tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada APBD 2017 dibuktikan. Kemarin (16/1) komisi yang membidangi keuangan itu mengundang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo.
Berdasar data BPKAD, ternyata ada dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi penyumbang ’’celengan’’ terbesar. Yakni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (dikbud) serta Dinas Pekerjaan Umum dan...
PBB Sidoarjo Tercapai 104,41 Persen
Dengan kerja keras sehingga target Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 lalu tercapai. Dengan target pencapaian Rp 191,5 miliar, tapi tercapai Rp 199,9 miliar atau tercapai 104,41%.
Memasuki tahun 2018 ini, tim dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo ini akan ditarget untuk mencapai angka Rp 204 miliar. Kini Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk menagih pembayaran...
SILPA Sidoarjo Terbesar dalam Sejarah
Penyerapan belanja APBD 2017 di Sidoarjo, mencapai Rp 930 miliar atau sekitar 22% dari jumlah APBD 2018 yang nilainya Rp 4,3 triliun. Rendahnya penyerapan akibat banyaknya proyek yang tak selesai tepat waktu. Hingga kini puluhan proyek yang seharusnya selesai akhir 2017, masih berjalan.
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Kamis (11/1) kemarin, menyebutkan, sebetulnya angka Silpa tidak sebesar itu. Tetapi ada baiknya...
Cari Penyumbang SILPA Terbesar – DPRD Sidoarjo Berencana Panggil BPKAD
Dana sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2017 yang hampir Rp 1 triliun terus menjadi perbincangan di dewan. Agar tidak simpang siur, Komisi B DPRD Sidoarjo berencana mengadakan rapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo besok (16/1).
”Sembari menunggu hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kami akan panggil BPKAD. Sebab, saat ini mereka pasti sudah tahu berapa...
Disiapkan Anggaran Revitalisasi PDTS Kebun Binatang Surabaya Rp 32 Miliar
Sejak pengelolaan Kebun Binatang Surabaya diambil alih dari swasta ke Pemerintah Kota Surabaya pada 2013, berbagai pembenahan terus dilakukan pengelola untuk menarik pengunjung. Tahun ini, anggaran sebesar Rp 32 miliar disiapkan untuk merevitalisasi kebun binatang yang telah berusia 101 tahun tersebut.
Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) Khoirul Anwar, Selasa (9/1), di Surabaya, mengatakan, revitalisasi...
Perluas Jaringan Program Kesehatan, Pemkot Kediri MoU dengan BPJS Kesehatan
Wali kota Kediri Abdullah Abu Bakar menandatangani naskah perjanjian antara Pemerintah Kota Kediri dengan delapan rumah sakit dan BPJS Kesehatan Cabang Utama Kediri. Perjanjian kerjasama ini merupakan perluasan jaringan BPJS Kersehatan di kota Kediri.
Wali kota yang populer dengan sapaan Mas Abu ini mengungkapkan, sebelumnya kerjasama pernah dilakukan, namun untuk perjanjian kerja sama saat ini dilakukan untuk meng-upgrade service yang...
Banyuwangi Alokasikan Rp 375 Milyar untuk Infrastruktur
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta lelang proyek sejumlah ruas jalan poros desa dipercepat. Terutama yang akan dilakukan proyek pelebaran dan pengaspalan hotmix.
"Jalan ini akan dilebarkan, cukup jauh jaraknya, 14,5 kilometer, mulai Jalan Stail, melewati jalan Sumberwadung hingga Jalan Sariman," ujar Anas mengecek sejumlah rencana pembangunan infrastruktur dasar di Desa/Kecamatan Sempu, Selasa (9/1/2017).
Menurutnya, jalan poros desa ini dilebarkan karena...
Pemkot Surabaya Bangun Dua Rusunawa di 2018
Pemerintah Kota Surabaya siap membangun dua rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di kawasan Panjaringan Sari dan Siwalankerto pada 2018.
Biasanya Pemkot Surabaya hanya menyiapkan lahan untuk rusunawa dan pemerintah pusat yang membangunnya. "Tapi kali ini pemkot sendiri yang membangunnya," ungkap Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kota Surabaya, Iman Kristian di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.
Pemerintah pusat...
Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jember
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 096/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 27 Desember 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Probolinggo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 095/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 27 Desember 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Probolinggo di Probolinggo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (sampai dengan Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 094/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 27 Desember 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (sampai dengan Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Nganjuk.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kediri
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 093/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 27 Desember 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Kediri.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 092/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 27 Desember 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pelaksanaan belanja barang/jasa dan belanja modal infrastruktur Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Ponorogo.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Madiun
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 091/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 27 Desember 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pelaksanaan belanja barang/jasa dan belanja modal infrastruktur Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Madiun di Mejayan.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 090/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Sumenep, yaitu pemeriksaan atas efektivitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III 2017 di Bangil.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III 2017 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 089/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Batu, yaitu pemeriksaan atas efektivitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III 2017 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batu.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan...
Pemeriksaan Terinci atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 088/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Jombang, yaitu pemeriksaan terinci atas efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan instansi terkait lainnya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK...
Pemeriksaan Terinci atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep di Sumenep dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 087/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Sumenep, yaitu pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep di Sumenep dan Instansi Terkait Lainnya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Pendidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 086/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Provinsi Jawa Timur, yaitu pemeriksaan atas efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait lainnya dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidikan yang profesional Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Provinsi Jawa Timur.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan...
Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kota Blitar...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 085/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Blitar, yaitu pemeriksaan atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kota Blitar dan instansi terkait lainnya di Blitar.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan...
Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto...
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 084/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Mojokerto, yaitu pemeriksaan atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan instansi terkait lainnya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan...
Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lumajang
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 083/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Lumajang, yaitu pemeriksaan atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (semester I) di Lumajang.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik...
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 080/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 15 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Bondowoso, yaitu pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan instansi terkait lainnya atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Bondowoso.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 079/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 15 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Malang, yaitu pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Malang dan instansi terkait lainnya atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Kepanjen.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 082/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 15 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kabupaten Bojonegoro, yaitu pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan instansi terkait lainnya atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Bojonegoro.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi Terkait Lainnya
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 081/LHP/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 15 Desember 2017, telah dilakukan pemeriksaan kinerja terhadap entitas Kota Surabaya, yaitu pemeriksaan pada Pemerintah Kota Surabaya dan instansi terkait lainnya atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan tahun anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 di Surabaya.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Setiap OPD Kota Mojokerto Wajib Sertifikatkan Asetnya
Pemkot Mojokerto mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan proses sertifikasi atas aset-aset berupa barang/lahan dengan melakukan sertifikasi.
Atensi soal aset pemerintah daerah itu kembali dikemukakan Plt Sekdakot, Gentur Prihantono Sanjoyo dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh OPD agar mengurus aset-aset yang berada dalam penguasannya agar diurus sertifikatnya.
“Pak Plt Sekdakot mengeluarkan edaran agar OPD mengurus aset yang belum tersertifikasi,” ujar...
Dana Pengamanan Pilwali Kota Malang Capai Rp 9,4 Miliar
Dana pengamanan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, baik Pemilihan Gubernur Jatim maupun Pemilihan Wali Kota Malang, sebesar Rp 9,4 miliar yang didistribusikan untuk Kepolisian dan TNI.
Dana pengamanan untuk Kepolisian (Polresta Malang) sebesar Rp 7,4 miliar dan TNI sebesar Rp 2 miliar. Dana pengamanan tersebut merupakan hibah dari Pemkot Malang yang telah diserahkan melalui Naskah Perjanjian Hibah daerah...
Hanya Hibah Persid dan KONI Jember yang Cair
Setelah lama dinanti, dana hibah untuk cabang olahraga (cabor) yang ada di bawah KONI Jember untuk tahun 2017 akhirnya cair. Namun, dana yang telah cair hanya dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jember dan Persid Jember. Dana hibah untuk Persid Jember cair sebanyak Rp 847 juta.
“Hibah dana bantuan KONI untuk cabor sudah ada di rekening sejak 30...
Tagihan PBB Pemkab Pamekasan Nyantol Rp 1,6 Miliar
Pemkab Pamekasan harus lebih giat melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB). Hampir setiap tahun pembayaran pajak terebut menyisakan piutang. Pada 2017, piutang PBB mencapai Rp 1,6 miliar.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, pagu PBB 2017 sekitar Rp 7,8 miliar. Capaian PBB Rp 6,2 miliar. ”Ada piutang sekitar Rp 1,6 miliar,” katanya Rabu (3/1).
Dia belum bisa menjelaskan...
Hari Ini, Gubernur Lantik 116 Kepala SMA/SMK
Pengisian jabatan dan rotasi kepala SMA/SMK di Jatim secara resmi akan digulirkan hari ini, Jumat (5/1). Gubernur Jatim akan melantik sebanyak 116 kepala sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan maupun rotasi.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, kekosongan jabatan kepala sekolah akan diisi dengan promosi atau perpindahan dari sekolah lain. Hal ini cukup penting mengingat sekolah akan segera...
Honorer Satpol PP Kabupaten Malang Persoalkan Pemotongan Uang Makan TA 2017
Pegawai honorer di lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang mengeluhkan adanya pemotongan uang makan piket di tahun 2017. Sedangkan pemotongan honorer yang mereka terima setiap bulannya dipotong sebesar Rp 100 ribu, dengan alasan untuk membeli air mineral.
Salah satu anggota Satpol PP honorer Kabupaten Malang yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, uang makan yang seharusnya diterima...
Tahun 2018, Pemkot Mojokerto Masih Prioritaskan Proyek Fisik
Tahun 2018 ini, selain memenuhi proyeksi standar pelayanan dasar, Kota Mojokerto tetap menjadikan proyek fisik infrastruktur menjadi prioritas. Puluhan miliar dialokasikan dan yang menjadi andalan di antaranya proyek Jalan Lingkar Barat (Jalinbar).
Ploting program infrastruktur ini dipandang perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana sejumlah proyek fisik ditaruh dalam APBD 2018. Yang paling menonjol yakni ploting proyek Jalinbar...
Audit BPK Soroti Penggunaan BBM Empat OPD Pemkab Jember
Ada dua rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap belanja daerah Kabupaten Jember tahun anggaran 2017.
"Dari hasil pemeriksaan itu, ada beberapa permasalahan yang mendapat perhatian BPK, terkait pekerjaan peningkatan jalan, pekerjaan pembangunan irigasi dan drainase, dan realisasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada empat organisasi perangkat daerah (OPD)," kata Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni.
Setiap tahun, semua OPD...
Kasus Taman Paseban Dinilai Janggal – Pengguna Anggaran Lolos dari Jerat Hukum
Kasus korupsi proyek pembangunan Taman Paseban sudah menyeret empat orang menjadi narapidana. Namun demikian, kasus yang ditangani Kejari Bangkalan tetap dinilai janggal. Pasalnya, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangkalan Mohammad Saad Asjari selaku pengguna anggaran (PA) tidak diproses hukum.
Direktur Jaka Jatim Mathur Husairi mengutarakan, Kejari Bangkalan terkesan tebang pilih dalam menjerat pelaku korupsi proyek Taman Paseban. Indikasinya, PA...
Masuk Pertama di Awal Tahun, Sekda Bojonegoro Ingatkan SKPD Genjot PAD
Apel pagi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada hari pertama tahun baru 2018 dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Drs. Soehadi Moeljono, Selasa (2/1) pagi.
Pada kesempatan itu, Sekda mengingatkan kepada seluruh pimpinan SKPD untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri atas kinerja di tahun lalu dan capaiannya, kemudian target kinerja yang akan dilakukan di tahun 2018.
Dijelaskan bahwa kekuatan Anggaran...
BP2D Kota Malang Capai Target PAD 2017
Capaian target Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, yang cukup signifikan diapresiasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Drs. H. Wasto S.H., M.Hum.
Saat melakukan sidak di Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BP2D Selasa (2/1) kemarin, Wasto menyebut, sukses merengkuh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak tahun 2017. OPD eks Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) itu pun...
SILPA APBD Gresik TA 2017 Rp 81 Miliar
Ada fenomena menarik dalam pengelolaan keuangan Pemkab Gresik. Pada tahun anggaran 2017 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 81 miliar terhitung hingga Hari Jumat (29/12). Jumlah ini diprediksi akan terus naik hingga Rp 100 miliar hingga batas akhir pencairan.
Perhitungannya, dari total anggaran 2017 sebesar Rp 2,628 triliun dikurangi total belanja langsung dan belanja tidak langsung mencapai Rp...
Pembangunan Gresik TA 2018 Tersentral ke Dinas PUPR
Beban dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) bakal semakin berat. Tahun depan seluruh pembangunan fisik yang direncanakan pemkab diserahkan kepada instansi tersebut.
Aturan baru itu tertuang dalam surat edaran (SE) sekretaris daerah (Sekda). Isinya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi dibebani pembangunan yang nominalnya lebih dari Rp 200 juta. Pengerjaan tersebut dialihkan ke dinas PUPR.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan...
Mantan Bendahara KPUD Kabupaten Blitar Masuk Tahanan
Pengusutan kasus dugaan korupsi dana Pilpres 2014 senilai Rp 10 miliar, ternyata tak hanya berhenti pada Eko Budoyo, mantan Sekretaris KPUD Kabupaten Blitar tahun 2013-2014.
Jum'at (29/12) siang, Kejaksaan Negeri Blitar menahan Teguh Sutjahja (53), mantan bendahara KPUD Kabupaten Blitar 2013-2014. Sedangkan Eko telah divonis 6 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor Surabaya, pada September 2017.
"Ia (Teguh Sutjahja) kami anggap turut...
Penyerahan LHP Belanja Daerah TA 2017 kepada Enam Entitas
Kamis, 28 Desember 2017 - Mengakhiri tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas belanja daerah TA 2017. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tersebut diserahkan dalam acara penyerahan LHP yang bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Dalam acara penyerahan LHP ini, hadir kepala daerah dan pimpinan DPRD dari...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Serahkan LHP Kinerja kepada 12 Pemerintah Daerah
Saat ini pemeriksaan kinerja menjadi salah satu agenda pengembangan kelembagaan BPK. Pada Tahun Anggaran 2016-2020, agenda pengembangan kelembagaan BPK adalah meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada fungsi oversight dan insight.
Fungsi oversight BPK adalah peran yang dimiliki BPK untuk memastikan bahwa entitas pemerintah telah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Peringati Hari Ibu
Jum'at, 22 Desember 2017 - Di tengah pagi yang berselimut mendung, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Ibu ke-89 melalui upacara bendera. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Ibu ini berdasarkan Pengumuman Nomor 18/Peng/X-XIII.2/12/2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal BPK pada tanggal 14 Desember 2017. Upacara yang bertempat di halaman depan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini diikuti oleh...
Akhirnya, Satu Desa Satu Mobil Siaga
Menyambut pergantian tahun, desa-desa se-Kabupaten Sidoarjo mendapat kado istimewa. Setiap desa akhirnya mendapat satu mobil siaga. Kemarin (28/12) prosesi penyerahan 344 mobil jenis minibus itu dilakukan Pemkab Sidoarjo di kompleks GOR Delta.
Mobil siaga itu berjenis Suzuki APV. Kendaraan warna silver tersebut berderet rapi di lapangan sepatu roda GOR Delta. Pelat nomor mayoritas mobil belum terpasang. Namun, ada pelat nomor...
Kali Ini Musa’ie Serahkan Rp 2,7 Miliar – Hasil Korupsi di BUMD Sumenep
Sitrul Arsyih Musa'ie, tersangka kasus korupsi dana Participating Interest (PI) PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Kabupaten Sumenep, kembali menyerahkan uang hasil korupsinya, Rabu (27/12).
Kali ini uang yang diserahkan kepada penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim senilai Rp 2,6 miliar. Terdiri uang rupiah Rp 2,289 miliar dan uang dolar AS 35.969 (setara Rp 479 juta).
Langkah Sitrul ini merupakan...
Mantan Dirut PT WUS Kembalikan Kerugian Negara
Kasus dugaan korupsi dana participating interest (PI) PT Wira Usaha Sumekar (WUS) memasuki babak baru. Salah seorang tersangka, Sitrul Arsyih Musa’ie, telah mengembalikan seluruh uang kerugian negara. Mantan Dirut PT WUS itu sudah mengembalikan total Rp 2,289 miliar dan USD 35.969.
Pengembalian itu dilakukan kemarin (27/12). Sitrul yang ditahan di Rutan Kelas I Surabaya tiba di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim...
DPRD Jawa Timur Desak Pusat Keluarkan Diskresi Soal Jembatan Timbang
DPRD Jatim mendesak pemerintah pusat memberikan diskresi terhadap pengelolaan jembatan timbang. Mengingat tempat kontrol tonase kendaraan angkut tersebut sudah setahun lebih tidak berfungsi. Padahal peranannya dalam menjaga kondisi jalan sangat diperlukan.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hamy Wahyunianto mengutarakan, adanya semacam perjanjian kerjasama pengelolaan antara pemprov dengan pemerintah pusat. Sebab, menurutnya masalah jembatan timbang ini sebenarnya bisa dilakukan diskresi...
Pelanggaran Disiplin ASN Lamongan Berkurang
Pelanggaran disiplin oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menurun. Bila pada 2016 terdapat 13 pelanggaran, kini menjadi enam pelanggaran ringan.
Kepala Inspektorat Lamongan Agus Suyanto, kemarin, memaparkan sepanjang tahun ini enam ASN terkena sanksi ringan karena melanggar disiplin.
Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan atau tertulis.
Sementara itu, pada 2016, delapan ASN telah melakukan pelanggaran disiplin...
DPRD Kota Malang Evaluasi Tutup Tahun
Anggota DPRD Kota Malang memberikan santunan kepada anak yatim piatu, Sabtu (23/12). Pemberian santunan itu dilakukan di gedung DPRD Kota Malang. Selain memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan anak dari keluarga tidak mampu, pimpinan DPRD Kota Malang memaparkan kinerja mereka di tahun 2017.
Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim mengatakan ada beberapa tolok ukur kinerja anggota DPRD Kota Malang....
BUMD Gresik Migas Terancam Kolaps
Keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD) diproyeksikan sebagai penambah penghasilan Pemkab Gresik. Hanya, sampai saat ini, kondisi perusahaan milik pemerintah kabupaten itu tak banyak perubahan. BUMD yang bisa memberikan sumbangan untuk pendapatan daerah masih sama. Yang lain masih kembang kempis, malah satu BUMD sudah bangkrut di awal 2017.
Hal itu terlihat dari rencana pendapatan daerah dari sektor BUMD yang ditetapkan...
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Hadiri Kunker Reses Komisi XI DPR
Kamis, 14 Desember 2017 - Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto dengan didampingi oleh Kepala Subauditorat Jawa Timur I Abdul Choliq menghadiri kunjungan kerja dalam rangka reses Komisi XI DPR RI. Acara yang bertempat di Ruang Rapat Jenggolo, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur ini dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa...
Pantau Tindak Lanjut Rekomendasi, Baru 31% Pemda di Jawa Timur Yang Sudah Memanfaatkan SIPTL
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara antara lain mengamanatkan bahwa BPK wajib melakukan pemantauan atas tindak lanjut yang dilaksanakan entitas dan melaporkannya setiap semester kepada lembaga perwakilan, sedangkan Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Sebagai upaya memenuhi amanat undang-undang, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Pemantauan dan...
Media Workshop: Pemberian Opini oleh BPK Melalui Prosedur Ketat
Rabu, 6 Desember 2017 - Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto menyatakan bahwa pemberian opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) telah melalui prosedur yang ketat dan berjenjang. Oleh karena itu, persepsi bahwa semua pemerintah daerah akan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) seiring berjalannya waktu adalah persepsi yang kurang tepat. Selama pemerintah daerah yang bersangkutan...
Melalui Diklat SiAP LK, Biro TI Sosialisasikan SiAP Versi 9
Sejalan dengan penerapan e-Audit oleh BPK, tim pemeriksa diharapkan dapat memanfaatkan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) di tahun 2018. SiAP merupakan sebuah sistem yang mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan (KKP) secara elektronis dan sistematis yang terintegrasi, terpusat dan terjaga keamanannya serta didukung oleh metodologi pemeriksaan yang memadai. Versi terbaru dari SiAP, yaitu versi 9, diklaim lebih sederhana daripada versi sebelumnya serta...
Sebanyak 200 Rekanan Pemkab Sidoarjo Gigit Jari, Proyeknya Tak Terbayar
Sedikitnya 200 rekanan Pemkab Sidoarjo, babak belur karena proyek yang selesai dikerjakan di ujung tahun, tidak terbayar tahun ini akibat kelambatan administrasi. Akibatnya sangat fatal, dana termin yang tidak terserap akan masuk ke Silpa tahun anggaran 2018.
Praktis dana termin bisa dicairkan sekitar Agustus-September 2018 di saat pengesahan PAK APBD. Itu berarti rekanan harus menunggu sekitar delapan bulan untuk bisa...
Anggaran Pembebasan Lahan JLS di APBD Jember Tidak Terserap
Penyelesaian pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) seksi Jember bakal tertunda lagi. Menjelang tutup tahun, anggaran sebesar Rp 24 Milyar dari APBD 2017 untuk pembebasan lahan belum terserab sama sekali karena belum adanya kesepakatan harga tanah.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU BMSDA) Kabupaten Jember Rasyid Zakaria mengatakan, dalam proses pembebasan lahan untuk JLS, DPU BMSDA hanya...
Catatan Berita : “Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 : Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai”
catatan berita Penyaluran Bansos secara Nontunai
Catatan Berita : “Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2017 : Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum”
catatan berita Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Banwaslu
Catatan Berita : “Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil untuk Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah”
catatan berita Pemotongan DAU dan DBH penyelesaian tunggakan iuran jamkes
Penerimaan Pajak Kabupaten Mojokerto Tembus Rp 282,1 Miliar
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto sukses merealisasikan penerimaan dari sektor pajak daerah. Dari target Rp 274,60 miliar, sukses terealisasi penerimaannya senilai Rp 282,1 miliar. Hal itu terungkap saat Bapenda menggelar Penganugerahan Pajak Daerah Award 2017 di Pendopo Pemkab Mojokerto, Senin (18/12) kemarin.
Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko mengatakan, penghargaan dimaksudkan untuk menilai sejauh mana para wajib pajak melaksanakan...
Proyek Ubalan Mojokerto Senilai Rp 19 Miliar Masuk Waktu Kritis
Proyek Pembangunan Wisata Ubalan Pacet, Kabupaten Mojokerto yang menelan anggaran Rp 19 miliar memasuki waktu kritis. Karena hingga waktu tinggal tiga hari kerja, pekerjaan menjadikan Ubalan sebagai Water Park berkelas nasional, pekerjaan masih belum rampung.
Dikhawatirkan, jika pekerjaan dihentikan dan dibayar sesuai yang dikerjakan maka Pemkab Mojokerto yang dirugikan. Karena sudah membayar dengan anggaran yang besar namun hasilnya belum bisa...
Diperiksa Jaksa, Seragam Gratis di Pemkab Gresik Tak Masalah
Siswa-siswi SD dan SMP negeri bakal menerima seragam gratis. Mulai kemarin (15/12), kain dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik itu didistribusikan. Siswa Bawean diutamakan. Pada Kamis sore (14/12), rekanan pemenang lelang mengirimkan kain secara bertahap.
’’Hari ini (kemarin, Red) ada total 40 karung besar yang berisi kain seragam,’’ kata Kadispendik Gresik Mahin kemarin. Itu pun belum semua datang. Jika ditotal, 40...
BPK Raih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Tahun ini, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) yang digelar di Jakarta selama dua hari (11-12 Desember 2017) mengusung tema "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera".
Pada kegiatan itu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) turut berpartisipasi dan menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi. Hal itu ditunjukkan salah satunya dengan memberikan pelayanan publik dengan baik serta mencegah terjadinya...
PDAM Kota Surabaya Garap Proyek Air Siap Minum
PDAM Surya Sembada bakal menambah pelayanan. Selain menyediakan air, perusahaan milik pemkot itu bakal melayani penjualan air minum langsung dari keran. Proyek zona air minum (ZAM) tersebut bakal dimulai pekan depan di Ngagel Tirto.
Awalnya, PDAM bekerja sama dengan Kota Kitakyushu, Jepang, yang menjadi sister city Surabaya. Namun, kerja sama tersebut hingga kini belum bisa terwujud karena terbentur birokrasi. Tidak...
Pemkot Kediri Targetkan Kenaikan PAD Sektor Retribusi
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri pada tahun 2018 menargetkan kenaikan penerimaan retribusi. Dalam rapat dengan pihak DPRD bahkan telah disepakati revisi tarif pungutan retribusi jasa umum.
Dikatakan Kepala DLHKP Kota Kediri Didik Catur, pada tahun 2018 mendatang pihaknya mematok target penerimaan retribusi dari sektor persampahan sebesar...
Catatan Berita : ” Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 : Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah”
catatan berita Penilaian Kembali BMND
Catatan Berita : “Uji Materi Undang-Undang Persaingan Usaha : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016”
catatan berita Uji Materi UU Persaingan Usaha-net
Kepala DKPP Sumenep Ngotot Tolak Cairkan Dana Hibah untuk Kelompok Petani
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumenep, Edy Sutrisno memang akhirnya bersedia bertemu puluhan warga calon penerima dana hibah. Pertemuan difasilitasi Komisi II DPRD setempat di Graha Paripurna DPRD Sumenep, Rabu (13/12).
Pertemuan tersebut sempat berjalan alot dan memanas, karena Edy Sutrisno tetap tidak bersedia merealisasikan program bantuan hibah tersebut meski warga berkeras mendesak agar dana segera dicairkan. "Penyelesaian...
Pemkot Surabaya Bangun Enam Pasar Tradisional untuk PKL
Di tengah polemik yang terjadi di internal PD Pasar Surya, pemkot justru merencanakan pembangunan enam pasar tradisional baru. Anggaran pembangunan sudah masuk APBD 2018. Pasar tersebut bakal menampung para pedagang kaki lima (PKL) di Surabaya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji menyatakan, program itu bertujuan meningkatkan perekonomian lokal dengan pertumbuhan 6,4–7 persen. Selain pasar tradisional di...
Rp 600 Miliar untuk Atasi Banjir di Surabaya
Permasalahan banjir terus menguras anggaran pemkot. Tahun depan pemkot mengalokasikan anggaran Rp 600 miliar untuk mencegah problem tersebut.
Kepala Bappeko Agus Imam Sonhaji saat jumpa pers di kantor humas kemarin menyatakan, tahun depan pemkot berfokus menyelesaikan pembangunan infrastruktur. Anggaran yang disediakan dalam pembangunan infrastruktur tersebut mencapai Rp 2,1 triliun. Lebih dari Rp 600 miliar difokuskan untuk pencegahan banjir. ”Permasalahan banjir...
